Tags
Investasi lainnya
( 1334 )
PT Freeport Indonesia Kirim Perdana 125 Kg Emas Batangan ke Antam
KT1
13 Feb 2025 Tempo
PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk pertama kalinya mengirimkan emas batangan dari fasilitas Precious Metal Refinery (PMR) Smelter PTFI ke PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. atau Antam di Pulogadung, Jakarta. Pengiriman perdana emas batangan ini mencapai 125 kilogram dengan nilai sebesar Rp 207 miliar dan kadar kemurnian 99,99 persen. Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menyebut langkah ini sebagai tonggak penting dalam upaya hilirisasi emas di Indonesia. “Pengiriman emas batangan perdana PTFI ke Antam merupakan langkah penting dalam upaya hilirisasi emas di Indonesia. Ini sejalan dengan visi pemerintah untuk memaksimalkan nilai tambah sumber daya alam dan mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Tony dalam keterangan resmi, Kamis, 13 Februari 2025.
Tony mengatakan meskipun sempat terjadi insiden di salah satu fasilitas kompleks Smelter PTFI, hal itu tidak menghalangi komitmen perusahaan dalam menjalankan hilirisasi. Ia menjelaskan dari total 12,56 ton lumpur anoda yang diproses oleh PT Smelting, dihasilkan 189 kilogram emas batangan. Dari jumlah tersebut, 125 kilogram telah memenuhi standar fine gold purity 99,99 persen, sementara 64 kilogram lainnya akan melewati proses casting ulang. Direktur Utama Antam Nico Kanter menyampaikan kerja sama antara PTFI dan BUMN tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memperkuat industri pengolahan mineral dalam negeri serta meningkatkan daya saing di pasar global.
“Sinergi antara PTFI engan Antam merupakan langkah penting dalam mewujudkan kemandirian Indonesia di sektor pertambangan. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor dan mendorong penggunaan produk dalam negeri,” kata Nico. Lebih lanjut, Nico menjelaskan kerja sama itu juga sejalan dengan strategi Antam dalam memperkuat bisnis emas logam mulia. Dengan pasokan bahan baku emas dari PTFI, Antam dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat terhadap investasi emas. Kerja sama antara kedua perusahaan telah ditegaskan melalui perjanjian jual beli emas pada November 2024. Dalam perjanjian yang disaksikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung tersebut, Antam akan membeli 30 ton emas batangan per tahun dari PTFI dengan kemurnian 99,99 persen. (Yetede)
Berburu Dividen Besar dari Emiten BUMN
HR1
13 Feb 2025 Kontan (H)
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diproyeksikan akan memiliki modal besar di awal operasinya, dengan potensi dividen dari beberapa BUMN, terutama tiga bank pelat merah.
BRI diperkirakan menjadi penyumbang dividen terbesar, dengan rasio dividend payout 80%-85% dari laba bersih Rp 60,15 triliun. Direktur Utama BRI, Sunarso, menyebut rasio tersebut tidak akan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Artinya, BRI berpotensi membagi dividen Rp 48,1 triliun-Rp 51,1 triliun. Dari jumlah tersebut, Danantara akan menerima sekitar Rp 25,6 triliun-Rp 27,2 triliun.
Bank Mandiri juga akan membagi dividen dengan rasio sekitar 60%. Direktur Keuangan Bank Mandiri, Sigit Prastowo, menyatakan bahwa rasio tersebut akan dijaga seperti lima tahun terakhir. Dengan laba bersih Rp 55,78 triliun, dividen yang berpotensi diterima Danantara dari Mandiri sekitar Rp 17,4 triliun.
Sementara itu, Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar, menargetkan rasio dividen 55%-60% dari laba bersih Rp 21,46 triliun. Danantara berpotensi menerima sekitar Rp 6,96 triliun-Rp 7,63 triliun dari BNI.
Total dana yang akan dikelola Danantara dari ketiga bank ini mencapai Rp 49,95 triliun-Rp 52,2 triliun, dengan asumsi seluruh dividen disetorkan ke Danantara.
