Rusia akan membuka keran ekspor pupuk ke semua mitra di dunia tanpa pengecualian. Hal itu demi memastikan suplai pupuk global kembali normal sehingga krisis pangan bisa dilalui secara bertahap. Namun, ekspor ini memiliki satu persyaratan, yaitu proses jual-beli harus memakai mata uang China, yuan. Rencana itu diumumkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin pada Rabu (23/11) siang waktu setempat. Ia menerima Ketua Komisi Produksi dan Perdagangan Pupuk Mineral dari Perhimpunan Industrialis dan Pengusaha Pupuk Rusia (RSPP) Dmitry Mazepin. Selain pengurus RSPP, Mazepin juga pemilik Uralchem, pabrik pupuk terbesar di Rusia.

Total ada 262.000 ton pupuk buatan Rusia yang mengendap di gudang-gudang di berbagai penjuruEropa karena tidak bisa dikirim keluar benua tersebut. Pembukaan kembali keran ekspor itu merupakan salah satu topik pembicaraan dalam KTT G20 di Nusa Dua, Bali, pada 15-16 November. Permintaan itu atas desakan Program Pangan Dunia PBB (WFP) dan Uni Afrika karena negara-negara di Afrika yang paling terdampak oleh terhentinya ekspor gandum dan pupuk akibat perang Rusia-Ukraina.

“Kami siap bekerja sama dengan semua mitra global tanpa kecuali,” kata Putin, dikutip kantor berita Rusia, TASS. Ia melanjutkan, sejatinya tak ada masalah dengan produksi pupuk dari negara tersebut. Kendala ada di proses ekspor dan distribusi karena Rusia dan banyak pengusahanya terkena sanksi ekonomi dari negara-negara Barat lantaran menyerang Ukraina sejak Februari 2022. Akibatnya, Rusia ”diusir” dari jaringan perbankan global serta tidak bisa bertransaksi dengan menggunakan euro dan dollar AS. ”Halangan yang ada semuanya sintetis, buatan, karena keputusan negara-negara tertentu,” ujar Putin. (Yoga)

Dunia boleh sedikit merasa lega. ”Hunger games” Rusia berhasil kembali dihentikan sementara. Melalui telepon, Prakarsa Butir Laut Hitam atau Black Sea Grain Initiative diperpanjang 120 hari ke depan sejak 19 November 2022. Pada 17 November 2022, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menelepon Presiden Rusia Vladimir Putin. Salah satu hasil dari percakapan jarak jauh itu adalah Rusia sepakat memperpanjang prakarsa ekspor biji-bijian dan bahan pangan serta transportasi aman dari Pelabuhan Ukraina. Rusia dan Ukraina menandatangani Black Sea Grain Initiative pada 22 Juli 2022 atas peran Turki dan PBB. Sejak ditandatangani pada 22 Juli 2022 dan berakhir pada 18 November 2022, prakarsa itu berhasil menjadi pijakan pengiriman sekitar 11,2 juta ton bahan pangan, termasuk gandum, dari tiga pelabuhan di Ukraina. Program Pangan Dunia PBB (WFP) juga mengabarkan 300.000 ton pupuk Rusia mulai bergulir ke sejumlah negara. Kedua upaya positif itu akan menurunkan harga pangan dan pupuk serta menghindarkan dari krisis pangan global. ”Pembaruan Black Sea Grain Initiative merupakan kabar baik bagi ketahanan pangan global dan negara berkembang. Hal itu menjadi ”suar harapan” serta bukti capaian kepemimpinan dan multilateralisme, bahkan di tengah perang” cuit Sekjen Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) Rebeca Grynspan.

