Petani di Sumsel kian terjepit pupuk nonsubsidi yang mencapai Rp 600.000 per karung di tengah sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Wawan Darmawan, petani di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumsel, Senin (7/2) mengatakan, kondisi ini membuat hasil produksi mereka terancam turun signifikan. Alokasi pupuk bersubsidi yang terbatas membuat petani tidak kebagian sesuai kebutuhan mereka. (Yoga)

DPR berharap sejumlah menteri duduk bersama mengatasi masalah pupuk bersubsidi yang terjadi setiap tahun. Selama ini pembahasan masalah pupuk terkesan sektoral, sementara petani di lapangan masih kesulitan mendapatkan pupuk. Tata kelola pupuk bersubsidi dinilai bermasalah sejak awal, anggaran yang terbatas sehingga muncul gap antara kebutuhan dan alokasi, pendataan melalui rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) dan pengawasan distribusi tidak optimal. Akibatnya, penyimpangan kerap terjadi. Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKB, Nasim Khan (31/1), dalam raker Komisi VI DPR bersama Mendag Muhammad Lutfi mengatakan, pembahasan hanya dengan satu kementerian membuat masalah pupuk tak kunjung selesai. Selain itu, ada kesan saling lempar tanggung jawab. Nasim meyakini, data penerima di RDKK tidak tepat sasaran, sehingga pendataan perlu diperbaiki dengan melibatkan petani dan aparatur di tingkat desa sebagai pihak yang tahu kebutuhan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi PDIP Aria Bima menambahkan, gap antara kebutuhan di e-RDKK dan pemenuhan pupuk subsidi terlalu tinggi. Belum lagi ada perubahan struktur lapangan kerja akibat pandemi Covid-19 yang membuat banyak orang kembali ke kampung halaman dan menjadi petani. Mendag MuhammadLutfi menyatakan, keterbatasan alokasi menjadi masalah, pada 2021 kebutuhan pupuk subsidi 24,3 juta ton, tetapi alokasinya 9 juta ton. (Yoga)

Karut-marut tata kelola pupuk subsidi sejatinya persoalan dari hulu ke hilir, mulai dari keterbatasan produksi dan anggaran, lemahnya pengawasan penyaluran, disparitas harga dengan pupuk nonsubsidi, hingga perencanaan yang tak terkelola optimal pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Sehingga ditemukan sejumlah penyimpangan, yaitu sindikat yang memperdagangkan pupuk subsidi di luar ketentuan, ketersediaan yang tak sesuai musim tanam, manipulasi data e-RDKK, dan data Kartu Tani tak sinkron dengan alokasi pupuk. Pengawasan tak berjalan maksimal, padahal ada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) ujar Ketum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional M Yadi Sofyan Noor (30/1). “Saat ini sulit mengontrol (penyimpangan penyaluran pupuk) karena bukan pelaku / petani yang mengawasi,” katanya.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Ali Jamil mengatakan, pupuk bersubsidi bukan langka, melainkan total pengajuan melalui e-RDKK, hanya dapat dipenuhi 40 %. Kebutuhan nasional petani 22,57 hingga 26,18 juta ton per tahun, namun anggaran negara hanya cukup untuk 8,87 hingga 9,55 juta ton senilai Rp 25 triliun. ”Pengawalan sistem e-RDKK berbasis NIK terus kami perketat. Kami juga melakukan upaya efisiensi dan substitusi pupuk organik,” ujarnya. Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Dias Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim Edy Purwanto menuturkan, disparitas harga pupuk bersubsidi dan nonsubsidi menjadi pemicu penyimpangan distribusi. HET urea bersubsidi Rp 112.500 per karung (50 kg), sedangkan harga urea nonsubsidi di pasaran 2,5-3 kali lipat lebih mahal. (Yoga)

Produsen pupuk PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. (SAMF) optimistis penjualan pupuk tahun ini mencapai Rp1,8 triliun atau tumbuh 31% secara year-on-year (YoY), seiring dengan berkembangnya pasar terutama di wilayah Indonesia Timur. Direktur Utama Saraswanti Yahya Taufik mengungkapkan penjualan selama Januari—September 2021 terealisasi Rp1,25 triliun atau tumbuh 25,50% YoY. “Dengan pencapaian sampai kuartal III itu, kami optimistis target dari rencana bisa tercapai karena komoditas CPO atau perkebunan kelapa sawit yang menjadi sasaran pasar kami selama ini mengalami perkembangan yang positif,” katanya, Rabu (27/10). Sementara itu, laba setelah pajak kuartal III/2021 tercapai Rp97,73 miliar naik 29,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp75,35 miliar. Target laba setelah pajak tahun ini dipatok Rp160 miliar naik 38% YoY. “Target-target tersebut kami yakini bisa digapai, apalagi kami sudah punya kontrak penjualan di kuartal IV, bahkan untuk tahun depan,” ujarnya.

Kementerian Perdagangan memperkirakan ekspor pupuk akan mencapal 13,7 miliar dolar AS hingga akhir 2021. Optimisme tersebut mengemuka setelah Temu Bisnis Produk Kimia Nasional.

Dengan asumsi ekspor bulanan selama delapan bulan (Mei - Desember) sama dengan realisasi selama empat bulan (Januari - April) maka hingga akhir 2021, ekspor produk kimia diperkirakan mencapai 13-13,7 miliar dolar AS atau meningkat sebesar 27,3-33.4 persen dibandingkan tahun 2020.

Didi menegaskan secara keseluruhan, selama periode 2015 -2020, ekspor produk-produk kimia mengalami tren positif, baik dari sisi nilai dan volume, Tren nilai naik 3,2 persen sedangkan tren volume naik 8,2 persen, Sementara, pada periode Januari - April 2021, nilai ekspornya tumbuh signifikan sebesar 38.1 persen.

