Labirin | News & Update

;

Investasi lainnya

( 1326 )

Daya Tarik Bursa Indonesia Kian Memudar bagi Investor Asing

HR1 17 Feb 2025 Kontan (H)

Pasar saham Indonesia mengalami tekanan signifikan pada awal 2025. Meskipun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat naik 0,38% ke 6.638,46 pada akhir pekan, secara keseluruhan IHSG anjlok 1,54% dalam sepekan dan sudah turun 6,24% sejak awal tahun. Hal ini berdampak pada penurunan kapitalisasi pasar, yang menyusut 1,67% menjadi Rp 11.401 triliun, lebih rendah dibandingkan posisi akhir 2023.

Faktor utama yang menyebabkan pelemahan IHSG adalah capital outflow atau keluarnya dana asing dari pasar saham Indonesia. Sejak awal tahun, asing mencatatkan jual bersih sebesar Rp 10,52 triliun, meningkat dari Rp 3,70 triliun pada Januari. Akibatnya, IHSG menjadi indeks saham dengan kinerja terburuk di Asia Tenggara, tertinggal dari Filipina (-1,52%), Thailand (-0,78%), dan Vietnam (-0,38%). Bursa Singapura dan Malaysia justru mencatat kenaikan tipis masing-masing 0,42% dan 0,04%.

Selain itu, kurangnya IPO dari perusahaan besar dan kegagalan beberapa emiten berkapitalisasi besar masuk indeks global juga membuat pasar saham Indonesia kurang menarik. Salah satu contohnya adalah BREN, yang beberapa kali gagal masuk indeks MSCI Global Standard. Hal ini mengurangi daya tarik bursa Indonesia bagi investor global.

Reza Priyambada, Direktur Reliance Sekuritas Indonesia, menilai investor asing masih menunggu momentum yang lebih baik. Setelah rebalancing MSCI pada Februari 2025, banyak saham mengalami perubahan bobot investasi. Reza juga menyebut bahwa dalam waktu dekat, IHSG masih sulit kembali ke level 7.000 kecuali ada sentimen positif yang signifikan.

Sementara itu, Oktavianus Audi, Vice President Marketing Strategy and Planning Kiwoom Sekuritas Indonesia, berpendapat bahwa belum ada katalis kuat yang bisa mendongkrak IHSG dalam waktu dekat. Meskipun secara price to earnings ratio (PER), IHSG saat ini 11,53 kali, lebih rendah dibandingkan rata-rata PER lima tahun terakhir (13,6 kali), investor masih cenderung wait and see sebelum kembali masuk ke pasar saham Indonesia.

Ekonomi

Harapan di Saham Perbankan Masih Terbuka

HR1 17 Feb 2025 Kontan

Saham sektor perbankan masih berada dalam tekanan jual, terutama dari investor asing, dengan penurunan mencapai 7% month to date (MTD) per 12 Februari 2025, lebih besar dibanding penurunan IHSG yang sebesar 6%. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengalami penurunan tertinggi (17% MTD), diikuti PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) (13% MTD).

Menurut Victor Stefano, analis BRI Danareksa Sekuritas, tekanan jual ini disebabkan oleh valuasi yang masih berada di atas level terendah historis, kenaikan Non-Performing Loan (NPL), serta arus keluar dana asing yang signifikan dari perbankan besar seperti PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), BMRI, dan BBNI sejak 2024. Ketatnya likuiditas juga menjadi tantangan yang dapat menekan Net Interest Margin (NIM) dan meningkatkan Cost of Credit (CoC).

Meski menghadapi tekanan, Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nicodemus, menilai bahwa dividen dari bank BUMN seperti BBRI, BBNI, dan BMRI berpotensi mendukung kembali minat investor. Dengan rasio pembayaran dividen yang tinggi, BBRI diproyeksikan membagikan dividen Rp 51,12 triliun, BMRI Rp 33,46 triliun, dan BBNI Rp 12,87 triliun. Selain itu, rencana buyback saham oleh BBRI dan BBNI, terutama BBRI yang berencana buyback Rp 1,5 triliun, dapat menarik perhatian investor.

