Labirin | News & Update

;

Investasi lainnya

( 1326 )

Saudi Suntikkan Rp 1,6 Triliun untuk Investasi di AirAsia

HR1 08 Mar 2025 Kontan

Public Investment Fund (PIF) dari Arab Saudi berencana menginvestasikan US$ 100 juta (Rp 1,6 triliun) ke maskapai Airasia Group sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan dengan Asia Tenggara, yang menjadi sumber utama wisatawan ke Saudi. Putra Mahkota Mohammed Bin Salman, yang memimpin PIF, berambisi menjadikan Saudi sebagai pusat perjalanan global guna mengurangi ketergantungan ekonomi pada minyak.

Investasi ini sangat penting bagi Airasia Group, yang tengah mencari pendanaan untuk mempercepat ekspansi setelah mengalami kerugian akibat pandemi. Airasia menargetkan penggalangan dana sebesar RM 1 miliar (Rp 3,68 triliun), dengan PIF sebagai investor terbesar. Selain PIF, Airasia juga menjajaki pendanaan dari investor di Singapura dan Jepang.

Kesepakatan ini bertepatan dengan restrukturisasi kepemilikan Airasia oleh Capital A Bhd, termasuk penggabungan unit penerbangan dengan Airasia X Bhd. Salah satu daya tarik utama Airasia bagi investor adalah pesanan lebih dari 350 pesawat narrowbody dari Airbus, meskipun saat ini hanya mengoperasikan 225 pesawat Airbus.

Menariknya, maskapai Riyadh Air, yang juga dimiliki oleh PIF, telah mengambil alih sebagian slot pengiriman pesawat yang sebelumnya dipesan Airasia. Hal ini memungkinkan Airasia menunda pembelian pesawat baru dan mengalokasikan dana untuk ekspansi lainnya, sementara Riyadh Air mendapatkan armada yang sangat dibutuhkan.

PIF sendiri mengelola aset senilai US$ 930 miliar dan memiliki berbagai bisnis penerbangan, termasuk leasing pesawat, unit helikopter, serta sektor pertahanan dan luar angkasa. PIF juga memiliki 15% saham di Bandara Heathrow, London.

Investasi ini sejalan dengan visi Mohammed Bin Salman dalam proyek Neom, kota futuristik senilai US$ 1,5 triliun yang akan menjadi pusat ekonomi baru di Saudi. Secara keseluruhan, kolaborasi antara PIF dan Airasia diharapkan memberikan manfaat strategis bagi kedua belah pihak dalam industri penerbangan global.

Ekonomi

Perbankan Bergulat dengan Likuiditas akibat SBN

HR1 05 Mar 2025 Kontan

Perbankan masih menghadapi tantangan pengetatan likuiditas, meskipun Dana Pihak Ketiga (DPK) mulai tumbuh lebih tinggi di Januari 2025 sebesar 5,51% secara tahunan, dibanding Desember 2024 yang hanya 4,48%. Namun, DPK dari nasabah perorangan justru turun 2,6% karena banyak masyarakat yang menarik tabungan atau beralih ke instrumen investasi lain seperti Surat Berharga Negara (SBN), yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi dibanding deposito bank.

Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA), Jahja Setiaatmadja, mengakui bahwa persaingan dengan SBN menjadi tantangan serius bagi bank dalam menjaga likuiditas. Jika bunga SBN tetap tinggi, ada potensi nasabah kaya yang menyumbang 70% DPK BCA akan memindahkan dananya ke instrumen tersebut. Bahkan, per Januari 2025, deposito BCA turun 5,1% secara tahunan menjadi Rp 195,4 triliun.

Direktur Bisnis Bank Raya, Kicky Andrie Davetra, juga menyatakan bahwa tingginya imbal hasil SBN membuat bank sulit bersaing, sehingga mereka harus menawarkan bunga simpanan yang lebih menarik. Sementara itu, kebijakan insentif likuiditas makrokprudensial (KLM) dari BI dinilai tidak terlalu membantu karena tidak semua bank memiliki kredit di sektor yang mendapatkan insentif tersebut.

Direktur Kepatuhan Bank Oke, Efdinal Alamsyah, memperkirakan persaingan perebutan likuiditas masih akan terus terjadi selama imbal hasil SBN tetap tinggi. Ia menekankan bahwa bank harus mengambil langkah proaktif, seperti meningkatkan daya tarik bunga deposito, agar nasabah tidak memindahkan dana mereka ke instrumen lain.

Dengan kondisi ini, bank perlu menyesuaikan strategi bunga simpanan dan produk investasi untuk tetap menarik dana masyarakat, terutama dari nasabah kelas atas yang lebih fleksibel dalam mengelola investasinya.

Ekonomi

Investor Terjepit Dilema di Tengah Ketidakpastian

HR1 04 Mar 2025 Bisnis Indonesia

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia mengalami lonjakan signifikan sebesar 3,7% pada sesi pertama perdagangan (3/3), kenaikan tersebut masih perlu dianalisis lebih lanjut. Kenaikan yang tajam ini, yang membawa IHSG ke level 6.502, mungkin lebih merupakan "technical rebound" atau pemantulan sementara setelah penurunan tajam sebelumnya, daripada indikasi pemulihan jangka panjang. Hal ini dipicu oleh aksi beli investor domestik yang memanfaatkan harga saham yang sudah terdiskon.

