;
Tags

Investasi lainnya

( 1326 )

Sejumlah Pihak Khawatir UU Minerba Berisiko Merusak Tata Kelola Tambang

KT1 20 Feb 2025 Tempo
Alih-alih optimistis, sejumlah pihak khawatir melihat perubahan keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau UU Minerba. Ketentuan anyar dalam aturan yang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah dalam waktu singkat ini berisiko memperkeruh tata kelola pertambangan. Pada Selasa, 18 Februari 2025, DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau revisi UU Minerba menjadi UU Minerba dalam rapat paripurna. UU Minerba yang baru salah satunya mengatur pemberian izin usaha pertambangan secara prioritas. Hak ini antara lain diberikan kepada organisasi masyarakat keagamaan, koperasi, hingga usaha kecil dan menengah. 

Selain itu, pemerintah bisa memberikan lahan secara prioritas untuk badan usaha swasta dengan tujuan penghiliran atau industrialisasi. Artinya, mereka bisa menguasai konsesi tambang tanpa harus ikut lelang. Sebelum revisi, badan usaha yang tertarik mengantongi izin pengelolaan wilayah tambang wajib mengikuti lelang. Prioritas hanya diberikan kepada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan Bisman Bachtiar melihat pengaturan ini menjadi alasan untuk bagi-bagi konsesi tambang. "Karena intinya siapa pun yang dikehendaki oleh pemerintah bisa mendapat prioritas," katanya kepada Tempo, Rabu, 19 Februari 2025. Ia mencontohkan risiko politik ijon atau sistem transaksional antara pemerintah dan donatur dengan mengobral izin tambang. Lelang merupakan salah satu cara untuk mencegah konflik kepentingan.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) pernah memotret fenomena politik ijon dengan cara obral izin tambang ini. Lembaga swadaya masyarakat tersebut menemukan sebanyak 82,4 persen dari total 8.710 izin usaha pertambangan (IUP) yang ada pada 2018 diterbitkan di 171 lokasi pemilihan kepala daerah. Di Jawa Tengah dan Jawa Barat saja, terdapat 170 izin tambang baru yang terbit sepanjang 2017-2018. Di sisi lain, obral izin bakal memicu kegiatan tambang makin eksploitatif. Bisman khawatir kerusakan lingkungan akan menjadi makin masif.  Risiko terhadap kerusakan lingkungan yang lebih parah sulit terhindarkan. Menurut National Coordinator Publish What You Pay Aryanto Nugroho, kebijakan pemerintah memberikan izin prioritas berpotensi melahirkan makin banyak izin pertambangan. (Yetede)

Sektor Swasta Memainkan Peran Kunci Untuk Mencapai Target Pertumbuhan Ekonomi

KT1 19 Feb 2025 Investor Daily (H)
Sektor swasta memainkan peran kunci  untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Pemerintahan Indonesia sebesar 8% pada tahun 2029. Rencana pendirian Danantara,  sovereign wealth fund dengan  aset under management (AUM) senilai Rp9 triliun akan menjadi loncatan untuk menarik lebih banyak modal swasta ke Indonesia. Tercatat Incremental  Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia berada di angka 6,6%, yang berarti setiap 1%  pertumbuhan PDB membutuhkan 6,6% pertumbuhan investasi, ;lebih tinggi dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam dan malaysia. Pemerintah sebelunnya telah menetapkan target pertumbuhan investasi, lebih tinggi dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam dan Malaysia. Pemerintah sebelumnya telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029, yang dodorong oleh belanja  pemerintah yang lebih efisien dan upaya untuk menarik inevstasi berkualitas lebih. Menurut Badan Kooridnasu Penanaman Modal target ini membutuhkan pertumbuhan investasi tahunan sebesar 16% pada tahun 2025-2029. Pemerintah berupaya menarik investasi sebesar Rp 1.905 triliun pada tahun ini. Pada tahun 2029, Indonesia menargetkan untuk menarik investasi sebesar Rp3.414 triliun. (Yetede)

