Ratusan daerah, termasuk sentra-sentra beras nasional, terancam terlambat mendapatkan pupuk subsidi tahap kedua. Alokasi awal atau tahap pertama pupuk subsidi di daerah-daerah tersebut telah dan akan habis pada Juli 2024. Penyaluran tahap kedua atau setelah ada penambahan anggaran subsidi pupuk masih belum dapat dilakukan lantaran masih menunggu pencairan dana dari Kemenkeu. Jika problem itu tak segera diatasi, produksi beras nasional tahun ini bisa terhambat. Masalah itu mengemuka dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Senin (15/7) dan dipimpin Mendagri Tito Karnavian.

Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengatakan, tahun ini, alokasi pupuk subsidi bertambah dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Per 12 Juli 2024, realisasi penyalurannya baru 3,41 juta ton atau 35,7 % dari total alokasi pupuk subsidi. ”Namun, jika mengacu pada alokasi awal, yakni 4,7 juta ton, realisasi penyalurannya sudah 65,2 %. Tanpa ada tambahan alokasi menjadi 9,55 juta ton, kuota awal pupuk subsidi itu bakal habis pada Agustus 2024,” ujarnya. Dalam rapat tersebut terungkap bahwa pengadaan dan penyaluran tambahan alokasi pupuk subsidi tengah terkendala dana. Meski telah disetujui parlemen dan pemerintah, Kemenkeu belum mencairkan dana tambahan subsidi pupuk.

Hal itu menyebabkan ratusan daerah yang sudah dan akan kehabisan pupuk subsidi pada Juli 2024 berpotensi terlambat mendapatkan pupuk. Pupuk Indonesia baru bisa menyalurkan kembali jika dana tambahan itu sudah dicairkan. Rahmad menjelaskan, ada 478 kabupaten penerima alokasi awal pupuk NPK dan urea bersubsidi. Untuk pupuk NPK, 32 kabupaten telah kehabisan alokasi awal dan 88 kabupaten akan kehabisan alokasi pada akhir Juli 2024. Untuk urea, ada 12 kabupaten yang kehabisan alokasi awal pupuk tersebut. Selain itu, ada 71 kabupaten yang bakal kehabisan alokasi pada akhir Juli 2024. ”Sembari menunggu dana tambahan cair, kami usulkan untuk merealokasi pupuk subsidi dari daerah lain. Namun, harus disertai dasar hukum yang kuat,” ucap Rahmad. (Yoga)

Serapan pupuk subsidi masih rendah karena terganjal prosedur birokrasi di daerah, yang perlu segera dibenahi sembari terus mengoptimalkan serapan pupuk subsidi. Tahun ini, pemerintah telah menambah alokasi pupuk subsidi dari 4,73 juta ton senilai Rp 26,6 triliun menjadi 9,55 juta ton (Rp 53,3 triliun). Namun, enam bulan berlalu, penyerapan pupuk bersubsidi oleh petani sampai 30 Juni 2024 baru terealisasi 32,6 %. Sebanyak 7,58 juta petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Elektronik (e-RDKK) juga belum menebus pupuk. Hal ini mengemuka dalam Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) Harian Kompas (Kompas.id) bertajuk ”Meninjau Kembali Kebijakan Pupuk, Subsidi Pupuk” di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (10/7).

Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Tommy Nugraha mengakui, serapan pupuk subsidi tahun 2024 masih rendah, disebabkan perubahan pola tanam akibat dampak El Nino, keengganan petani menebus pupuk, data petani berpindah lahan belum dimutakhirkan, hingga terganjal prosedur birokrasi di daerah. Penyebab lain yang cukup signifikan menentukan penyaluran pupuk subsidi adalah lambatnya kepala daerah menerbitkan surat keputusan (SK) gubernur, bupati, dan wali kota tentang alokasi pupuk subsidi. ”Kami harus menunggu dua bulan lebih untuk mendapat SK itu.

