Labirin | News & Update

;

APBN

( 470 )

Pemerintah Sudah Mengumpulkan Penerimaan Pajak Sebesar Rp557,1 Triliun

KT1 24 May 2025 Investor Daily (H)

Pemerintah sudah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp557,1 triliun sampai dengan April 2025 atau 25,4% dari pagu APBN. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya terjadi kontraksi 10,8%. Berkaitan itu, tugas berat menanti Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto yang baru dilantik pada Jumat (23/5/2025). Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sejumlah tugas menanti Bimo Wijayanto yakni dalam menggenjot penerimaan negara, khusunya dalam menggenjot laju rasio perpajakan (tax ratio) hingga meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak. "Kami sudah memahami harapan pimpinan negara bahwa penerimaan negara harus meningkat, tax ratio harus meningkat hingga pelayanan wajib pajak harus membaik," ucap Sri Mulyani. Adapun realisasi pendapatan negara mencapai Rp810,5 triliun per 30 April 2025 atau 26,4% dari target pendapatan negara tahun 2025 yang sebesar Rp 3.005,1 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya terjadi kontraksi 12,4% yan saat ini pendapatan negara mencapai Rp925,2 triliun. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Belanja Negara Perlu Terus Didorong demi Pertumbuhan Ekonomi

KT1 24 May 2025 Investor Daily (H)

Pemerintah harus didorong untuk mengoptimalkan belanja negara (goverment spending) guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pasalnya, realisasi belanja negara per 30 April 2025 mencapai Rp806,2 triliun atau mengalami kontraksi 5,1% secara tahunan. Diharapkan belanja negara akan kembali melaju pada kuartal ketiga seiring dengan mulai berjalannya sejumlah program besar dan optimalisasi penyerapan anggaran. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan realisasi belanja negara dalam belanja pemerintah pusat sebesar Rp456,8 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 259,4 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp253,6 triliun dan non K/L sebesar Rp293,1 triliun. Secara tahunan belanja pemerintah pusat mengalami kontraksi 7,6% karena adanya momentum pemilu yang berlangsung tahun 2024 tetapi tidak terulang di tahun 2025 ini. Sementara belanja K/L terbagi dalam empat jenis belanja. Pertama yaitu belanja pegawai sebesar Rp102 triliun atau 15,7% dari pagu APBN. Khusus pada April 2025 realisasi belanja pegawai mencapai Rp 22,5 triliun. Dari sisi non PNS terjadi kenaikan jumlah guru yang dibiayai pada tahun 2025 sebanyak 301.968 guru. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Mengejar Target Bermodalkan Surplus APBN

KT3 21 May 2025 Kompas

Pemulihan kinerja penerimaan negara pada April 2025 mendorong optimisme pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ke kisaran 5,2-5,8 %. Surplus anggaran setelah defisit tiga bulan berturut-turut, menjadi sinyal perbaikan ekonomi domestik di tengah tekanan global. Hal itu disampaikan Menkeu Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/5). Sri Mulyani turut memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun anggaran 2026. KEM-PPKF menandakan dimulainya pembahasan pendahuluan untuk penyusunan RAPBN 2026, yang merupakan RAPBN perdana yang akan disusun oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

APBN berhasil kembali mencatatkan surplus pada akhir April 2025, sebesar Rp 4,3 triliun setelah pendapatan negara menyentuh Rp 810,5 triliun, sedangkan realisasi belanja negara berada pada level Rp 806,2 triliun. Pemulihan ini menjadi sinyal positif bagi perekonomian, terutama dalam konteks tekanan ekonomi global. ”Ini menunjukkan aktivitas ekonomi domestik mulai membaik,” ujarnya. Realisasi pendapatan hingga April mencakup 27 % dari target APBN 2025. Kondisi itu memang masih terkontraksi 12,37 % dibanding periode yang sama tahun 2024. Namun, terjadi peningkatan tajam dari Maret 2025 yang mencapai Rp 516,2 triliun. Itu mencerminkan pemulihan konsumsi dan aktivitas ekonomi nasional. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Desain Fiskal Longgar, Dorong Pemulihan 2026

HR1 21 May 2025 Bisnis Indonesia (H)

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi minimal 5,2% pada 2026 dengan merancang kebijakan fiskal yang tetap ekspansif guna meredam dampak negatif dari ketegangan geopolitik dan perang dagang global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa RAPBN 2026 dengan defisit 2,48–2,53% dari PDB akan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, serta mendukung program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, dan kesehatan.

