Menjelang libur Lebaran 2025, IHSG mencatatkan penguatan signifikan selama dua hari berturut-turut. Pada Selasa (25/3) IHSG naik 1,21% ke 6.235,62, lalu melonjak 3,8% ke 6.472,36 pada Rabu (26/3). Kenaikan ini didorong oleh arus masuk dana asing (net buy) sebesar Rp 2,58 triliun, terutama pada saham perbankan besar seperti BMRI, BBCA, dan BBRI. Saham-saham ini menarik minat karena pembagian dividen dengan yield tinggi, seperti dijelaskan oleh Maximilianus Nico Demus dari Pilarmas Investindo Sekuritas.

Ancaman stagflasi global dalam 12 bulan ke depan kian nyata, berdasarkan survei Bank of America yang menunjukkan 71% fund manager memperkirakan terjadinya kombinasi inflasi tinggi dan perlambatan ekonomi. Tokoh seperti Joe Brusuelas dari RSM menyoroti bahwa kebijakan tarif Trump dan potensi pemangkasan suku bunga The Fed justru bisa memicu inflasi lebih lanjut, yang akan berdampak ke banyak negara, termasuk Indonesia.

Bank-bank BUMN kompak menaikkan rasio pembayaran dividen dari laba tahun 2024, yang memicu penguatan harga saham mereka setelah sebelumnya tertekan. Bank Rakyat Indonesia (BBRI) tercatat paling besar membagikan dividen, yakni 85% dari laba bersih, senilai Rp 51,74 triliun. Agustya Hendy Bernadi, Sekretaris Perusahaan BRI, menyatakan keputusan ini sudah memperhitungkan aspek permodalan dan likuiditas yang tetap kuat.

Pengumuman struktur lengkap pengurus Danantara yang diisi banyak nama besar, sangat dikenal, kapabel, dan kredibel belum sepenuhnya bisa meyakinkan pasar, terbukti dari respons pasar yang cenderung negatif. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia yang jeblok jelang pengumuman, bahkan menyentuh titik terendah, memang sempat rebound setelah pengumuman, tetapi akhirnya tetap ditutup melemah. Rupiah dan harga surat utang juga cenderung tertekan. Saham beberapa emiten BUMN yang diintegrasikan ke Danantara juga mengalami penurunan ketimbang hari sebelumnya. Di atas kertas, tim terlihat sangat solid, melibatkan nama-nama tokoh terkemuka nasional dan internasional, atau profesional yang sudah dikenal di pasar finansial. Termasuk para mantan presiden negara ini, sebagai dewan penasihat.

Namun, aksi jual saham tetap terjadi setelah pengumuman struktur manajemen Danantara. Masuknya mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra yang pernah terlibat kasus korupsi dan penghindaran pajak, di dewan penasihat Danantara, ikut menyumbang sentiment negatif. Kekhawatiran terkait tata kelola, pengawasan, dan potensi intervensi politik, yang ikut memicu kejatuhan IHSG pada awal peluncuran Danantara, juga masih mengemuka. Kekhawatiran ini ditepis dengan pembentukan struktur pengawasan berlapis untuk menjamin transparansi tata kelola Danantara. Ada dewan pengawas, dewan penasihat, oversight committee, pemantau, komite audit, komite investasi, komite etik, yang seluruhnya diisi tokoh terkemuka yang kredibel. Pada satu sisi, struktur ini dilihat pasar sebagai sinyal kuat  pemerintah terhadap arah masa depan ekonomi nasional.

Para pengamat, masih melihat perangkapan peran dan jabatan operator dengan regulator bisa menjadi celah kelemahan dalam pengawasan. Investor juga masih akan melihat arah kebijakan dan strategi investasi Danantara. Gebrakan pertama Danantara akan menjadi barometer penting kredibilitas lembaga ini. Dalam jangka panjang, keberadaan Danantara sebagai superholding BUMN dan sovereign wealth fund keenam terbesar dunia dengan aset kelolaan 900 miliar USD seharusnya bisa menjadi katalis positif bagi pasar dan mampu menarik investasi dalam jumlah besar ke dalam negeri untuk mendukung program-program ekonomi pemerintah. Semua masih menunggu efektivitas strategi dan aksi korporasi Danantara. (Yoga)