Dampaknya, banyak kios belum berani menyalurkan pupuk subsidi kendati stok pupuk tersebut melimpah di gudang,” ujarnya. PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat, sampai 30 Juni 2024 sekitar 97 % dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia telah menerbitkan SK bupati/wali kota tentang alokasi pupuk subsidi. Sisanya yang belum adalah sejumlah daerah yang alokasi pupuk subsidinya kecil, yakni Papua, Papua Barat, Kalimantan, dan DKI Jakarta. Salah satu daerah yang juga menjadi lumbung beras nasional, yakni Banyuwangi (Jatim) juga belum menerbitkan SK tersebut. (Yoga)

Pemerintah telah menambah alokasi pupuk bersubsidi dari 4,73 juta ton menjadi 9,55 juta ton tahun ini. Namun, enam bulan berlalu, serapan pupuk bersubsidi baru terealisasi 32,6 %. Sebanyak 7,58 juta petani terdaftar juga belum menebus pupuk. Kondisi ini terjadi kala produksi beras nasional pada Januari-Agustus 2024 diperkirakan turun 2,25 juta ton dibanding Januari-Agustus 2023. Untuk itu, akselerasi penyaluran pupuk bersubsidi dan penambahan luas tanam perlu dilakukan. Hal itu mengemuka dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Selasa (2/7). Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengatakan, per 30 Juni 2024, sebanyak 97 % kabupaten dan kota dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia telah menerbitkan surat keputusan (SK) bupati/wali kota tentang alokasi pupuk bersubsidi. Sisanya belum melakukan alokasi. 

Mereka adalah daerah yang alokasi pupuk subsidinya kecil, yakni Papua, Papua Barat, Kalimantan, dan DKI Jakarta. ”Patut menjadi catatan, ada satu daerah yang menjadi lumbung beras nasional belum menerbitkan SK bupati, yakni Banyuwangi,” ujarnya. Per 30 Juni 2024, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi 3,11 juta ton atau baru 32,8 % dari total alokasi 9,55 juta ton. Jumlah petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Elektronik (e-RDKK) yang belum menebus pupuk juga masih banyak. Dari 14,28 juta petani yang terdaftar dalam e-RDKK, baru 6,7 juta petani yang sudah menebus pupuk bersubsidi. Artinya masih ada 7,58 juta petani atau 53 % dari jumlah petani terdaftar dalam e-RDKK yang belum menebus pupuk tersebut. Rahmad mengaku, perseroan sudah berkoordinasi dengan Kementan untuk mencari penyebab dan solusi persoalan itu.

Hal itu bisa jadi karena ada daerah yang belum memasuki musim tanam berikutnya dan ada juga petani yang pindah lahan, tetapi datanya belum termutakhirkan. ”Kami telah sepakat dengan Kementan untuk memutakhirkan data petani dalam e-RDKK empat bulan sekali,” katanya. Rahmad juga meminta pemda terlibat mengatasi persoalan tersebut. Itu penting mengingat pupuk sangat dibutuhkan petani di setiap daerah untuk meningkatkan produktivitas padi. Selama ini, pupuk berkontribusi besar terhadap produktivitas pertanian, yakni 56 %. Secara khusus, pupuk bersubsidi mampu menurunkan biaya produksi padi sebesar 9 % sehingga pemerintah berupaya menjaga harganya tidak naik. Di tengah masih rendahnya penyaluran pupuk bersubsidi, Indonesia dibayangi penurunan produksi beras nasional lantaran dampak El Nino tahun lalu dan kondisi cuaca ekstrem pada tahun ini. (Yoga)

Serapan pupuk bersubsidi hingga memasuki musim tanam kedua tahun ini masih di bawah 30 % kendati alokasinya dinaikkan dua kali lipat menjadi 9,5 juta ton. Sejumlah kemudahan diberikan agar penyerapan pupuk bersubsidi bisa lebih optimal. Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero) Tri Wahyudi Saleh mengatakan, pemerintah telah menaikkan alokasi pupuk bersubsidi pada tahun 2024, dari semula 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Alokasi itu menyamai alokasi tahun 2014-2018. Berdasarkan Keputusan Mentan No 249 Tahun 2024, alokasi pupuk bersubsidi mencapai 9,5 juta ton, terdiri dari urea 4,6 juta ton, NPK 4,2 juta ton, NPK formula khusus 136.870 ton, dan pupuk organik 500.000 ton.

