Desain Fiskal Longgar, Dorong Pemulihan 2026
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi minimal 5,2% pada 2026 dengan merancang kebijakan fiskal yang tetap ekspansif guna meredam dampak negatif dari ketegangan geopolitik dan perang dagang global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa RAPBN 2026 dengan defisit 2,48–2,53% dari PDB akan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, serta mendukung program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, dan kesehatan.
Namun, target ambisius ini mengandung risiko. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengingatkan adanya kemungkinan shortfall penerimaan pajak akibat melemahnya harga komoditas dan tekanan ekonomi global, sehingga pemerintah perlu menyusun target pendapatan yang realistis.
Dari sisi dunia usaha, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyambut baik arah fiskal ekspansif, asalkan difokuskan pada program yang memberi efek berganda bagi perekonomian, seperti menjaga daya beli dan mendukung sektor riil. Sementara itu, ekonom Bank Permata Josua Pardede menyoroti pentingnya pengelolaan belanja yang efektif, peningkatan rasio pajak, dan pengendalian risiko agar defisit fiskal tetap terkendali.
Dengan dinamika global yang semakin kompleks, keberhasilan kebijakan fiskal 2026 sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran secara cermat, serta menjaga keberlanjutan program strategis tanpa mengorbankan stabilitas fiskal.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023