DPR tengah memproses revisi UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK. Komisi XI DPR berencana mengajukannya sebagai RUU inisiatif pada masa sidang berikutnya. Proses revisi UU P2SK semula sebatas untuk menindaklanjuti hasil putusan uji materi (judicial review) MK atas UU P2SK alias omnibus law Keuangan. Sejumlah pasal itu terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan OJK. Namun, pembahasan berpotensi melebar. Belakangan, DPR ingin sekaligus merevisi sejumlah pasal lain yang berkaitan dengan peran BI, terutama seputar tugas bank sentral tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjelaskan, DPR ingin memanfaatkan momentum revisi UU P2SK untuk turut mengubah fungsi BI melalui pembahasan politik yang mendalam.

Dalam hal ini, peran BI menjaga stabilitas sistem keuangan akan diperkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. ”Kami sedang membicarakan (penambahan peran BI), tetapi belum memutuskan, dan sedang diformulasikan. Untuk itu, saya minta tidak dijadikan bahan spekulasi baru,” ujarnya dalam Capital Market Forum 2025 di Jakarta, Jumat (21/3). Pengajar di Departemen Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai, pemerintah perlu instrument kuat untuk mendorong pertumbuhan, tetapi bukan dengan menjadikan BI sebagai sumber pendanaan fiskal. Fokus sebaiknya pada reformasi pajak dan efisiensi belanja, sementara BI tetap menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar, dan sistem keuangan demi menjaga independesinya dari campur tangan pemerintah yang berkuasa. (Yoga)

Presiden Prabowo, dalam Sidang Paripurna Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3) berseloroh tentang volatilitas harga saham di bursa Indonesia. Menurut dia, harga saham boleh saja naik turun, yang terpenting, pangan dan negara tetap aman. Pernyataan ini menanggapi penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lebih dari 5 % ke level 6.073 dalam waktu kurang dari sehari pada 18 Maret 2025. Media nasional hingga media sosial memviralkan kabar ”IHSG Anjlok”, yang mengingatkan publik pada situasi serupa di awal masa pandemi Covid-19. Aksi jual oleh investor asing yang membuat pasar melemah sejak Oktober 2024 pada hari itu memuncak.

Justru di tengah tren positif pasar saham di banyak negara. Tak heran jika publik kemudian menuding faktor internal sebagai penyebab utama. Pasar yang dibangun atas dasar kepercayaan itu belakangan terusik oleh sejumlah kebijakan ekonomi dan politik pemerintahan baru. Mulai dari penambahan kementerian dan lembaga, efisiensi anggaran ASN demi program Makan Bergizi Gratis, konsolidasi aset BUMN untuk Danantara, rumor pergantian Menkeu Sri Mulyani, hingga pengesahan revisi UU TNI yang menghidupkan kembali nostalgia dwifungsi ABRI. Di sisi lain, masyarakat menengah ke bawah tengah dilanda kekhawatiran akibat penurunan pendapatan dan ancaman PHK yang semakin meluas.

Kondisi ini tecermin dalam survei Indeks Kepercayaan Konsumen oleh BI yang terus menurun sejak November dan mencapai angka 126,4 pada Februari 2025. Gejala pemburukan ekonomi juga tampak dari sisi fiskal. Hingga Februari 2025, penerimaan negara dilaporkan turun 20,85 % disbanding periode yang sama tahun sebelumnya, disebabkan merosotnya penerimaan perpajakan sebesar 30,19 % dibanding capaian dua bulan pertama tahun 2024. Ketika kondisi tersebut memperburuk kinerja IHSG, pemerintah mengklaim bahwa kondisi fiskal negara masih kuat. Pasar tidak bisa diminta untuk berpura-pura bahwa ekonomi sedang baik-baik saja ketika kenyataannya tidak demikian.

Menurut ekonom Agustinus Prasetyantoko, pasar memiliki inteligensinya sendiri. Karena itu, investor tidak bisa ”dibeli” hanya dengan narasi atau optimisme sepihak. Pelaku pasar, khususnya investor, cenderung lebih cepat dan cerdas dalam membentuk ekspektasi terhadap prospek ekonomi, membaik maupun memburuk. Tak heran jika respons pelaku sektor keuangan hampir selalu mendahului kenyataan di sektor riil. Ketika ekspektasi telah dijawab oleh realitas di lapangan, strategi membentuk persepsi positif saja tidak lagi memadai. Terlebih jika sosok kunci dalam perekonomian, seperti Presiden, justru bersikap berseberangan terhadap reaksi pasar yang telah lebih dahulu membaca kondisi riil. (Yoga)

