Komisi XI DPR tengah dalam proses revisi UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Proses  legislasi merupakan buntut putusan MK tentang pengelolaan Lembaga Penjamin Simpanan. Namun, ditemukan indikasi adanya usulan tambahan terkait peran Bank Indonesia. Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun mengonfirmasi bahwa revisi beleid tersebut akan mengikuti putusan judicial review MK yang menyatakan bahwa Menkeu tidak dapat mengintervensi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) LPS.

”Jadi revisi terbatas karena itu perintah MK, tidak ada (fokus pembahasan) yang lain,” kata Misbakhun, Rabu (12/3). Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) periode 2002-2011, Yunus Husein mengatakan, Ia diminta oleh Komisi XI untuk memberikan masukan terkait peran dan fungsi BI yang dimandatkan UU P2SK, dalam rapat dengar pendapat umum yang berlangsung Selasa (11/3). ”Dengan landasan hokum UU P2SK, BI bisa ikut burden sharing, penggelontoran likuiditas yang namanya quantitative easing, dan bisa beli surat berharga negara di pasar perdana. Itu semua sebenarnya sudah menyimpang dari UU BI yang asli (UU No 23/1999 tentang BI),” ujarnya. (Yoga)

Komisi XI DPR tengah dalam proses revisi UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Proses  legislasi merupakan buntut putusan MK tentang pengelolaan Lembaga Penjamin Simpanan. Namun, ditemukan indikasi adanya usulan tambahan terkait peran Bank Indonesia. Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun mengonfirmasi bahwa revisi beleid tersebut akan mengikuti putusan judicial review MK yang menyatakan bahwa Menkeu tidak dapat mengintervensi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) LPS.

”Jadi revisi terbatas karena itu perintah MK, tidak ada (fokus pembahasan) yang lain,” kata Misbakhun, Rabu (12/3). Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) periode 2002-2011, Yunus Husein mengatakan, Ia diminta oleh Komisi XI untuk memberikan masukan terkait peran dan fungsi BI yang dimandatkan UU P2SK, dalam rapat dengar pendapat umum yang berlangsung Selasa (11/3). ”Dengan landasan hokum UU P2SK, BI bisa ikut burden sharing, penggelontoran likuiditas yang namanya quantitative easing, dan bisa beli surat berharga negara di pasar perdana. Itu semua sebenarnya sudah menyimpang dari UU BI yang asli (UU No 23/1999 tentang BI),” ujarnya. (Yoga)

Aksi jual asing di saham perbankan diperkirakan mulai mereda, terutama pada saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Dalam sepekan terakhir hingga 12 Maret 2025, investor asing mencatat beli bersih sebesar Rp 234 miliar di BBCA, meskipun dalam sebulan terakhir masih ada net sell sekitar Rp 2,43 triliun.

Pasar saham Indonesia masih mengalami tekanan akibat berbagai sentimen negatif. Terbaru, Goldman Sachs menurunkan peringkat saham Indonesia dari overweight menjadi market weight serta menyesuaikan peringkat Surat Utang Negara (SUN) tenor 10–20 tahun menjadi netral. Hal ini sejalan dengan proyeksi defisit anggaran Indonesia yang naik dari 2,5% menjadi 2,9% terhadap PDB, mendekati batas maksimal 3% yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Presiden Prabowo Subianto berupaya meredam pesimisme publik terhadap ekonomi Indonesia dengan mengajak investor kawakan asal AS, Ray Dalio, berdialog dengan sejumlah konglomerat Tanah Air. Pertemuan ini dihadiri tokoh bisnis besar seperti Anthony Salim, Prajogo Pangestu, Chairul Tanjung, Boy Thohir, James Riady, dan lainnya. Dari pemerintah, turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta pimpinan BPI Danantara, lembaga investasi baru yang akan mengelola aset negara.

