Bakir Pasaman, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), mengatakan bahwa perseroan memiliki fasilitas dan sangat berpengalaman dalam pengelolaan produksi dan penyimpanan amonia. Saat ini volume perdagangan amonia untuk energi mencapai 21 juta ton di seluruh dunia, dan diperkirakan menyentuh 30 juta ton pada 2030. “Jadi seluruh dunia mulai memikirkan untuk memproduksi, baik green maupun blue ammonia,” ujar Bakir, dikutip Rabu (24/8). Bakir menjelaskan, pemanfaatan energi ramah lingkungan juga sejalan dengan upaya perusahaan mengurangi emisi karbon. Untuk itu, pemanfaatan energi ramah lingkungan harus terus didorong dan Pupuk Indonesia telah menjadi pemain utama amonia di Tanah Air. “Green energy ini yang sangat menarik. Artinya sebagai pemain amonia tentunya kami menjadi leading sector di Indonesia, atau di wilayah Asia sebagai produsen blue ammonia maupun green ammonia,” tambahnya.

Di tengah target peningkatan produksi, petani di Kabupaten Cirebon, Jabar, kekurangan 6.000 ton pupuk bersubsidi jenis natrium, fosfat, kalium, atau NPK. Pemerintah diharapkan menambah alokasi pupuk bersubsidi untuk musim tanam gadu. Jojo Sumarjo (43), petani asal Desa Wanakaya, Kecamatan Gunung Jati, mengeluhkan minimnya jatah pupuk bersubsidi jenis NPK. ”Saya hanya dapat 1,5 kuintal pupuk NPK subsidi. Padahal, kebutuhannya 2,5 kuintal. Baru tahun ini alokasinya dikurangi,” katanya, Senin (22/8). Keterbatasan pupuk bersubsidi membuatnya tidak memupuk padinya saat berusia 35 hari. Ia juga membeli pupuk nonsubsidi ukuran 25 kilogram dengan harga sekitar Rp 10.000 per kg atau empat kali lipat dibandingkan harga pupuk subsidi NPK, yakni Rp 2.300 per kg. ”Saya enggak sanggup kalau beli banyak pupuk nonsubsidi,” ucap Jojo. Dengan harga pupuk NPK nonsubsidi, petani bisa menghabiskan hingga Rp 2,5 juta untuk lahan sehektar. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan pupuk bersubsidi jenis serupa, yakni Rp 575.000 per hektar.

Akibat kekurangan pupuk NPK, pertumbuhan padinya terhambat. Saat musim tanam rendeng atau awal tahun, misalnya, ia memanen sekitar 5 ton gabah kering panen (GKP) dari sawah 1 hektar. Padahal, produksi dengan luas lahan serupa berkisar 6-7 ton GKP. Panen musim tanam kedua bulan ini, Jojo mendapatkan sekitar 6 ton GKP. ”Hasil panen sekarang naik sedikit karena agak kering, kemarau. Yang saya khawatirkan, musim tanam gadu (Oktober) nanti. Kalau alokasi pupuk subsidi masih sedikit, pasti hasilnya kurang lagi,” ujarnya. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Cirebon Kuryadi mengatakan, kekurangan pupuk bersubsidi merupakan ironi di tengah tuntutan pemerintah agar petani meningkatkan produksi. Di Cirebon, target tanam padi tahun ini 122.000 hektar. Demi menggapai rencana itu, petani melalui rencana definitive  kebutuhan kelompok membutuhkan 37.252 ton pupuk NPK bersubsidi. Akan tetapi, alokasi dari pemerintah hanya 44,8 % atau 16.689 ton. Hingga kini, serapan pupuk NPK bersubsidi berkisar 80 %. Oleh karena itu, pihaknya telah mengajukan tambahan kuota 6.000 ton pupuk NPK subsidi kepada pemerintah pusat melalui Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. (Yoga)

Sejumlah daerah sentra produksi beras di Tanah Air menikmati keuntungan dari kemarau basah yang terjadi setahun terakhir. Produksi beras meningkat karena pengairan yang terjamin oleh hujan sepanjang tahun. Peningkatan produksi beras dirasakan petani di Kabupaten Sigi, Sulteng, sejak 2021. Asruli (64), petani di Desa Sidera, Sigi Biromaru, menuturkan, produksi beras dari 1 hektar sawahnya sejak tahun lalu hingga panen terakhir pada Mei 2022 berkisar 2-2,5 ton per musim. Sawah diolah dua kali atau dua musim tanam dalam setahun. ”Ini lebih baik dari hasil pada 2020 yang hanya 1,75 ton per musim tanam,” katanya, Minggu (21/8).