Selain bank, emiten lain seperti Telkom, Aneka Tambang (ANTM), Bukit Asam (PTBA), dan Timah (TINS) juga berpotensi menyumbang dividen besar. Konsensus analis memprediksi dividen Telkom sekitar Rp 9,02 triliun berdasarkan laba bersih Rp 24,04 triliun.
Dengan potensi dividen dari BUMN-BUMN besar ini, Danantara diperkirakan memiliki dana awal yang signifikan untuk mendukung operasinya dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan negara.
Berburu Dividen Besar dari Emiten BUMN
HR1
13 Feb 2025 Kontan (H)
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diproyeksikan akan memiliki modal besar di awal operasinya, dengan potensi dividen dari beberapa BUMN, terutama tiga bank pelat merah.
BRI diperkirakan menjadi penyumbang dividen terbesar, dengan rasio dividend payout 80%-85% dari laba bersih Rp 60,15 triliun. Direktur Utama BRI, Sunarso, menyebut rasio tersebut tidak akan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Artinya, BRI berpotensi membagi dividen Rp 48,1 triliun-Rp 51,1 triliun. Dari jumlah tersebut, Danantara akan menerima sekitar Rp 25,6 triliun-Rp 27,2 triliun.
Bank Mandiri juga akan membagi dividen dengan rasio sekitar 60%. Direktur Keuangan Bank Mandiri, Sigit Prastowo, menyatakan bahwa rasio tersebut akan dijaga seperti lima tahun terakhir. Dengan laba bersih Rp 55,78 triliun, dividen yang berpotensi diterima Danantara dari Mandiri sekitar Rp 17,4 triliun.
Sementara itu, Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar, menargetkan rasio dividen 55%-60% dari laba bersih Rp 21,46 triliun. Danantara berpotensi menerima sekitar Rp 6,96 triliun-Rp 7,63 triliun dari BNI.
Total dana yang akan dikelola Danantara dari ketiga bank ini mencapai Rp 49,95 triliun-Rp 52,2 triliun, dengan asumsi seluruh dividen disetorkan ke Danantara.
Selain bank, emiten lain seperti Telkom, Aneka Tambang (ANTM), Bukit Asam (PTBA), dan Timah (TINS) juga berpotensi menyumbang dividen besar. Konsensus analis memprediksi dividen Telkom sekitar Rp 9,02 triliun berdasarkan laba bersih Rp 24,04 triliun.
Dengan potensi dividen dari BUMN-BUMN besar ini, Danantara diperkirakan memiliki dana awal yang signifikan untuk mendukung operasinya dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan negara.
Otorita IKN Mulai Beroperasi Maret 2025
HR1
13 Feb 2025 Kontan
Kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di pemerintahan Prabowo Subianto tampaknya berjalan lebih lambat dibanding pemerintahan sebelumnya. Meski demikian, Otorita IKN (OIKN) tetap melanjutkan persiapan dengan mulai berkantor di lokasi baru pada Maret 2025. Juru Bicara OIKN, Troy Pantouw, menyatakan bahwa seluruh pegawai OIKN akan berkantor di Gedung Otorita IKN di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Beberapa perusahaan tetap menunjukkan komitmennya berinvestasi di IKN. PT Astra International Tbk, misalnya, berencana membangun Astra Biz Center-IKN, sebuah kompleks terpadu seluas 3,4 hektare yang akan menghadirkan 11 merek Astra dari sektor otomotif hingga layanan keuangan. Head of Corporate Communications Astra International, Boy Kelana Soebroto, menegaskan bahwa proyek ini masih dalam tahap persiapan dan merupakan bagian dari komitmen Astra untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Komitmen serupa juga datang dari PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Executive Vice President Corporate Communication & Social Responsibility BBCA, Hera F. Haryn, menyatakan bahwa BCA tetap berpegang pada perjanjian kerja sama dengan OIKN dan mengikuti kebijakan pemerintah terkait pembangunan kantor mereka di IKN.