Dalam rekomendasi investasi, Nico merekomendasikan buy untuk BBRI (Rp 5.150), BBNI (Rp 5.800), BMRI (Rp 7.100), dan BRIS (Rp 3.550). Sementara itu, Victor masih menyukai BBCA, BTPS, dan BRIS karena memiliki biaya dana (CoF) yang kuat dan prospek kualitas aset yang lebih baik.

Meskipun tekanan jual masih berlanjut, prospek dividen dan buyback saham menjadi faktor yang dapat membantu pemulihan sektor perbankan.

Ekonomi

2024, Investasi Lampaui Target dan Serap Ratusan Ribu Tenaga Kerja

KT3 17 Feb 2025 Kompas

Realisasi investasi di Jawa Tengah pada 2024 melampaui target dan menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Sejumlah langkah dan pelibatan berbagai pihak bakal dilakukan di tahun 2025. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jateng Sakina Rosellasari, Minggu (16/2/2025), menyatakan, pada 2024, Jateng ditargetkan menggaet investasi Rp 80,10 triliun. Realisasinya mencapai Rp 88,44 triliun atau 110,42 persen dari target. Investasi itu terdiri dari penanaman modal asing (PMA) Rp 35,37 triliun, penanaman modal dalam negeri Rp 33,30 triliun, serta usaha mikro dan kecil Rp 19,77 triliun. Khusus PMA, ada lima negara penyumbang tertinggi, yaitu Singapura dengan Rp 8,67 triliun, Hong Kong Rp 8,03 triliun, dan Korea Selatan Rp 5,42 triliun. Selain itu, China dengan Rp 4,26 triliun dan Thailand Rp 1,8 triliun. Realisasi investasi di Jateng pada 2024 juga menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kurun waktu 2020-2023, realisasi investasinya berturut-turut sebesar Rp 56,07 triliun, Rp 59,79 triliun, Rp 68,41 triliun, Rp 72,02 triliun.

Adapun target investasi pada 2025 belum ditentukan besarannya. Sakina menyebut bersama pemerintah kabupaten/kota di Jateng bakal melakukan berbagai hal untuk mendongkrak investasi lebih bergairah. Sebelumnya, Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana mengatakan, investasi di wilayahnya pada 2024 berhasil menyerap 411.013 tenaga kerja dalam negeri. Jumlah itu menjadi yang terbanyak setidaknya dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023, misalnya, tenaga kerja dalam negeri yang terserap dalam proyek investasi sebanyak 280.643 orang. Sementara itu, pada 2022, tercatat 215.775 tenaga kerja dalam negeri yang terserap. Nana menyebut, investasi di Jateng turut berperan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Angka kemiskinan turun dari 10,11 persen pada Maret 2024 menjadi 9,58 persen pada September 2024. Angka pengangguran juga turun dari 5,13 persen pada Agustus 2023 menjadi 4,78 persen di Agustus 2024. ”Sejalan itu, pertumbuhan ekonomi di Jateng pada triwulan IV-2024 juga meningkat secara year on year.

Pertumbuhannya dari 4,93 persen menjadi 4,96 persen. Ini cukup signifikan,” ujarnya. Meski trennya positif, Nana menyebut masih akan terus melakukan langkah strategis menarik investor di Jateng. Setidaknya ada enam strategi yang akan dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan capaian investasi di Jateng. Ia menyebut, pentingnya memberikan kemudahan berusaha dan meningkatkan iklim investasi, menguatkan daya beli masyarakat, dan mengendalikan inflasi. Berikutnya, pemberdayaan UMKM, meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dan mengembangkan ekonomi sirkuler, serta memeratakan pembangunan dan konektivitas. Pertumbuhan ekonomi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jateng Rahmat Dwisaputra mengatakan, di tahun 2025, pertumbuhan ekonomi di Jateng diperkirakan pada 5 persen. Menurut dia, diperlukan sejumlah strategi untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen di tahun 2029. (Yoga)

Ekonomi

Menjaga Kepercayaan Investor

KT1 15 Feb 2025 Investor Daily (H)

