Karut-marut tata kelola pupuk subsidi yang  di antaranya ditandai  oleh sejumlah kasus kebocoran dan penyelewengan penggunaan, terjadi terutama karena  adanya disparatis harga antara pupuk subsidi dan nonsubsidi pupuk yang tidak berbasis pada orang atau petani yang berhak, melainkan melekat pada produk pupuk. Guna mengakhiri itu semua dan memastikan subsidi pupuk sampai ke tangan semua petani yang berhak, maka rencana pemerintah untuk memberikan subsidi pupuk langsung kepada petani harus segera direalisasikan. Pemerintah sendiri mengaku tengah memfinalisasi skema baru tata kelola penyaluran subsidi pupuk bagi petani yang hinga kini dinilai masih dalam kondisi kacau. "(Bertahun-tahun) banyak kebocoran karena subsidi pupuk bukan kepada orangnya atau pelakunya atau petani, tetapi melekat pada produknya. Itu yang disubsidi. karena produk pupuk yang disubsidi sama dengan yang digunakan untuk tanaman pangan  perkebunan, sawit, maka pada akhirnya banyak yang rembes, tidak tepat sasaran," ujar Wakil Ketua Komandan Tim Fanta-Tim Kampanye nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Anggawira kepada Investor Daily. (Yetede)

Produsen pupuk nitrogen, fosfor, dan kalium atau NPK, PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF) berharap mampu melanjutkan kinerja bisnis positif sepanjang tahun 2024. Yahya Taufik, Direktur Utama Saraswanti Anugerah Makmur menyampaikan, pada dasarnya SAMF selalu mengincar pertumbuhan kinerja yang positif secara berkelanjutan dari tahun ke tahun. Untuk tahun ini, pihaknya memproyeksikan pertumbuhan penjualan sebesar 7% dari tahun sebelumnya. Sebagai gambaran, penjualan SAMF naik 56,1% year on year (YoY) menjadi Rp 3,82 triliun per kuartal III-2023. Adapun laba bersih SAMF sepanjang sembilan bulan pertama 2023 meningkat 55,8% YoY menjadi Rp 355,98 miliar. 

Kelangkaan pupuk bersubsidi pada saat musim tanam berulang kali terjadi di berbagai daerah sentra pertanian menjadi problem pelik dan klasik di Indonesia. Padahal, pupuk menjadi elemen krusial dalam upaya menggenjot peningkatan produksi pertanian. Di sisi lain, pemerintah memiliki agenda besar kedaulatan pangan, misalnya dengan pembangunan pabrik pupuk di Fakfak, Papua Barat. Menurut pengamat ekonomi pertanian dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas, Padang, Muhammad Makky, saat dihubungi pada Kamis (28/12) pengawasan saja tak cukup dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Namun, bagaimana pengawasannya konsisten dan menyeluruh. Juga perlu insentif dan hukuman (punishment) bagi yang menjalankannya dengan baik atau sebaliknya. Pengawasan yang menyeluruh, hingga level terbawah, dapat menekan potensi kebocoran. Dengan demikian, secara bertahap, diharapkan masalah-masalah yang ada di lapangan teratasi dan tak ada lagi kelangkaan saat musim tanam tiba.

Sebelumnya, Koordinator Pupuk Subsidi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Yanti Erma, dalam diskusi tentang transformasi kebijakan pupuk bersubsidi, Rabu (6/12), mengatakan, dana subsidi pupuk pada 2024 dianggarkan Rp 26,68 triliun dengan alokasi 4,8 juta ton. Padahal, kebutuhan pupuk urea dan NPK bersubsidi 10,7 juta ton. ”Artinya, kalau merujuk pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), pupuk bersubsidi yang diterima petani tidak sampai separuhnya,” ujarnya. Per 5 Desember 2023, Kementan menutup pengajuan RDKK meskipun hampir semua provinsi mengajukan perpanjangan masa pengusulan. RDKK itu masih perlu penyelarasan kembali dan harus mendapatkan SK kepala daerah kabupaten/kota per akhir Desember 2023. Penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun depan akan dimulai per Januari. (Yoga)

PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) memanfaatkan momentum peningkatan laba dengan menggencarkan ekspansi dan diversifikasi produk. Selain akan segera meresmikan pabrik amonium nitrat di Bontang, Kaltim, perusahaan juga telah memulai peletakan batu pertama pembangunan pabrik pupuk di Fakfak, Papua Barat. Kompas mencatat, pada tahun 2021, PKT mencatatkan laba Rp 6,17 triliun, dan pada 2022, laba PKT melonjak  menjadi Rp 14,5 triliun. Kondisi ini tak lepas dari lonjakan harga komoditas dunia, selain juga buah pengelolaan keuangan perusahaan.

Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Kalimantan Timur Teguh Ismartono mengatakan, pada akhir tahun ini PKT bersama anak perusahaan PT Kaltim Amonium Nitrat akan meresmikan pembangunan pabrik  amonium nitrat berkapasitas 75.000 ton per tahun di kawasan industri Kaltim Industrial Estate (KIE), Bontang, Kaltim. PKT juga sedang membangun pabrik soda ash di Bontang dengan kapasitas 300.000 ton per tahun, yang ditargetkan rampung pada 2026. Soda ash merupakan bahan baku yang dibutuhkan sejumlah industri untuk membuat produk, seperti kaca, keramik, tekstil, kertas, dan aki. ”Pupuk Kaltim juga siap mewujudkan hilirisasi industri dengan pabrik soda ash dan amonium nitrat serta kemandirian pangan dengan pabrik pupuk di Fakfak,” ujarnya di Jakarta, Rabu (29/11). (Yoga)

Masih hangat perbincangan masyarakat Distrik Arguni, Papua Barat, lokasi kawasan industri pupuk yang menjadi proyek investasi dari PT Pupuk Kalimantan Timur, tentang kedatangan Presiden Jokowi untuk meresmikan dimulainya pembangunan kawasan industri Fakfak, Kamis (23/11). Proyek Strategis Nasional yang ditargetkan beroperasi pada 2028 itu diharapkan bisa memberikan dampak besar bagi masyarakat, daerah, dan negara. Kawasan industri pupuk Fakfak ini nantinya bisa memproduksi pupuk urea sebanyak 1,15 juta ton per tahun dan amonia 825.000 ton per tahun. Dengan demikian, Pupuk Kaltim, BUMN di bawah PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), akan menopang kebutuhan pupuk urea nasional sekitar 6 juta ton per tahun. Saat ini, Pupuk Kaltim memproduksi 3,2 juta ton urea. Di lokasi pembangunan, seusai peletakan batu pertama, pembangunan kawasan industri yang akan mencapai 500 hektar tersebut terus dikebut.

Ke depan, proyek dengan total investasi Rp 30 triliun tersebut akan melibatkan hingga 10.000 pekerja pada masa puncak konstruksi. Diproyeksikan ada 400 pekerja saat beroperasi penuh sebagai kawasan industri. Angka ini diharapkan bisa berkontribusi pada angka kondisi ketenagakerjaan di Fakfak. Masyarakat banyak memupuk harapan keyakinan positif, tetapi turut diiringi kecemasan dari ”tunas” yang akan muncul dari kehadiran kawasan industri tersebut. Masyarakat lima kampung di distrik tersebut, yakni Arguni, Tafer, Andamata, Fior, dan Furir, ingin kehadiran kawasan ini harus bisa tetap  menjaga laut dan darat yang telah dijaga masyarakat secara turun temurun. Kawasan industri yang terletak di antara Kampung Fior dan Andamata tersebut diharapkan akan sejalan dengan berbagai kesepakatan yang telah dilakukan pemerintah dan investor.  

Jafar Gwasgwas (41), warga Kampung Andamata, berharap anak dan cucunya di masa depan tidak hanya menjadi penonton ketika industri tersebut beroperasi penuh. ”Ada ketakutan seperti di tempat (kawasan industri) lain, anak-anaknya tidak punya keterampilan. Kami butuh pendampingan. Nanti ketika perusahaan sudah beroperasi di sana 4-5 tahun lagi, anak-anak kami sudah siap,” ucap Jafar. Akademisi Universitas Papua, Agus Sumule, mengatakan, kehadiran industri pupuk yang baru akan meningkatkan nilai tambah potensi sumber daya alam Indonesia. Di sisi lain, berbagai upaya perlu dipersiapkan untuk memanfaatkan peluang tersebut. Kesempatan kerja bisa menjadi peluang besar, khususnya bagi orang asli Papua di Fakfak dan sekitarnya, seperti Kaimana, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama. (Yoga)