Investor menilai potensi keuntungan berinvestasi di Indonesia semakin menurun. Tanpa perbaikan struktural dan pendekatan teknokratis dalam kebijakan pemerintah, berbagai risiko baru bisa muncul. Status layak investasi atau investment grade, jadi taruhan.  Demikian pesan dan aspirasi yang mengemuka pada Kompas Collaboration Forum (KCF) di Jakarta, Jumat(21/3). Komisaris Utama PT Pan Brothers Tbk Benny Soetrisno dan pengajar di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, A Prasetyantoko, menjadi narasumber dalam acara bertema ”Ada Apa dengan Perekonomian Nasional?” tersebut. Prasetyantoko mengatakan, kondisi pasar keuanga domestik, terutama pasar saham, dalam beberapa waktu terakhir mengalami koreksi yang cukup dalam. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Maret 2025 turun hingga ke level 6.270 atau terkoreksi 21 % dibanding level tertingginya, 7.900 pada September 2024.

Hal itu terjadi karena, penurunan peringkat saham Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan Goldman Sachs, revisi ke bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), dari 5 % menjadi 4,9 %. Lembaga pemeringkat tersebut memperkirakan profitabilitas emiten di Indonesia akan turun seiring outlook pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Selain itu, kebijakan pemerintah, seperti efisiensi anggaran, Danantara, dan program tiga juta rumah, dipandang dapat berdampak pada keberlanjutan fiskal ke depan. Alhasil, aliran modal asing di pasar keuangan domestic selama 17-20 Maret 2025 tercatat jual neto sebesar Rp 4,25 triliun, yang menekan nilai tukar rupiah yang cenderung bergerak dalam kisaran Rp 16.300-Rp 16.500 per USD.

Di sisi lain, investor asing masih menaruh keyakinan pada pasar obligasi negara, mengingat peringkat kredit atau sovereign credit rating Indonesia masih dipertahankan pada level investment grade alias layak investasi. ”Sudah bunyi, sinyal  di equitymarket (pasar saham). Perlu dijaga jangan sampai merembet memengaruhi soverign rating-nya. Kalau itu sampai terjadi, kemungkinan terjadinya krisis yang lebih kompleks akan lebih besar,” kata Prasetyantoko. Apabila peringkat kredit Indonesia turun, likuiditas akan semakin mengetat dan berpotensi memicu krisis ekonomi. Dengan kata lain, perkembangan dinamika di pasar keuangan akan mendahului sektor riil. (Yoga)

Investor menilai potensi keuntungan berinvestasi di Indonesia semakin menurun. Tanpa perbaikan struktural dan pendekatan teknokratis dalam kebijakan pemerintah, berbagai risiko baru bisa muncul. Status layak investasi atau investment grade, jadi taruhan.  Demikian pesan dan aspirasi yang mengemuka pada Kompas Collaboration Forum (KCF) di Jakarta, Jumat(21/3). Komisaris Utama PT Pan Brothers Tbk Benny Soetrisno dan pengajar di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, A Prasetyantoko, menjadi narasumber dalam acara bertema ”Ada Apa dengan Perekonomian Nasional?” tersebut. Prasetyantoko mengatakan, kondisi pasar keuanga domestik, terutama pasar saham, dalam beberapa waktu terakhir mengalami koreksi yang cukup dalam. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Maret 2025 turun hingga ke level 6.270 atau terkoreksi 21 % dibanding level tertingginya, 7.900 pada September 2024.

Hal itu terjadi karena, penurunan peringkat saham Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan Goldman Sachs, revisi ke bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), dari 5 % menjadi 4,9 %. Lembaga pemeringkat tersebut memperkirakan profitabilitas emiten di Indonesia akan turun seiring outlook pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Selain itu, kebijakan pemerintah, seperti efisiensi anggaran, Danantara, dan program tiga juta rumah, dipandang dapat berdampak pada keberlanjutan fiskal ke depan. Alhasil, aliran modal asing di pasar keuangan domestic selama 17-20 Maret 2025 tercatat jual neto sebesar Rp 4,25 triliun, yang menekan nilai tukar rupiah yang cenderung bergerak dalam kisaran Rp 16.300-Rp 16.500 per USD.