Hingga Senin (24/3) pencarian dua korban kecelakaan kerja yang tertimbun longsoran di kawasan industri PT Indonesia Morowali IndustrialPark atau IMIP masih terus dilakukan. Sebelumnya, satu orang ditemukan selamat dan seorang lainnya tewas. Head of Media Relations Department PT IMIP, Dedy Kurniawan mengatakan, tim masih berupaya mencari korban. Ratusan alat berat dan tim SAR gabungan dikerahkan. Peristiwa longsor terjadi di dalam kawasan PT IMIP, Morowali, Sulteng, Sabtu (22/3) pukul 00.10 Wita, yang menyebabkan empat karyawan tertimbun. Namun, malam itu satu orang ditemukan selamat. ”Para korban adalah karyawan perusahaan kontraktor lokal PT Morowali Investasi Konstruksi Indonesia,” kata Dedy Kurniawan, Senin (24/3) petang.

Yayasan Tanah Merdeka, LSM yang berfokus pada isu pengelolaan sumber daya alam, menyebut peristiwa ini terkait pengelolaan tailing. Longsor terjadi di area fasilitas penyimpanan tailing PT QMB New Energy Materials di Kilometer 8. Pengelolaan tailing menggunakan metode fasilitas penyimpanan tailing di tanah mengandung risiko sangat besar dan berbahaya di daerah dengan tingkat curah hujan tinggi seperti di Morowali. ”Tailing berbentuk bubur tanah dengan kandungan air 30 % yang disimpan di fasilitas penyimpanan tailing akan berubah menjadi lumpur ketika ditimpa hujan dengan intensitas lebat. Curah hujan tinggi juga menyebabkan area penyimpanan yang menampung belasan juta ton tailing rentan longsor,” kata Richard Labiro, Direktur Pelaksana Yayasan Tanah Merdeka, Minggu (23/3) malam.

Dia mengingatkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali (2019-2039) yang menyebut Kecamatan Bahodopi, lokasi PT IMIP beroperasi, adalah kawasan rawan bencana gempa bumi, tanah longsor, dan banjir. ”Pemerintah harus meninjau kembali perizinan fasilitas penyimpanan tailing di IMIP. Sebab, peristiwa longsor dan banjir menunjukkan standar keamanan dan keselamatan fasilitas penyimpanan tailing sangat rendah sehingga mengancam keselamatan warga, buruh, dan lingkungan alam,” kata Richard. (Yoga)

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi melengkapi jajaran pengelolanya dan siap menjalankan mandat besar untuk mengelola aset BUMN hingga US$ 900 miliar. Dipimpin oleh Rosal Perkasa Roeslani sebagai CEO dan Pandu Sjahrir sebagai CIO, Danantara dirancang untuk menjadi katalis pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dengan fokus investasi pada sektor strategis seperti ketahanan pangan, energi, hilirisasi, dan infrastruktur digital.

Pada 24 Februari 2025, BPI Danantara resmi menjadi dana investasi kelolaan negara atau sovereign wealth fund (SWF) dengan dana kelolaan hingga Rp 15.000 triliun. Peresmian BPI Danantara mengukuhkan Rosan Roeslani sebagai Chief Executive Officer (CEO), Pandu Patria Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO), serta Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer (COO). Sebulan kemudian, BPI Danantara mengumumkan susunan kepengurusannya. berdasarkan rekam jejak profesionalitas di bidang yang bersangkutan dan bebas muatan politis. Ke depan, BPI Danantara berkomitmen untuk mengedepankan prinsip tata kelola yang baik secara profesional, manajemen risiko, akuntabilitas, serta transparansi dalam menjalankan bisnisnya.

Di tengah dinamika pasar yang bergejolak, pengumuman tersebut diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik dan pelaku pasar. ”Untuk membentuk tim berdasarkan meritokrasi, yang berdasarkan nama yang baik, itu membutuhkan waktu. Diharapkan, adanya nama-nama ini memberikan confidence, keyakinan, bahwa ini adalah yang terbaik,” kata Rosan dalam konferensi pers. Penunjukan Dewan Penasihat, misalnya, BPI Danantara memilih orang-orang yang memiliki pengalaman di kancah internasional, antara lain konglomerat AS sekaligus Hedge Fund Manager ternama Ray Dalio, dan mantan CEO Asia Pasifik Credit Suisse Helman Sitohang.