Investor menilai potensi keuntungan berinvestasi di Indonesia semakin menurun. Tanpa perbaikan struktural dan pendekatan teknokratis dalam kebijakan pemerintah, berbagai risiko baru bisa muncul. Status layak investasi atau investment grade, jadi taruhan.  Demikian pesan dan aspirasi yang mengemuka pada Kompas Collaboration Forum (KCF) di Jakarta, Jumat(21/3). Komisaris Utama PT Pan Brothers Tbk Benny Soetrisno dan pengajar di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, A Prasetyantoko, menjadi narasumber dalam acara bertema ”Ada Apa dengan Perekonomian Nasional?” tersebut. Prasetyantoko mengatakan, kondisi pasar keuanga domestik, terutama pasar saham, dalam beberapa waktu terakhir mengalami koreksi yang cukup dalam. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Maret 2025 turun hingga ke level 6.270 atau terkoreksi 21 % dibanding level tertingginya, 7.900 pada September 2024.

Hal itu terjadi karena, penurunan peringkat saham Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan Goldman Sachs, revisi ke bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), dari 5 % menjadi 4,9 %. Lembaga pemeringkat tersebut memperkirakan profitabilitas emiten di Indonesia akan turun seiring outlook pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Selain itu, kebijakan pemerintah, seperti efisiensi anggaran, Danantara, dan program tiga juta rumah, dipandang dapat berdampak pada keberlanjutan fiskal ke depan. Alhasil, aliran modal asing di pasar keuangan domestic selama 17-20 Maret 2025 tercatat jual neto sebesar Rp 4,25 triliun, yang menekan nilai tukar rupiah yang cenderung bergerak dalam kisaran Rp 16.300-Rp 16.500 per USD.

Di sisi lain, investor asing masih menaruh keyakinan pada pasar obligasi negara, mengingat peringkat kredit atau sovereign credit rating Indonesia masih dipertahankan pada level investment grade alias layak investasi. ”Sudah bunyi, sinyal  di equitymarket (pasar saham). Perlu dijaga jangan sampai merembet memengaruhi soverign rating-nya. Kalau itu sampai terjadi, kemungkinan terjadinya krisis yang lebih kompleks akan lebih besar,” kata Prasetyantoko. Apabila peringkat kredit Indonesia turun, likuiditas akan semakin mengetat dan berpotensi memicu krisis ekonomi. Dengan kata lain, perkembangan dinamika di pasar keuangan akan mendahului sektor riil. (Yoga)

Investor menilai potensi keuntungan berinvestasi di Indonesia semakin menurun. Tanpa perbaikan struktural dan pendekatan teknokratis dalam kebijakan pemerintah, berbagai risiko baru bisa muncul. Status layak investasi atau investment grade, jadi taruhan.  Demikian pesan dan aspirasi yang mengemuka pada Kompas Collaboration Forum (KCF) di Jakarta, Jumat(21/3). Komisaris Utama PT Pan Brothers Tbk Benny Soetrisno dan pengajar di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, A Prasetyantoko, menjadi narasumber dalam acara bertema ”Ada Apa dengan Perekonomian Nasional?” tersebut. Prasetyantoko mengatakan, kondisi pasar keuanga domestik, terutama pasar saham, dalam beberapa waktu terakhir mengalami koreksi yang cukup dalam. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Maret 2025 turun hingga ke level 6.270 atau terkoreksi 21 % dibanding level tertingginya, 7.900 pada September 2024.

Hal itu terjadi karena, penurunan peringkat saham Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan Goldman Sachs, revisi ke bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), dari 5 % menjadi 4,9 %. Lembaga pemeringkat tersebut memperkirakan profitabilitas emiten di Indonesia akan turun seiring outlook pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Selain itu, kebijakan pemerintah, seperti efisiensi anggaran, Danantara, dan program tiga juta rumah, dipandang dapat berdampak pada keberlanjutan fiskal ke depan. Alhasil, aliran modal asing di pasar keuangan domestic selama 17-20 Maret 2025 tercatat jual neto sebesar Rp 4,25 triliun, yang menekan nilai tukar rupiah yang cenderung bergerak dalam kisaran Rp 16.300-Rp 16.500 per USD.