PT Bank Jago Tbk (ARTO) mencatat adanya  peningkatan kecenderungan  Jago mengungkapkan bahwa secara umum terdapat transaksi melalui aplikasi Jago, khususnya yang terkait dengan rekening dana nasabah (RDN) dan investasi. "Ada kenaikan transaksi di investasi, mungkin mereka lagi siap-siap buat nanti pakai hasil investasi pas Lebaran mungkin ya, atau karena spend rightly mereka nger-rem daripada konsumtif," kata Waasi. Dia menambahkan, transaksi investasi yang dilakukan platform Bibit menggunakan bank jago juga menunjukkan tren kenaikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Meski demikian, dia memandang saat ini masih terlalu awal untuk menyimpulkan bahwa investasi menjadi tren transaksi bagi para nasabah selama bulan Ramadan, mengingat saat ini baru memasuki hari keempat bulan Ramadan. Sementara itu, transaksi yang menggunakan wallet atau QRIS melalui aplikasi Jago relatif stabil dan tidak mengalami perubahan signifikan.  Menyambut Puasa dan Lebaran, Bank Jago juga mengajak semua masyarakat untuk bijak mengelola keuangan pribadi dan usaha untuk melakukan serangkaian kegiatan edukasi keuangan yang melibatkan ribuan pengusaha lokal dari berbagai wilayah Indonesia. Edukasi keuangan dilakukan dalam beberapa sesi tatap muka (offline) dan online melalui platform media sosial. (Yetede)

Menteri Investasi dan Hilirisasai/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menekankan pentingnya menyiapkan tenaga kerja yang siap menghadapi tuntutan industri modern. Dengan semakin meningkatnya investasi terutama di sektor hilirisasi, diperlukan tenaga kerja yang terampil dan tersertifikasi agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Investasi yang masuk ke Indonesia memiliki dampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja. Menurut dia, dalam lima tahun yang akan datang, realisasi investasi akan mencipatkan lapangan pekerjaan baru sebanyak 2,9 juta tenaga kerja per tahun. "Untuk tahun lalu saja, dari realisasi investasi sebesar Rp 1.7000 triliun, tenaga kerja yang tercipta adalah 2,45 juta orang. Kami melihat pada tahun ini sampai lima tahun secara rata-rata mencapai 2,8-2,9 juta orang," ujar Rosan. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memperkuat sinergi  untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten guna mendukung investasi dan industri hilirisasi di Indonesia. Rosan menekankan pentingnya kesiapan tenaga kerja untuk menarik investasi. Pasalnya saat memulai investasi di Indonesia investor selalu menanyakan faktor kesiapan ketenagakerjaannya.  (Yetede)

Cadangan devisa Indonesia mengalami penurunan pada akhir Februari 2025, tercatat sebesar US$ 154,5 miliar, turun dari US$ 156,1 miliar pada Januari 2025. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa penurunan ini disebabkan oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar global. Meskipun demikian, BI menilai cadangan devisa masih berada di tingkat yang memadai untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan.

Public Investment Fund (PIF) dari Arab Saudi berencana menginvestasikan US$ 100 juta (Rp 1,6 triliun) ke maskapai Airasia Group sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan dengan Asia Tenggara, yang menjadi sumber utama wisatawan ke Saudi. Putra Mahkota Mohammed Bin Salman, yang memimpin PIF, berambisi menjadikan Saudi sebagai pusat perjalanan global guna mengurangi ketergantungan ekonomi pada minyak.

Perbankan masih menghadapi tantangan pengetatan likuiditas, meskipun Dana Pihak Ketiga (DPK) mulai tumbuh lebih tinggi di Januari 2025 sebesar 5,51% secara tahunan, dibanding Desember 2024 yang hanya 4,48%. Namun, DPK dari nasabah perorangan justru turun 2,6% karena banyak masyarakat yang menarik tabungan atau beralih ke instrumen investasi lain seperti Surat Berharga Negara (SBN), yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi dibanding deposito bank.