Di sisi lain, investor asing masih menaruh keyakinan pada pasar obligasi negara, mengingat peringkat kredit atau sovereign credit rating Indonesia masih dipertahankan pada level investment grade alias layak investasi. ”Sudah bunyi, sinyal  di equitymarket (pasar saham). Perlu dijaga jangan sampai merembet memengaruhi soverign rating-nya. Kalau itu sampai terjadi, kemungkinan terjadinya krisis yang lebih kompleks akan lebih besar,” kata Prasetyantoko. Apabila peringkat kredit Indonesia turun, likuiditas akan semakin mengetat dan berpotensi memicu krisis ekonomi. Dengan kata lain, perkembangan dinamika di pasar keuangan akan mendahului sektor riil. (Yoga)

Bagi Sari Indrayati (39) orangtua remaja berusia 16 tahun di Tangsel, Banten, menabung emas adalah prioritas bulanan yang tak bisa ditinggal. Sari bukanlah pegawai swasta atau ASN yang setiap bulan mendapat kepastian gaji, bonus, dan THR menjelang Idul Fitri. Ia sehari-hari menerima pesanan katering sembari membuka kios kecil di depan rumahnya yang menjual seblak dan bakso aci. Sari juga menerima panggilan untuk sejumlah layanan kesehatan tradisional berbasis keterampilan, seperti akupunktur, refleksi, dan bekam. ”Penghasilan saya pas-pasan, apalagi harga kebutuhan pokok terus naik. Tapi, saya tetap menyisihkan sedikit untuk membeli emas tiap bulan walau 0,5 gram atau 0,1 gram,” ujar Sari, (22/3). Meski penghasilannya tak menentu, Sari rutin menabung emas sejak tujuh tahun lalu. Bagi banyak keluarga kelas menengah, emas adalah tabungan yang mudah dicairkan saat dibutuhkan.

Dian Lestari (34) pegawai administrasi perusahaan swasta di Bekasi, Jabar, mengatakan rutin membeli emas setiap beberapa bulan sebagai bentuk investasi jangka panjang. ”Dulu saya membeli emas hanya untuk dipakai, tapi sekarang juga investasi. Jika butuh dana mendadak, emas lebih mudah dijual ketimbang aset lain,” ujarnya. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diolah lembaga publikasi riset Next Indonesia Center menunjukkan, pada 2023, warga kelas menengah berpenghasilan Rp 1,9 juta hingga Rp 9,4 juta per kapita per bulan menjadi kelompok yang paling banyak menyimpan emas, minimal 10 gram. Dari 15,19 juta rumah tangga kelas menengah di Indonesia, 6,16 juta rumah tangga atau 41 % menyimpan emas minimal 10 gram. Dari 439.620 rumah tangga kelas atas di Indonesia, 316.417 rumah tangga atau 71 % menyimpan minimal 10 gram emas.

Berdasarkan survei yang sama, emas bukan komoditas eksklusif bagi kelompok rumah tangga menengah dan kaya. Semua lapisan ekonomi di Indonesia, hingga yang berstatus rentan dan miskin, menyimpan emas minimal 10 gram. Dari total 36,83 juta rumah tangga calon kelas menengah, 6 juta rumah tangga atau 16,3 % menyimpan 10 gram emas. Sebanyak 1 juta rumah tangga atau 7 % dari total 15 juta rumah tangga rentan menyimpan emas. Adapun 217.789 kelompok rumah tangga atau 3,9 % dari 5,5 juta rumah tangga miskin juga memiliki 10 gram emas. Direktur Eksekutif Next Indonesia Center Christiantoko menjelaskan, kelas menengah menjadi kelompok terbanyak yang menyimpan emas. Dalam kondisi ekonomi melemah, konsumsi menurun, sebagian pendapatan dialihkan ke aset seperti emas, karena dianggap aman, mudah diakses, dan likuid ketimbang instrumen lain, seperti saham atau obligasi. (Yoga)

Kenaikan credit default swap (CDS) Indonesia menunjukkan meningkatnya risiko investasi yang berdampak langsung pada biaya penerbitan utang pemerintah, khususnya dalam bentuk valuta asing (valas). Meski peringkat utang Indonesia masih bertahan pada level investment grade, kenaikan CDS lima tahun hingga 91,66 per 22 Maret 2025, atau naik lebih dari 28% dalam sebulan terakhir, memperkuat sinyal meningkatnya premi risiko.