Di sisi lain, investor asing masih menaruh keyakinan pada pasar obligasi negara, mengingat peringkat kredit atau sovereign credit rating Indonesia masih dipertahankan pada level investment grade alias layak investasi. ”Sudah bunyi, sinyal  di equitymarket (pasar saham). Perlu dijaga jangan sampai merembet memengaruhi soverign rating-nya. Kalau itu sampai terjadi, kemungkinan terjadinya krisis yang lebih kompleks akan lebih besar,” kata Prasetyantoko. Apabila peringkat kredit Indonesia turun, likuiditas akan semakin mengetat dan berpotensi memicu krisis ekonomi. Dengan kata lain, perkembangan dinamika di pasar keuangan akan mendahului sektor riil. (Yoga)

Bagi Sari Indrayati (39) orangtua remaja berusia 16 tahun di Tangsel, Banten, menabung emas adalah prioritas bulanan yang tak bisa ditinggal. Sari bukanlah pegawai swasta atau ASN yang setiap bulan mendapat kepastian gaji, bonus, dan THR menjelang Idul Fitri. Ia sehari-hari menerima pesanan katering sembari membuka kios kecil di depan rumahnya yang menjual seblak dan bakso aci. Sari juga menerima panggilan untuk sejumlah layanan kesehatan tradisional berbasis keterampilan, seperti akupunktur, refleksi, dan bekam. ”Penghasilan saya pas-pasan, apalagi harga kebutuhan pokok terus naik. Tapi, saya tetap menyisihkan sedikit untuk membeli emas tiap bulan walau 0,5 gram atau 0,1 gram,” ujar Sari, (22/3). Meski penghasilannya tak menentu, Sari rutin menabung emas sejak tujuh tahun lalu. Bagi banyak keluarga kelas menengah, emas adalah tabungan yang mudah dicairkan saat dibutuhkan.

Dian Lestari (34) pegawai administrasi perusahaan swasta di Bekasi, Jabar, mengatakan rutin membeli emas setiap beberapa bulan sebagai bentuk investasi jangka panjang. ”Dulu saya membeli emas hanya untuk dipakai, tapi sekarang juga investasi. Jika butuh dana mendadak, emas lebih mudah dijual ketimbang aset lain,” ujarnya. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diolah lembaga publikasi riset Next Indonesia Center menunjukkan, pada 2023, warga kelas menengah berpenghasilan Rp 1,9 juta hingga Rp 9,4 juta per kapita per bulan menjadi kelompok yang paling banyak menyimpan emas, minimal 10 gram. Dari 15,19 juta rumah tangga kelas menengah di Indonesia, 6,16 juta rumah tangga atau 41 % menyimpan emas minimal 10 gram. Dari 439.620 rumah tangga kelas atas di Indonesia, 316.417 rumah tangga atau 71 % menyimpan minimal 10 gram emas.

Berdasarkan survei yang sama, emas bukan komoditas eksklusif bagi kelompok rumah tangga menengah dan kaya. Semua lapisan ekonomi di Indonesia, hingga yang berstatus rentan dan miskin, menyimpan emas minimal 10 gram. Dari total 36,83 juta rumah tangga calon kelas menengah, 6 juta rumah tangga atau 16,3 % menyimpan 10 gram emas. Sebanyak 1 juta rumah tangga atau 7 % dari total 15 juta rumah tangga rentan menyimpan emas. Adapun 217.789 kelompok rumah tangga atau 3,9 % dari 5,5 juta rumah tangga miskin juga memiliki 10 gram emas. Direktur Eksekutif Next Indonesia Center Christiantoko menjelaskan, kelas menengah menjadi kelompok terbanyak yang menyimpan emas. Dalam kondisi ekonomi melemah, konsumsi menurun, sebagian pendapatan dialihkan ke aset seperti emas, karena dianggap aman, mudah diakses, dan likuid ketimbang instrumen lain, seperti saham atau obligasi. (Yoga)

Kenaikan credit default swap (CDS) Indonesia menunjukkan meningkatnya risiko investasi yang berdampak langsung pada biaya penerbitan utang pemerintah, khususnya dalam bentuk valuta asing (valas). Meski peringkat utang Indonesia masih bertahan pada level investment grade, kenaikan CDS lima tahun hingga 91,66 per 22 Maret 2025, atau naik lebih dari 28% dalam sebulan terakhir, memperkuat sinyal meningkatnya premi risiko.

Prospek pertumbuhan emiten kawasan industri di Indonesia menunjukkan potensi positif, terutama karena peluang relokasi usaha dari China akibat perang dagang dengan Amerika Serikat. Hal ini sempat terbukti pada periode 2018–2019, di mana penjualan lahan industri di kawasan Greater Jakarta meningkat signifikan hingga 380 hektare, dengan kontribusi besar dari sektor otomotif, kimia, makanan-minuman, dan pusat data.

