Konflik di Laut Merah menyebabkan impor bahan baku pupuk terhambat. Padahal, Indonesia tengah membutuhkan pupuk saat produksi beras tahun ini diperkirakan turun akibat dampak perubahan cuaca. Di tengah kondisi itu, PT Pupuk Indonesia (Persero) menjamin produksi pupuk nasional tetap berjalan baik.  Stok pupuk yang dibutuhkan petani masih berlimpah dan stok bahan baku pupuk sudah ditambah. Direktur PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi, Kamis (21/3) mengatakan, perseroan beserta sejumlah anak perusahaan yang bergerak di industri pupuk mengimpor bahan baku pupuk rata-rata 2,5 juta ton per tahun. Bahan baku pupuk berupa kalium terutama diimpor dari Rusia, sedangkan fosfat dari Mesir dan Jordania.

Akibat konflik di Laut Merah, impor bahan baku pupuk tersebut terhambat. Serangan kelompok Houthi terhadap sejumlah kapal dagang yang melewati Laut Merah menyebabkan banyak kapal barang memindahkan rute melalui Tanjung Harapan, Afrika. Menurut Rahmad, waktu perjalanan kapal, termasuk pengangkut bahan baku pupuk dari negara asal menuju Indonesia, bertambah dari 15 hari menjadi 23-29 hari karena tidak melewati Terusan Suez. Biaya transportasi laut juga naik 30 %. ”Bahkan, sejumlah kapal yang tetap memilih melewati Terusan Suez menaikkan biaya asuransi hingga tujuh kali lipat,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta. Kendati begitu, Rahmad menegaskan, Pupuk Indonesia menjamin produksi dan distribusi pupuk NPK dan urea nasional tetap berjalan baik. (Yoga) 

Ketika alokasi pupuk bersubsidi berkurang, harga pestisida kimia bikin pusing, dan hama menyerang, sejumlah petani di Cirebon, Jabar, tetap tenang. Mereka bersiasat dengan pupuk dan pestisida organik. Namun, perjuangan petani untuk mandiri masih panjang. Rojai (49) tersenyum menunjukkan drum biru berisi urine sapi yang telah melalui fermentasi di kandang miliknya di Desa Tegalkarang, Palimanan, Cirebon, Rabu (28/2). Bagi orang lain, urine itu bau dan kotor. Tapi, bagi Rojai, kencing sapi itu menghasilkan cuan. Bagaimana tidak, urine itu menjadi bahan utama pupuk organik cair (POC) untuk membantu pertumbuhan tanaman. Ia menjual POC itu dengan harga Rp 20.000 per liter. ”Ini kalau dijual, harganya Rp 2 juta,” kata Rojai tentang wadah berisi 100 liter urine itu. Kumpulan urine tersebut berasal dari 10 sapi yang buang air tiga hari.

Artinya, selama itu, ia bisa meraup uang yang hampir menyentuh upah minimum kabupaten, yakni Rp 2,4 juta per bulan. POC buatan Rojai jauh lebih murah dibandingkan harga pupuk cair kimia yang berkisar Rp 60.000-Rp 90.000 per liter. Meski demikian, POC bukan berarti murahan. Sawah yang memakai pupuk itu batang dan daun padinya tampak hijau. Tanahnya mudah ditanami, subur. ”Urine sapi itu mengandung pestisida. Jadi, enggak usah beli obat (pestisida kimia) lagi, larang (mahal),” ucap Ketua Kelompok Ternak Jaya itu. POC biasanya disemprotkan ke sawah saat tanam dengan interval 10 hari berikutnya. Dalam 1 hektar, kebutuhan POC minimal 5 liter. Tidak hanya urine ternak, Rojai juga mengolah kotoran sapi menjadi pupuk kompos. Ia bahkan memiliki kemasan khusus pupuk organik padat dengan merek Supersonik. Harganya hanya Rp 2.000 per kg, lebih murah daripada pupuk kimia yang bisa belasan ribu rupiah. (Yoga)