”Hitungan kami, realisasi penyaluran sampai akhir Mei ini sekitar 2,3 juta ton dari alokasi 9,5 juta ton atau baru 23 %. Artinya, masih jauh dari rencana yang diharapkan pemerintah,” katanya saat Sosialisasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Banjarmasin, Kalsel, Kamis (30/5). Tri menyebutkan, stok pupuk secara nasional saat ini lebih dari 2 juta ton. Stok itu mencakup urea, NPK, dan pupuk nonsubsidi. PT Pupuk Indonesia mengalokasikan stok pupuk hampir 300 % dari ketentuan minimum yang ditetapkan pemerintah. Khusus Kalsel, stok pupuk tercatat 31.000 ton atau 1.500 % dari ketentuan stok minimum. ”Kalau sudah disiapkan, tetapi tidak diserap, juga berisiko. Jadi, kami harapkan distributor dan kios bisa lebih aktif agar pupuk yang sudah disiapkan bisa diserap maksimal,” ujarnya. (Yoga)

Kasmini (54), petani di Desa Modosinal, Kabupaten Rote Ndao, NTT menjumput pupuk padat campuran lalu menabur ke sekeliling tanaman kol bunga berumur 18 hari, Sabtu (11/5) petang. Tanaman hortikultura itu tumbuh subur, berdaun lebat, dan bisa dipanen 27 hari ke depan. Berkat rutin dipupuk, tanaman petani subur. Inilah tahap akhir pemberian pupuk setelah dua tahap dilalui. Tahap pertama, pupuk kandang dari kotoran kambing terlebih dahulu ditabur ke bedeng yang disiapkan untuk penanaman. Satu minggu setelah anakan ditanam, giliran pupuk cair diguyur. Kasmini membayangkan penghasilan kotor Rp 3 juta bakal ada di tangannya. Pedagang sayur akan datang membeli langsung di kebunnya.

Kasmini yakin bunga kol yang dihasilkan nanti bakal laku keras di pasaran mengingat belum terlalu banyak komoditas jenis itu yang beredar. Otomatis, harga jualnya menjanjikan. Dua bunga Rp 10.000 sebelum jatuh hingga Rp 1.000 per bunga ketika puncak panen. Lebih dari 20 tahun bercocok tanam hortikultura, ia punya kesimpulan bahwa hasil panen maksimal ditentukan oleh benih serta kondisi tanah, air, dan pupuk. ”Pupuk subsidi ini di luar kuasa kami petani,” ujarnya.15 tahun terakhir, ia bersama suaminya, Marten Elimanafe (60), mulai menerima pupuk bersubsidi yang kini disalurkan PT Pupuk Indonesia (Persero), induk BUMN produsen pupuk dbawah Kementerian BUMN, yang ditugaskan mengadakan dan mendistribusi pupuk.

Pupuk digunakan untuk tanaman padi dan selebihnya untuk hortikultura. Ketika stok pupuk habis, Marten datang ke kios pengecer, 5 km dari kebun mereka. Dengan menunjukkan KTP, aplikasi daring I-Pubers di kios pengecer langsung menampilkan informasi kuota atas namanya. Aplikasi yang dikembangkan Pupuk Indonesia itu merupakan sistem digital penyaluran pupuk. Sabtu petang itu, sisa kuota pupuk bersubsidi milik Marten tahun 2024 untuk jenis urea dan NPK Phonska masing-masing 165 kg. Untuk tahun 2025 akan diusulkan untuk mendapat alokasi sesuai perkiraan kebutuhan selama satu tahun. Usulan kebutuhan melalui dinas pertanian setempat lalu diputuskan Kementan. Menurut Marten, pupuk bersubsidi sangat membantu. Untuk urea harganya Rp 112.500 per karung seberat 50 kg dan jenis NPK Phonska Rp 115.000 per karung ukuran 50 kg. 