Selain investor domestik, proyek IKN juga menarik perhatian internasional. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menyatakan niatnya untuk melibatkan perusahaan konstruksi Turki dalam mendukung pembangunan IKN.
Dengan berbagai komitmen tersebut, meskipun proses pembangunan IKN berjalan lebih lambat, investasi dan dukungan dari berbagai pihak tetap mengalir untuk mewujudkan ibu kota baru ini.
Menumbuhkan Minat Berinvestasi untuk Menanam Modal
KT1
12 Feb 2025 Investor Daily (H)
Pemerintah mengoptimalkan sejumlah insentif fiskal untuk meningkatkan minat investor menanamkan modal untuk berinvestasi di dalam negeri. Secara kumulatif, pemerintah telah memberikan insentif fiskal untuk 655 wajib pajak yang digelontorkan melalui sejumlah bentuk keringanan pembayaran pajak. Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah menggunakan intrusmen fiskal khususnya yang terkait perpajakan agar dapat menarik lebih banyak investor. Insentif fiskal terkait pajak diharapkan bisa memberikan peranan besar ke geliat investasi di Tanah Air. "Kami menggunakan alat fiskal secara aktif untuk mendukung banyak program pemerintah. Ini khususnya dalam bidang peningkatan pertumbuhan dan produktivitas, termasuk menarik lebih banyak investasi," kata Sri Mulyani. Dari tahun 2011 sampai November 2024 tercatat 221 wajib pajak mendapatkan insentif tax holiday. Dari insentif tersebut, investasi yang ditanam hingga Rp421 triliun dan US$ 479 juta. Untuk insentif tax allowance telah diberikan kepada 234 wajib pajak dengan nilai investasi mencapai Rp 90 triliun dan US$ 8,5 juta. Insentif ini diberikan dalam jangka waktu 2007 sampai November 2024. (Yetede)
Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Tipis
KT1
12 Feb 2025 Tempo
Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito menilai kenaikan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari 34 ke 37 sebagai sinyal bagi pemerintah untuk melakukan tindakan yang lebih serius dalam menunjukan realisasi komitmen pemberantasan korupsi. Namun demikian, kenaikan skor ini menjadi momentum positif yang harus digunakan pemerintah dengan mempertimbangkan KPK pimpinan baru serta adanya berbagai pernyataan presiden perihal kebocoran anggaran. "Akan tetapi, pada sisi lain, indikator demokrasi (komponen penilaian CPI) yang menurun serta upaya pemberantasan korupsi yang belum terlihat secara konkret menjadi hal yang perlu dituntaskan secara serius," kata Lakso dalam keterangan tertulis pada Selasa, 11 Februari 2025.Selain itu, kata dia, nilai ini bukanlah suatu pencapaian yang patut dibanggakan karena apabila dibandingkan dengan skor 10 tahun lalu, maka kenaikan hanya satu angka.
Menurut dia, ini menunjukkan daya rusak yang luar biasa pada 10 tahun terakhir sehingga membutuhkan upaya luar biasa untuk memperbaikinya. Berikutnya, Presiden Prabowo harus menggunakan momentum ini secara tepat melalui penanganan sektor prioritas secara serius. Pontensi program yang melibatkan nilai signifikan seperti Makan Siang Gratis Bergizi menjadi titik krusial yang berpotensi menjadi korupsi serta berkontribusi negatif terhadap CPI tahun berikutnya apabila tidak dikawal secara serius. Selain itu, Lakso menyebut indikasi demokrasi yang menurun dalam CPI ini menunjukkan demokrasi yang menjadi prasyarat penting yang harus direalisasikan dalam perlindungan kebebeasan masyarakat sipil, serta penguatan lembaga anti korupsi. Penuntasan kasus korupsi secara konsisten menjadi suatu pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Momentum ini soal ujian bagi presiden ditengah berbagai kritikan kinerja 100 hari yang mencatatkan berbagai blunder, termasuk soal isu korupsi.
Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Tipis
KT1
12 Feb 2025 Tempo
Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito menilai kenaikan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari 34 ke 37 sebagai sinyal bagi pemerintah untuk melakukan tindakan yang lebih serius dalam menunjukan realisasi komitmen pemberantasan korupsi. Namun demikian, kenaikan skor ini menjadi momentum positif yang harus digunakan pemerintah dengan mempertimbangkan KPK pimpinan baru serta adanya berbagai pernyataan presiden perihal kebocoran anggaran. "Akan tetapi, pada sisi lain, indikator demokrasi (komponen penilaian CPI) yang menurun serta upaya pemberantasan korupsi yang belum terlihat secara konkret menjadi hal yang perlu dituntaskan secara serius," kata Lakso dalam keterangan tertulis pada Selasa, 11 Februari 2025.Selain itu, kata dia, nilai ini bukanlah suatu pencapaian yang patut dibanggakan karena apabila dibandingkan dengan skor 10 tahun lalu, maka kenaikan hanya satu angka.
Menurut dia, ini menunjukkan daya rusak yang luar biasa pada 10 tahun terakhir sehingga membutuhkan upaya luar biasa untuk memperbaikinya. Berikutnya, Presiden Prabowo harus menggunakan momentum ini secara tepat melalui penanganan sektor prioritas secara serius. Pontensi program yang melibatkan nilai signifikan seperti Makan Siang Gratis Bergizi menjadi titik krusial yang berpotensi menjadi korupsi serta berkontribusi negatif terhadap CPI tahun berikutnya apabila tidak dikawal secara serius. Selain itu, Lakso menyebut indikasi demokrasi yang menurun dalam CPI ini menunjukkan demokrasi yang menjadi prasyarat penting yang harus direalisasikan dalam perlindungan kebebeasan masyarakat sipil, serta penguatan lembaga anti korupsi. Penuntasan kasus korupsi secara konsisten menjadi suatu pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Momentum ini soal ujian bagi presiden ditengah berbagai kritikan kinerja 100 hari yang mencatatkan berbagai blunder, termasuk soal isu korupsi.
Mengatasi Hambatan Demi Investasi yang Lebih Kuat
HR1
12 Feb 2025 Bisnis Indonesia
Riset Capgemini menunjukkan bahwa separuh pemimpin bisnis global berencana untuk meningkatkan investasi mereka pada tahun ini, sementara sebagian lainnya memilih untuk mempertahankan atau memangkas investasi mereka. Fokus utama mereka adalah pada pertumbuhan pendapatan, dengan pemanfaatan sumber daya yang ada dan automasi dalam produksi. Riset tersebut melibatkan 2.500 pemimpin bisnis dari 17 negara yang berasal dari berbagai sektor industri.
Pergeseran lokasi investasi dan produksi juga menjadi perhatian, di mana banyak perusahaan memilih merelokasi pusat produksi dan logistik ke negara-negara seperti India, Thailand, Vietnam, dan Meksiko. Meskipun Indonesia berpotensi menjadi pilihan investasi, negara ini tidak menjadi tujuan utama, karena negara-negara seperti Singapura, Thailand, dan Vietnam lebih menarik bagi para pemimpin bisnis global.
Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menarik investasi melalui kebijakan ramah investasi, tetapi tantangan terkait penegakan hukum dan keamanan masih menjadi hambatan. Meskipun Indonesia berhasil mencapai target investasi pada 2024, tantangan besar masih ada untuk mencapai target investasi yang lebih tinggi pada 2025.
Konsumen Mulai Cemas Soal Ketersediaan Lapangan Kerja
HR1
12 Feb 2025 Kontan
Optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi menurun pada awal 2025, terutama karena kekhawatiran terhadap ketersediaan lapangan kerja. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat di 127,2, turun 0,5 poin dari Desember 2024. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) juga mengalami penurunan, sedangkan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) justru meningkat, menunjukkan harapan ekonomi di masa depan masih ada.
