Tags
Investasi lainnya
( 1343 )
Rencana BI Borong SBN Masih Diragukan Pasar
HR1
03 Mar 2025 Kontan
Rencana pendanaan program 3 juta rumah melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) oleh pemerintah dan pembeliannya oleh Bank Indonesia (BI) menimbulkan perdebatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum mengungkap jumlah pasti SBN yang akan diterbitkan, sementara Gubernur BI Perry Warjiyo telah menyatakan kesediaan BI untuk membelinya di pasar sekunder.
Namun, Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, menilai langkah ini mengancam independensi BI, yang seharusnya hanya membeli SBN untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, bukan untuk mendanai program pemerintah. Bhima khawatir kebijakan ini akan menekan neraca keuangan BI, sebagaimana yang terjadi saat burden sharing pandemi Covid-19.
Myrdal Gunarto, Global Market Economist Maybank Indonesia, menyarankan pemerintah mencari pendanaan melalui mekanisme pasar, karena BI seharusnya menjadi the last resort dalam kebijakan moneter.
Sementara itu, Ronny P. Sasmita, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, mempertanyakan urgensi program 3 juta rumah di tengah daya beli masyarakat yang melemah. Ia juga mengkhawatirkan potensi bubble property, seperti yang terjadi dalam krisis finansial global AS akibat subprime mortgage.
Dengan kondisi fiskal yang sudah ketat, penerbitan SBN untuk perumahan justru bisa memperburuk situasi ekonomi. Padahal, UU PPSK hanya mengizinkan BI membeli SBN di pasar primer untuk situasi yang benar-benar membahayakan perekonomian nasional.
Ekonomi Terpuruk, Bursa Menurun
HR1
01 Mar 2025 Kontan (H)
Tahun 2025 menjadi tantangan berat bagi ekonomi Indonesia, ditandai dengan pelemahan IHSG dan rupiah yang mencapai level terburuk sejak pandemi Covid-19 dan krisis moneter 1998. Josua Pardede, Chief Economist Bank Permata, menilai bahwa ketidakpastian suku bunga The Fed dan perang dagang global mendorong investor asing keluar dari Indonesia.
Di pasar saham, Budi Frensidy, Pengamat Pasar Modal UI, menyoroti tidak adanya market maker yang mampu menahan arus jual asing, sementara Parto Kawito, Direktur Infovesta Utama, menyebut turunnya return on equity (ROE) dan kontribusi manufaktur sebagai penyebab lemahnya kepercayaan investor.
Hans Kwee, Co-Founder PasaRDana, mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, seperti penghapusan subsidi gas 3 kg yang justru merugikan ekonomi rakyat kecil. Iman Rachman, Direktur Utama BEI, menegaskan bahwa pertemuan dengan pelaku pasar diperlukan, tetapi kebijakan ekonomi yang tidak stabil tetap menjadi ancaman utama bagi investor.
Mengikis Kegelisahan Investor di Lantai Bursa
HR1
28 Feb 2025 Bisnis Indonesia
Kondisi pasar modal Indonesia yang mengalami tekanan cukup besar sejak awal tahun 2025, dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpuruk sebesar 6,69%. Pelemahan ini dipicu oleh beberapa faktor, termasuk peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan peresmian bullion bank yang justru tidak memberikan dampak positif di pasar. Saham-saham seperti PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS), PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA), dan saham bank BUMN seperti PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (BBNI), dan PT Bank Mandiri (BMRI) tercatat mengalami penurunan signifikan.
Presiden Prabowo Subianto memberikan klarifikasi mengenai BPI Danantara, menyatakan bahwa lembaga ini dapat diaudit kapan pun dan oleh siapa pun, namun masalah tata kelola dan akuntabilitas tetap menjadi perhatian publik. Selain itu, MSCI juga memangkas peringkat Indonesia dalam risetnya, menyarankan bahwa investasi di China lebih menarik daripada di Indonesia. Hal ini berhubungan dengan penurunan return on equity (ROE) di Indonesia dan tantangan dalam pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah, yang mengalokasikan dana sebesar Rp300 triliun untuk BPI Danantara, turut menciptakan ketidakpastian di pasar. Oleh karena itu, pelaku pasar cemas dengan dampak kebijakan ini terhadap perekonomian. Menanggapi hal ini, Prabowo Subianto menekankan bahwa kebijakan tersebut harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan sentimen positif kepada pelaku pasar modal, bukan justru menambah ketidakpastian. Pemerintah diharapkan bisa mengeluarkan kebijakan yang lebih mendukung pertumbuhan ekonomi dan pasar modal.