Namun, faktor fundamental yang mendasari pasar masih belum sepenuhnya mendukung pemulihan berkelanjutan. Ketidakpastian pasar global, terutama yang terkait dengan kebijakan moneter Amerika Serikat (AS), menjadi faktor utama yang memengaruhi pergerakan arus modal. Kenaikan imbal hasil obligasi AS dan kebijakan suku bunga tinggi oleh Federal Reserve mengurangi daya tarik pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, bagi investor asing. Ditambah dengan ancaman resesi global dan ketidakpastian akibat perang dagang, banyak investor global cenderung lebih berhati-hati.

Dalam menghadapi situasi ini, investor perlu lebih cermat dalam menilai peluang dan risiko pasar. Pilihan antara melakukan bargain hunting atau memilih strategi defensif menjadi dilema yang harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Oleh karena itu, memilih sektor-sektor strategis yang memiliki potensi untuk memberikan keuntungan jangka panjang sangat penting untuk menghindari risiko investasi yang lebih besar.

Ekonomi

Kembalikan Kepercayaan Pelakunya Pasar

KT1 03 Mar 2025 Investor Daily

Analis menyebut, krisis di pasar saham bukan semata dipicu kondisi global yang tak kondusif, seperti perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Meksiko, Kanada, China, dan Uni Eropa, melainkan juga ketidakpercayaan investor terhadap program-program pemerintah. Mereka merespons negatif pemangkasan anggaran, eksekusi besar besaran program makan bergizi gratis (MBG), hingga pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara.

Politik dan Birokrasi

Rencana BI Borong SBN Masih Diragukan Pasar

HR1 03 Mar 2025 Kontan

Rencana pendanaan program 3 juta rumah melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) oleh pemerintah dan pembeliannya oleh Bank Indonesia (BI) menimbulkan perdebatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum mengungkap jumlah pasti SBN yang akan diterbitkan, sementara Gubernur BI Perry Warjiyo telah menyatakan kesediaan BI untuk membelinya di pasar sekunder.

Namun, Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, menilai langkah ini mengancam independensi BI, yang seharusnya hanya membeli SBN untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, bukan untuk mendanai program pemerintah. Bhima khawatir kebijakan ini akan menekan neraca keuangan BI, sebagaimana yang terjadi saat burden sharing pandemi Covid-19.

Myrdal Gunarto, Global Market Economist Maybank Indonesia, menyarankan pemerintah mencari pendanaan melalui mekanisme pasar, karena BI seharusnya menjadi the last resort dalam kebijakan moneter.

Sementara itu, Ronny P. Sasmita, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, mempertanyakan urgensi program 3 juta rumah di tengah daya beli masyarakat yang melemah. Ia juga mengkhawatirkan potensi bubble property, seperti yang terjadi dalam krisis finansial global AS akibat subprime mortgage.

Dengan kondisi fiskal yang sudah ketat, penerbitan SBN untuk perumahan justru bisa memperburuk situasi ekonomi. Padahal, UU PPSK hanya mengizinkan BI membeli SBN di pasar primer untuk situasi yang benar-benar membahayakan perekonomian nasional.

Ekonomi

Ekonomi Terpuruk, Bursa Menurun

HR1 01 Mar 2025 Kontan (H)

Tahun 2025 menjadi tantangan berat bagi ekonomi Indonesia, ditandai dengan pelemahan IHSG dan rupiah yang mencapai level terburuk sejak pandemi Covid-19 dan krisis moneter 1998. Josua Pardede, Chief Economist Bank Permata, menilai bahwa ketidakpastian suku bunga The Fed dan perang dagang global mendorong investor asing keluar dari Indonesia.

Di pasar saham, Budi Frensidy, Pengamat Pasar Modal UI, menyoroti tidak adanya market maker yang mampu menahan arus jual asing, sementara Parto Kawito, Direktur Infovesta Utama, menyebut turunnya return on equity (ROE) dan kontribusi manufaktur sebagai penyebab lemahnya kepercayaan investor.

Hans Kwee, Co-Founder PasaRDana, mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, seperti penghapusan subsidi gas 3 kg yang justru merugikan ekonomi rakyat kecil. Iman Rachman, Direktur Utama BEI, menegaskan bahwa pertemuan dengan pelaku pasar diperlukan, tetapi kebijakan ekonomi yang tidak stabil tetap menjadi ancaman utama bagi investor.

Ekonomi

Mengikis Kegelisahan Investor di Lantai Bursa

HR1 28 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Kondisi pasar modal Indonesia yang mengalami tekanan cukup besar sejak awal tahun 2025, dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpuruk sebesar 6,69%. Pelemahan ini dipicu oleh beberapa faktor, termasuk peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan peresmian bullion bank yang justru tidak memberikan dampak positif di pasar. Saham-saham seperti PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS), PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA), dan saham bank BUMN seperti PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (BBNI), dan PT Bank Mandiri (BMRI) tercatat mengalami penurunan signifikan.