Pembaruan Black Sea Grain Initiative itu terjadi sehari setelah berakhirnya KTT G20 di Bali, Indonesia,16 November 2022. Namun, Presiden RI Jokowi sudah mendapat ”bocoran” terkait hal itu saat berkomunikasi dengan Putin, 2 November 2022. Kantor berita Rusia, TASS, melaporkan, dalam pembicaraan itu, Putin menyampaikan kesiapan Rusia memasok gandum dalam jumlah signifikan ke negara-negara miskin tanpa ongkos sebagai bantuan kemanusiaan. Putin memaparkan sejumlah pendekatan fundamental Rusia untuk mengimplementasikan kesepakatan paket Istanbul. Hal itu berkenaan dengan ekspor gandum Ukraina dari pelabuhan-pelabuhan Laut Hitam serta melepas ekspor produk pertanian dan pupuk Rusia ke pasar global (Kompas, 2/11). Telepon Erdogan cukup ”sakti” dalam mengatasi persoalan pangan dan pupuk terkini. Pada saat hampir bersamaan, presidensi G20 Indonesia juga mampu melahirkan Deklarasi Bali. Deklarasi itu memuat sejumlah langkah krusial di sektor perdagangan pangan dan pupuk hari ini hingga ke depan. Deklarasi itu tidak hanya memuat pernyataan sikap dan dukungan terhadap sejumlah inisiatif penyelesaian konflik Rusia-Ukraina dan dampaknya, juga komitmen dan aksi nyata mengatasi persoalan pangan global. Salah satu poinnya adalah meningkatkan prediktabilitas pasar, meminimalkan distorsi, meningkatkan kepercayaan bisnis, serta memperlancar rantai pasok perdagangan pangan dan pupuk. (Yoga)

Presidensi G20 Indonesia telah melahirkan Deklarasi Bali. Indonesia akan mengawal aksi nyata deklarasi tersebut agar benar-benar terealisasi. Salah satunya di sektor perdagangan pangan dan pupuk di tengah   berlanjutnya konflik Rusia-Ukraina. Dalam Deklarasi Bali terdapat sejumlah poin pernyataan bersama  pemimpin negara-negara anggota G20 terkai sektor perdagangan pangan dan pupuk. Pertama, G20 akan mengambil tindakan terkoordinasi untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan, termasuk lonjakan harga dan kekurangan komoditas pangan dan pupuk secara global. Kedua, menegaskan kembali dukungan G20 untuk merealisasikan perdagangan produk pertanian berbasis aturan yang terbuka, transparan, inklusif, dapat diprediksi, dan non-diskriminatif berdasarkan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Ketiga, meningkatkan prediktabilitas pasar, meminimalkan distorsi, meningkatkan kepercayaan bisnis, dan memungkinkan rantai pasok perdagangan pertanian dan makanan mengalir dengan lancar. Keempat, menyambut dan mendukung sejumlah inisiatif global untuk memperlancar perdagangan pangan dan pupuk, serta membantu negara-negara yang terdampak.

Sejumlah inisiatif itu antara lain Prakarsa Transportasi Biji-bijian dan Bahan Makanan yang Aman dari Pelabuhan Ukraina (Inisiatif Butir Laut Hitam), Jalur Solidaritas Uni Eropa, dan Prakarsa Aksi Ketahanan Pangan Grup Koordinasi Arab. Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono, Kamis (17/11) mengatakan, untuk merealisasikan hasil Deklarasi Bali itu, Indonesia bersama negara-negara anggota G20 lain akan mendorong pembaruan aturan perdagangan pangan pertanian global. Fasilitasi perdagangan produk-produk pertanian dan pangan juga akan dilakukan. G20 juga menegaskan pentingnya tidak memberlakukan larangan atau pembatasan ekspor pangan dan pupuk dengan cara-cara yang tidak sesuai ketentuan WTO. Selain itu, sistem perdagangan multilateral untuk kepentingan semua anggota, terutama negara berkembang dan kurang berkembang, juga diperkuat. (Yoga)

Kementerian BUMN menjamin stok pupuk di dalam negeri aman dan tidak akan terjadi kelangkaan. Di tengah keterbatasan stok dan tingginya harga bahan baku pupuk global, PT Pupuk Indonesia (Persero) mengamankan pasokan bahan baku pupuk hingga 2023. Pupuk Indonesia mencatat, per 15 November 2022, stok pupuk bersubsidi jenis urea mencapai 437.770 ton dan NPK282.782 ton. Pupuk Indonesia menyatakan siap mendistribusikannya kepada petani yang terdaftar dalam kelompok tani dan Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (16/11) mengatakan, Kementerian BUMN melalui Pupuk Indonesia akan turut menjaga ketahanan pangan nasional melalui penyediaan pupuk. ”Kementerian BUMN sudah menetapkan peta jalan, kolaborasi, dan aliansi strategis yang berkelanjutan dalam penyediaan pupuk untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kebutuhan pangan,” ujarnya melalui keterangan pers. 