Namun, target ambisius ini mengandung risiko. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengingatkan adanya kemungkinan shortfall penerimaan pajak akibat melemahnya harga komoditas dan tekanan ekonomi global, sehingga pemerintah perlu menyusun target pendapatan yang realistis.

Dari sisi dunia usaha, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyambut baik arah fiskal ekspansif, asalkan difokuskan pada program yang memberi efek berganda bagi perekonomian, seperti menjaga daya beli dan mendukung sektor riil. Sementara itu, ekonom Bank Permata Josua Pardede menyoroti pentingnya pengelolaan belanja yang efektif, peningkatan rasio pajak, dan pengendalian risiko agar defisit fiskal tetap terkendali.

Dengan dinamika global yang semakin kompleks, keberhasilan kebijakan fiskal 2026 sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran secara cermat, serta menjaga keberlanjutan program strategis tanpa mengorbankan stabilitas fiskal.

Politik dan Birokrasi

Proyeksi Fiskal 2026: Antara Ambisi dan Risiko

HR1 21 May 2025 Bisnis Indonesia

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menyusun postur fiskal 2026 yang bersifat ekspansif, dengan target belanja negara mencapai hingga 11,86% dari PDB dan defisit anggaran sebesar 2,48%–2,53% dari PDB. Strategi ini merupakan respons terhadap situasi global yang kian memanas akibat perang dagang baru yang diluncurkan oleh Amerika Serikat terhadap China, yang mengubah secara permanen lanskap perdagangan dunia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong kebijakan redistributif melalui delapan program prioritas seperti ketahanan pangan, energi, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, pengamat dan pelaku usaha menekankan pentingnya reformasi struktural untuk mendukung efektivitas program, terutama dalam aspek pengadaan dan logistik, guna menghindari penyalahgunaan anggaran dan memastikan keberlanjutan manfaat fiskal.

Kritik juga datang dari asosiasi industri seperti Kadin Indonesia dan Apindo, yang meragukan akurasi asumsi makro dalam RAPBN 2026, terutama target pertumbuhan ekonomi 5,3%–5,6% yang dianggap terlalu optimistis di tengah lemahnya ekspor manufaktur, perlambatan ekonomi China, serta fluktuasi harga energi dan pangan global.

Upaya optimalisasi penerimaan pajak melalui sistem Coretax dan ekstensifikasi basis pajak dinilai penting, namun menurut artikel ini, tidak cukup tanpa peningkatan SDM perpajakan, transparansi di sektor informal dan digital, serta pendekatan layanan pajak yang partisipatif, khususnya terhadap UMKM.

Politik dan Birokrasi

Proyeksi Fiskal 2026: Antara Ambisi dan Risiko

HR1 21 May 2025 Bisnis Indonesia

Politik dan Birokrasi

Proyeksi Fiskal 2026: Antara Ambisi dan Risiko

HR1 21 May 2025 Bisnis Indonesia

Politik dan Birokrasi

Siapa Pengganti Sri Mulyani? Kemenkeu Jadi Sorotan

HR1 20 May 2025 Kontan (H)

Kementerian Keuangan (Kemkeu) sedang bersiap melakukan rotasi besar di tingkat eselon I, dengan dua jabatan kunci yang akan berganti: Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea Cukai. Bimo Wijayanto dikabarkan akan menggantikan Suryo Utomo sebagai Dirjen Pajak, sementara Letjen TNI Djaka Budi Utama, yang saat ini menjabat di Badan Intelijen Negara (BIN), disebut akan menggantikan Askolani sebagai Dirjen Bea Cukai.

Perombakan ini diyakini mendapat restu langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Selain itu, rotasi juga melibatkan posisi penting lainnya, termasuk Suryo Utomo yang akan bergeser ke posisi Dirjen Perbendaharaan, serta rencana pembentukan Badan Intelijen Keuangan yang akan dipimpin Heru Pambudi, dan pengubahan Badan Kebijakan Fiskal menjadi Badan Strategi Fiskal di bawah Febrio Kacaribu.