Krisis pangan yang melanda hampir di seluruh belahan dunia beberapa waktu belakangan membuat pemerintah ketar-ketir terhadap ketahanan pangan nasional. Pabrik amonium nitrat yang semula ditujukan kepada industri bahan peledak pun diminta untuk bisa digunakan oleh industri pupuk. Besarnya impor bahan baku pupuk menjadi perhatian pemerintah di tengah ketatnya pasokan pangan dunia. Alasannya, pupuk merupakan aspek penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Kendala pupuk pun berimbas pada langkah impor bahan pangan. Keberadaan pabrik amonium nitrat milik PT Kaltim Amonium Nitrat di Bontang, Kalimantan Timur diharapkan membuka jalan bagi Indonesia mengurangi impor bahan baku pupuk dan pangan. Untuk diketahui, pabrik amonium nitrat dengan investasi sekitar Rp1,2 triliun itu awalnya ditujukan kepada industri bahan peledak. Bahkan, pabrik tersebut telah mendapatkan permintaan untuk kegiatan pertambangan di Kalimantan Timur. Kepala Negara pun meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menambah investasi pabrik amonium nitrat agar tidak perlu lagi melakukan impor. Harapannya, pasokan bahan baku pupuk di dalam negeri tidak lagi terganggu saat terjadi ketidakpastian global, seperti saat meningkatnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bahwa industri pupuk memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor lain karena industri hilirnya lebih dulu terbentuk dibandingkan dengan hulu. Keberadaan pabrik yang dibangun oleh perusahaan patungan PT Pupuk Kaltim dan PT Dahana Investama Corp itu dinilai cukup strategis, karena bakal memproduksi amonium nitrat sebanyak 75.000 ton per tahun. Jumlah tersebut belum termasuk asam nitrat yang bisa digunakan oleh industri pertahanan dan pupuk. Amonium nitrat merupakan bahan baku utama produksi bahan peledak, sehingga diperlukan jaminan suplai yang memadai untuk menjaga keberlangsungan operasional perusahaan. Sejalan dengan pengembangan industri pupuk di Tanah Air, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk membangun dua pabrik pupuk NPK berbasis nitrat untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Menurutnya, masing-masing pabrik tersebut bakal memiliki kapasitas produksi 100.000 ton pupuk NPK per tahun sehingga diharapkan bisa menopang ketahanan pangan nasional. Alasannya, pabrik NPK di Jawa Barat ditargetkan rampung tahun ini, disusul pabrik NPK di Bontang pada tahun berikutnya.

Presiden Jokowi mengungkapkan kegembiraannya saat meresmikan pabrik amonium nitrat di Bontang, Kaltim. Pabrik tersebut diharapkan berperan penting untuk mendukung kemandirian Indonesia dalam menyediakan bahan baku industri pupuk ataupun industri pertahanan. ”Saya senang pabrik ini selesai, nanti bisa menambah bahan baku pembuatan pupuk di Tanah Air, utamanya NPK (pupuk yang mengandung unsur utama nitrogen, fosfor, dan kalium),” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada peresmian PT Kaltim Amonium Nitrat di Kota Bontang, Kamis (29/2). Peresmian itu ditandai dengan penekanan sirene. Kehadiran pabrik ini, menurut Presiden Jokowi, sangat penting karena akan menentukan kemandirian Indonesia dalam penyediaan pupuk dan keberlanjutan produksi pangan.

Sebab, saat krisis pangan, semua negara mengerem ekspor bahan pangan, seperti gandum dan beras. ”Artinya, pangan ke depan menjadi sangat penting bagi semua negara. Dan, produktivitas pangan kita memerlukan pupuk,” ujar Presiden Jokowi. Masalahnya, beberapa bahan baku pupuk masih diimpor. Indonesia, menurut Menteri BUMN Erick Thohir dalam laporannya, memerlukan amonium nitrat 560.000 ton per tahun. Sejauh ini, baru 79 % atau 300.000 ton yang dapat dipenuhi oleh pabrik-pabrik amonium nitrat dalam negeri. Sisanya 21 % amonium nitrat masih dipenuhi dari impor. (Yoga) 

Kelangkaan pupuk subsidi yang sering terjadi justru pada musim tanam ditengarai terjadi karena penyelewengan  distribusi seperti dijual secara ilegal ke perkebunan atau korporasi. Kondisi yang telah lama  terjadi inilah biang keladi dari  sejumlah ketimpangan dan ironi sekitar pertanian Tanah Air, diantaranya harga gabah  membumbung tinggi, sementara petani justru buntung alias tak  ikut menikmati. Oleh karena itu,  pengusutan tuntas  atas dugaan penyelewengan distribusi  pupuk subsidi  itu dinilai sebagai langkah yang harus dilakukan otoritas terkait. Tingginya harga gabah belakangan ini tidak bisa  dilepaskan dari biaya  produksi yang membengkak yang salah satu komponen penting adalah pupuk bersubsidi, sehingga mereka terpaksa  membeli pupuk nonsubsidi yang harganya sampai empat kali lipat. (Yetede)

Distribusi pupuk subsidi yang tidak efisien dinilai menjadi salah satu penyebab lonjakan harga beras dalam setahun terakhir. Ditengah keterbatasan itu, penyaluran pupuk subsidi juga bermasalah, sehingga menambah parah krisis beras. Selama ini, sistem distribusi pupuk bersubsidi tidak efisien dan seringkali gagal mencapai sasaran. Tak jarang juga ditemukan penyimpangan dan penyelewengan penyaluran pupuk subsidi. Itu sebabnya, pemberian subsidi langsung kepada petani lebih efektif ketimbang melalui sistem distribusi yang rumit. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), kebutuhan pupuk subsidi untuk sembilan komoditas, seperti padi, jagung, kedelai, dan tebu rakyat, secara nasional berkisar 22,57-26,18 juta ton per tahun. namun, alokasi pupuk subsidi jauh dari angka itu. (Yetede)