Prospek pertumbuhan emiten kawasan industri di Indonesia menunjukkan potensi positif, terutama karena peluang relokasi usaha dari China akibat perang dagang dengan Amerika Serikat. Hal ini sempat terbukti pada periode 2018–2019, di mana penjualan lahan industri di kawasan Greater Jakarta meningkat signifikan hingga 380 hektare, dengan kontribusi besar dari sektor otomotif, kimia, makanan-minuman, dan pusat data.

Menjelang libur panjang Lebaran, pergerakan saham bank-bank BUMN diperkirakan sangat dipengaruhi oleh hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang kali ini menjadi sorotan karena melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk pertama kalinya. Keputusan penting seperti pembagian dividen dan pergantian direksi berpotensi menjadi katalis utama bagi kinerja saham-saham perbankan pelat merah yang tengah tertekan.

Pengembangan proyek-proyek properti hijau di Tanah Air masih cenderung lamban. Meski pasar semakin mencari properti yang ramah lingkungan dan lestari, masih ada tarik-menarik dalam mendorong proyek properti hijau di Tanah Air. Konsil Bangunan Hijau Indonesia (GBCI) mencatat, komitmen pengembang  membangun properti hijau masih sebatas pada bangunan komersial. Dari data GBCI, tercatat lebih dari 100 bangunan gedung memperoleh sertifikasi greenship dari GBCI, sedangkan gedung yang memperoleh sertifikasi edge untuk efisiensi energi sekitar 240 bangunan. Sementara proyek residensial masih sangat sedikit.

Ketua Umum GBCI Ignesjz Kemalawarta mengungkapkan, konsep properti hijau sudah cukup banyak diterapkan gedung-gedung pemerintah dan BUMN. Sebaliknya, penerapan properti hijau pada gedung yang dibangun pengembang swasta masih minim. Saat ini, baru ada lima grup pengembang besar yang gencar menerapkan prinsip ramah lingkungan pada property, seperti PT Intiland Development Tbk, Sinar Mas Land, Kota Baru Parahyangan, dan Grup Ciputra. ”Kami ingin mendorong kesadaran developer agar bangunannya green dari hulu-hilir, mulai dari konsultan, kontraktor, hingga bahan bangunannya. Kalau materialnya hijau, kontraktornya pasti menerapkan prinsip hijau. Kesadaran bangunan hijau bukan hanya kepentingan saat ini, tetapi generasi mendatang,” kata Ignesjz di Tangerang, Kamis (20/3).

Menurut Ignesjz, pemicu keengganan developer swasta untuk menggencarkan proyek properti hijau adalah biaya konstruksi lebih mahal sehingga harga jual menjadi lebih mahal. Padahal, dari hasil kajian GBCI, biaya pembangunan gedung berkonsep hijau hanya 4 % lebih tinggi dibanding gedung konvensional. Dalam 5 tahun, penambahan biaya itu dinilai sudah kembali, yang terkonversi dari penghematan energi dan air. Dalam jangka panjang atau setara usia bangunan 40 tahun, pemilik gedung atau property hijau juga akan menikmati biaya operasional bangunan lebih rendah 15 %. (Yoga)