Sebagai perbandingan, harga komersial untuk urea Rp 350.000 per karung seberat 50 kg dan NPK Phonska Rp 500.000 per karung ukuran 50 kg. ”Kalau tidak ada pupuk subsidi, pasti kami tidak akan menanam sayur-sayuran. Biayanya membengkak sehingga kami akan rugi. Hadirnya pupuk bersubsidi sangat menolong kami petani kecil, apalagi di pulau terluar ini,” katanya. Berkat pupuk bersubsidi, Marten menambah beberapa jenis tanaman hortikultura, seperti tomat, cabai, bawang merah, dan melon. Tomat termasuk yang cukup menjanjikan ketika harga sedang tinggi. Dengan modal sekitar Rp 2 juta, ia bisa meraup penghasilan Rp 15 juta saat panen untuk satu kali musim tanam. Ia berharap agar kuota pupuk bersubsidi bisa ditambah. Ia pernah mendapat kuota pupuk urea hingga 400 kg dan NPK Phonska hingga 600 kg setahun. Belakangan ini, kuota pupuk bersubsidi Marten dikurangi masing-masing jenis menjadi di bawah 200 kg per tahun. (Yoga)

Kementan mempermudah penebusan pupuk bersubsidi oleh petani yang terdaftar. Selain menggunakan kartu tani atau KTP, penebusan pupuk bersubsidi juga bisa diwakilkan dengan syarat. Karena itu, petani diharapkan mengoptimalkan serapan pupuk bersubsidi yang realisasi penyerapannya saat ini masih rendah. Petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi harus tergabung dalam kelompok tani. Mereka juga harus terdaftar dalam Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dan Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).

Kebijakan itu tertuang dalam Permentan No 1 Tahun 2024. Regulasi itu merupakan revisi atas Permentan No 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Dalam Pasal 15 regulasi itu disebutkan, penebusan pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan KTP atau kartu tani. Jika menggunakan kartu tani, penebusan pupuk dilakukan dengan mesin pengambilan data elektronik (EDC). Ketentuan penebusan pupuk bersubsidi selanjutnya diatur dirjen terkait.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Ali Jamil, Jumat (3/5) mengatakan, Permentan No 1/2024 lebih mengedepankan solusi atas persoalan pupuk bersubsidi dengan memberi kemudahan bagi petani penerima pupuk bersubsidi. Apabila ada petani mengalami kendala, seperti sudah tua, sakit, atau jarak rumah sangat jauh dari kios, penebusan pupuk bersubsidi bisa diwakilkan kepada sanak saudara dengan membuat surat kuasa yang ditandatangani kepala desa dan ketua gabungan kelompok tani. ”Kemudahan-kemudahan itu guna memastikan tujuan program pupuk bersubsidi sesuai target yang telah ditetapkan,” kata Ali melalui siaran pers di Jakarta. (Yoga)

Di tangan Rojai (49), urine dan kotoran sapi disulap menjadi uang jutaan rupiah. Petani sekaligus peternak ini mengembangkan pupuk dan pestisida organik. Ia tidak hanya menerapkan pertanian ramah lingkungan, tetapi juga berjuang memandirikan petani. ”Alhamdulillah, dapat pesanan (pupuk kompos) lagi dari dinas (pertanian), 9-10 ton,” ucap Rojai, Selasa (16/4). Dengan harga Rp 2.000 per kg, ia meraup Rp 18 juta dari permintaan itu. Uang jutaan rupiah itu berasal dari kandang sapi miliknya di Desa Tegalkarang, Palimanan, Cirebon, Jabar. Di kandang itu, terdapat 10 sapi yang memproduksi kotoran dan urine. Akhir Februari lalu, misalnya, ia menunjukkan drum biru berisi 100 liter urine sapi yang telah difermentasi di kandang itu.

