Sepanjang tahun berjalan, kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih mengalami pelemahan sebesar 9,86% (YtD), meskipun sempat menguat 1,11% ke level 6.381. Pelemahan ini sebagian disebabkan oleh tekanan terhadap saham-saham milik para konglomerat, terutama karena gagal masuk indeks MSCI dan aksi profit taking investor.

Namun, belakangan ini terjadi fenomena menarik: para taipan dan jajaran direksi emiten besar justru gencar memborong saham mereka sendiri, yang menjadi suntikan sentimen positif bagi pasar modal.

Beberapa tokoh penting dalam fenomena ini adalah:

• Prajogo Pangestu, pemilik Grup Barito, menambah kepemilikan saham di PT Barito Renewable Energy Tbk. (BREN). Saham BREN dan PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) pun melonjak signifikan.

• Toto Sugiri, melalui PT DCI Indonesia Tbk. (DCII), mencatatkan lonjakan harga saham hingga 19,99%.

• Garibaldi Thohir, dari Grup Adaro, juga memborong 3,65 juta saham anak usahanya, PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI).

• Jajaran direksi dari bank-bank besar seperti BRI, BNI, dan BCA turut menambah koleksi saham pribadi mereka.

Menurut Felix Darmawan, Ekonom Panin Sekuritas, aksi beli saham oleh para pemilik perusahaan menunjukkan tingginya kepercayaan terhadap prospek jangka panjang emiten tersebut. Ini juga bisa meredam tekanan jual dan menjadi pemicu pemulihan IHSG, meski ia mengingatkan bahwa valuasi beberapa saham saat ini sudah tergolong premium.

Sementara itu, Ekky Topan, Investment Analyst dari Infovesta, menyarankan agar investor berhati-hati dalam mengakumulasi saham-saham konglomerat di tengah tren bearish dan penurunan rating Indonesia.

Menambah sentimen positif, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan baru yang memungkinkan aksi buyback saham oleh emiten tanpa melalui RUPS, sebuah langkah yang diyakini oleh Irvan Susandy dari BEI dapat membantu menopang IHSG dan meningkatkan rata-rata nilai transaksi harian.

Secara keseluruhan, meskipun pasar masih dalam tekanan, aksi para taipan dan pejabat korporasi yang memborong saham sendiri menunjukkan optimisme terhadap prospek jangka panjang dan turut menjadi penopang psikologis bagi investor di bursa.

Aset propeti milik Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Paris, Perancis, terancam disita perusahaan satelit swasta Navayo International AG, salah satu operator satelit yang pernah menjalin kerja sama dengan Kemenhan pada 2015. Hal ini terjadi karena pemerintah tak kunjung memenuhi kewajiban sesuai putusan pengadilan arbitrase Singapura, yang merupakan buntut dari persoalan korupsi pada penyewaan satelit untuk mengisi slot orbit 123 BT. Untuk itu, Pemerintah RI berkomitmen akan membayar kewajiban itu karena putusan arbitrase bersifat final. Namun, karena ada temuan kecurangan (fraud), pemerintah juga mengancam balik Navayo untuk dijadikan tersangka secara pidana.

Ancaman balik itu disampaikan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (20/3). Yusril menjelaskan, lima rumah pejabat diplomatik KBRI Paris terancam disita oleh juru sita yang ditunjuk Navayo pada 2024. Pada 29 Juli 2024, juru sita memasuki tanpa izin rumah dinas yang didiami Koordinator Fungsi Ekonomi KBRI Paris. ”Proses penyitaan berlanjut pada 20 Agustus 2024 di mana juru sita mendatangi secara paksa aset KBRI Paris hingga mengakibatkan kerusakan pada kunci pintu-pintu apartemen,” ucapnya.

Navayo merupakan salah satu operator satelit yang menjalin kerja sama dengan Kemenhan pada 2015. Presiden Joko Widodo, saat itu, menugasi Kemenhan mengisi slot 123 BT. Akan tetapi, penyewaan satelit terindikasi tak sesuai prosedur, di antaranya untuk sewa satelit dengan Avanti dan Navayo. Berdasarkan hasil penyidikan Kejagung, dari penyewaan satelit ini ditaksir kerugian negara mencapai Rp 453 miliar. Dalam perkara ini, empat orang telah diadili, salah satunya bekas Dirjen Kekuatan Pertahanan Kemenhan Laksamana Muda (Purn) Agus Purwoto. Terkait sewa satelit itu, pada 2021, Pemerintah RI menerima tagihan 21 juta USD dari Navayo berdasarkan putusan arbitrase Singapura. Terkait dengan putusan arbitrase Singapura itu, muncul ancaman penyitaan aset KBRI di Paris.