Adanya satu data pertanahan yang clean and clear terkait kebijakan pertanahan sangat diperlukan dalam rangka menjaga kepercayaan investor, khususnya investor properti. Di sisi lain, digitalisasi perlu dioptimalkan agar kebijakan pertanahan lebih transparan dan akuntabel. "Perlu ada satu data yang clear and clean terkait dengan pertahanan, sehingga sangat penting untuk membuat clean and clear aspek pertanahan," ujar Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto. Isu pertahanan itu merupakan salah satu bagian yang menjadi perhatian investor properti terutama terkait dengan status clear and clean (istilah yang sering digunakan dalam urusan pertanahan). Status tanah untuk kasus Indonesia, jelas dia, selalu menjadi hal yang paling mendasar karena acap kali terjadi klaim atau gugatan pihak lain, karena ternyata statusnya belum clean and clear. "Jadi kalau kita mengundang investor, ujung-ujungnya mereka bikin pabrik, bikin mal, bikin perkantoran, dan perumahan di Indonesia pasti butuh tanah untuk pembangunannya. Ketika kemudian tanah masih bermasalah atau tidak clean and clear mereka akan mundur. Seberapa besar potensi investasinya kalau tanahnya tidak clear and clear, biasanya mereka (investor) menarik diri," kata Eko. (Yetede)

Ekonomi

Sinergi BUMN & Kampus untuk Optimalisasi Tambang

HR1 15 Feb 2025 Kontan

Pemerintah dan DPR RI sedang mempercepat pembahasan RUU Minerba dengan target penyelesaian pada 18 Februari 2025. Salah satu perubahan penting dalam revisi ini adalah terkait pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) oleh perguruan tinggi. Bob Hasan, Ketua Baleg DPR RI, menjelaskan bahwa perguruan tinggi hanya akan berperan sebagai penerima manfaat dari tambang, sementara BUMN yang akan menjadi operator tambangnya. Keputusan ini telah disetujui dalam Panitia Kerja (Panja) Baleg pada 14 Februari 2025.

Namun, perubahan ini tidak berlaku bagi UMKM dan organisasi masyarakat keagamaan, yang tetap tidak diperbolehkan mengelola tambang. Menurut Tri Winarno, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, perguruan tinggi hanya sebagai penerima manfaat, bukan pemilik izin usaha pertambangan (IUP). Selain itu, RUU Minerba juga mengatur skala prioritas penerima tambang dan kepastian tata ruang dalam sektor pertambangan.

Meski begitu, proses pembahasan RUU ini dikritik oleh Bisman Bachtiar, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep). Ia menilai revisi ini hanya formalitas karena sudah ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah tanpa adanya perdebatan politik yang berarti. Ia juga mengkritik kurangnya transparansi dan partisipasi publik, karena RUU dan daftar inventarisasi masalah (DIM) tidak dapat diakses secara terbuka. Menurutnya, hal ini menjadikan proses revisi cacat secara formal, mirip dengan revisi UU Minerba pada tahun 2020 yang dilakukan dalam waktu singkat di tengah pandemi Covid-19.

Dengan minimnya keterbukaan dalam pembahasan, revisi RUU Minerba ini menuai kekhawatiran terkait akuntabilitas dan dampaknya terhadap sektor pertambangan nasional.

Ekonomi

Investor Perlu Jaminan Kepastian Regulasi di Tengah Efisiensi

KT3 14 Feb 2025 Kompas

Investor perlu jaminan sejumlah hal sebelum berinvestasi, di antaranya kepastian regulasi. Aturan yang berubah-ubah akan membuat calon investor surut. Sikap yang sama juga terjadi jika aturan investasi hanya diatas kertas, sedangkan praktiknya jauh berbeda. Laporan Business Ready 2024 yang dirilis Bank Dunia, Februari 2025, menyebutkan, sektor swasta berperan besar menyediakan 90 persen lapangan kerja dan 75 persen investasi di dunia. Peran penting itu tidak cukup bermodalkan jumlah penduduk yang banyak sebagai pasar suatu produk. Daya tarik lain mesti diciptakan,termasuk regulasi bisnis, layanan publik, dan efisiensi operasional. Ketiga pilar itu ada dalam survei Business Ready Bank Dunia di 50 negara. Nilai dan posisi Indonesia untuk pilar regulasi bisnis dan efisiensi operasional di bawah Vietnam, sesama anggota ASEAN. Indonesia hanya mengungguli Vietnam di pilar layanan publik. Sesuai catatan Bank Dunia, Indonesia termasuk negara berpendapatan menengah atas dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita 4.788 dollar AS, sedangkan Vietnam berpendapatan menengah bawah dengan PDB per kapita 4.163 dollar AS.