Susunan lengkap kepengurusan Badan Pengelola Investasi Danantara dijadwalkan akan diumumkan pada Senin (24/3/2025) pekan depan. Pengumuman struktur tim inti operasional ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap persepsi publik, termasuk sentimen investor di pasar modal. Hal itu disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani. ”Ya, tunggu saja hari Senin pukul 12.00,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3). Sejak pukul 14.30 hingga sekitar pukul 16.00, Presiden Prabowo mengadakan pertemuan tertutup dengan sejumlah menteri, kepala lembaga, dan direktur utama bank pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberi sinyal, PP yang mengatur inbreng atau pengalihan saham BUMN ke BPI Danantara diupayakan terbit sesuai waktu yang sudah dijadwalkan, yakni pada pekan ini. Wakil Menteri BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria mengatakan, target inbreng seluruh BUMN ke Danantara selesai akhir Maret 2025. Pelaksanaan inbreng ini, menurut rencana, dilakukan sebelum rapat umum pemegang saham (RUPS) sejumlah BUMN yang akan bergabung dengan Danantara.

”Sebelum RUPS, sudah kita lakukan inbreng. Beberapa RUPS akan mulai pada akhir bulan ini (Maret 2025),” ujar Dony seusai rapat konsultasi secara tertutup dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3). Terkait dengan struktur organisasi Danantara, nama sejumlah tokoh yang akan mengisi struktur kepengurusan BPI Danantara dilaporkan oleh Rosan Roeslani, Dony Oskaria, dan Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir kepada Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/3) sore. Tokoh-tokoh dimaksud tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga luar negeri. (Yoga)

Penjualan emas pada periode Ramadan mengalami peningkatan. Meski kenaikan harga emas terus melambung, ini mencerminkan minat masyarakat berinvestasi terhadap aset safe haven. Dua bank emas mencatat lonjakan pembelian emas saat ini. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan terbaik dan produk yang memberi manfaat bagi nasabah, salah satu-nya BSI Gold. Investani emas dinilai merupakan langkah tepat seiring tren kenaikan harga emas.

Direktur Sales & Distri-bution BSI, Anton Sukarna mengatakan, emas tetap menjadi pilihan utama investor sebagai pelindung terhadap ketidakpastian. BSI mencoba memberi solusi investasi syariah yang aman, tahan terhadap inflasi, mudah dan memberi kepastian untuk jangka menengah dan panjang. “Kami selalu berkomitmen menghadirkan layanan terbaik dan produk yang akan memberi manfaat positif untuk nasabah. Salah satunya BSI Gold yang merupakan produk dan Layanan bank emas atau bullion bank BSI. Apalagi bila melihat tren harga emas dunia yang cenderung meningkat. Investasi emas merupakan langkah yang tepat" ujar Anton. (Yetede)

Lembaga pengelola aset investasi jangka panjang, seperti dana pensiun (dapen) dan lembaga jaminan sosial, memiliki potensi besar untuk mendongkrak performa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam waktu dekat. Meskipun saat ini terdapat penurunan alokasi investasi pada saham, sejumlah lembaga ini memiliki likuiditas yang kuat untuk menambah investasi di pasar saham, terutama pada saham dengan valuasi menarik.

Felix Darmawan, seorang analis dari Panin Sekuritas, mengungkapkan bahwa dana pensiun yang lebih agresif dapat melihat saham dengan valuasi menarik sebagai peluang investasi. Martin Aditya dari PT Capital Asset Management juga meyakini bahwa dana pensiun dapat memainkan peran penting dalam memulihkan pasar saham, khususnya pada emiten berkapitalisasi besar seperti sektor perbankan.

Syarif Yunus, Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK, menekankan bahwa langkah ini dapat memberikan dampak positif bagi IHSG, namun perlu dukungan dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan investor. Sementara itu, Bam-bang Sri Muljadi dari Asosiasi Dana Pensiun Indonesia mengungkapkan bahwa dana pensiun cenderung menunggu kondisi pasar yang lebih stabil.

Di sisi lain, Togar Pasaribu dari AAJI melihat saham sebagai instrumen yang menjanjikan untuk profitabilitas dan penguatan pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui Iwan Pasila, juga mendorong asuransi untuk menyesuaikan kebijakan investasi dengan karakteristik dan durasi kewajiban masing-masing. Secara keseluruhan, investasi dari dana pensiun dan lembaga pengelola jangka panjang diyakini dapat memberikan angin segar bagi pasar saham Indonesia.