Kemenhan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan satelit diwajibkan membayar 24,15 juta USD atau Rp 397 miliar. Yusril menegaskan, meski permohonan penyitaan sudah dikabulkan Pengadilan Perancis, Pemerintah RI akan melakukan perlawanan untuk menghambat eksekusi. ”Saya pada 28 Maret ini akan menghadiri konferensi atau pertemuan OECD (Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) di Paris dan juga sekaligus akan melakukan pembicaraan dengan Menteri Kehakiman Perancis,” ujarnya. BPKP pun sudah mengeluarkan audit bahwa Navayo melakukan wanprestasi karena tak memenuhi kewajibannya. Menurut perhitungan BPKP, nilai pekerjaan yang dilakukan Navayo hanya Rp 1,9 miliar. Nilai ini disebut sangat jauh dari nilai kontrak yang ditandatangani dengan Kemenhan. (Yoga)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Kamis (20/3) ditutup menguat 1,11 % ke level 6.381 dibandingkan perdagangan hari sebelumnya. Nilai penjualan bersih saham oleh investor asing tercatat Rp 499 miliar. Aksi jual saham oleh investor asing mulai mereda, dari Rp 2,5 triliun pada Selasa (18/3) menjadi Rp 910 miliar pada Rabu (19/3). Tekanan jual yang deras pada Selasa lalu sempat membuat IHSG terperosok hingga minus 6 % ke level 6.076 pada sesi pertama perdagangan. Akibatnya, bursa harus menghentikan perdagangan sementara atau trading halt, sesuai regulasi yang diberlakukan sejak pandemi Covid-19.

Meskipun IHSG kini berangsur pulih, pengamat pasar modal, Alfred Nainggolan, menilai, pemerintahan baru perlu memberikan perhatian lebih terhadap dinamika pasar modal. Dalam dua dekade terakhir, pasar modal Indonesia telah berkembang pesat dan menjadi pilar penting dalam pendanaan pembangunan ekonomi, berdampingan dengan sektor perbankan. Kesadaran masyarakat terhadap investasi juga semakin meningkat. ”Jangan sampai ini pupus karena pasar tidak merasakan kehadiran pemerintah,” ujarnya. Merespons koreksi pasar saham yang terjadi, pemerintah perlu bertindak cepat dalam menangani isu-isu besar terkait ekonomi, politik, dan pasar modal. Penurunan harga saham yang signifikan mencerminkan kekhawatiranpasar terhadap stabilitas ekonomi dan politik. (Yoga)

Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk mempercepat pengentasan rakyat dari kemiskinan. Dua di antaranya adalah proyek berbasis pertanian di daerah miskin serta perluasan lapangan kerja melalui pembukaan 10.000 perusahaan. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko saat berkunjung ke kantor Redaksi Harian Kompas, Jakarta, Kamis (20/3), mengatakan, pihaknya telah bertemu dengan sejumlah kementerian, termasuk Kementan dan Kemensos, guna membahas strategi pengentasan kemiskinan ekstrem serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bersama Kementan, BP Taskin akan membangun ekosistem pertanian untuk meningkatkan produksi di 15 provinsi serta menyiapkan 75 proyek di desa-desa termiskin di Jateng. Selain itu, BP Taskinjuga menjalinkerja sama dengan Kemensos sebagai bagian dari upaya pengentasan rakyat dari kemiskinan di desa-desa. ”(Kerja sama) dengan Kementan akan direalisasikan pada awal minggu pertama setelah puasa. Kami akan membentuk memorandum of understanding (MoU). Sementara itu, kerja sama dengan Kemensos menargetkan 900 desa termiskin di Jateng, di mana kami akan membentuk tim khusus untuk turun langsung ke lapangan,” ujar Budiman.

