Paket stimulus ekonomi periode Juni-Juli 2025 yang disiapkan pemerintah dapat mendorong daya beli masyarakat apabila direalisasikan ini tepat sasaran dan cepat. Di samping itu, pemerintah perlu menjalankan pendekatan berkelanjutan yang dapat menciptakan aktivitas ekonomi baru, memperbaiki iklim investasi, dan mendorong efisiensi logistik. Adapun pada Senin (2/6/2025), pemerintah meluncurkan  paket stimulus ekonomi selama Juni hingga Juli 2025 dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp24,44 triliun. Pada saat jumpa pers, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa tujuan diberikannya insentif ini adalah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 11-2025  mendekati 5%. Pemerintah berharap seluruh stimulus dapat menjaga konsumsi rumah tangga ddi tengah potensi perlambatan ekonomi global, sekaligus pemerataan kesejahteraan masyarakat. Paket stimulus tersebut adalah diskon transportasi yang terdiri  atas diskon kereta sebesar 50%, dan fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiket pesawat sebesar 6%.  Kedua, diskon tarif tol sebesar  20% dengan target penerima 110 juta pengendara selama libur sekolah ppada Juni hingga 2025(Yetede)

Penurunan harga minyak mentah global yang menjauh dari asumsi APBN 2025 (US$ 82 per barel) menciptakan dampak campuran bagi fiskal Indonesia. Per 6 Juni 2025, harga Indonesia Crude Price (ICP) hanya mencapai US$ 65,29 per barel, berpotensi melemahkan penerimaan negara dari sektor migas.

Menurut Myrdal Gunarto, Global Market Economist Maybank Indonesia, tidak hanya minyak, harga komoditas lain seperti batu bara juga ikut terdampak, sehingga memperbesar risiko penurunan pendapatan negara secara keseluruhan.

M Rizal Taufikurahman, Kepala Makroekonomi dan Keuangan Indef, menambahkan bahwa penurunan ICP dapat menurunkan PNBP dan PPh Migas sebesar Rp 20–30 triliun. Selain itu, margin perusahaan hulu migas menyusut, mengurangi basis pajak dan menimbulkan risiko tidak tercapainya target defisit fiskal yang ditetapkan pemerintah.

Namun dari sisi belanja negara, harga minyak yang rendah membuka ruang fiskal. Menurut Rizal, biaya subsidi energi dan kompensasi untuk BUMN energi seperti Pertamina dan PLN akan lebih ringan, karena harga keekonomian BBM dan LPG turun. Bahkan, setiap penurunan ICP sebesar US$ 1 per barel menciptakan surplus fiskal sebesar Rp 6,9 triliun, karena belanja turun lebih besar dibanding penurunan pendapatan.

Yusuf Rendy Manilet, ekonom CORE Indonesia, menyarankan agar ruang fiskal ini digunakan untuk memperkuat investasi publik, memperluas program bantuan sosial (bansos), serta mendukung transisi energi. Namun ia mengingatkan agar pemerintah tetap disiplin dan waspada karena harga komoditas sangat fluktuatif.

Meski penurunan harga minyak mentah berisiko menggerus pendapatan negara, hal ini juga membuka peluang penghematan subsidi dan penciptaan ruang fiskal. Tokoh-tokoh kunci seperti Myrdal Gunarto, Rizal Taufikurahman, dan Yusuf Rendy Manilet menyoroti pentingnya strategi fiskal yang adaptif dan disiplin untuk menjaga stabilitas anggaran negara di tengah volatilitas harga komoditas.

Kesenjangan pendanaan  (funding gap) infrastruktur selama 2025-2029 mencapai Rp753 triliun atau 39,5% dari total kebutuhan dana. Sebagai solusi, pemerintah harus memberikan kepastian regulasi agar swasta kembali masuk proyek infrastruktur, sehingga menutup celah tersebut. Selama ini, pebisnis swasta kapok terlibat proyek infrastruktur pemerintah, menyusul ketidakjelasan peraturan. Swasta juga harus melindungi dari oknum preman dan ormas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hangodo mengatakan, berdasarkan pada rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, proyeksi kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp 1.905,3 triliun. Dari jumlah itu, APBN hanya mampu membiayai sebesar Rp678,91 triliun atau 35,63% dari total kebutuhan dana. Sementara itu, APBD bisa menyokong sebesar Rp473,28 triliun atau 24,87% dari total kebutuhan dana. "Dengan keterbatasan fiskal pada hari ini, baik APBN maupun APBD, diperkirakan masih terdapat funding gap (kesenjangan pendanaan) sebesar Rp 753 triliun," ungkap Dody. Dia menegaskan, dana pembangunan infrastruktur periode 2025-2029 tersebut akan digunakan untuk pembangunan  sumber daya air, dengan target 25 unit bendungan  yang direhabilitasi, 63,54 m3/kapita kapasitas tampungan air, pembangunan irigasi 180 ribu hektare (ha), rehabilitasi irigasi 1,2 juta ha, serta kapasitas prasarana air baku yang dikelola 93,79 m3/detik. (Yetede)

Pemerintah Indonesia akan menghadapi lonjakan kewajiban utang jatuh tempo, khususnya Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 178,9 triliun pada Juni 2025, yang merupakan angka tertinggi sepanjang tahun ini. Sebagai perbandingan, jumlah utang jatuh tempo pada Mei dan Juli masing-masing hanya Rp 42,4 triliun dan Rp 34,7 triliun.

Pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 24,44 triliun untuk mendorong daya beli masyarakat dan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Insentif ini disalurkan pada Juni–Juli 2025 dan mencakup subsidi upah (BSU), bantuan pangan, serta diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Namun, rencana diskon tarif listrik dibatalkan karena keterbatasan penganggaran, dan diganti dengan BSU.

Nilai utang pemerintah Indonesia terus meningkat dan telah menembus rekor baru, diperkirakan mencapai Rp 9.105,09 triliun per April 2025. Meskipun rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 37,4% masih di bawah ambang batas aman 60% sesuai Undang-Undang Keuangan Negara, tren kenaikannya menimbulkan kekhawatiran fiskal ke depan.

Pemerintah tengah menyusun ulang pos belanja negara guna mengalokasikan enam paket stimulus konsumsi domestik pada periode Juni–Juli 2025. Agar pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan, belanja negara tak hanya fokus pada dorongan konsumsi jangka pendek. Keenam stimulus yang di antaranya digelontorkan pemerintah pada 5 Juli2025 adalah diskon transportasi, diskon tarif tol, diskon tariff listrik, tambahan bansos dan bantuan pangan, bantuan subsidi upah, serta diskon iuran jaminan kecelakaan kerja. Wamenkeu, Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah tengah mengkaji besaran anggaran serta mekanisme penyalurannya.”Nanti kita hitung berapanya, kemudian lewat jalur mana, nanti akan kita jalankan,” ujarnya seusai Sidang Paripurna Ke-19 DPR Pembahasan Kebijakan Fiskal RAPBN 2026, di Jakarta, Selasa (27/5). Suahasil memastikan bahwa Kemenkeu akan mengumumkan detail anggaran untuk paket stimulus penopang konsumsi domestik, setelah seluruh penghitungan rampung.

Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu mengatakan, stimulus tersebut merupakan bagian strategi pemerintah, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi triwulan II-2025 agar tetap di kisaran 5 %. ”Sedang kami desain (alokasi belanja anggaran untuk enam paket stimulus). Nantikita umumkan detailnya. Supaya disiapkan dengan rapi dulu semuanya,” kata Febrio. Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi menilai, sekilas rencana gelontoran enam paket stimulus terlihat besar untuk menopang geliat konsumsi masyarakat. Namun, efek pengganda fiskal dari gelontoran stimulus tersebut, dinilainya belum mampu mengompensasi pelemahan aktivitas ekonomi, imbas dari pemotongan APBN lewat Inpres No 1 Tahun 2025 sebesar Rp 306 triliun. Pemerintah tetap perlu mengalokasikan APBN untuk mendorong investasi, belanja infrastruktur dan dukungan ke daerah, supaya ekonomi domestik dapat tumbuh kuat dan berkelanjutan. (Yoga)

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 diperkirakan tidak mencapai target pemerintah sebesar 5%. Sejumlah ekonom, seperti Hosianna Evalita Situmorang dari Bank Danamon dan tim ekonom Bank Mandiri, memprediksi pertumbuhan hanya berkisar antara 4,4%–4,92%, mencerminkan tren perlambatan yang nyata. Hal ini diperkuat oleh data Bank Indonesia yang menunjukkan penurunan pertumbuhan kredit dan lesunya penjualan otomotif hingga April 2025.

Pemerintah Indonesia tengah mempercepat penerbitan surat utang negara (SUN) dalam denominasi valuta asing (valas) dengan mengusulkan diversifikasi instrumen pembiayaan APBN melalui penerbitan global bond dalam bentuk dimsum bond (dalam yuan) dan kangaroo bond (dolar Australia). Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, menyatakan bahwa langkah ini bertujuan memperluas basis investor dan mengelola portofolio utang dengan risiko terkendali di tengah dinamika pasar keuangan global, khususnya volatilitas dolar AS. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menambahkan bahwa diversifikasi mata uang ini relevan untuk menekan biaya pembiayaan.

Pada akhir April 2025, postur APBN mencatat surplus sebesar Rp4,3 triliun atau 0,02% dari PDB, membalikkan kondisi defisit yang terjadi pada tiga bulan pertama tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa surplus ini terjadi karena pendapatan negara tumbuh lebih cepat daripada realisasi belanja, meskipun secara tahunan pendapatan turun 12,4% dan belanja turun 5,1%.