Pernyataan itu terkait dengan permintaan Presiden Jokowi saat membuka KTT G20 di Bali, Selasa (15/11). Presiden menyampaikan masalah kelangkaan pupuk tidak boleh disepelekan. Kelangkaan pupuk dapat menyebabkan gagal panen di sektor pertanian sehingga dapat berimbas pada ketersediaan pangan dunia. Selain pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia juga meningkatkan ketersediaan pupuk nonsubsidi. Salah satunya dengan memperluas kios pupuk. Dirut PT Pupuk Indonesia Bakir Pasaman menuturkan, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) telah mengamankan pasokan bahan baku pupuk hingga akhir 2023. Salah satu caranya adalah dengan bekerja sama dengan negara-negara mitra produsen bahan baku pupuk, khususnya fosfat dan kalium dengan harga yang kompetitif. PIHC telah memiliki kantor perwakilan di Dubai, Uni Emirat Arab, sebagai penghubung dengan negara-negara pemasok bahan baku. (Yoga)

JAKARTA- Serikat petani hingga organisasi masyarakat menyoroti pidato Presiden Joko Widodo pada Sesi Pertama Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 dengan topik besar Kondisi Ekonomi Global, Ketahanan Pangan dan Energi. Pidato pembukaan yang disampaikan Presiden Jokowi di Bali, kemarin, 15 November 2022, dianggap tidak menangkap utuh persoalan pangan saat ini, hingga dikhawatirkan tidak menghasilkan solusi yang tepat. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih menilai pidato Jokowi, yang salah satunya menekankan soal kelangkaan pupuk, kurang konprehensif dalam melihat permasalah ketahanan pangan. Dia menyebutkan pernyataan Presiden  tersebut seakan-akan mengarahkan forum untuk menelurkan solusi berupa penggunaan pupuk kimia yang belakangan harganya melambung. "Jadi Jokowi salah momentum. Ditengah ancaman pemanasan global, harusnya jangan mengedapankan pupuk kimia. Dan terlampau berlebihan kalau menyatakan dunia akan kelaparan kalau tidak ada pupuk kimia. Padahal ini momentum beralih ke pupuk organik," ujar Hnery, kepada Tempo, kemarin. (Yetede)

PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) memastikan produksi dan distribusi pupuk aman selama periode musim tanam pertama (MT-I) 2023. Per 14 Oktober 2022, sebanyak 109.103 ton stok pupuk urea bersubsidi dan 2.165 ton NPK formula khusus serta 197.048 ton pupuk urea nonsubsidi dan 41.613 NPK nonsubsidi telah tersedia di gudang-gudang PKT yang tersebar di sejumlah wilayah tanggung jawab perusahaan. “PKT memastikan bahwa produksi dan distribusi pupuk aman selama periode MT-I 2023 pada Maret-April tahun depan,” kata Dirut PKT Rahmad Pribadi. Dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia (HPS) yang diperingati setiap 16 Oktober, PKT berkomitmen untuk turut mengatasi potensi krisis pangan 2023 dengan menyasar kecukupan stok pupuk untuk sisa tahun 2022 dan persiapan masa tanam 2023. Hal itu sekaligus menjawab pernyataan Menkeu RI Sri Mulyani saat berbicara di konferensi pers The 1st Joint Finance and Agriculture Ministers Meeting G20 di Washington DC, Selasa (11/10) lalu, bahwa krisis pupuk pada masa ini berkaitan langsung dengan krisis pangan yang diprediksi terjadi pada 2023.