Dalam proyek percontohan tersebut, petani akan diberdayakan dalam budidaya komoditas strategis untuk memenuhi pasokan industri hilirisasi dalam negeri ataupun menyuplai bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis. Strategi lain untuk mempercepat pengentasan rakyat dari  kemiskinan adalah  mendorong terbentuknya 10.000 perusahaan baru atau eksisting yang terlibat dalam rantai pasok global (global supply chain). Sebanyak 2.000 perusahaan nasional akan menjadi pemimpin pasar (leading player) dalam memasuki pasar global. Jika setiap perusahaan nasional melibatkan rata-rata empat perusahaan pendukung dan pemasok, total akan ada 10.000 perusahaan nasional yang terlibat dalam rantai pasok global. (Yoga)

Presiden Prabowo akan menemui investor untuk menyikapi gejolak di pasar modal Indonesia, selain itu, disiplin fiskal akan dijaga pemerintah untuk memastikan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG bisa stabil dan kepercayaan investor tetap kuat. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan seusai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (19/3).  Rapat itu digelar sehari setelah penurunan drastis IHSG, Selasa (18/3). Rata-rata penurunan yang sempat mencapai 6 % membuat perdagangan sempat dihentikan. Luhut membantah penurunan drastis itu sebagai indikator ketidakpercayaan investor. ”Bisa saja terjadi peristiwa semacam itu. Tapi, hari ini sudah rebound,” ujarnya.

Presiden pun sudah menyatakan akan berhati-hati dengan masalah disiplin fiskal. Selain membahas penurunan IHSG, Presiden pun menyampaikan akan bertemu dengan investor pasar saham. Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu menilai, fundamental ekonomi Indonesia secara umum relatif stabil meski ada kekhawatiran di pasar. Ia membantah kebijakan pemerintah selama ini tidak propasar. ”Saya rasa bukan propasar. Tapi, lebih kepada persepsi, ada ketidak jelasan yang mereka anggap menyebabkan ketidak pastian. Jadi, bagaimana kita bisa menjelaskan dengan lebih baik beberapa hal yang menjadi concern mereka,” ucapnya. Maka, menurut dia, pertemuan dengan para investor pasar modal dinilai sangat penting agar Presiden bisa menjelaskan sendiri arah kebijakannya yang dinilai tidak propasar itu. (Yoga)

Kepastian berusaha diawali saat mengurus perizinan hingga produksi tanpa gangguan pungli dan premanisme. Tanpa kepastian, investor enggan masuk Indonesia. Rencana bisa kacau saat perusahaan mesti menghadapi ”biaya tak terduga” yang muncul karena ketidakpastian. Misalnya, pengurusan izin yang tak kunjung beres tanpa kejelasan. Atau, pemerasan dan perilaku premanisme yang menyedot sumber daya biaya dan energi karena kegiatan produksi bisa tertunda atau terhenti. Kekacauan lain adalah ”biaya di bawah meja” atau ”biaya siluman”, seperti pungutan liar. Biaya tak tercatat ini sulit diukur hasilnya, tetapi membebani usaha dan mengurangi biaya produksi. Biaya-biaya tak terlihat ini, menurut salah seorang pengusaha, bisa 20 persen dari total perputaran dana per tahun (Kompas, 18/3/2025). Besar, tetapi tak ada hasilnya alias lenyap begitu saja.

Padahal, jika digunakan untuk proses produksi, dana tersebut bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif, diantaranya untuk menambah mesin produksi, mempercepat proses produksi, menambah pekerja, atau malahan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pada akhirnya akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tak ada jalan lain selain membenahi iklim bisnis di Indonesia. Tak perlu berdalih pelaku premanisme dan pungli itu oknum. Tak perlu juga merasa jemawa dengan jumlah penduduk Indonesia yang 280 juta jiwa, yang menarik investor menjadikan Indonesia sebagai pasar. Pasar yang besar tak akan jadi daya tarik karena tertutup bayang-bayang ketidakpastian berusaha. Jika berbagai hambatan berinvestasi ini dibiarkan, lambat laun investor akan enggan masuk ke Indonesia. Investasi macet. (Yoga)

Kepastian berusaha diawali saat mengurus perizinan hingga produksi tanpa gangguan pungli dan premanisme. Tanpa kepastian, investor enggan masuk Indonesia. Rencana bisa kacau saat perusahaan mesti menghadapi ”biaya tak terduga” yang muncul karena ketidakpastian. Misalnya, pengurusan izin yang tak kunjung beres tanpa kejelasan. Atau, pemerasan dan perilaku premanisme yang menyedot sumber daya biaya dan energi karena kegiatan produksi bisa tertunda atau terhenti. Kekacauan lain adalah ”biaya di bawah meja” atau ”biaya siluman”, seperti pungutan liar. Biaya tak tercatat ini sulit diukur hasilnya, tetapi membebani usaha dan mengurangi biaya produksi. Biaya-biaya tak terlihat ini, menurut salah seorang pengusaha, bisa 20 persen dari total perputaran dana per tahun (Kompas, 18/3/2025). Besar, tetapi tak ada hasilnya alias lenyap begitu saja.

