Pemerintah berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk membiayai program 3 juta rumah, yang akan dikelola oleh Kementerian Perumahan dan Wilayah Permukiman. Bank Indonesia (BI) menyatakan dukungannya dengan kemungkinan membeli SBN tersebut, meskipun kepemilikan BI atas SBN saat ini sudah mencapai Rp 1.535,08 triliun (25% dari total outstanding SBN).

Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) ritel ORI027 memberikan peluang investasi yang menarik bagi investor ritel di tengah volatilitas pasar modal yang terjadi belakangan ini. Dengan kupon yang relatif tinggi, yaitu 6,65% untuk tenor 3 tahun dan 6,75% untuk tenor 6 tahun, ORI027 menjadi alternatif investasi yang menarik, terutama setelah penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia. Kupon yang lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen investasi lain, seperti deposito, serta pajak yang lebih rendah (10%) menjadi faktor tambahan yang menarik bagi investor.

Handy Yunianto, Kepala Divisi Fixed Income Research Mandiri Sekuritas, menilai kupon ORI027 sangat menarik karena suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk simpanan lainnya dan potensi penurunan suku bunga lebih lanjut. Secara historis, obligasi ritel memiliki return yang lebih baik dibandingkan saham dalam 6 tahun terakhir.

Reza Fahmi dari Henan Putihrai Asset Management menekankan bahwa meskipun ada potensi penurunan suku bunga lebih lanjut, pemerintah tetap menargetkan penerbitan SBN ritel hingga Rp 150 triliun, dengan kebijakan Bank Indonesia yang mendukung prospek tersebut.

SBN ritel ini juga berkontribusi dalam memperdalam pasar keuangan Indonesia, memperluas basis investor, serta meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam investasi. Dengan adanya ORI027, pemerintah berharap dapat menarik lebih banyak investor ritel untuk berpartisipasi dalam pasar keuangan, seperti yang terlihat dari penjualan yang sudah mencapai sejumlah besar kuota yang ditargetkan.

Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam mengelola utang jatuh tempo tahun 2025 yang mencapai Rp 800,33 triliun, termasuk utang surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 705,5 triliun dan pinjaman sebesar Rp 100,19 triliun. Untuk mengatasi hal ini, berbagai strategi seperti debt switch, reprofiling, dan pemanfaatan pinjaman bilateral atau multilateral akan menjadi kunci.

Penerbitan obligasi sektor perbankan diproyeksikan meningkat pada tahun 2025, didorong oleh tantangan likuiditas yang ketat. Bankir memprediksi persaingan untuk menghimpun dana pihak ketiga (DPK) akan semakin intensif, bersamaan dengan peningkatan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang ditargetkan naik 42,2%.

Surat berharga negara (SBN) masih menjadi penopang pendanaan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan negara pada 2025. Kenaikan penerbitan SBN diperkirakan dapat melampaui surat utang yang dikeluarkan perusahaan untuk kebutuhan ekspansi bisnis hingga pembayaran utang jatuh tempo. Pemerintah memastikan mereka akan menarik utang baru sebesar Rp 775,86 triliun pada 2025 atau 19,7 % dibanding target tahun 2024 yang di Rp 648,1 triliun. Target itu mayoritas akan dipenuhi melalui penerbitan SBN sebesar Rp 642,56 triliun, selain dari pinjaman Rp 133,30 triliun. Di luar target tersebut, Dirut PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Irmawati Amran mengatakan, suplai SBN pada tahun depan kemungkinan akan lebih banyak dengan tambahan kebutuhan refinancing atau membayar utang SBN yang jatuh tempo pada 2025.

“Tahun depan pemerintah butuh Rp 800 triliun untuk refinancing, lalu ada tambahan surat utang lagi, dengan rencana defisit APBN 2025, berkisar Rp 400 triliun-Rp 600 triliun. Jadi, pemerintah lebih banyak mengeluarkan surat utang tahun depan,” katanya dalam paparan kepada media secara daring, Rabu (11/12). Dalam APBN 2025, pemerintah dan DPR telah menyepakati pendapatan negara sebesar Rp 3.005,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun. Dengan demikian, defisit APBN 2025 akan sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53 % dari PDB. Nilai ini naik dari defisit Rp 522 triliun atau 2,29 % pada 2024. Dengan kebutuhan dana yang bertambah, pemerintah menargetkan imbal hasil SBN tetap menarik di level 7 %. Target ini dinilai kontradiktif dengan tren penurunan suku bunga dunia sejak September 2024. Sementara, target ini berpotensi ikut mengerek imbal hasil atau suku bunga surat utang korporasi.

Pefindo memproyeksikan, korporasi akan menerbitkan surat utang dengan kisaran nilai Rp 139 triliun-Rp 155 triliun pada 2025. Adapun nilai outstanding atau nilai utang berjalan pada tahun yang sama diperkirakan Rp 150 triliun-Rp 155 triliun. Ekonom Pefindo, Suhindarto, menjelaskan, penyerapan penerbitan surat utang korporasi juga bisa melambat karena faktor penerbitan produk Sekuritas Rupiah BI (SRBI). Sejak diperkenalkan pada 15 September 2024, SRBI menjadi salah satu instrument pengelolaan likuiditas dalam bentuk rupiah berbasis SBN. Suhindarto berpendapat, SRBI yang bertenor pendek, mayoritas 12 bulan, akan dibuat lebih menarik bagi investor asing guna menstabilkan rupiah di tengah kebijakan moneter yang masih akan kaku di tahun depan karena ancaman pelemahan rupiah setelah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden ASt. ”Faktor substitusi SRBI patut diwaspadai karena produk ini jadi daya tarik asing, selain SBN yang memiliki tenor menengah,” kata Suhindarto. (Yoga)  

Di tengah pasar yang lesu, obligasi korporasi muncul sebagai alternatif menarik bagi investor. Ramdhan Ario Maruto, Associate Director Fixed Income di Anugerah Sekuritas, menilai obligasi korporasi menawarkan yield yang lebih tinggi dibandingkan Surat Utang Negara (SUN) acuan 10 tahun yang saat ini berada di kisaran 6,8%-6,9%. Ini membuat obligasi korporasi menjadi pilihan yang lebih menarik, terutama di pasar yang masih menunjukkan tren naik.

Kepemilikan pada Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) terus meningkat, didorong oleh imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan obligasi pemerintah maupun korporasi. Berdasarkan data PHEI, yield SRBI tenor satu tahun naik dari 6,8% menjadi 7%, lebih menarik dibandingkan yield obligasi pemerintah tenor satu tahun (6,3%) dan obligasi korporasi rating AAA (6,7%).