Saat tutupnya dibuka, aroma urine yang menyengat menguar dengan gelembung di atasnya. ”Ini kalau dijual, harganya Rp 2 juta,” ucap Rojai tersenyum. Urine itu menjadi bahan utama pupuk organik cair (POC) yang dapat membantu pertumbuhan tanaman. Sawah yang disemprot POC, batang dan daun padinya hijau. Tanahnya mudah ditanami. Sehektar butuh minimal 5 liter POC. Harga POC Rp 20.000 per liter, lebih murah dari pupuk cair kimia yang berkisar Rp 60.000-Rp 90.000 per liter. ”Urine sapi mengandung pestisida. Jadi, enggak usah beli obat (pestisida kimia),” katanya. Perjumpaan Rojai dengan pertanian organik bermula tahun 2016, pemilik 120 sapi dan 50 kambing ini menjadi peternak terbaik tingkat Kabupaten Cirebon.

Ia mendapat program unit pengelolaan pupuk organik dari dinas pertanian dan mulai mengolah limbah ternak menjadi pupuk dan pestisida organik. ”Saya pelatihan di Bogor habis Rp 5 juta, diketawain orang dinas (karena ikut pelatihan berbayar),” kenangnya. Pupuk kompos sangat membantu ditengah berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi pemerintah. Petani hanya dijatah 70 kg per satu jenis pupuk per satu hektar sawah. Padahal, biasanya 1 kuintal per jenis pupuk bersubsidi. Petani pun membeli pupuk nonsubsidi dengan harga Rp 1 juta per kuintal. ”Dari 2017, saya enggak pernah bergantung sama pupuk dan pestisida kimia,” katanya. Setelah bertahun-tahun menggunakan bahan organik, padinya subur. ”Hasil pH-nya normal, 7. Padahal, di mana-mana, pH-nya paling 5,” kata Rojai.

Ia mengklaim hasil panen musim gadu (tanam kedua) tahun lalu mencapai 10,3 ton gabah basah per hektar. Padahal, petani biasanya hanya memanen 6-7 ton gabah per hektar. Rendemennya juga lebih tinggi. ”Padi biasanya rendemennya saat digiling jadi beras 62-65 %, hasil panen saya, rendemennya 70 %,” ungkapnya. Pupuk buatannya sudah dikemas dengan merek Supersonik dan digunakan petani setempat. Dinas pertanian bahkan pernah memesan 18 ton pupuk dan 160 liter POC untuk menjadi bahan pelatihan pertanian organik di Cirebon. Tidak hanya dalam pertanian, sistem organik juga ia terapkan di peternakan. Pakan sapi, misalnya, berasal dari jerami sisa panen di sawah hingga ampas tebu. Jamu untuk sapi bikin sendiri. Ia tidak pernah pakai antibiotik dan vitamin dari pabrik. Bahannya, dari aneka rempah. (Yoga)

Produksi beras nasional berpotensi turun hingga 2 juta ton pada 2025 jika terjadi kenaikan harga pupuk yang dipicu oleh kenaikan harga gas. Kenaikan harga pupuk ini bisa terjadi jika PT Pupuk Indonesia (Persero) tidak lagi mendapat harga gas berdasarkan kebijakan harga gas bumi tertentu atau HGBT yang belum jelas kelanjutannya tahun depan. Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menjelaskan, setiap kenaikan harga pupuk Rp 1.000 per kg bisa memicu penurunan pemakaian oleh petani pada pupuk jenis urea hingga 13 % dan NPK hingga 14 %.

Padahal, pemupukan memberi unsur hara nitrogen sebesar 56 % terhadap produktivitas pertanian. Menurunnya unsur kimia yang dibutuhkan tanaman padi berpotensi akan menurunkan produktivitas beras nasional. Artinya, setiap kenaikan harga pupuk Rp 1.000 per kg bisa menurunkan produksi beras 7 %. Jika produksi beras nasional per tahun 33 juta ton, kenaikan harga gas bisa menurunkan produksi beras hingga 2 juta ton. ”Ini (penurunan produksi beras hingga 2 juta ton) jumlah yang sama dengan volume impor beras,” ujar Rahmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Ditjen Migas Kementerian ESDM dan PT Pupuk Indonesia (Persero), di Jakarta, Rabu (3/4).