Pada pilar efisiensi operasional, Vietnam ada di posisi ke-10, sedangkan Indonesia di posisi ke-31. Bank Dunia mendefinisikan efisiensi operasional sebagai cermin kepatuhan terhadap regulasi bisnis dan efektivitas layanan publik yang relevan bagi perusahaan. Pilar kesiapan berbisnis yang mendukung investasi di Vietnam itu berperan menarik investasi asing, yang bersama-sama dengan ekspor menjadi penggerak perekonomian. Pada 2024, PDB Vietnam tumbuh 7,09 persen, meloncat dari pertumbuhan ekonomi 5,05 persen pada 2023. Urusan efisiensi dalam perekonomian Indonesia memang masih menjadi catatan. Inefisiensi antara lain terlihat melalui ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia yang berkisar 6 persen pada 2016-2023. Investasi di Indonesia belum efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dibandingkan dengan negara lain yang memiliki ICOR lebih rendah, Indonesia perlu investasi lebih besar untuk menumbuhkan perekonomian dengan besaran yang sama. Tidak perlu mencari dalih untuk memaklumi keunggulan Vietnam dari Indonesia dari sisi regulasi bisnis dan efisiensi operasional. Yang diperlukan kini adalah mereformasi regulasi agar investor tertarik menanamkan investasi di Indonesia. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Ali Berawi telah bertugas di Otorita IKN sejak Maret 2022 dan Sekarang Mengundurkan Diri

KT1 14 Feb 2025 Tempo

Ali Berawi telah bertugas di Otorita IKN sejak Maret 2022 karena mendapat penugasan dari Universitas Indonesia. Setelah menjalankan perannya sebagai pegawai proyek IKN selama tiga tahun, Ali Berawi mundur menjadi Otorita IKN setelah Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mendapat surat dari Dekan Fakultas Teknik UI terkait penarikan tugas deputi tersebut. "Alasannya di situ (disampaikan, melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Indonesia kembali," ujar Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Rabu, 12 Februari 2025.

Ali Berawi dapat ditarik mundur oleh UI karena sejak awal keanggotaan Otorita IKN didapatkan dari beragam lembaga. Sebagai lembaga baru, Otorita IKN merupakan organisasi dengan komposisi pegawai yang direkrut dari kementerian atau lembaga pemerintah dan institusi lainnya, termasuk pemerintah daerah dan swasta.

"Itu bisa ada yang dimutasi langsung, ada yang penugasan, sesuai dengan aturan dari Badan Kepegawaian Nasional dan Kementerian PANRB," ujar Basuki. Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw menjelaskan bila Ali Berawi diminta kembali untuk menjalankan tugas sebagai dosen aktif pada semester genap.

“Sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Nomor S-252/UN2.F4.D/SDM.07/2025 tanggal 7 Februari 2025, mengajukan permohonan pengembalian penugasan Prof. M. Ali Berawi untuk kembali bertugas melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, mulai efektif pada semester genap Tahun Ajar 2024/2025,” ujar Troy dalam keterangan resmi pada Selasa, 11 Februari 2025.Kabar mundurnya Ali Berawi muncul di saat isu mangkraknya proyek IKN menguak ke publik akibat pemblokiran anggaran IKN. Mundurnya Ali Berawi untuk kembali menjadi pengajar di UI dinilai menjadi kabar negatif yang menyertai rentetan isu kegagalan pembangunan IKN. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Ambisi Swasembada Energi di Tengah Tantangan

HR1 14 Feb 2025 Bisnis Indonesia (H)

Swasembada energi, yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menghadapi tantangan besar akibat pemangkasan anggaran yang dituangkan dalam Instruksi Presiden No. 1/2025. Pemotongan anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang mencapai 42,4% dari anggaran sebelumnya, berpotensi mengganggu upaya besar seperti swasembada energi, ketahanan energi, dan transisi energi, terutama dalam hal pengawasan dan perencanaan sektor energi baru terbarukan (EBT).

Pemangkasan anggaran ini mempengaruhi beberapa kegiatan penting, termasuk program elektrifikasi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), meskipun Kementerian ESDM masih berusaha mencari sumber dana tambahan, seperti dari PNBP hasil penjualan tambang. Pemotongan anggaran pada Ditjen Ketenergalistrikan, yang berperan vital dalam transisi energi, juga menjadi sorotan karena dapat memperlambat upaya Indonesia menuju ketahanan energi yang lebih mandiri.

