Tidak terbantahkan lagi bahwa keberadaan pekerja migran Indonesia (PMI) memiliki kontribusi signifikan ke perekonomian nasional, terutama pada penghimpunan devisa dari remitansi yang telah berlangsung sejak tahun 1980-an. Kontribusi lainnya adalah turut memangkas tingkat kemiskinan dan pengangguran sehingga kesejahteraan masyarakat sejumlah daerah di Tanah Air terangkat. Ini di antaranya tergambar pada perbaikan rumah dan  kerbelanjutan sekolah anak-anak. Data Bank Indonesia (BI) menyebutkan, nilai remitansi PMI pada tahun 2023 tercatat sebesar US$ 14,22 atau setara dengan Rp232,71 triliun (kurs Rp 16.365/dolar AS). Nilai ini hampir dua kali lipat atau melonjak hingga 91,64% dari posisi sepuluh  tahun silam yang baru US$ 7,42 miliar atau sekitar RP 121,43 triliun.

Sementara selama 2024 hingga kuartal II, nilai remintansi PMI mencapai US$ 11,63 miliar, naik 10,34% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar US$ 10,54 miliar. Bahkan, data yang sama mengungkapkan, nilai remintansi PM selama 2023 tersebut separuh lebih atau 65,77% dari investasi langsung asing (foreign direct investment/FDI) ke Indonesia pada periode yang sama yang mencapai US$ 21,62 miliar atau Rp353,81 triliun.  Sedangkan selama 2024, nilai investasi langsung asing yang masuk ke Indonesia mencapai US$ 18,99 miliar, meningkat 15,23% dibandingkan nilai FDI periode sama tahun sebelumnya yang tercatat US$ 16,48 miliar.  (Yetede)

DPR dijadwalkan mengesahkan RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN pada 4 Maret 2025. RUU ini akan mengubah tata kelola BUMN Indonesia, yang memiliki total aset lebih dari Rp 10.000 triliun, dengan membentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai super holding yang mengelola perusahaan pelat merah.

Kebijakan tarif Amerika terhadap Kanada, Meksiko, dan China  akan mulai berlaku pada Selasa, pukul 00.01 dini hari waktu setempat. Kebijakan Presiden AS Donald Trumph yang memberlakukan tarif 25% atas Kanada dan Meksiko, serta tarif 10%  terhadap China tersebut diprediksi akan memperlambat pertumbuhan global, sekaligus mendongkrak harga-harga yang lebih tinggi bagi warga Amerika. Indonesia bisa mencari peluang dari kondisi tersebut untuk memperluas pasar ekspor untuk mencari peluang  dari kondisi tersebut untuk memperluas pasar ekpor dan menarik investasi serta mempekuat diplomasi dagang, meningkat daya saing industri, dan memanfaatkan insentif perdagangan seperti Generalized System of Preferences (GSP). Namun peluang,  itu tampaknya sempit.

Berbagai kendala dan tantangan di dalam negeri masih membayangi iklim investasi dan perdagangan Indonesia. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyarankan  agar pemerintah proaktif melakukan pendekatan-pendekatan bilateral yang dibutuhkan agar Indonesia tidak mengalami penyempitan akses pasar eskpor AS. "Justru kalau bisa Indonesia melobi agar menjadi rekan dagang preferensial bagi AS,"ucap dia.  Dia menyebutkan, perang dagang bukan hal baru, karena sudah terjadi sejak 2018 hingga saat ini. Jadi kebijakan Trump baru-baru ini hanya mengakselerasi tren fragmentasi perdagangan global yang sudah terjadi sejak 2018. (Yetede)

Realisasi investasi selama 2024 mencapai Rp1.714,2 triliun atau 103,9% dari target investasi yang ditetapkan pemerintah senilai Rp1.650 triliun. Meski melampaui target, ke depannya harus lebih dipastikan bahwa investasi yang masuk tidak hanya berfokus pada sektor tertentu, melainkan tersebar merata ke berbagai wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sekretriss Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipni) Anggawira mengatakan, realisasi investasi selama tahun 2024 itu memang menunjukkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi dan kebijakan pemerintah Indonesia. Namun, ia melihat masih banyak upaya perbaikan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. "Secara keseluruhan, meskipun capaian investasi tahun 2024 patut diapresiasi, masih banyak pekerjaan yang  harus dilakukan untuk  memastikan pertumbuhan investasi yang berkelanjutan dan inklusif di masa mendatang," ujar Anggawira. (Yetede)

Iklim investasi Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan akan semakin cerah meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan. Pemerintah optimistis dapat mencapai target investasi sebesar Rp1.905,6 triliun pada 2025, didorong oleh realisasi investasi yang melampaui target pada tahun sebelumnya, yang mencapai Rp1.714,2 triliun. Sektor industri, seperti logam dasar dan transportasi, mendominasi investasi tersebut, sementara Singapura tetap menjadi investor terbesar.

Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menekankan pentingnya memanfaatkan potensi besar Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi, terutama di sektor yang dapat menyerap tenaga kerja besar dan sektor hilirisasi. Selain itu, kebijakan pemerintah seperti perpanjangan tax holiday dan insentif fiskal lainnya diharapkan dapat memperkuat daya tarik Indonesia. Kebijakan moneter yang pro-growth juga mendukung investasi, dengan Bank Indonesia memangkas suku bunga dan menjaga stabilitas ekonomi.

Namun, tantangan global seperti kebijakan proteksionis Donald Trump berpotensi menghambat sektor hilirisasi, meskipun ini membuka peluang bagi Indonesia sebagai hub alternatif investasi asing, terutama dari Timur Tengah. Di sisi domestik, keterbatasan ruang fiskal menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memberikan insentif pajak yang lebih selektif. Oleh karena itu, percepatan realisasi investasi, termasuk hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto dalam forum G20 dan APEC, menjadi kunci dalam mencapai target investasi Indonesia di masa depan.

PT Pelayaran Indonesia (Pelni/Persero) menyatakan membuka peluang investasi baru diluar skema Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 2027. Direktur Utama Pelni Tri Andayani menyatakan, potensi skema investasi baru selain skema  PMN ini, masih berada dalam kajian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan kementerian Keuangan (Kemekeu). "Saat ini memang Kemenhub dan Kemenkeu mengkaji skema selain PMN yang memberikan ruang kepada Pelni untuk berinvestasi. Namun, yang pasti kami konsen dulu pada PMN untuk mengganti kapal baru yang sudah tua," ucap Anda. Anda menuturkan, Pelni telah mendapatkan PMN tahap awal sebesar Rp 1,5 triliun untuk uang muka pembelian tiga kapal baru, dari total PMN yang diajukan tahap pertama sebesar Rp 4 triliun. "Masih ada Rp 2,5 triliun lagi untuk pelunasan yang akan diajukan tahun ini. PMN tersebut melalui proses yang panjang dari pembahasan awal yang dilakukan sejak Mei 2022 hingga cair pada awal 2025. Tentu ini masih membutuhkan proses panjang sebab masih ada proses lelang yang akan kita buka nantinya," ungkapnya. (Yetede)

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berkomitmen memastikan kepastian investasi melalui legalitas yang kuat, dengan mengalokasikan 40 bidang tanah untuk investor dan pembangunan kawasan Istana Negara. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyatakan, sertifikasi tanah seluas 52.000 hektare telah dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).