PKT bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di delapan wilayah, yaitu Kaltim, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Karena itu, sesuai komitmennya sejak awal, untuk menyukseskan MT-I 2023 sekaligus meminimalisir dampak krisis pangan yang diprediksi terjadi maka PKT akan terus memonitor dan memastikan ketersediaan stok dan distribusi pupuk. Hingga 16 Oktober, PKT telah menyalurkan 478.586 ton pupuk urea bersubsidi dan 6.638 ton pupuk NPK bersubsidi. PKT juga telah menyiapkan 45.384 ton pupuk nonsubsidi di seluruh wilayah pemasaran untuk memenuhi kebutuhan petani yang membutuhkan. PKT juga selalu membuka diri untuk bersinergi dengan pihak lainnya, termasuk beragam pemangku kepentingan untuk berupaya mempersiapkan diri menghadapi krisis pangan lewat penyediaan stok pupuk. (Yoga)

Sidang Umum Ke-77 PBB didominasi pembicaraan mengenai isu krisis pupuk dan pangan. Ketersediaan pupuk dunia mengkhawatirkan dan diperkirakan bakal berdampak pada panen beras. Setidaknya 2 miliar orang yang sebagian besar di Asia berpotensi terkena dampaknya. Isu keamanan pangan dan pasokan pupuk menjadi topik pembicaraan utama Indonesia dengan berbagai pihak dalam berbagai rangkaian acara Sidang Umum 19-26 September 2022. Secara umum kondisi pangan dunia saat ini membaik dibandingkan beberapa bulan lalu, tak lama setelah Rusia menyerang Ukraina pada Februari 2022. Namun, ketersediaan puuk justru menurun akibat berbagai sanksi AS dan negara-negara Barat sekutunya terhadap Rusia atas invasi tersebut. Dalam acara Global Food Security Summit, Selasa (20/9) di New York, AS, Menlu Retno Marsudi mengungkapkan, beragam aspek terkait isu keamanan pangan telah membebani semua negara. Di beberapa negara, dampaknya lebih buruk. Sekitar 200 juta orang di 53 negara kini mengalami kelaparan akut. Sekitar 26 juta anak berisiko gizi buruk.

Hingga saat ini hambatan ekspor pupuk Rusia masih ada, terutama pada bahan pembuatnya, akibat sanksi dari Barat. Rusia adalah produsen besar potasium, fosfat, dan nitrogen, yang merupakan bahan pembuat pupuk. Produksinya mencapai 50 juta ton setahun atau 13 % produksi global. Saat ini telah ada ekspor pangan dan pupuk dari pelabuhan Rusia, tetapi jumlahnya masih sangat sedikit. AS menyatakan, pangan dan pupuk Rusia tidak termasuk dalam sanksi. Namun, Rusia menyebutkan tetap ada dampak pada ekspor produk tersebut. ”Saya secara khusus menyebutkan bahwa kita harus mengatasi isu pupuk ini. Jika gagal, situasi pangan dunia yang lebih suram akan terjadi tahun depan,” ujar Retno.

Dalam pidato pembukaan Sidang Ke-77 Majelis Umum PBB, Sekjen PBB Antonio Guterres, juga secara khusus menyebutkan isu pupuk yang akan memperburuk krisis pangan dunia jika tidak segera diatasi. ”Untuk meredakan krisis pangan global, kita sekarang harus mengatasi kegentingan pasar pupuk. Tahun ini, dunia punya cukup pangan, masalahnya adalah distribusi. Namun, jika pasar pupuk tidak stabil, tahun depan persoalannya adalah suplai pangan. Kami sudah mendengar laporan tentang para petani di Afrika Barat yang memanen lebih sedikit akibat mahalnya dan langkanya pupuk,” katanya. Guterres menambahkan, sangat penting untuk terus menghilangkan hambatan ekspor pupuk Rusia dan bahan pembuatnya, termasuk amonia. Amonia tidak masuk dalam sanksi Barat. (Yoga)

Produsen pupuk PT Pupuk Kalimantan Timur atau PKT terus tancap gas setelah mencatatkan kinerja positif tahun lalu. Pada tahun 2021, PKT membukukan laba Rp 6,17 triliun, tertinggi sepanjang sejarah perusahaan. Tahun ini, per Agustus 2022, PKT telah membukukan laba lebih dari Rp 10 triliun, antara lain ditopang kenaikan harga komoditas di pasar global. Akumulasi profit akan dimanfaatkan untuk ekspansi usaha hingga menyiapkan buffer (penyangga) jika harga komoditas sewaktu-waktu turun. BUMN yang berpusat di Bontang, Kaltim, serta memproduksi 3,43 juta ton urea dan 2,74 juta ton amonia per tahun itu menargetkan bisa menjadi pemain utama di pasar Asia-Pasifik.