Terdapat pula ekonom dan akademisi global dari Colombia University, Jeffrey Sachs; Equity Portfolio Manager Capital Group. F Chapman Taylor; serta mantan PM Thailand, Thaksin Shinawatra. Dalam proses merekrut kandidat, BPI Danantara memanfaatkan jasa perusahaan rekrutmen atau headhunter, baik domestik maupun global, seperti Eghon Zehnder. Kemudian, BPI Danantara memilih satu nama terbaik dari tiga kandidat yang diajukan oleh perusahaan rekrutmen itu. Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menambahkan, pemilihan sederet nama kepengurusan BPI Danantara terbilang cukup kredibel sehingga dapat menjadi awal yang baik dan cukup menjanjikan bagi Danantara ke depan. ”Unsur profesionalisme dan kredibilitas sangat menonjol,” ujarnya. (Yoga)

IHSG anjlok hingga 6,12 % pada 18 Maret 2025, memicu ”trading halt”. Meski sempat pulih, pasar saham masih melemah. Berikut respons dan siasat para investor ritel menghadapi kondisi tersebut : “Penurunan IHSG belakangan ini berdampak besar pada portofolio saya. Sebulan lalu, saat Danantara dibentuk, saya menjual rugi saham bank-bank BUMN dan mengalihkan investasi ke sektor swasta. Jika tren ini berlanjut, saya akan mengamankan dana dalam bentuk tunai sambil menunggu stabilitas pasar. Setelah investor asing kembali masuk, baru saya mempertimbangkan membeli saham lagi,” ujar Nico Himawan (28), pekerja swasta di Pekalongan, Jateng.

“Saya berinvestasi saham jangka panjang, jadi saat IHSG anjlok, saya tidak cut loss dan justru menambah sedikit demi sedikit dengan strategi dollar cost averaging. Meski tren penurunan IHSG memengaruhi portofolio, saya tetap mempertahankan saham, termasuk yang fundamentalnya kurang baik, sambil diversifikasi ke aset lain, ujar Yuliana Jemie, pebisnis UMKM asal Pontianak, Kalbar. Menurut Sem (28) karyawan swasta di Jakarta, “Untuk mengantisipasi penyusutan nilai saham, saya mulai mengalihkan dana ke emas dan deposito, yang dinilai lebih aman dan menguntungkan. Ketidakpastian kebijakan setiap pergantian presiden membuat investor ragu. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang stabil dan berkelanjutan agar investor percaya, termasuk menunjukkan komitmen dengan menindak tegas koruptor.”  (Yoga)

DPR tengah memproses revisi UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK. Komisi XI DPR berencana mengajukannya sebagai RUU inisiatif pada masa sidang berikutnya. Proses revisi UU P2SK semula sebatas untuk menindaklanjuti hasil putusan uji materi (judicial review) MK atas UU P2SK alias omnibus law Keuangan. Sejumlah pasal itu terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan OJK. Namun, pembahasan berpotensi melebar. Belakangan, DPR ingin sekaligus merevisi sejumlah pasal lain yang berkaitan dengan peran BI, terutama seputar tugas bank sentral tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjelaskan, DPR ingin memanfaatkan momentum revisi UU P2SK untuk turut mengubah fungsi BI melalui pembahasan politik yang mendalam.

Dalam hal ini, peran BI menjaga stabilitas sistem keuangan akan diperkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. ”Kami sedang membicarakan (penambahan peran BI), tetapi belum memutuskan, dan sedang diformulasikan. Untuk itu, saya minta tidak dijadikan bahan spekulasi baru,” ujarnya dalam Capital Market Forum 2025 di Jakarta, Jumat (21/3). Pengajar di Departemen Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai, pemerintah perlu instrument kuat untuk mendorong pertumbuhan, tetapi bukan dengan menjadikan BI sebagai sumber pendanaan fiskal. Fokus sebaiknya pada reformasi pajak dan efisiensi belanja, sementara BI tetap menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar, dan sistem keuangan demi menjaga independesinya dari campur tangan pemerintah yang berkuasa. (Yoga)