Danantara Akan Gunakan Skema Joint Ventura

KT1 19 Feb 2025 Investor Daily (H)
Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dinilai sebagai langkah strategis yang dilakukan pemerintah. Pasalnya saat nanti beroperasi, badan ini menggunakan skema bisnis joint venture yang menggabungkan beberapa usaha. Dengan demikian, lembaga pengelola aset negara tersebut membuat perusahaan milik negara bekerja lebih efisien dan transparan. Pada akhirnya, pengelola aset-aset BUMN yang sebelumnya kurang optimal, kedepannya diharapkan bisa menjadi lebih produktif. "Danantara itu menurut saya suatu keputusan ytang sangat strategis dari pemerintah. Karena mereka bisa joint venture dengan banyak perusahaan, sehingga banyak perusahaan-perusahaan itu jadi efisien, lebih transparan, kita bisa lihat dengan lebih jelas," kata Ketua Dewan Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Beliau menyampaikan banyak negara yang ingin melakukan joint venture dengan Danantara setelah badan tersebut diresmikan oleh pemerintah. Salah satunya yakni Abu Dhabi yang ingin melakukan ekspansi bisnis ke sektor energi baru terbarukan. (Yetede)

BPI Danantara Melaju Berbekal Modal Rp1.000 Triliun

KT1 18 Feb 2025 Investor Daily (H)
Kapal bernama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara segera berlayar dengan berbekal modal paling sedikit Rp1.000 triliun. Nahkoda pilih tanding diperlukan untuk bisa mengoptimalisasi modal fantastis tersebut. Ide awal pembentukan Danantara adalah untuk mengoptimalisasilkan aset dan meningkatkan kapitalisasi pasar (market capitalization) perusahaan-perusahaan BUMN. Yang muaranya, agar perushaan pelat merah kelolaan Danantara dapat memberikan setoran dividen lebih besar kepada negara. Namun, lubang celah juga menganga bilamana tata kelola Danantara tak berjalan sesuai rencana. Direktur NEXT Indonesia Herry Gunawan menilai, pemimpin Danantara mestinya bukan hanya sosok yang piawai berbisnis. Namun, lebih dari itu, pemimpin Danantara juga mestinya berkemampuan dan memiliki sense of kepatuhan yang tinggi pada manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik. "Jangan lupa, yang dikelola Danantara adalah BUMN, perusahaan milik negara yang orientasinya layanan publik, laba, plus selaras dengan program pemerintah," ujar Herry kepada Investor Daily. (Yetede)

Pemangkasan Anggaran Belum Matang, Risiko Besar?

HR1 18 Feb 2025 Kontan (H)
Arah kebijakan ekonomi Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto masih dinilai belum jelas, terutama terkait rencana efisiensi anggaran sebesar US$ 44 miliar (Rp 750 triliun). Dari jumlah tersebut, US$ 24 miliar akan dialokasikan untuk program makan bergizi gratis, sementara US$ 20 miliar akan diserahkan ke BPI Danantara.

Namun, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara belum memberikan klarifikasi terkait sumber efisiensi anggaran ini, mengingat APBN selalu mengalami defisit dan pemerintah masih bergantung pada penarikan utang.

Ketidakjelasan ini memicu kekhawatiran investor dan pebisnis. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyatakan bahwa angka penghematan yang diumumkan muncul secara tiba-tiba dan sulit terwujud, terutama target dividen BUMN Rp 300 triliun. Menurutnya, target Rp 110 triliun saja sudah cukup optimistis mengingat kondisi ekonomi yang masih menantang.

Sementara itu, Direktur Eksekutif CORE, Mohammad Faisal, menyoroti alokasi dana untuk Danantara, yang meskipun bertujuan mengurangi ketergantungan pada asing, masih memiliki banyak pertanyaan soal tata kelolanya. Jika tidak dikelola dengan baik, Faisal memperingatkan potensi kebocoran anggaran, korupsi, dan dampak negatif terhadap perekonomian.

Ketidakpastian ini memperbesar risiko bagi perekonomian. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang lebih jelas dan transparan agar kebijakan penghematan ini benar-benar memberikan manfaat bagi negara.