Dalam pembukaan, Direktur Kerja Sama Pengembangan Ekspor Marolop Nainggolan menyampaikan bahwa permintaan impor dunia naik 4,5 persen selama 2016- 2020, sementara tren ekspor indonesia hanya tumbuh 3.2 persen.

Jakarta, CNN Indonesia -- Prajogo Pangestu mendaki puncak orang terkaya di Indonesia. Setelah Robert Budi Hartono dan Michael Hartono, Forbes mendapuk Prajogo sebagai orang terkaya ke-404 di dunia dan ketiga di Indonesia dengan kekayaan sebesar US$6,3 miliar atau setara Rp91,3 triliun per Selasa (20/4).

Prajogo tercatat bertahan sebagai orang terkaya ketiga di Indonesia dalam dua tahun terakhir, meskipun Forbes menaksir kekayaan Prajogo turun US$92 juta. Kekayaan itu diketahui menyusut di tengah perjuangan perusahaan menghadapi pandemi covid-19.

Beruntung pada awal tahun ini, saham perusahaan mulai bangkit bergerak menguat. Ia menaungi PT Barito Pacific Tbk (BRPT) dan juga PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (PTIA).

(Oleh - HR1)

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melepas ekspor perdana produk reduktan herbisida produksi PT Pandawa Agri Industri (PAI), Sebanyak 20 ribu liter cairan pengurang dosis obat-obatan kimia pertanian tersebut dikirim ke Malaysia. Pelepasan tersebut dilakukan di pusat pabrik PAI di Desa Benelan Lor, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, Rabu (17/3). Bupati Ipuk mengapresiasi ekspor produk reduktan herbisida ini yang digawangi oleh tiga putra daerah asal Banyuwangi. Produk inovatif ini menjadi bukti bahwa inovasi bisa melahirkan banyak peluang bisnis prospektif.

CEO dan Founder PT Pandawa Agri Industri Kukuh Roka Putra mengatakan, perusahaannya telah mendapatkan pesanan perdana produk reduktan herbisida 'Weed Solution' dari perusahaan raksasa sawit asal Malaysia. Total pesanan dari Malaysia tersebut pada tahun 2021 ini mencapai 100 ribu liter. PT Pandawa Agri Industri merupakan perusahaan agrokimia pertama di Indonesia asal Banyuwangi yang saat ini menjadi satu-satunya perusahaan yang memiliki inovasi dalam pengembangan produk pereduksi (reduktan) pestisida. 

PT Saputra Global Harvest dari Indonesia akan memproduksi dan memasarkan Saputra Futura, inovasi pupuk berbahan baku batubara, di Nigeria, Afrika Barat. Kerja sama antara PT SGH dan perusahaan asal Nigeria, MAAIC & MAAH Ltd, dimulai Februari 2021 dengan pengiriman sampel pupuk untuk diterapkan di lahan pertanian padi dan sayuran di Negara Bagian Jigawa. Jika hasil panen yang diperkirakan pada Mei 2021 baik, MAAIC & MAAH Ltd akan membeli pupuk itu senilai 40.000 dollar AS.

Kabupaten Karo menerima alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 172. 876 ton. Jumlah ini mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun lalu.

Kasie Pupuk Pestisida dan Alsintan Dinas Pertanian Kabupaten Karo , Rosta Br Perangin Angin mengatakan kuota pupuk bersubsidi untuk tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun lalu.

Pupuk bersubsidi tersebut terdiri dari pupuk urea (150.940 ton), pupuk SP-36 (4.954 ton), ZA (4.831 ton), NPK (8.331 ton) serta pupuk organik (3.820 ton).

Menurutnya, pendistribusian pupuk bersubsidi ini diperuntukkan bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam sistem elektronik e-RDKK dengan menunjukan identitas kartu tanda penduduk (KTP), dan mengisi form penebusan pupuk bersubsidi.

Lebih lanjut dikatakan, untuk harga eceran tertinggi (HET) untuk tahun ini ada sedikit kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jadi harganya seperti Urea Rp 2.250 per Kg, Sp 36 harganya per Kg Rp 2400, ZA harganya per Kg Rp 1700, NPK harganya per kg Rp 2300 dan pupuk Organik harganya Rp 800 per Kg," jelasnya.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Utara mengatakan,realisasi penyaluran pupuk bersubsidi Sumatera Utara kepada para petani sejak Januari hingga Nopember 2020 sebanyak 336.459,49 ton. Hal itu diungkapkan Kadis melalui Kasi Pupuk Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut Heru Suwondo,Senin petang (25/1).

Dikatakan, total kebutuhan pupuk tahun 2020 sebanyak 356.663 ton dengan rincian jenis pupuk urea sebanyak 148.426, ton dengan realisasi 144.093,15 ton atau 97,08 %.

Kemudian jenis SP-36 sebesar 36.932 ton dengan realisasi 34.344,25 ton atau 92,99 %, jenis ZA sebanyak 37.555 ton, realisasi 35.830,01 ton atau 95, 41 %, jenis NPK 114.112 ton,realisasinya 105.900,98 ton atau 92,80 % dan pupuk organik 19.638 ton,realisasinya 16.292,10 ton atau 82,96 % Dari semua jenis pupuk tersebut terbanyak jenis urea sebanyak 144.093,15 ton.

Adapun daftar harga masing-masing jenis pupuk bersubsidi, yakni pupuk urea Rp 1.800 per Kg , pupuk SP-36 Rp 2.000 per Kg, pupuk ZA Rp 1.400 per Kg, pupuk NPK Rp 2.300 per Kg dan pupuk organik Rp 500 per Kg.