Adanya satu data pertanahan yang clean and clear terkait kebijakan pertanahan sangat diperlukan dalam rangka menjaga kepercayaan investor, khususnya investor properti. Di sisi lain, digitalisasi perlu dioptimalkan agar kebijakan pertanahan lebih transparan dan akuntabel. "Perlu ada satu data yang clear and clean terkait dengan pertahanan, sehingga sangat penting untuk membuat clean and clear aspek pertanahan," ujar Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto. Isu pertahanan itu merupakan salah satu bagian yang menjadi perhatian investor properti terutama terkait dengan status clear and clean (istilah yang sering digunakan dalam urusan pertanahan). Status tanah untuk kasus Indonesia, jelas dia, selalu menjadi hal yang paling mendasar karena acap kali terjadi klaim atau gugatan pihak lain, karena ternyata statusnya belum clean and clear. "Jadi kalau kita mengundang investor, ujung-ujungnya mereka bikin pabrik, bikin mal, bikin perkantoran, dan perumahan di Indonesia pasti butuh tanah untuk pembangunannya. Ketika kemudian tanah masih bermasalah atau tidak clean and clear mereka akan mundur. Seberapa besar potensi investasinya kalau tanahnya tidak clear and clear, biasanya mereka (investor) menarik diri," kata Eko. (Yetede)

Pemerintah dan DPR RI sedang mempercepat pembahasan RUU Minerba dengan target penyelesaian pada 18 Februari 2025. Salah satu perubahan penting dalam revisi ini adalah terkait pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) oleh perguruan tinggi. Bob Hasan, Ketua Baleg DPR RI, menjelaskan bahwa perguruan tinggi hanya akan berperan sebagai penerima manfaat dari tambang, sementara BUMN yang akan menjadi operator tambangnya. Keputusan ini telah disetujui dalam Panitia Kerja (Panja) Baleg pada 14 Februari 2025.

Swasembada energi, yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menghadapi tantangan besar akibat pemangkasan anggaran yang dituangkan dalam Instruksi Presiden No. 1/2025. Pemotongan anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang mencapai 42,4% dari anggaran sebelumnya, berpotensi mengganggu upaya besar seperti swasembada energi, ketahanan energi, dan transisi energi, terutama dalam hal pengawasan dan perencanaan sektor energi baru terbarukan (EBT).

Pemangkasan anggaran ini mempengaruhi beberapa kegiatan penting, termasuk program elektrifikasi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), meskipun Kementerian ESDM masih berusaha mencari sumber dana tambahan, seperti dari PNBP hasil penjualan tambang. Pemotongan anggaran pada Ditjen Ketenergalistrikan, yang berperan vital dalam transisi energi, juga menjadi sorotan karena dapat memperlambat upaya Indonesia menuju ketahanan energi yang lebih mandiri.

Namun, beberapa tokoh, seperti Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung dan Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Moshe Rizal, menekankan pentingnya menjaga kinerja pemerintah, khususnya dalam sektor migas dan perizinan, meskipun anggaran terbatas. Mereka berharap agar program-program vital, seperti pembangunan jaringan gas rumah tangga oleh PGAS, dapat tetap berjalan dan mendukung transisi energi yang ramah lingkungan.

Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjut dengan rencana groundbreaking tahap kesembilan yang akan melibatkan investasi sebesar Rp 6,49 triliun dari swasta dan BUMN. Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa investasi ini akan mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, perhotelan, hunian, ritel, dan perkantoran.

Perbankan di Indonesia tetap berkomitmen mendukung pencapaian nol emisi karbon melalui peningkatan pembiayaan hijau, meskipun di tingkat global komitmen terhadap keberlanjutan mulai melemah. Hal ini tercermin dari pertumbuhan penyaluran kredit hijau yang signifikan di bank-bank besar kategori KBMI 4 pada 2024.

Kebijakan pemotongan anggaran  di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menghasilkan efisiensi  senilai Rp306,69 triliun, diyakini akan membuka peluang peran swasta dalam pembiayaan pembangunan. Ketua Dewan Pengawas Indonesia Business Council (IBC) Arsjad Rasjid menerangkan, kebijakan efisiensi yang dilakukan bukan sekedar penghematan. Tetapi juga bertujuan meningkatkan efetivitas penggunaan anggaran negara. "Yang dilakukan oleh beliau (Presiden Prabowo) itu bukan hanya efisiensi. Yang beliau lakukan adalah efisiensi dan effectiveness. Effectivenes adalah yang mana ga efisien dia ambil, ditaruh di tempat atau pos yang lebih efektif," kata dia. Arsjad menilai langkah ini sebagai peluang besar bagi sektor swasta untuk lebih berperan dalam pembangunan nasional. Dia mencontohkan infrastruktur, yang kerap menjadi sektor yang ditangani pemerintah. Menurutnya, kini swasta bisa ambil kesempatan untuk berinvestasi di sektor infrastruktur. Lagi pula dia menyakini efisiensi anggaran belanja bertujuan untuk mendorong efektivitas. Menurutnya, pemerintah ingin memotong anggaran belanja yang tidak efektif untuk dialokasikan ke program yang mendorong pertumbuhan ekonomi. (Yetede)