Saham Bank Lapis Dua, Peluang atau Tantangan?

HR1 18 Feb 2025 Kontan
Harga saham perbankan big caps masih tertekan, sehingga investor mulai melirik saham bank KBMI 3 yang menunjukkan kinerja solid pada 2024. Bank Syariah Indonesia (BSI) membukukan laba bersih Rp 7,01 triliun, tumbuh 22,8% secara tahunan, dengan harga saham BRIS naik 9,35% sepanjang tahun ini. Bank Permata (BNLI) juga mencetak laba bersih Rp 3,56 triliun, melonjak 37,9% secara tahunan, dengan sahamnya naik 70,62% sejak awal tahun.

Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori, Ekky Topan, menyatakan bahwa bank KBMI 3 menarik perhatian investor karena pertumbuhan laba yang tinggi dan tekanan jual pada saham big caps. Menurutnya, BRIS masih memiliki potensi kenaikan harga, dengan target Rp 3.800 per saham.

Analis PT Edvisor Profina Visindo, Indy Naila, menambahkan bahwa saham KBMI 3 masih memiliki PER yang relatif murah, sehingga menarik untuk investasi. Ia merekomendasikan BDMN dan BNGA, dengan target harga Rp 2.650 dan Rp 1.880, karena konsisten memberikan dividen.

Namun, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji, mengingatkan investor untuk selektif dalam memilih saham KBMI 3, karena likuiditasnya lebih rendah dibanding big caps. Menurutnya, BRIS saat ini menjadi satu-satunya saham KBMI 3 yang sedang dalam tren naik.

Saham bank KBMI 3 masih berpotensi menarik bagi investor, terutama dengan prospek penurunan suku bunga di 2025.

Saham Bank Lapis Dua, Peluang atau Tantangan?

HR1 18 Feb 2025 Kontan
Harga saham perbankan big caps masih tertekan, sehingga investor mulai melirik saham bank KBMI 3 yang menunjukkan kinerja solid pada 2024. Bank Syariah Indonesia (BSI) membukukan laba bersih Rp 7,01 triliun, tumbuh 22,8% secara tahunan, dengan harga saham BRIS naik 9,35% sepanjang tahun ini. Bank Permata (BNLI) juga mencetak laba bersih Rp 3,56 triliun, melonjak 37,9% secara tahunan, dengan sahamnya naik 70,62% sejak awal tahun.

Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori, Ekky Topan, menyatakan bahwa bank KBMI 3 menarik perhatian investor karena pertumbuhan laba yang tinggi dan tekanan jual pada saham big caps. Menurutnya, BRIS masih memiliki potensi kenaikan harga, dengan target Rp 3.800 per saham.

Analis PT Edvisor Profina Visindo, Indy Naila, menambahkan bahwa saham KBMI 3 masih memiliki PER yang relatif murah, sehingga menarik untuk investasi. Ia merekomendasikan BDMN dan BNGA, dengan target harga Rp 2.650 dan Rp 1.880, karena konsisten memberikan dividen.

Namun, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji, mengingatkan investor untuk selektif dalam memilih saham KBMI 3, karena likuiditasnya lebih rendah dibanding big caps. Menurutnya, BRIS saat ini menjadi satu-satunya saham KBMI 3 yang sedang dalam tren naik.

Saham bank KBMI 3 masih berpotensi menarik bagi investor, terutama dengan prospek penurunan suku bunga di 2025.

Bertumbuhnya Penerapan ESG

KT3 18 Feb 2025 Kompas (H)

Negara-negara di dunia semakin berambisi memacu investasi menuju ekonomi berkelanjutan. Pemerintah Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan beradaptasi semakin responsif menarik investasi berkelanjutan dan menjawab hambatan ekonomi hijau. Deputi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Bidang Perekonomian Edi Pambudi mengemukakan, investasi berkelanjutan merupakan sebuah kebutuhan besar, bukan lagi instrument geopolitik. Bukan hanya menghindari risiko lingkungan, melainkan investasi berkelanjutan membuka semua peluang ekonomi baru. Edi memberikan pidato kunci dalam acara ”Kompas 100 Outlook: Investasi Berkelanjutan di Dalam  Ekosistem Bisnis Global” yang digelar harian Kompas berkolaborasi dengan BEI di Main Hall BEI, Jakarta, Senin (17/2).