Hal sama dialami Aswan (33), petani di Desa Lolu, Sigi Biromaru. Dari 0,5 hektar lahannya, sejak tahun lalu ia menghasilkan 1,2 ton beras per musim tanam, meningkat dua kali lipat ketimbang 2020. Asruli dan Aswan mengakui, produksi beras sebenarnya masih bisa meningkat jika ketersediaan pupuk  bersubsidi terjamin. Selama ini, mereka mendapatkan pupuk lebih sedikit dari idealnya. Asruli, misalnya, mendapatkan empat karung pupuk bersubsidi, masing-masing dua karung jenis urea dan NPK. Padahal, idealnya, sawah 1 hektar membutuhkan enam karung pupuk yang terdiri dari dua karung NPK dan empat karung urea. Dengan pemupukan maksimal, hasilnya diyakini makin meningkat.

Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulteng Nelson Metubun mengatakan, data BPS Sulteng mencatat peningkatan produksi beras. Surplus beras Sulteng rata-rata 90.000-120.000 on per tahun. Pada 2021, Sulteng menghasilkan 511.000 ton beras dari sawah seluas 182.000 hektar. Angka itu meningkat 9,43 persen dari 2020 yang sebesar 467.000 ton. Terkait masalah pupuk, Nelson mengakui, alokasi pupuk bersubsidi memang sangat terbatas. Untuk itu, saling berbagi antarkelompok tani jika kelebihan jatah atau tak terserapnya pupuk di satu kelompok menjadi solusi. (Yoga)

Pemanfaatan pupuk organik diyakini mampu menjadi solusi alternatif di tengah krisis bahan baku pupuk yang berdampak pada rantai pasok pangan global. Pemerintah Provinsi Sumatra Utara tengah gencar mendorong pemanfaatan pupuk organik untuk meningkatkan produksi pertanian di wilayahnya. Eliezer Lumbantobing nama lengkapnya. Lelaki asal Kabupaten Toba, Sumatra Utara ini sudah menekuni bisnis pupuk organik sejak 2019.Bermula untuk kebun sendiri, kini bisnis Ezer berkembang pesat hingga mampu memproduksi pupuk organik cair sebanyak 1.000-2.000 liter per bulan. Menurutnya, usaha pupuk organik kini memiliki prospek cerah di tengah lonjakan harga dan keterbatasan pupuk kimia. “Prospeknya baik. Mungkin karena beberapa faktor, seperti harga pupuk kimia yang mahal dan kesadaran petani bahwa penggunaan pupuk organik bermanfaat mengembalikan kesuburan tanah,” katanya kepada Bisnis, Senin (8/8).Ezer sengaja memanfaatkan bahan baku mulai dari eceng gondok, kipait, dan lumut untuk memproduksi pupuk organik cair karena ketersediaannya yang melimpah. Pupuk organik cair buatannya dipasarkan kepada para petani di dalam maupun luar provinsi. Dia optimistis bisnis ini akan berkembang pesat seiring kesadaran petani dan lonjakan harga pupuk kimia.

Pemerintah mengalokasikan dana Rp 25 triliun untuk penyaluran pupuk subsidi tahun ini. Alokasi itu setidaknya akan menyasar sekitar 16 juta petani yang menanam sembilan komoditas pangan strategis dengan total produksi mencapai 9 juta ton. Komoditas pangan tersebut: padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi, dan kakao. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan, kebijakan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/2022 Tentang Tata Cara Penerapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Pupuk subsidi yang akan pemerintah salurkan adalah pupuk urea dan pupuk NPK yang sesuai untuk sembilan komoditas pangan itu. Musdhalifah menerangkan, salah satu kegiatan yang saat ini pemerintah lakukan adalah memperbaiki tata kelola pupuk subsidi, baik melalui digitalisasi dalam distribusi maupun penebusan. Termasuk, penyiapan data pertanian penerima pupuk subsidi agar lebih tepat sasaran.