Peran Swasta dan UMKM Lebih Maju
KT1
28 Feb 2025 Investor Daily (H)
Kehadiran BPI Danantara akan mendorong pengelolaan BUMN ke depan lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika global. Selain itu, Danantara akan mendorong perusahaan swasta berkembang lebih besar dan memberikan ruang yang luas bagi UMKM lebih maju. Chief Investment Officer (CIO) Danantara memastikan Patria Sjarir memastikan pihak swasta akan mendapatkan ruang untuk menggarap proyek-proyek di dalam negeri. Namun, selama sebulan kedepan, Danantara bakal fokus dulu merangkum dari sisi komposisi antara Danantara dan swasta. Kemudian memfinalisasi sejumlah peraturan menuntaskan inbreng, dan membangun tim building terbaik untuk selanjutnya dipaparkan kepada publik. "Jadi kami sedang mencoba apa yang masuk akal sehingga publik bisa menilai. Tapi kebanyakan investasi pertama Danantara adalah investasi adalah investasi yang agak membosankan, but relatively safe," kata Pandu. Hal ini dikemukakan Pandu merespons kekhawatiran publik mengenai Danantara sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang malah akan mendisrupsi peluang sektor swasta dan juga UMKM. Sebaliknya, Pandu berharap bersama-sama sektor swasta dan UMKM, Danantara bisa mendorong perekonomian nasional kedepannya. (Yetede)
Gelombang PHK dan Tutupnya Sejumlah Pabrik
KT1
28 Feb 2025 Investor Daily (H)
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menerangkan, gelombang PHK dan tutupnya sejumlah pabrik elektronok seperti PT Sanken Indonesia dan PT Yamaha Music Indonesia, perlu dipelajari lebih mendalam. Dia menerangkan, ada dua isu yang yang mungkin dialami, seperti salah urus diinternal perusahaan hingga kesulitan bersaing dengan produk-produk lain. Agus mengatakan, sebenarnya pertumbuhan industri, manufaktur tumbuh baik, terlihat dari Indeks Kepercayaan Industri serta Purchasing Manufacture Indeks yang selalu ekspansif diatas 50 poin. " Ini yang sedang kami pelajari walaupun perusahaan-perusahaan yang tutup itu menurut pandangan kami sama, jadi realisasis investasi baru cukup besar, gap nya menunjukkan manufakur tumbuh diatas 4%, tetapi bukan berarti dia mewakili perushaan sepenuhnya. Kasus seperti ini (PHK) harus kita pelajari. (Yetede)
Kemenperin berharap investasi BPI Danantara Dapat Dialokasikan pada Sektor Industri Non Migas dan Manufaktur
KT1
28 Feb 2025 Investor Daily (H)
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berharap investasi Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat dialokasika pada sektor industri non migas atau manufaktur. Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif, menerangkan, investasi Danantara sebesar US$ 20 miliar akan dialokasi ke sejumlah proyek industrialisasi. "Kami berharap bahwa Danantara pemerintah akan mengalokasikan investasi untuk industri pengelolaan non migas atau industri manufaktur," kata dia. Febri mengaku, pihaknya telah menyiapkan beberapa industri, diantaranya hilirisasi petrokimia, hilirisasi komoditas lainnya yang menjadi prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Dia menegaskan bahwa alokasi investasi Danantara dapat dikucurkan pada industri berada diantara industri hulu dan hilir. "Kami berharap investasi dari Danantara bisa dialokasikan di pohon-pohon industri yang bolong-bolong tersebut," ungkap Febri. IKI Februari 2025 tercatat di level 53,15, naik 0,2 poin dibanding Januari yang sebesar 53,10. Dari 23 subsektor industri pengelohan yang dianalis, terdapat 21 subsektor kontraksi. Subsektor yang ekspansi memiliki kontribusi sebesar 97,7% terhadap PDB Industri Pengolahan Nonmigas kuartal IV 2024. (Yetede)
Danantara Dapat Terbitkan Surat Utang, sehingga Perlu Tarik Dana Asing untuk menambah Modal
KT3
27 Feb 2025 Kompas
Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara dapat mengeluarkan surat utang untuk pendanaan proyek pemerintah. Alih-alih menyerap likuiditas domestik, Danantara diharap dapat mendatangkan likuiditas dari luar negeri. Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan menjelaskan, Danantara sebagai superholding akan mengonsolidasikan entitas kekayaan negara yang berasal dari seluruh aset BUMN. Di sisi lain, modal Danantara didapat dari hasil efisiensi anggaran serta dividen BUMN. Sebagai gambaran, Danantara akan mengelola aset kekayaan negara senilai 900 miliar USD atau Rp 14.648 triliun. Hasil efisiensi anggaran belanja pemerintah sebesar Rp 300 triliun dan dividen BUMN sebesar Rp 85,5 triliun akan menjadi modal awal bagi Danantara.