Namun, beberapa tokoh, seperti Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung dan Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Moshe Rizal, menekankan pentingnya menjaga kinerja pemerintah, khususnya dalam sektor migas dan perizinan, meskipun anggaran terbatas. Mereka berharap agar program-program vital, seperti pembangunan jaringan gas rumah tangga oleh PGAS, dapat tetap berjalan dan mendukung transisi energi yang ramah lingkungan.

Ekonomi

Investor Kembali Meramaikan IKN

HR1 14 Feb 2025 Kontan

Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjut dengan rencana groundbreaking tahap kesembilan yang akan melibatkan investasi sebesar Rp 6,49 triliun dari swasta dan BUMN. Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa investasi ini akan mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, perhotelan, hunian, ritel, dan perkantoran.

Beberapa perusahaan yang akan berinvestasi antara lain Universitas Negeri Surabaya (Rp 150 miliar untuk kampus), PT Makmur Berkah Hotel (Rp 950 miliar untuk hotel berbintang), PT Citadel Group Indonesia dari Malaysia (Rp 3,97 triliun untuk townhouse dan mixed-use), PT Vitka Delifood (Rp 20 miliar untuk restoran), serta PT Puri Persada Lampung (Rp 1,4 triliun untuk gedung perkantoran).

Namun, ekonom Wijayanto Samirin dari Universitas Paramadina menilai bahwa masuknya investor swasta ke IKN lebih dipengaruhi faktor politik dan kepentingan lain, bukan semata-mata alasan bisnis. Ia juga menyoroti bahwa anggaran negara untuk IKN terbatas, sehingga pemerintah kini lebih mengandalkan investasi swasta.

Dengan rencana investasi ini, pembangunan IKN akan terus berjalan, meskipun tantangan terkait pendanaan dan motif investasi masih menjadi perhatian.

Ekonomi

Kredit Hijau: Prospek Cerah di Tengah Tren Berkelanjutan

HR1 14 Feb 2025 Kontan

Perbankan di Indonesia tetap berkomitmen mendukung pencapaian nol emisi karbon melalui peningkatan pembiayaan hijau, meskipun di tingkat global komitmen terhadap keberlanjutan mulai melemah. Hal ini tercermin dari pertumbuhan penyaluran kredit hijau yang signifikan di bank-bank besar kategori KBMI 4 pada 2024.

Bank Mandiri mencatat pertumbuhan kredit hijau tertinggi, mencapai Rp 149 triliun atau meningkat 22,13% secara tahunan. Menurut Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, strategi jangka panjang berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG) akan berdampak positif bagi ekonomi. Bank Mandiri juga memperluas inisiatif ESG dalam tata kelola, efisiensi energi, dan edukasi keuangan.

Bank Central Asia (BCA) juga menunjukkan peningkatan kredit hijau sebesar Rp 99 triliun pada akhir 2024, naik 13,7% secara tahunan. Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja, menekankan bahwa BCA berkomitmen dalam perhitungan jejak karbon dan pembiayaan kendaraan listrik, yang mencapai Rp 2,3 triliun atau naik 84,2% secara tahunan.

Bank Negara Indonesia (BNI) mencatat kredit hijau sebesar Rp 73,4 triliun, naik 8,1%, dan menargetkan Rp 199,67 triliun pembiayaan berkelanjutan tahun ini. Direktur Manajemen Risiko BNI, David Pirzada, menyatakan bahwa BNI akan meningkatkan pembiayaan Sustainability Linked Loan (SLL) untuk mendukung transisi hijau.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan Rp 86,56 triliun kredit hijau, tumbuh 5,81%. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) mencatat portofolio kredit berkelanjutan sebesar Rp 66,50 triliun, dengan Rp 14,2 triliun berupa kredit hijau. Direktur Utama BSI, Hery Gunardi, menegaskan bahwa BSI mendukung ekonomi rendah karbon dalam operasionalnya.

Bank-bank besar di Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif dalam pembiayaan hijau, baik melalui kredit langsung maupun skema keberlanjutan lainnya. Langkah ini membuktikan bahwa sektor perbankan nasional tetap berkomitmen dalam mendukung transisi menuju ekonomi berkelanjutan.