Sejumlah bank besar di Tanah Air menjala kenaikan pendapatan transaksi valuta asing (valas). Lonjakan ekspor dan impor, remitansi dan penguatan dollar AS menjadi pengerek pundi-pundi pendapatan berbasis valas. Bank Mandiri Tbk (BMRI), misalnya, mencatatkan pendapatan berbasis komisi dari transaksi foreign exchange dan derivatif senilai Rp 2,12 triliun di sembilan bulan pertama tahun ini. Nilai itu naik 3% secara tahunan atau year on year (yoy) dibandingkan posisi yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 2,06 triliun. Direktur Teknologi Informasi Bank Mandiri Timothy Utama menyatakan, platform yang baru berumur satu tahun ini mencetak pertumbuhan transaksi sebesar 27% yoy menjadi Rp 13.420 triliun hingga kuartal III-2022. Adapun nilai transaksi e-fx (e-foreign exchange) Kopra tumbuh 109% yoy dari Rp 71 triliun menjadi Rp 149 triliun. Selain BMRI, Bank BNI Tbk (BBNI) mencatatkan pendapatan berbasis valas sekitar Rp 1,17 triliun hingga September 2022. Nilai tersebut melejit 18,3% secara tahunan dari posisi yang sama tahun lalu sebesar Rp 997 miliar. Di sisi lain, kata Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini, bunga kredit valas naik antara 1%-2%. “Penyesuaian suku bunga, khususnya deposito valas, untuk memenuhi tingginya permintaan kredit valas,” ujar Novita.

Kenaikan bunga acuan di Amerika Serikat mulai menipiskan likuiditas valuta asing di perbankan dalam negeri. Mengutip data Bank Indonesia (BI), penyaluran kredit valas perbankan mencapai Rp 932,61 triliun hingga Agustus 2022. Nilai ini meningkat 16,71% year on year (yoy) dari Rp 799,05 triliun. Sedang dana pihak ketiga (DPK) valas cuma tumbuh 11,84% yoy dari Rp 990,67 triliun per Agustus 2021 menjadi Rp 1.107,94 triliun di akhir Agustus 2022. Bahkan, kondisi likuiditas valas semakin mengetat di September 2022. Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti mengatakan, kredit valas di September tumbuh 18,1% yoy sementara DPK hanya mengalami peningkatan 8,4% yoy. Bila hanya melihat sumber valas dari DPK saja maka likuiditas valas terkesan terbatas. Tapi kalau kita lihat sumber pendanaan dari bank terkait valas itu bervariasi. Ada berupa pinjaman maupun penerbitan surat berharga. Bahkan surat berharga negara (SBN) yang dimiliki oleh perbankan bisa dilakukan repo untuk mendapatkan valas, ujar Destry, pekan lalu.

Likuiditas valas global semakin ketat, sejalan dengan penguatan indeks dollar Amerika Serikat (AS). Kondisi ini berdampak terhadap cadangan devisa negara-negara, termasuk Indonesia. Mengutip Bloomberg, cadangan mata uang asing telah turun sekitar US$ 1 triliun atau 7,8% sepanjang tahun berjalan menjadi US$ 12 triliun. Ini merupakan penurunan terdalam sejak Bloomberg mulai mengumpulkan data sejak 2003 silam. Khusus Indonesia, cadangan devisa per akhir September turun jadi US$ 130,8 miliar. Tak ayal, genderang perang perburuan valas pun ditabuh. Baru-baru ini, perbankan Singapura menawarkan suku bunga tabungan yang tinggi. Bahkan, tertinggi sejak krisis moneter 1998. Maybank misalnya, menawarkan suku bunga tetap untuk deposito jangka waktu 12 bulan dengan penawaran suku bunga tertinggi sebesar 3% per tahun.

Demi menarik dana pihak ketiga (DPK) valuta asing (valas), perbankan mulai menyesuaikan bunga simpanan valas. Penyesuaian seiring kenaikan bunga Bank Indonesia (BI). Hasilnya, simpanan valas perbankan ikut naik di saat dollar Amerika Serikat (AS) kian perkasa. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memantau, pada 22 Agustus hingga 16 September 2022, suku bunga pasar simpanan valas naik 20 basis poin (bps) menjadi 0,44%. Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, kenaikan bunga ini sebagai dampak ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed dan kondisi likuiditas valas dengan ruang lanjutan peningkatan cukup terbuka pasca FOMC September 2022. Data BI mencatat DPK valas perbankan tumbuh 12,1% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 1.049,6 triliun per Agustus 2022. Jauh lebih tinggi dari pertumbuhan DPK rupiah yang hanya naik 7,6% menjadi Rp 6.305,1 triliun pada periode yang sama.