Kemudian, aset-aset yang telah terkonsolidasitersebut akan dilipatgandakan nilainya (leverage) untuk diinvestasikan ke proyek-proyek strategis pemerintah. Dalam hal ini, Danantara dapat menempatkan investasinya sendiri atau bekerja sama dengan investor asing. Selain itu, Danantara juga dapat menerbitkan surat utang untuk pembiayaan proyek strategis pemerintah, mengingat kapasitas asetnya yang sangat besar sehingga surat utang yang dikeluarkan jauh lebih murah, terjamin, serta efisien. ”Namanya leverage kan, utang. Jaminannya aset-aset BUMN itu. Dari situ diharapkan Danantara menjadi second engine pembangunan di luar APBN. Danantara ada karena APBN kita tidak punya dana lagi untuk mendorong program pembangunan,” katanya dalam diskusi publik secara hibrida di Jakarta, Selasa (25/2). (Yoga)
Perang Dagang AS-Cina Bawa Berkah
KT1
27 Feb 2025 Tempo
Jakarta - Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal Tjertja Karja Adil menyebut perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina membawa keberkahan bagi industri dalam negeri. Hal ini, kata Tjertja, lantaran banyak perusahaan Cina merelokasi pabriknya ke Kendal. “Kami dapat blessing, ya. Begitu Trump naik, enggak 1, 2, 3 tenant investor asing datang ke kantor saya ngomong, ‘Pak, kami prepare untuk relokasi pabrik-pabrik kami yang di Cina untuk masuk ke Kendal’,” ujar Tjertja dalam media briefing di Menara Batavia,Jakarta Pusat, Kamis, 27 Februari 2025. Relokasi pabrik itu, lanjut dia, memungkinkan produk Cina untuk masuk ke pasar Amerika Serikat melalui label ‘Made in Indonesia’. “Kalau dari Cina sana pabriknya sudah pasti kena tarif tinggi, mesti enggak bisa jualan bangsa mereka,” tutur Tjertja.
Selain faktor perang dagang, insentif fiskal yang ditawarkan pemerintah Indonesia turut mendorong relokasi pabrik Cina ke Kendal. Salah satu insentif fiskal yang diberikan itu, kata Tjertja, ialah tax holiday atau pembebasan pajak hingga 20 tahun, tergantung nilai investasi. Insentif tax holiday selama 10 sampai 20 tahun diberikan bagi investor yang melakukan penanaman modal pada kegiatan utama di KEK. "Dengan minimal investasi Rp 100 miliar saja mereka dapat 10 tahun tax holiday," ungkapnya. Sementara itu, investasi Rp 500 miliar mendapat insentif tax holiday selama 15 tahun, dan Rp 1 triliun mendapat 20 tahun. Jokowi Teken Peraturan Pemerintah KEK BSD dan Pariwisata Kesehatan Internasional Batam di Akhir Jabatannya
Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif tax allowance atau keringanan pajak untuk kegiatan di luar kegiatan utama. Adapun sebagai unit kerja yang bertugas menyelenggarakan perizinan usaha di kawasan, administrator KEK Kendal juga memberikan janji kemudahan perizinan bagi perusahaan guna memperlancar pengembangan industri. Hingga saat ini, terdapat 124 entitas perusahaan yang masuk ke kawasan, dengan tiga sektor industri terbesar meliputi fesyen sebesar 29 persen, otomotif dan energi terbarukan sebesar 19 persen, dan elektronik 17 persen. Ihwal negara asal perusahaan, sebanyak 39 persen di antaranya berasal dari Cina. Kemudian 26 persen dari dalam negeri, dan selebihnya dari negara-negara seperti Hong Kong, Korea Selatan, hingga Jerman. Sementara itu, KEK Kendal mencatat Kawasan Industri Kendal (KIK) telah menarik investasi senilai Rp 141,7 triliun dalam kurun waktu 8 tahun, terhitung dari 2016 hingga 2024. Direktur Eksekutif KIK Juliani Kusumaningrum mengungkap nilai investasi yang telah terealisasi sebesar Rp 86,5 triliun, dengan nilai realisasi pada 2024 sejumlah Rp 42,7 triliun. (Yetede)
ICW Soroti UU BUMN dan Aturan Pembentuk Danantara Belum Tersedia untuk Publik
KT1
27 Feb 2025 Tempo
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ada potensi cacat formil dalam pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Cacat formil itu, menurut ICW, karena naskah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi dasar hukum Danantara tidak segera dibuat publik setelah pengesahan oleh DPR pada 4 Februari 2025 lalu. ICW menyebut salinan UU BUMN terbaru, yang ditandatangani Prabowo saat peluncuran Danantara pada 24 Februari 2025, masih tidak bisa diakses secara publik. "Per hari ini, di website Sekretariat Negara belum ada sama sekali," kata peneliti ICW, Yassar Aulia, pada Kamis, 27 Februari 2025. Selain revisi UU BUMN, Presiden Prabowo Subianto juga meneken Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara dan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia. Kedua aturan itu, kata Yassar, juga belum bisa diakses publik.
