Bank Indonesia (BI) memastikan kebutuhan valuta asing (valas) dalam negeri tercukupi meski ada momentum ibadah haji. Pasalnya, BI sudah memperhitungkan kebutuhan ketersediaan dan permintaan dolar Amerika Serikat (AS) dari jauh-jauh hari. "Bank Indonesia bersama pemerintah selalu berkoordinasi erat, kita sudah perkirakan jauh-jauh hari, jadi tugas Bank Indonesia bagaimana memastikan kebutuhan valas untuk ibadah haji sudah ada dan hal itu sudah kita rencanakan sejak dari awal," kata Gubernur BI Perry Warjiyo, Rabu (22/5). Kementerian Agama mencatat, sebanyak 241.000 jemaah akan berangkat haji pada tahun ini. Bahkan kuota penyelenggaraan haji di Indonesia tahun 2024 menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah. Bukan hanya menyediakan kebutuhan valas untuk keperluan ibadah haji, BI juga sudah mempersiapkan kebutuhan valas untuk pembayaran utang pemerintah. Kemudian untuk kebutuhan PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), maupun pembayaran utang badan usaha milik negara (BUMN) lainnya.

Industri perbankan menghimpun simpanan valuta asing (valas) per Februari 2024 sebesar Rp 1.328 triliun. Nilai tersebut tumbuh 5% secara year on year (yoy) atau mengalami perlambatan dibandingkan bulan sebelumnya yang meningkat hampir dua digit 9,7% (yoy). Berdasarkan data distribusi  Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), simpanan valas di perbankan mencakup 15,6% dari total simpanan yang mencapai Rp 8.489 triliun per Februari 2024. Apabila dilihat Uang Beredar Bank Indonesia (BI), dana pihak ketiga (DPK) valas juga tumbuh melambat per Februari  2024 jadi 5,2% (yoy) menjadi Rp1.264,7 triliun. Nilai tersebut lebih lambat dari bulan sebelumnya yang tumbuh 7,4% (yoy). Perlambatan terjadi pada seluruh jenis simpanan, baik giro, tabungan, maupun simpanan berjangka. (Yetede)

Memasuki pertengahan bulan Mei 2023, rupiah melemah terhadap mata uang utama. Padahal pada April 2023, rupiah menguat terhadap hampir semua mata uang asing. Pelemahan rupiah paling dalam terjadi terhadap dollar Australia dan dollar Kanada. Rupiah melemah 2,17% terhadap dollar Australia dalam 12 hari di bulan Mei ke level Rp 9.870,3 dari posisi di akhir April 2023 di Rp 9.660,24. Terhadap dollar Kanada, rupiah melemah 1,79% ke Rp 10.935. Pada periode yang sama, rupiah hanya menguat pada euro yakni sebesar 0,16% di Rp 16.103,86 per euro. Presiden Komisioner HFX International Berjangka, Sutopo Widodo mengatakan, pelemahan rupiah terhadap hampir semua mata uang asing karena kekhawatiran ekonomi global efek dari kolaps perbankan. Efeknya aset berisiko termasuk rupiah kembali dilepas oleh asing. Sutopo memprediksi, dollar AS masih menguat. Pendorongnya, kesepakatan plafon utang, pertumbuhan ekonomi masih dinamis, dan penurunan inflasi mulai terlihat masih mendukung dollar AS.P posisi USD/IDR cukup murah untuk mulai akumulasi. "Dollar AS sebagai mata uang cadangan dunia sehingga lebih aman," kata dia. Chief Analyst DCFX Futures, Lukman Leong berpandangan, memiliki cash dalam rupiah lebih menguntungkan dibandingkan mata uang asing lain. Pelemahan rupiah, koreksi wajar," kata Lukman, Prospek rupiah juga masih positif. "Efek revisi PP No 1 2019 soal devisa hasil ekspor akan memperkuat rupiah," kata dia. Lukman memperkirakan, rupiah bisa di bawah Rp 14.000 per dollar. "Tapi ini tergantung kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah dalam menentukan nilai tukar wajar agar kompetitif," terang Lukman.

Rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 1/ 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan Sumber Daya Alam tinggal selangkah lagi. Pemerintah akan menggemukan devisa hasil ekspor (DHE) untuk menopang cadangan devisa. Siap memperluas tambahan sektor yang wajib memarkir DHE di dalam negeri yakni industri manufaktur dan hilirisasi dari selama ini hanya berlaku untuk sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan, pemerintah kini akan mengunci devisa hasil ekspor dalam jangka waktu tertentu. "Usulannya tiga bulan," tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, kemarin (26/1). Dengan mengunci valuta asing hasil ekspor selama tiga bulan, harapan pemerintah ini bisa mencegah keluarnya arus modal asing dari pasar keuangan dalam negeri. 