Kondisi tersebut bisa terjadi tahun depan jika Pupuk Indonesia tidak lagi mendapatkan harga gas yang lebih murah sesuai kebijakan HGBT. Dengan HGBT, pihaknya mendapatkan harga gas 6 USD per juta metrik british thermal unit (MMBTU). Jika tanpa HGBT, harga gas bisa mencapai 12 USD per MMBTU. Biaya gas mencapai 71 % dari keseluruhan ongkos produksi pupuk urea dan 5 % ongkos produksi pupuk NPK. Mengingat besarnya komponen harga gas terhadap biaya produksi, pihaknya berharap HGBT untuk industri pupuk pada 2025 bisa mendapatkan kepastian secepatnya dan harganya tidak dinaikkan. (Yoga)

PT Pupuk Indonesia (Persero) menghadapi sejumlah isu aktual strategis pada tahun ini, mencakup distribusi pupuk bersubsidi, piutang subsidi pupuk, dan gejolak harga pupuk beserta bahan bakunya. Meski begitu, perusahaan milik negara itu tetap berkomitmen turut menopang ketahanan pangan nasional. Produsen pupuk terbesar keenam dunia itu juga akan mengembangkan kemandirian bahan baku dan hilirisasi produk turunan pupuk. Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan PT Pupuk Indonesia yang digelar secara hibrida di Jakarta, Selasa (2/4). Rapat tersebut dihadiri Dirut PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi beserta jajarannya.

Rahmad mengatakan, penambahan anggaran dan alokasi pupuk bersubsidi beserta pengadaan dan penyaluran merupakan salah satu isu aktual strategis perseroan. Tahun ini, pemerintah menambah anggaran subsidi pupuk Rp 26,6 triliun menjadi Rp 53,3 triliun dari sebelumnya Rp 26,7 triliun. Dengan begitu, alokasi pupuk bersubsidi bertambah dari 4,73 juta ton jadi 9,55 juta ton. Melalui tambahan dana itu jenis pupuk yang disubsidi itu tidak hanya urea dan NPK. Pupuk organik yang sebelumnya dikeluarkan dari daftar pupuk bersubsidi kini kembali dialokasikan sebanyak 500.000 ton. ”Lahan pertanian di Indonesia sudah banyak yang kritis sehingga pupuk organik diperlukan,” ujarnya.

Isu strategis yang dihadapi Pupuk Indonesia adalah utang pemerintah terhadap perseroan terkait subsidi pupuk. Pembayaran utang subsidi pupuk pemerintah kepada Pupuk Indonesia masih kurang Rp 10,48 triliun. Rahmad menjelaskan, sebelumnya pemerintah sudah membayar utang hasil tagihan tahun 2022 senilai Rp 16,5 triliun pada 28 Desember 2023. Namun, masih ada kurang bayar sebesar Rp 10,48 triliun. Kurang bayar itu mencakup tagihan utang tahun 2020 yang sudah diaudit BPK sebesar Rp 430,23 miliar. Isu strategis ketiga adalah harga pupuk beserta bahan bakunya yang masih bergejolak sejak dua tahun terakhir. Gejolak harga itu dipengaruhi faktor eksternal, yakni perang Rusia-Ukraina dan konflik di Laut Merah. Perseroan harus menambah biaya produksi lantaran kenaikan harga bahan baku yang mayoritas masih impor. (Yoga) 

Anggaran pupuk bersubsidi tahun ini resmi naik menjadi Rp 54 triliun, naik Rp 28 triliun dari sebelmunya Ro 26 triliun. Dengan anggaran Rp 54 triliun, kuota pupuk bersubsidi 2024 meningkat menjadi 9,55 juta ton dari sebelumnya 4,72 juta ton. Keputusan tersebut tertuang dalam  Surat Menteri Keuangan No. S-297/MK.02.2024 yang telah diterima Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman akhir pekan ini. Dengan tambahan tersebut kini total angaran pupuk subsidi 2024 mencapai Rp 54 triliun, terbesar sehingga merupakan catatan sejarah penting bagi pertanian Indonesia. "Kabar baik ini yang dtunggu-tunggu petani Indonesia karena ini bagian dari tomggal sejarah kembalinya kebutuhan petani yaitu pupuk. Alhamdulillah saya sudah tanda tangan pada 28 Maret 2024," ujar Mentan. (Yetede)