Global Sustainable Investment Alliance 2023 mencatat aset investasi berkelanjutan global telah mencapai 35,3 triliun USD, setara Rp 567 kuadriliun, atau 35 % total aset keuangan global. Kompetisi dalam investasi berkelanjutan sudah memasuki kawasan ASEAN. Kemenko hampir setiap hari menerima investor dari luar negeri yang bicara energi bersih. Bloomberg NEF pada 2023 menyebutkan, transisi energi bersih akan membutuhkan investasi senilai 3,1 triliun USD per tahun hingga 2050. ”Kami melihat negara di sekitar kita semakin ambisius memperbanyak bauran energi bersih sehingga kita harus bersiap untuk beradaptasi dengan situasi yang dinamis,” kata Edi. (Yoga)


Bukan Langkah Mudah bagi Danantara

KT1 17 Feb 2025 Investor Daily (H)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan kebijakan efisiensi anggaran  negara akan terus berlanjut hingga tiga putaran, dengan nilai mencapai Rp750 triliun atau sekitar US$ 44 miliar. Sebanyak US$ 24 miliar dialokasikan untuk membiayai program MBG dan sisanya akan diserahkan ke badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, kebijakan ini bisa mempercepat realisasi target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Dengan hasil efisiensi anggaran yang akan digunakan Danantara, pemerintahan Presiden Prabowo ingin memastikan anggaran negara dikelola secara mandiri untuk mendukung proyek-proyek pembangunan yang berdampak langsung pada rakyat. Secara keseluruhan, akan ada 20 hingga 35 proyek strategis yang diharapkan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasisonal. Salah satunya proyek besar yang sudah diungkapkan adalah proyek hilirisasi senilai US$ 4 miliar. Rencananya, Presiden akan mengumumkan pendirian Danantara pada 24 Februari 2025. Lembaga investasi negara ini bertujuan mengelola keuangan nasional tanpa bergantung pada asing, serta melibatkan organisasi agama seperti NU, Muhammadiyah, dan KWI sebagai pengawas. (Yetede)

Fase Konsolidasi IHSG Segera Berakhir pada Pekan Ini

KT1 17 Feb 2025 Investor Daily (H)

Awan hitam yang menyelimuti IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) diperkirakan mulai menghilang dipertengahan Februari 2025. IHSG diprediksi mengakhiri fase konsolidasi pada pekan ini, dengan sentimen penggerak yang cukup kuat masih datang dari global, dan juga berbagai data ekonomi domestik. "IHSG diperkirakan cenderung mengakhiri fase konsolidasi  di support area 6.550-6.750, untuk selanjutnya menguji level 6.700-6.750 di pekan ini," kata Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan. Secara teknikal, menurut Valdy, stochastic RSI mulai bergerak naik dari oversold area, bersamaan dengan penyempitan  negative slope pada MACD. Ini memberikan ruang  bagi IHSG  untuk mencoba bergerak mendekati resitance 6.750 setelah pada akhirnya pekan lalu ditutup di posisi 6.638. 

Pergerakan IHSG, lanjut Valdy, akan mendapat pengaruh dari Amerika Serikat, dimana indeks-indeks Wall Street kembali ditutup mixed di Jumat (14/2/2025). Dengan penutupan tersebut mencatatkan penguatan mingguan di pekan lalu. "Sentimen utama berasal dari penundaan pengumuman reciprocal tarrifs oleh pemerintahan AS setelah Presiden AS, Donald Trump memerintahkan review terhadap kebijakan tersebut. Faktor lain adalah perlambatan pertumbuhan retail sales ke 4,2% yoy di Januari 2025 dari 4,36% yoy di Desember 2024. Untuk saat ini, nampaknya bad news terhadap peluang pemangkasan suku bunga acuan the Fed yang lebih agresif di 2025," papar dia. (Yetede)