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menambahkan, holding period DHE selama tiga bulan masih bisa berubah. Kata dia, tak menutup kemungkinan, holding periode DHE akan lebih lama. Terobosan pemerintah ini bakal melengkapi regulasi terbaru Bank Indonesia (BI) terkait insentif DHE. Lewat, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor, aturan yang akan berlaku pada media Februari 2023 ini, BI akan merilis instrumen operasi moneter valas baru yakni term deposit valas (TDV). Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, insentif berupa suku bunga itu juga perlu juga diperkuat dengan insentif pajak atas bunga deposito yang dananya bersumber dari DHE. "Jadi akan lebih menarik. Ini sudah kami sudah koordinasikan dengan Menteri Keuangan," sebut Perry (25/1).

Bank Indonesia (BI) dan perbankan bergegas menyambut devisa hasil ekspor (DHE) yang bakal ditampung di dalam negeri. Terlebih, regulator menemukan 200 perusahaan yang berpotensi parkirkan DHE sumber daya alam (SDA) di dalam negeri pada 2023. Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri, Panji Irawan, mengakui. likuiditas valuta asing (valas) bank cukup terbantu dengan adanya inisiatif DHE. Ia menyebut, loan to deposit ratio (LDR) valas perbankan sempat ketat hingga 100%. "Dengan adanya DHE itu sudah turun ke bawah 90%, bahkan ada di bawah 80%," ujar Panji. Ia menjelaskan, DHE memiliki potensi yang cukup besar. Apalagi neraca perdagangan Indonesia sudah mencapai US$ 45 miliar. Ia menyatakan, bila dana itu masuk ke sistem perbankan, akan sangat membantu likuiditas perbankan. "Bank juga bisa menempatkan dana di TD valas yang diterbitkan BI setiap hari. Itu bunganya sekitar 3,75% karena. Sovereign juga di level 4,5% seiring The Fed Rate di posisi 4,25%," jelas Panji. Sekretaris Perusahaan Bank Rakyat Indonesia (BRI), Aestika Oryza Gunarto menyatakan, telah menyiapkan infrastruktur internal untuk mengakomodasi berbagai ketentuan yang wajib dipenuhi. Misalnya, pemberian flagging atas penempatan DHE ke dalam instrumen BI. “Likuiditas valas di awal tahun 2023 masih terjaga serta tetap aktif mendukung pertumbuhan kredit, dengan LDR valas posisi Desember 2022 sebesar 51,65%,” paparnya.

Urusan devisa hasil ekspor (DHE) masih saja membayangi Indonesia. Bukan hanya soal masih banyak eksportir yang mengelak dari kewajiban itu atau durasinya yang singkat lantaran tak ada insentif yang menarik. Melainkan juga terkait belum optimalnya jumlah DHE yang masuk ke Indonesia. Padahal, DHE bisa menjadi solusi mengatasi ketatnya likuiditas valas di dalam negeri. Berdasarkan perhitungan KONTAN, potensi DHE Indonesia baru mencapai US$ 155,68 miliar. Angka ini didapat dari DHE yang terparkir di perbankan dalam negeri sebesar US$ 155 miliar untuk periode Januari-Juli 2022 berdasarkan data yang disampaikan Bank Indonesia (BI) beberapa waktu lalu. Sementara sisanya, merupakan potensi DHE yang seharusnya masuk ke dalam negeri, yakni sebesar US$ 67,63 juta. Angka ini didapat dari kalkulasi denda yang dikenakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai yang mencapai Rp 53 miliar terhadap 216 eksportir yang melanggar kewajiban DHE. Besaran denda denda yang dimaksud berkisar 0,25% hingga 0,5% dari besaran DHE yang dilanggar. Sayangnya, potensi DHE yang masuk tersebut belum bisa menutup kebutuhan valas, baik untuk pembayaran utang luar negeri, impor, maupun biaya intervensi nilai tukar rupiah. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Bhima melihat, ketidaksesuaian antara likuiditas dan kebutuhan valas masih akan menjadi persoalan Indonesia ke depan. Apalagi, ekonomi Indonesia masih tergantung dengan dolar AS.

Guna menambah pasokan dollar AS di dalam negeri, BI menerbitkan instrumen operasi moneter valuta asing yang baru dengan imbal hasil yang kompetitif. Instrumen semacam term deposit valas ini diharapkan bisa menarik eksportir untuk mengendapkan devisa hasil ekspor lebih lama di sistem keuangan Indonesia. Pasokan dollar AS sangat dibutuhkan BI untuk menahan pelemahan nilai tukar rupiah akibat kenaikan suku bunga yang agresif oleh bank sentral AS atau The Fed. Dalam jumpa pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI, secara daring, Kamis (22/12) Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, BI menerbitkan instrumen valuta asing (valas) yang baru untuk mendorong penempatan devisa hasil ekspor (DHE), khususnya dari ekspor sumber daya alam, agar disimpan di dalam negeri oleh eksportir. Selama ini, sebagian DHE tidak mengendap lama di sistem perbankan Indonesia. Masih banyak eksportir yang kemudian memindahkan valasnya ke luar negeri karena imbal hasil penempatan valas di perbankan nasional kurang kompetitif dibandingkan dengan bank-bank di luar negeri.