Presiden Prabowo Subianto memberikan klarifikasi mengenai BPI Danantara, menyatakan bahwa lembaga ini dapat diaudit kapan pun dan oleh siapa pun, namun masalah tata kelola dan akuntabilitas tetap menjadi perhatian publik. Selain itu, MSCI juga memangkas peringkat Indonesia dalam risetnya, menyarankan bahwa investasi di China lebih menarik daripada di Indonesia. Hal ini berhubungan dengan penurunan return on equity (ROE) di Indonesia dan tantangan dalam pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah, yang mengalokasikan dana sebesar Rp300 triliun untuk BPI Danantara, turut menciptakan ketidakpastian di pasar. Oleh karena itu, pelaku pasar cemas dengan dampak kebijakan ini terhadap perekonomian. Menanggapi hal ini, Prabowo Subianto menekankan bahwa kebijakan tersebut harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan sentimen positif kepada pelaku pasar modal, bukan justru menambah ketidakpastian. Pemerintah diharapkan bisa mengeluarkan kebijakan yang lebih mendukung pertumbuhan ekonomi dan pasar modal.

Ekonomi

Peran Swasta dan UMKM Lebih Maju

KT1 28 Feb 2025 Investor Daily (H)

Kehadiran BPI Danantara akan mendorong pengelolaan BUMN ke depan lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika global. Selain itu, Danantara akan mendorong perusahaan swasta berkembang lebih besar dan memberikan ruang yang luas bagi UMKM lebih maju. Chief Investment Officer (CIO) Danantara memastikan Patria Sjarir memastikan pihak swasta akan mendapatkan ruang untuk menggarap proyek-proyek di dalam negeri. Namun, selama sebulan kedepan, Danantara bakal fokus dulu merangkum dari sisi komposisi antara Danantara dan swasta. Kemudian memfinalisasi sejumlah peraturan menuntaskan inbreng, dan membangun tim building terbaik untuk selanjutnya dipaparkan kepada publik. "Jadi kami sedang mencoba apa yang masuk akal sehingga publik bisa menilai. Tapi kebanyakan investasi pertama Danantara adalah investasi adalah investasi yang agak membosankan, but relatively safe," kata Pandu. Hal ini dikemukakan Pandu merespons kekhawatiran publik mengenai Danantara sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang malah akan mendisrupsi peluang sektor swasta dan juga UMKM. Sebaliknya, Pandu berharap bersama-sama sektor swasta dan UMKM, Danantara bisa mendorong perekonomian nasional kedepannya. (Yetede)

Ekonomi

Gelombang PHK dan Tutupnya Sejumlah Pabrik

KT1 28 Feb 2025 Investor Daily (H)

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menerangkan, gelombang PHK dan tutupnya sejumlah pabrik elektronok seperti PT Sanken Indonesia dan PT Yamaha Music Indonesia, perlu dipelajari lebih mendalam. Dia menerangkan, ada dua isu yang yang mungkin dialami, seperti salah urus diinternal perusahaan hingga kesulitan bersaing dengan produk-produk lain. Agus mengatakan, sebenarnya pertumbuhan industri, manufaktur tumbuh baik, terlihat dari Indeks Kepercayaan Industri serta Purchasing Manufacture Indeks yang selalu ekspansif diatas 50 poin. " Ini yang sedang kami pelajari walaupun perusahaan-perusahaan yang tutup itu menurut pandangan kami sama, jadi realisasis investasi baru cukup besar, gap nya menunjukkan manufakur tumbuh diatas 4%, tetapi bukan berarti dia mewakili perushaan sepenuhnya. Kasus seperti ini (PHK) harus kita pelajari. (Yetede)

Ekonomi

Kemenperin berharap investasi BPI Danantara Dapat Dialokasikan pada Sektor Industri Non Migas dan Manufaktur

KT1 28 Feb 2025 Investor Daily (H)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berharap investasi Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat dialokasika pada sektor industri non migas atau manufaktur. Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif, menerangkan, investasi Danantara sebesar US$ 20 miliar akan dialokasi ke sejumlah proyek industrialisasi. "Kami berharap bahwa Danantara pemerintah akan mengalokasikan investasi untuk industri pengelolaan non migas atau industri manufaktur," kata dia. Febri mengaku, pihaknya telah menyiapkan beberapa industri, diantaranya hilirisasi petrokimia, hilirisasi komoditas lainnya yang menjadi prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Dia menegaskan bahwa alokasi investasi Danantara dapat dikucurkan pada industri berada diantara industri hulu dan hilir. "Kami berharap investasi dari Danantara bisa dialokasikan di pohon-pohon industri yang bolong-bolong tersebut," ungkap Febri. IKI Februari 2025 tercatat di level 53,15, naik 0,2 poin dibanding Januari yang sebesar 53,10. Dari 23 subsektor industri pengelohan yang dianalis, terdapat 21 subsektor kontraksi. Subsektor yang ekspansi memiliki kontribusi sebesar 97,7% terhadap PDB Industri Pengolahan Nonmigas kuartal IV 2024. (Yetede)