Salah satu faktor utama turunnya optimisme adalah PHK yang meningkat, di mana 77.965 orang kehilangan pekerjaan pada 2024, lebih tinggi dari 2023. Kekhawatiran semakin besar akibat efisiensi anggaran pemerintah, yang menyebabkan PHK di beberapa lembaga penyiaran seperti TVRI dan RRI, serta potensi pemutusan tenaga honorer di berbagai instansi. Akibatnya, masyarakat mulai mengurangi konsumsi dan tabungan, dengan proporsi pendapatan untuk konsumsi turun menjadi 73,6%, dan untuk menabung turun menjadi 15,3%.
Meski begitu, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyatakan bahwa keyakinan konsumen terhadap ekonomi masih kuat. Namun, kajian Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menunjukkan bahwa 90% lebih warganet di media sosial mengkhawatirkan PHK massal. Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto, menilai sulit bagi ekonomi tumbuh lebih tinggi jika lapangan kerja terus menyusut. Menurutnya, pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja, baik melalui APBN maupun investasi, serta didukung dengan kebijakan suku bunga rendah.
Sementara itu, Global Market Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, menambahkan bahwa penurunan optimisme konsumen juga dipengaruhi oleh faktor musiman. Pada akhir tahun, biasanya lapangan pekerjaan lebih banyak tersedia karena meningkatnya permintaan tenaga kerja selama liburan.
Dengan kondisi ini, diperlukan langkah nyata dari pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan, terutama dengan menciptakan kesempatan kerja baru agar daya beli masyarakat tidak terus melemah.
Gelombang Konsolidasi Besar Segera Dimulai
HR1
12 Feb 2025 Kontan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan penambahan enam bank dalam Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4, yang memiliki modal di atas Rp 70 triliun, dalam dua tahun ke depan. Jika target ini terealisasi, maka bank besar di Indonesia akan bertambah dari empat menjadi sepuluh, bergabung dengan BCA, Bank Mandiri, BRI, dan BNI.
Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dorongan naik kelas ini bertujuan agar perbankan dapat lebih berkontribusi dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang dibidik Presiden Prabowo. Modal yang lebih besar akan meningkatkan efisiensi dan kapasitas kredit bank, yang pada akhirnya bisa mendorong ekonomi nasional.
Beberapa bank yang berpotensi naik kelas ke KBMI 4 adalah Bank Permata (BNLI) dan CIMB Niaga.
Bank Permata, yang memiliki modal inti terbesar di KBMI 3 sebesar Rp 49,6 triliun per September 2024, menargetkan kenaikan ke KBMI 4 dalam lima hingga delapan tahun ke depan, meskipun realisasinya bisa lebih cepat tergantung kondisi ekonomi, menurut Presiden Direktur BNLI, Meliza M. Rusli.
CIMB Niaga, dengan modal inti Rp 46,3 triliun, juga berpotensi naik kelas, terutama setelah melakukan spin-off unit usaha syariah yang dapat menjadi anak usaha terkonsolidasi, seperti yang disampaikan Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan.
Namun, ada tantangan dalam proses ini. Ekonom Perbankan Binus University, Dody Arifianto, menilai bahwa OJK seharusnya tidak hanya fokus pada bank KBMI 3, tetapi juga mendorong bank KBMI 2 untuk naik kelas. Ia juga mengingatkan bahwa sekadar menambah modal tidak cukup tanpa strategi yang jelas. Dody pesimistis bahwa bank dapat naik kelas secara organik, mengingat historikal return on equity perbankan masih terbatas.
Dengan demikian, meskipun konsolidasi bank menengah diprediksi semakin ramai, tantangan dalam penguatan modal dan strategi pertumbuhan tetap perlu diperhatikan untuk mencapai target ekspansi sektor perbankan.
Pilihan Editor
-
-
Waspada Robot Trading Berbasis MLM dan Ponzi
31 Jan 2022 -
Awasi Distribusi Pupuk
31 Jan 2022 -
Bahaya Pencucian Uang dari NFT
30 Jan 2022 -
Ikhtiar Mengejar Pengemplang BLBI
29 Jan 2022