Menurut Direktur Utama PKT Rahmad Pribadi secara daring, Jumat (16/9), “Kami melihat peluang karena peta pasar sekarang berubah. Sebelumnya, hampir 100 persen fokus PKT adalah pada Asia dan sedikit Pasifik, sedangkan hari ini bisa ekspansi ke Amerika Selatan, antara lain Uruguay, Argentina, Meksiko, dan Chile. Pasar di Australia juga kami pacu. Kami memanfaatkan peluang dari perubahan pasar karena beberapa problem yang dihadapi dunia akhir-akhir ini. Secara umum, pasar terbesar masih Asia, yakni sekitar 80 %, sedangkan pasar luar Asia sekitar 20 %. (Khusus) Amerika Selatan dan Australia sudah hampir 5 %. Kami juga mengembangkan pasar ke negara-negara lain yang sebelumnya kami tidak berkompetisi, seperti di North East Asia, yakni Korea Selatan, China, dan Jepang. (Yoga)

Petani masih tertekan dengan kelangkaan pupuk subsidi serta melonjaknya harga pupuk nonsubsidi. Apabila tak diantisipasi, akan ada risiko penurunan produksi mengingat petani, terutama padi, sangat bergantung pada pupuk sintetis atau kimia. Pembenahan sistem penyaluran pupuk bersubsidi pun diperlukan, dengan perencanaan yang kuat dan pengawasan yang optimal sehingga tepat sasaran. Pengamat ekonomi pertanian dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas, Padang, Muhammad Makky, Minggu (4/9) mengatakan, harga pupuk nonsubsidi melonjak salah satunya dari peningkatan harga gas. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh situasi geopolitik dunia, yakni konflik Rusia dan Ukraina. ”Dengan harga pupuk nonsubsidi yang melonjak, petani akan berupaya semaksimal mungkin mencari pupuk subsidi. Ada risiko kebocoran yang semakin besar meski pemerintah sudah mengaturnya (supaya tepat sasaran). Namun, dengan adanya gap, pupuk subsidi akan lebih banyak dicari,” tutur Makky.

Di samping itu, petani juga berpotensi terdampak kenaikan harga BBM karena terkait alat mesin pertanian. Petani tidak mungkin membeli BBM di SPBU dengan membawa traktor langsung, sehingga akan membeli eceran, yang harganya lebih mahal di- bandingkan harga resmi. Apabila situasi terus berlanjut, dengan semakin terbatasnya daya beli petani, ketahanan pangan dapat terancam. Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Keadilan Pangan Said Abdullah menyebutkan, dengan situasi saat ini, jika tak segera diatasi, akan ada risiko cukup serius. ”Bagaimanapun, para petani kita, terutama padi, sudah sangat bergantung pada pupuk kimia. Dengan tren kenaikan harga pangan global, jika produksi tak diperkuat, akan ada kerawanan pangan,” ucapnya. (Yoga)

Petani di Kabupaten Toba, Sumut, mengeluhkan krisis pupuk dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi itu membuat produksi padi mereka anjlok, bahkan sering gagal panen. Hal itu disampaikan petani saat Ketua DPR Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Desa Baruara, Kecamatan Balige, Toba, Jumat (2/9). Dalam kunjungannya, Puan membagikan bibit padi yang bisa panen lebih cepat. Ia juga meminta petani menanam padi dua kali dalam setahun.

Ronal Tambunan (53), Ketua Kelompok Tani Bersatu dari Desa Baruara, mengatakan, krisis pupuk di kawasan Danau Toba sangat memukul petani. Apalagi, sebagian besar penduduk di sana bergantung pada pertanian. Bagi mereka, akan sangat sulit menanam padi dua kali setahun jika masih terjadi krisis pupuk. ”Jangankan untuk tanam dua kali, untuk tanam sekali setahun pun kami kekurangan pupuk. Sementara pupuk nonsubsidi harganya selangit,” kata Ronal. (Yoga)