Pemerintah memastikan tidak menerbitkan surat utang valas dalam denominasi euro atau euro bond pada tahun ini. Kebijakan ini mempertimbangkan kurs rupiah yang masih depresiasi mata uang euro. Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemkeu) Luky Alfirman mengatakan, keputusan ini juga mempertimbangkan adanya gejolak ekonomi yang terjadi di Eropa. Terutama, krisis energi di Eropa akibat konflik Rusia-Ukraina.

Likuiditas valuta asing (valas) di perbankan mulai mengetat. Kebutuhan pembiayaan dalam valas meningkat di saat ekonomi mulai pulih, sementara dana-dana asing mengalir keluar seiring dengan kenaikan bunga di negara-negara maju. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, loan to deposit ratio (LDR) valas bank umum per Mei 2022 naik hingga 87,79% dari 78,39% per akhir 2021. Sedang dana pihak ketiga (DPK) valas menurut catatan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), per Juli 2022 sebesar Rp 1.022 triliun, atau turun Rp 6 triliun dibanding bulan sebelumnya. Bank Central Asia (BCA) termasuk bank yang mengalami kenaikan LDR valas, meski masih dalam level yang longgar. Per Juni 2022, LDR valas bank ini mencapai 59,4%, naik dari 52,9% pada periode sama di tahun sebelumnya. LDR valas Bank Mandiri juga mengalami peningkatan karena kenaikan kredit valas yang mencapai 35,99% yoy per Juli. Sedang DPK valas hanya tumbuh 7,37%. Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rudi As Aturridha mengatakan, bank akan melakukan langkah strategis menjaga LDR valas. Seperti, menerapkan strategi pricing secara selektif dan terukur, serta kontrol dan monitoring atas pencairan kredit valas.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai belum waktunya untuk menaikkan tingkat bunga penjaminan (TBP) valuta asing (valas) dari saat ini 0,25%. Disisi lain, LPS mencatat terdapat perpindahan dana dari deposito valas ke giro valas yang menunjukkan adanya optimisme dunia usaha atau pemilik dana untuk ekspansi bisnis. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, pihaknya terus mempertimbangkan berbagai faktor dan dinamika yang terjadi untuk mengubah TBP. Berdasarkan data LPS, sampai saat ini belum ada indikasi kuat pengalihan dana simpanan berbentuk valas ke luar negeri. Total dana pihak ketiga (DPK) valas di perbankan sampai dengan Juni 2022 masih tumbuh 4,5% year on year (yoy). Pengamatan lebih detail terhadap data tersebab  menunjukkan bahwa pada Januari 2022 deposito valas mencapai US$ 21,42 miliar, sedangkan pada Juni 2022 turun menjadi US$ 19,904 miliar. (Yetede)

Tawaran imbal hasil produk simpanan deposito valuta asing (valas) perbankan di Indonesia kini lebih rendah dibandingkan negara lain. Produk deposito dengan bunga tertinggi di perbankan Indonesia hanya sebesar 0,25%. Ini sesuai dengan bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk simpanan valas. Sementara beberapa bank di luar negeri seperti di Singapura misalnya. Mereka berani menawarkan bunga deposito antara 1% hingga 3% per tahun.

Penerbitan surat utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 mulai direm. Hal ini seiring meningkatnya risiko akibat ketidakstabilan perekonomian global. Sebagai gambaran total target penerbitan SBN 2022 mencapai Rp 973,6 triliun. Adapun porsi SBN valas sekitar 18% -20% dari target tersebut atau senilai Rp 175,25 triliun hingga Rp 194,72 triliun. Adapun sejak awal tahun hingga awal Juni 2022, pemerintah telah menerbitkan empat SBN valas. Pertama, global bond pada Maret sebesar US$ 1,75 miliar. Kedua, sukuk global pada Mei sebesar US$ 3,25$  Ketiga, samurai bond belum lama ini sebesar JP ¥ 81 miliar. Keempat, penerbitan SBN valas untuk peserta Tax Amensty Jilid II dengan total US$ 5,99 juta.

Aktivitas pemerintah dan swasta nampak belum terlalu ekspansif pada awal tahun ini. Ini tercermin dari posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia hingga akhir kuartal I-2022 yang menurun. Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi utang luar negeri Indonesia hingga akhir Maret 2022 sebesar US$ 411,5 miliar. Posisi ini turun 1,01% ketimbang posisi akhir kuartal IV-2021 yang sebesar US$ 415,7 miliar. Angka ini juga turun 1,1% dari periode yang sama pada tahun lalu. Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya, Kamis (19/5) menyebut perkembangan utang tersebut menunjukkan penurunan posisi ULN sektor publik yakni pemerintah dan Bank indonesia dan swasta. Penurunan utang terjadi seiring beberapa seri surat berharga negara (SBN) yang jatuh tempo, baik SBN domestik maupun SBN valas.