ICW menilai kondisi tersebut membuat analisa publik mengenai UU BUMN yang baru menjadi terbatas. Sebab, masyarakat sipil hanya dapat mengambil sumber dari berbagai pemberitaan media dan draf elektronik RUU BUMN yang sempat beredar secara tidak resmi di kalangan jurnalisPadahal, kata Yassar, masyarakat perlu pemberitahuan resmi dari pemerintah soal struktur kelembagaan serta kewenangan Danantara hingga nama-nama pejabat yang diangkat Presiden Prabowo ke posisi strategis dalam badan tersebut. ICW menilai pemerintah terkesan menihilkan partisipasi publik dengan ketiadaan transparansi salinan dokumen resmi tersebut. Yassar menyampaikan nihilnya partisipasi publik dan instransparansi membuat UU BUMN, serta dua aturan lainnya yang diteken Prabowo soal Danantara, menjadi cacat formil. "Dan karenanya, inkonstitusional," ujar dia. (Yetede)
Kawasan Industri Kendal Catat Telah Menyerap 17.635 Tenaga Kerja Sepanjang 2024 Selama 8 Tahun
KT1
27 Feb 2025 Tempo
Kawasan Industri Kendal (KIK) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal mencatat telah menyerap 61.984 tenaga kerja selama 8 tahun terakhir. Direktur Eksekutif KIK Juliani Kusumaningrum mengungkapkan sebanyak 17.635 orang telah bekerja di kawasan industri tersebut pada 2024. “Tenaga kerja yang berhasil terserap itu terdiri dari tenaga kerja langsung dan juga tenaga kerja tidak langsung,” kata Juliani dalam acara media briefing yang digelar di Menara Batavia, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Februari 2025. Tenaga kerja langsung, ia menjelaskan, merupakan tenaga kerja yang langsung dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan. Sementara tenaga kerja tidak langsung terdiri dari kontraktor hingga vendor-vendor yang terlibat dalam pembangunan maupun operasional KIK.
Penyerapan tenaga kerja di kawasan industri ini, Juliani menjelaskan, turut menyumbang pada menurunnya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal. Pada 2020, persentase pengangguran terbuka masih berada di angka 7,56 persen. “Tahun lalu, data dari Badan Pusat Statistik Kendal, ini angkanya ada di 5,01 persen,” ucapnya. Adapun terhitung dari 2016 hingga 2024, KIK mencatat telah menarik investasi senilai Rp 141,7 triliun. Nilai investasi yang telah terealisasi sebesar Rp 86,5 triliun, dengan nilai realisasi pada 2024 sejumlah Rp 42,7 triliun. Juliani mengatakan investor mulai masuk kembali pascapandemi di tahun 2023 hingga 2024. “Angka ini tentunya akan bergeser terus-menerus, karena sewaktu investor masuk ke Indonesia, tentunya mereka perlu proses konstruksi dan proses commissioning,” ucap dia.
Hingga saat ini, terdapat 124 entitas perusahaan yang masuk ke kawasan, dengan tiga sektor industri terbesar yang meliputi fesyen sebesar 29 persen, otomotif dan energi terbarukan sebesar 19 persen, dan elektronik 17 persen. Ihwal negara asal perusahaan, Juliani menjelaskan 39 persen di antaranya berasal dari Cina. Kemudian 26 persen dari dalam negeri, dan selebihnya dari negara-negara seperti Hong Kong, Korea Selatan, hingga Jerman. Lebih lanjut, Juliani juga melaporkan fase pertama pembangunan KIK seluas 1.000 hektare hampir rampung. Sekitar 90 persen kawasan sudah terisi atau fully occupied. “Dari sisanya 10 persen ini kami akan konsentrasikan kepada fasilitas pendukung yang terdiri dari pemukiman, komersial, dan juga retail,” ujar dia. Kemudian, lanjut dia, kegiatan industri ini juga akan dilanjutkan ke fase kedua, dengan target pembangunan seluas 1.200 hektare. (Yetede)
Pilihan Editor
-
KKP Genjot Revitalisasi Tambak Udang Tradisional
23 Feb 2022 -
-
Minyak Goreng, Wajah Kemanusiaan Kita
24 Feb 2022 -
-