Menjelang libur panjang Lebaran, pergerakan saham bank-bank BUMN diperkirakan sangat dipengaruhi oleh hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang kali ini menjadi sorotan karena melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk pertama kalinya. Keputusan penting seperti pembagian dividen dan pergantian direksi berpotensi menjadi katalis utama bagi kinerja saham-saham perbankan pelat merah yang tengah tertekan.

Pengembangan proyek-proyek properti hijau di Tanah Air masih cenderung lamban. Meski pasar semakin mencari properti yang ramah lingkungan dan lestari, masih ada tarik-menarik dalam mendorong proyek properti hijau di Tanah Air. Konsil Bangunan Hijau Indonesia (GBCI) mencatat, komitmen pengembang  membangun properti hijau masih sebatas pada bangunan komersial. Dari data GBCI, tercatat lebih dari 100 bangunan gedung memperoleh sertifikasi greenship dari GBCI, sedangkan gedung yang memperoleh sertifikasi edge untuk efisiensi energi sekitar 240 bangunan. Sementara proyek residensial masih sangat sedikit.

Ketua Umum GBCI Ignesjz Kemalawarta mengungkapkan, konsep properti hijau sudah cukup banyak diterapkan gedung-gedung pemerintah dan BUMN. Sebaliknya, penerapan properti hijau pada gedung yang dibangun pengembang swasta masih minim. Saat ini, baru ada lima grup pengembang besar yang gencar menerapkan prinsip ramah lingkungan pada property, seperti PT Intiland Development Tbk, Sinar Mas Land, Kota Baru Parahyangan, dan Grup Ciputra. ”Kami ingin mendorong kesadaran developer agar bangunannya green dari hulu-hilir, mulai dari konsultan, kontraktor, hingga bahan bangunannya. Kalau materialnya hijau, kontraktornya pasti menerapkan prinsip hijau. Kesadaran bangunan hijau bukan hanya kepentingan saat ini, tetapi generasi mendatang,” kata Ignesjz di Tangerang, Kamis (20/3).

Menurut Ignesjz, pemicu keengganan developer swasta untuk menggencarkan proyek properti hijau adalah biaya konstruksi lebih mahal sehingga harga jual menjadi lebih mahal. Padahal, dari hasil kajian GBCI, biaya pembangunan gedung berkonsep hijau hanya 4 % lebih tinggi dibanding gedung konvensional. Dalam 5 tahun, penambahan biaya itu dinilai sudah kembali, yang terkonversi dari penghematan energi dan air. Dalam jangka panjang atau setara usia bangunan 40 tahun, pemilik gedung atau property hijau juga akan menikmati biaya operasional bangunan lebih rendah 15 %. (Yoga)

Susunan lengkap kepengurusan Badan Pengelola Investasi Danantara dijadwalkan akan diumumkan pada Senin (24/3/2025) pekan depan. Pengumuman struktur tim inti operasional ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap persepsi publik, termasuk sentimen investor di pasar modal. Hal itu disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani. ”Ya, tunggu saja hari Senin pukul 12.00,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3). Sejak pukul 14.30 hingga sekitar pukul 16.00, Presiden Prabowo mengadakan pertemuan tertutup dengan sejumlah menteri, kepala lembaga, dan direktur utama bank pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberi sinyal, PP yang mengatur inbreng atau pengalihan saham BUMN ke BPI Danantara diupayakan terbit sesuai waktu yang sudah dijadwalkan, yakni pada pekan ini. Wakil Menteri BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria mengatakan, target inbreng seluruh BUMN ke Danantara selesai akhir Maret 2025. Pelaksanaan inbreng ini, menurut rencana, dilakukan sebelum rapat umum pemegang saham (RUPS) sejumlah BUMN yang akan bergabung dengan Danantara.

”Sebelum RUPS, sudah kita lakukan inbreng. Beberapa RUPS akan mulai pada akhir bulan ini (Maret 2025),” ujar Dony seusai rapat konsultasi secara tertutup dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3). Terkait dengan struktur organisasi Danantara, nama sejumlah tokoh yang akan mengisi struktur kepengurusan BPI Danantara dilaporkan oleh Rosan Roeslani, Dony Oskaria, dan Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir kepada Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/3) sore. Tokoh-tokoh dimaksud tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga luar negeri. (Yoga)