Padahal, jika digunakan untuk proses produksi, dana tersebut bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif, diantaranya untuk menambah mesin produksi, mempercepat proses produksi, menambah pekerja, atau malahan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pada akhirnya akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tak ada jalan lain selain membenahi iklim bisnis di Indonesia. Tak perlu berdalih pelaku premanisme dan pungli itu oknum. Tak perlu juga merasa jemawa dengan jumlah penduduk Indonesia yang 280 juta jiwa, yang menarik investor menjadikan Indonesia sebagai pasar. Pasar yang besar tak akan jadi daya tarik karena tertutup bayang-bayang ketidakpastian berusaha. Jika berbagai hambatan berinvestasi ini dibiarkan, lambat laun investor akan enggan masuk ke Indonesia. Investasi macet. (Yoga)

Otoritas Ibu Kota Nusantar (OIKN) siap membantu mengurus sertifikat lahan lima investor yang melakukan ivestasi senilai Rp 2.42 trilinun di IKN, ibukota Indonesia di Kecamatan Sepaku, Penajar Paser Utara, Provinsi Kaltim. "Lima investor telah tanda tangani perjanjian pemanfaatan tanah dalam penguasaan (ADP) OIKN dan Akta Notarial," kata Kepala OIKN Basuki Hadirnuljono usai menghadiri penandatangan Perjanjian Pemanfaatan Tanah dan Pengalokasian Lahan Aset Dalam Penguasaan (ADP) OIKN serta Akta Notarial di City Hall Kantor OIKN, Selasa (18/03/2025). Kelima investor terebut yaitu PT Citadel Group Indonesia, penanaman modal asing berfokus pembangunan pusat gaya hidup.

PT Berkat Kalimantan Abadi membangun pusat makanan dan minuman, PT Perintis Pondasi Teknotama akan membangun perkantoran, showroom serta infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. PT Perintis Power Investment mendirikan kawasan campuran dan PT Sentra Unggul Nusantara akan membangun kawasan perniagaan. Total jumlah nilai investasi dari kelimainvestor mencapai Rp 2.42 triliun."Perjanjian ini punya kekuatan hukumtentang hak atas tanah, kalau bapak ibu investor sudah tanda tangan, OIKN akan bantu mengurus setifikatnya, sehingga bapak ibu bisa langsung bangun. Jadi dengan sertifikat ini sudah cukup bagi bapak ibu untuk memulai pembangunan agar segera bisa berfungsi melengkapi ekosistem di Nusantara ini," jelas Basuki. (Yetede)

Aset keuangan Indonesia dinilai masih menarik bagi investor, termasuk asing. Sejauh ini, surat berharga negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) masih diburu olehinvestor, dengan imbal hasil atraktif. Merujuk data Trading Economics, yield SUN 10 tahun mencapai 7,2%. Dalam satu tahun terakhir, yield SBN menyentuh titik terendah di level 6,4% pada 20 September2024. Sementara, penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) dinilai hanya bersifat temporer.  Gejolak di pasar saham Indonesia saat ini disebabkan oleh tekanan perekonomian global, khususnya yang berhubungandengan Amerika Serikat (AS).

Secara fundamental, ekonomi Indonesia dinilai masih solid dengan proyeksi pertumbuhan 5% lebih. Apalagi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah memberikan stimulus berupa relaksasi buyback saham tanpa melalui rapat umum pemegang saham (RUPS). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan menjaga stabilitas IHSG. Kemarin, IHSG bangkit 1,4% ke level 6.311, setelah sehari sebelumnya turun 3,8%. Penguatan indeks juga ditopang oleh pernyataan Menkeu Sri Mulyani bahwa APBN tetap dikelola secara prudent dan kredibel. Sri Mulyani juga memastikan tidak akan mundur dari Menkeu. (Yetede)