Karena itulah BI akan menerbitkan instrumen valas dengan imbal hasil yang menarik sehingga bisa mengangkat imbal hasil valas yang ditawarkan perbankan kepada eksportir. Perry berharap dengan instrumen baru tersebut DHE bisa disimpan lebih lama di dalam negeri, yakni berkisar satu hingga tiga bulan. Dengan DHE tersimpan lebih lama di sistem keuangan dalam negeri, pasokan valas akan bertambah sehingga bisa mempertebal cadangan devisa yang bisa digunakan untuk intervensi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hasil Rapat Dewan Gubernur BI juga memutuskan kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5 %. Selain meredam inflasi, kenaikan ini juga bertujuan untuk menjaga selisih dengan suku bunga The Fed yang pekan lalu menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin menjadi 4,25-4,5 %. Langkah tersebut diharapkan bisa mencegah keluarnya dana asing dari pasar keuangan Indonesia sehingga stabilitas nilai rupiah bisa lebih terjaga. (Yoga)

Sempat menyusut, likuiditas valuta asing atau valas di dalam negeri berpotensi kembali menebal. Salah satu pemicunya adalah langkah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengerek tingkat bunga penjaminan simpanan valas hingga 100 basis points (bps). Hal tersebut menjadi sinyal positif bagi industri bank untuk menyesuaikan suku bunga simpanan valas agar lebih kompetitif dengan bank-bank di luar negeri. Ketersediaan valas, bakal membuat bank leluasa menyalurkan kredit yang belakangan permintaannya terus tumbuh. Kebijakan tersebut juga digadang-gadang dapat menarik devisa hasil ekspor (DHE) yang selama ini parkir di bank-bank luar negeri lantaran menawarkan suku bunga yang lebih menjanjikan. Jika merujuk data LPS, bunga simpanan valas maksimum hingga Oktober 2022 berada di level 1,17%. Sementara itu, bunga rata-rata simpanan valas pada periode yang sama berada di level 0,86%. Menurut Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa, keputusan itu diambil berdasarkan beberapa hal seperti kondisi perekonomian, perbankan, likuiditas, pasar keuangan, sampai dengan stabilitas sistem keuangan. “Alasannya, pertama, antisipasi forward looking terhadap ketidakpastian yang masih tinggi dari kondisi ekonomi, pasar keuangan, harga komoditas, dan kinerja ekspor,” ujarnya, Rabu (7/12). Kedua, LPS berupaya memberikan ruang bagi bank untuk merespons pergerakan likuiditas global, sehingga mampu mendukung pemulihan ekonomi melalui penyaluran kredit. Ketiga, kebijakan lintas otoritas dalam menarik likuiditas valas, seperti DHE dari luar negeri.

Bank Indonesia (BI) tengah memutar otak untuk membujuk pemilik devisa hasil ekspor agar bersedia memarkir dananya lebih lama di perbankan dalam negeri. Salah satu iming-iming untuk menarik pulang hasil devisa ekspor Indonesia adalah dengan menawarkan suku bunga simpanan deposito valuta asing yang tinggi dan bisa bersaingan dengan bunga deposito di luar negeri. Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan, inisitiaf tawaran bunga simpanan valas yang tinggi merupakan salah satu hasil diskusi bank sentral dengan bankir dan eksportir. Dari diskusi itu, Perry mengklaim, mendorong bunga valas bank nasional menjadi lebih kompetitif dari negara lain dinilai bisa membuat betah devisa ekspor bertahan di dalam negeri. "Semoga ini bisa dilakukan," kata Perry dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (21/11), tanpa menyebutkan detil rencananya. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno menyatakan, Singapura kini menjadi negara tujuan penyimpanan valas. "Bunga deposito valas di Singapura lebih tinggi," kata Benny kepada KONTAN, Selasa (22/11).

Kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat alias The Fed dikabarkan membuat likuiditas valuta asing (valas) perbankan mengetat. Bahkan, ada kabar perbankan mulai menghentikan penyaluran kredit dalam bentuk valas. Namun, bank-bank besar menepis isu ini dan menyatakan masih memiliki likuiditas valas memadai. Sebab, penyaluran kredit menggunakan valas bukanlah inti bisnis bank namun sebagai pelengkap layanan saja. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan, kredit valas perbankan tumbuh 16,71% yoy menjadi Rp 932,61 triliun per Agustus 2022. Sedangkan secara total, kredit perbankan tumbuh 10,3% yoy menjadi Rp 6,160,0 triliun. Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyatakan penyaluran kredit valas masih tumbuh terjaga hingga dobel digit per September 2022. Sekretaris Perusahaan BRI, Aestika Oryza Gunarto menyatakan, permintaan kredit terbesar di sektor agribisnis, infrastruktur, transportasi, minyak dan gas, serta energi dan pertambangan. "Komposisinya mencapai 66,17% dari total kredit valas BRI,” ujar Aestika kepada KONTAN Jumat (4/11). Bank Mandiri menyalurankan kredit valas tumbuh 15,55% year to date (ytd). Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, Rudi As Aturridha menyatakan, DPK valas tumbuh 12% ytd per September 2022.