Harga beras merangkak naik dalam beberapa  pekan terakhir, sehingga membuat masyarakat cemas. Bahkan, dibeberapa daerah, harga beras premium sudah menembus Rp 18.000 per kilogram (kg), sedangkan beras medium mencapai Rp15.000 per kg. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan, penyebab lonjakan harga beras adalah fenomenena El Nino 2023 yang berdampak pada waktu tanam dan ongkos produksi tinggi, akibat harga pupuk mahal dan langka. "Jadi, ongkos produksi beras meningkat, mengikuti kenaikan harga pupuk. Adapun EL Nino memicu kekeringan, sehingga produksi beras menurun," kata Sekretaris Bapannas Sarwo Edhy di Bandung. Sarwo menegaskan, kenaikan harga beras tidak ada kaitannya dengan menjelang Ramadhan. Faktor pemicunya lebih ke dampak waktu tanam yang mundur akibat El Nino. Bapanas kata dia menyebut tidak ada penimbunan dan diharapkan dalam waktu dekat harga beras bisa normal kembali. (Yetede)

Pemerintah menyiapkan empat solusi untuk mempercepat penanaman tanaman pangan, khususnya padi dan jagung, demi meningkatkan produksi. Solusi yang dimaksud adalah pompanisasi, optimalisasi lahan rawa, insentif benih gratis, dan penambahan pupuk. Mentan Amran Sulaiman mengemukakan hal itu di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/2). ”Tadi, kami dipanggil Presiden. Beliau menanyakan perkembangan tanaman, khususnya padi dan jagung,” ujar Amran. Menurut Amran, peningkatan produksi beras harus didorong lebih cepat karena harga beras dunia dan Indonesia meningkat. Terkait hal itu, dirumuskan empat solusi untuk mendorong upaya akselerasi.

”Kami laporkan ke Bapak Presiden, (pertama) bagaimana kita mengairi sawah-sawah di Pulau Jawa dan luar Jawa yang di wilayah itu ada sungai (besar), seperti Sungai Bengawan Solo. Kita bisa pompa airnya naik ke sawah, digunakan oleh petani,” ujar Amran. Solusi kedua adalah optimalisasi lahan rawa yang sebelumnya hanya ditanami satu kali agar bisa ditanami dua dan tiga kali. ”Ketiga adalah kita memberikan insentif benih gratis kepada petani yang mau melakukan perluasan tanam, contoh padi gogo,” kata Amran. Solusi keempat adalah tambahan pupuk agar bisa diperoleh petani dengan tepat waktu dan tepat volume. ”Pupuk tambahan dari Bapak Presiden nilainya Rp 14 triliun, bagaimana ini direalisasikan dengan cepat,” ujarnya.

Amran menegaskan, produksi mutlak ditingkatkan untuk menurunkan harga beras. Hal ini bukan hanya menyangkut harga beras Indonesia, melainkan juga harga beras dunia. ”Kita standing crop sekarang, yang kita tanam sejak Desember (dan) Januari, lebih kurang 4 juta hektar. Dikali saja dengan produksi, mudah-mudahan bisa produksi 5-8 ton per hektar,” ujarnya terkait target panen hingga Maret 2024. Dirut Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menambahkan, ketersediaan pupuk menjadi faktor utama dalam upaya peningkatan produksi beras. ”Oleh karena itu, kita sudah siapkan stok pupuk 2 juta ton, dimana 1,1 juta ton  sudah berada di kabupaten-kabupaten, siap untuk disalurkan,” katanya. Volume pupuk subsidi ini, menurut Rahmad, mencapai 4,7 juta ton. (Yoga) 

Karut-marut masalah pupuk bersubsidi terutama saat musim tanam berulang kali terjadi, dan menjadi problem yang dibuat pelik. Masalah pupuk juga persoalan klasik  yang tidak pernah bisa diatasi. Karenanya, pemerintah harus lebih tegas dalam mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi, termasuk mengawasi kinerja direksi PT Pupuk Indonesia. Pemerintah dan aparat penegak hukum semestinya harus melakukan pemeriksaan atas karut-marut yang terjadi selama ini karena tanpa sikap  yang tegas maka kejadian  ini akan terus berulang kembali. Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Messie menilai bahwa kebijakan pupuk bersubsidi sama seperti halnya BBM bersubsidi, sangat membantu warga menengah kebawah. Adapun adanya penyimpangan dan karut-marut pupuk subsidi di lapangan, dia menduga pemainnya adalah distributor  yang nakal ada permainan diantara birokrasi dan stakeholder atau penguasa yang disebut kleptokrasi. (Yetede)