Sejumlah pabrikan pupuk menyatakan pasokan bahan baku penyubur tanaman itu memadai di tengah gangguan suplai dari Rusia karena perang di Ukraina. Untuk menyubstitusi bahan baku dari Negeri Beruang Merah, produsen pupuk mendatangkan bahan baku dari negara lain, seperti Yordania dan Malaysia, meskipun tetap menderita kenaikan harga di pasar global. Pasokan bahan baku yang tetap lancar itu terkonfirmasi dalam data BPS yang menyebutkan impor bahan baku pupuk tetap naik bulan lalu. PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan pasokan pupuk di Tanah Air aman hingga akhir tahun ini. SVP Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia Wijaya Laksana mengatakan perseroan merealisasikan 9,1 juta ton pupuk bersubsidi per tahun untuk jenis urea, NPK, ZA, SP 36, dan organik. Angka realisasi tersebut setara dengan kebutuhan pupuk dalam negeri untuk kategori subsidi, yakni 9 juta ton per tahun. Pupuk Indonesia memiliki kapasitas produksi sekitar 13,7 juta ton per tahun dengan realisasi 12,3 juta ton per tahun. Sekitar 75%-80% diprioritaskan untuk kebutuhan subsidi. Sementara itu, untuk mengamankan pasokan pupuk fosfat yang terancam oleh aksi moratorium negara pemasok utama dan kekhawatiran terhadap Perang Rusia-Ukraina, perseroan menjalin kerja sama dengan Jordan Phospate Mines Co. Plc (JPMC). JPMC merupakan produsen pupuk dari Yordania yang sudah menjalin kerja sama dengan PT Pupuk Kaltim dan PT Petro Jordan Abadi Co. melalui kemitraan dengan Indonesian Gresik Petrochemicals Co.

AS dan Uni Eropa mengecualikan minyak, pupuk, dan produk pertanian dari daftar komoditas yang dikenai sanksi terhadap Rusia. Dubes AS di PBB Linda Thomas-Greenfield, Selasa (31/5) mengatakan, AS akan memberikan surat jaminan tak adanya sanksi bagi pupuk dan produk pertanian Rusia. Pasca-serangan Rusia ke Ukraina per 24 Februari lalu, Barat menjatuhkan berbagai sanksi kepada Rusia. (Yoga)

Pemerintah menggandeng Jordan Phosphate Mines Co. Plc (JPMC) untuk menjaga ketahanan pasokan bahan baku pupuk di dalam negeri dari ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Upaya menggandeng mitra PT Pupuk Kalimantan Timur di Yordania tersebut dilakukan sebagai antisipasi moratorium ekspor bahan baku pupuk yang dilakukan Rusia. Negara tersebut tercatat sebagai salah satu pemasok besar bahan baku pupuk, seperti fosfat yang selama ini tidak dapat diproduksi di Indonesia. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berharap kerja sama yang disepakati antara Jordan Phosphate Mines Co. Plc dan PT Pupuk Indonesia (Persero) tersebut dapat mengamankan kebutuhan pupuk nasional dari dampak ketegangan geopolitik yang masih terjadi antara Rusia dan Ukraina. Tidak hanya dengan Pupuk Kaltim, JPMC juga bekerja sama dengan Indonesian Gresik Petrochemicals Co. dan mendirikan PT Petro Jordan Abadi Co. Selain JPMC, pemerintah melakukan pertemuan dengan dua perusahaan pemasok pupuk lainnya, yaitu Eurochem yang merupakan perusahaan Rusia dengan kantor pusat di Swiss, dan Arab Potash Company dari Yordania.

Harga bahan baku produksi pupuk di Indonesia, seperti fosfat dan kalium klorida, yang biasa diimpor dari sejumlah negara melonjak akibat dampak situasi global. PT Pupuk Kalimantan Timur atau PKT pun menjajaki sumber bahanbaku dari negara-negara lain. Dirut PKT Rahmad Pribadi, Kamis (24/3) mengatakan, sejak 2020, terjadi global supply chain shock atau guncangan rantai pasok bahan baku pupuk. (Yoga)

Tantangan petani di masa pandemi Covid-19 kian berat. Ketum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional M Yadi Sofyan Noor (13/3) mengatakan, tantangan petani saat ini kian tidak mudah, paada Sabtu (12/3), saat berkunjung ke Jatim, sejumlah petani hortikultura, seperti apel, kentang, dan paprika, mengeluhkan turunnya harga jual hingga 100 %, sedang harga bahan pokok sedang naik. Bahkan, harga pupuk juga sedang naik. Untuk jangka panjang, pihaknya mengarahkan petani agar tidak bergantung pada subsidi, termasuk pupuk subsidi, yakni dengan mengoptimalkan pupuk organik. Secara perlahan diharapkan ketergantungan terhadap pupuk subsidi akan lepas.

Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi dalam webinar ”Kearifan Lokal dan Ketahanan Pangan di Era Pandemi Covid-19”, Sabtu (12/3), menuturkan, situasi saat ini menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Harga pupuk urea dalam negeri meningkat dari Rp 5.000-Rp 6.000 per kg sebelum pandemi menjadi Rp 9.000-Rp 11.000 per kg, itu pun, masih lebih rendah dibandingkan dengan pupuk urea komersial yang Rp 14.000 per kg. (Yoga)