Perubahan ini terjadi di tengah tekanan berat atas kinerja penerimaan negara. Ekonom Banjaran Surya Indrastomo menegaskan bahwa respons pasar akan sangat tergantung pada hasil konkret dalam mengerek penerimaan pajak dan bea cukai. Di sisi lain, Ekky Topan dari Infovesta menyoroti kekhawatiran investor atas transparansi, terutama karena penunjukan figur militer ke posisi sipil yang strategis.

Kritik tajam datang dari Bhima Yudhistira (Celios) yang menilai bahwa masuknya perwira TNI aktif seperti Djaka bisa mengganggu profesionalisme dan karier pegawai Bea Cukai. Bhima mengingatkan bahwa peningkatan penerimaan negara tak cukup dengan pendekatan ketegasan, tapi juga memerlukan keahlian teknis dan kebijakan fiskal yang tepat. Sementara itu, Badiul Hadi dari FITRA memperingatkan bahwa tren penunjukan figur non-sipil tanpa proses seleksi yang terbuka dapat melemahkan institusi sipil dan demokrasi.

Dengan demikian, rotasi ini mencerminkan langkah besar pemerintah dalam membenahi pengelolaan fiskal dan pengawasan penerimaan negara, namun juga menyisakan kekhawatiran serius soal transparansi, profesionalisme, dan keberlanjutan reformasi kelembagaan.

Politik dan Birokrasi

Aset Negara Akan Dikelola Terpusat

HR1 19 May 2025 Bisnis Indonesia (H)

Langkah strategis Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam mengambil alih dan mengonsolidasikan aset-aset negara menandai era baru dalam pengelolaan kekayaan publik Indonesia. Aset-aset penting seperti Gelora Bung Karno, TMII, Kemayoran, hingga ribuan hektare lahan eks Badan Bank Tanah kini berada di bawah tata kelola yang lebih terpusat, taktis, dan terukur.

Tokoh sentral dalam proses ini adalah BPI Danantara, yang kini berpotensi menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru, bukan sekadar pengelola aset pasif. Dunia usaha menyambut baik langkah ini karena dinilai akan mendorong proyek-proyek strategis nasional seperti perumahan rakyat dan pengembangan pariwisata, sekaligus menghidupkan kembali aset-aset negara yang sebelumnya terbengkalai.

Meski begitu, sejumlah legislator dan ekonom mengingatkan pentingnya transparansi, keterlibatan DPR, dan kepatuhan terhadap aturan pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN). Jika dijalankan secara profesional, Danantara diyakini dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur pengelolaan aset modern.

Politik dan Birokrasi

Pendapatan Pajak Merosot, Risiko Defisit Meningkat

HR1 16 May 2025 Kontan

Pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi ancaman nyata seiring menurunnya penerimaan pajak akibat perlambatan ekonomi nasional. Hingga April 2025, penerimaan pajak hanya mencapai Rp 451,1 triliun atau turun 27,73% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini menempatkan fiskal Indonesia dalam situasi yang mengkhawatirkan.

Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina, menyebut kondisi fiskal sudah “lampu kuning menuju merah” jika pemerintah tidak segera melakukan penghematan besar-besaran, mengingat potensi defisit bisa menembus batas maksimal 3% dari PDB.

Faisal Rachman, Head of Macroeconomics & Market Research Bank Permata, memproyeksikan defisit tahun ini bisa melebar hingga 2,75% dari PDB. Ia menilai pelebaran defisit disebabkan oleh turunnya penerimaan di tengah kebutuhan pemerintah untuk menjaga belanja guna mempertahankan momentum pertumbuhan. Faisal juga menyoroti pentingnya program Danantara sebagai potensi sumber baru penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ke depan.

Sementara itu, Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan, tetap berkomitmen untuk menjaga defisit di bawah batas aman 3% dan memastikan efisiensi anggaran dapat mendukung program-program pemerintah.

Pelebaran defisit APBN 2025 menjadi sinyal waspada bagi kondisi fiskal Indonesia. Para tokoh seperti Wijayanto, Faisal, dan Suahasil sepakat bahwa upaya penguatan penerimaan, efisiensi belanja, serta keberhasilan program reformasi struktural menjadi kunci utama menjaga stabilitas fiskal dalam jangka menengah.