Memasuki semester kedua tahun ini, penerbitan obligasi masih marak dilakukan emiten. Terbaru, PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) menawarkan obligasi berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024 dengan jumlah pokok senilai Rp 2,22 triliun. Dana hasil penerbitan obligasi akan dipakai MDKA untuk tiga keperluan dalam rangka melunasi obligasi, pembayaran utang serta modal kerja anak usaha. Pertama, Rp 1,08 triliun untuk melunasi pokok utang obligasi berkelanjutan IV tahap III tahun 2023 Seri A yang akan jatuh tempo pada 11 Agustus 2024. Kedua, sebanyak US$ 60 juta untuk pembayaran lebih awal seluruh pokok utang yang akan dibayarkan kepada sejumlah bank. Ketiga, sisa dari dana akan dipinjamkan kepada anak usaha MDKA yakni PT Bumi Suksesindo untuk modal kerja. 

Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas, Oktavianus Audi mencermati, penerbitan obligasi masih menjadi instrumen penghimpunan dana yang diminati emiten pada tahun ini. Audi merujuk data PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yang mencatat penerbitan obligasi korporasi pada semester I-2024 mencapai Rp 61,29 triliun. Founder Stocknow.id, Hendra Wardana sepakat, penerbitan obligasi tetap menjadi instrumen menarik bagi emiten. Obligasi menawarkan kesempatan untuk mendapatkan dana dengan biaya tetap dalam jangka panjang. Selain itu, memberikan fleksibilitas dalam struktur pembayaran dibandingkan pinjaman bank. Pengamat & Praktisi Pasar Modal, Agus Pramono mengingatkan pelaku pasar tetap harus cermat melihat penerbitan obligasi emiten. Terutama, mencermati pemenuhan aspek good corporate governance (GCG) dan posisi arus kas perusahaan. Ini penting untuk mengukur komitmen dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, sekaligus untuk mengurangi risiko gagal bayar. Agus menilai, emiten di sektor komoditas punya kemampuan yang cukup dalam pembayaran utang.

Pamor Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang diluncurkan Bank Indonesia (BI) September 2023 lalu kian meningkat di mata perbankan. Instrumen moneter ini kini jadi salah satu tujuan penempatan dana favorit perbankan. Perbankan diduga mengalihkan dana dari Surat Berharga Negara (SBN) ke instrumen tersebut. Bank Indonesia (BI) mencatat kepemilikan perbankan di SRBI per Juni 2024 mencapai Rp 461,29 triliun, setara 63,97% dari total SRBI yang sudah diterbitkan. Di saat yang sama, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat kepemilikan bank di SBN menyusut. Per September 2023, kepemilikan bank di SBN mencapai Rp 1,64 kuadriliun. Ekonom Perbankan Binus University Dody Arifianto menyebut, perbankan memiliki pertimbangan tersendiri dalam penempatan dana di surat berharga. 

Ia menilai perpindahan dana dari SBN ke SRBI terjadi karena perbedaan imbal hasil yang mencolok. SRBI memang menawarkan imbal hasil yang menggiurkan. Ambil contoh, pada penawaran 12 Juli, BI mematok bunga SRBI tenor 6 bulan 7,29%, tenor 9 bulan 7,39% dan tenor 12 bulan mencapai 7,42%. Head of Trading & Treasury Global Financial Markets DBS Indonesia Ronny Setiawan menyebut, pihaknya selalu menyesuaikan kebutuhan bank dalam penempatan dana yang dimiliki. Dari sisi kebutuhan, SBN dan SRBI punya keunggulan masing-masing. Alhasil, terdapat reinvestment risk ketika instrumen tersebut jatuh tempo. “Alokasi pembelian disesuaikan dengan kebutuhan penempatan bank saat itu,” ujar Rony kapada KONTAN, Selasa (16/7). Bank Central Asia (BCA) juga tidak gamblang menjawab mengenai peralihan dana ke SRBI. EVP Corporate Communication BCA Hera F. Haryn mengatakan, penempatan dana di instrumen surat berharga merupakan bagian dari strategi pengelolaan likuiditas.

Di tengah ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan, penawaran Surat Berharga Negara (SBN) ritel tetap menarik. Jika tidak ada aral melintang, pemerintah akan kembali menawarkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) seri SR021 mulai 23 Agustus 2024. Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas, Ramdhan Ario Maruto mengatakan, penawaran SBN ritel akan terus diminati. Bahkan, ia menilai akan terus berkembang lantaran penetrasi pasar terus dilakukan pemerintah. "Apalagi dengan rate suku bunga saat ini yang masih tinggi," ujarnya kepada KONTAN, Minggu (14/7). Berdasarkan penerbitan seri SR020, sukuk ritel ini akan ditawarkan dalam dua tenor, yakni tiga tahun dan lima tahun. 

Ramdhan memperkirakan, kupon yang akan ditawarkan pemerintah berkisar 6,4% untuk tiga tahun dan 6,5% untuk lima tahun. Namun memang, saat ini pasar berekspektasi adanya pemangkasan suku bunga The Federal Reserve. Berdasarkan CME Fedwatch Tool, probabilitas pemangkasan suku bunga The Fed di September naik menjadi 90,3% yang naik signifikan dari pekan lalu di level 72,2%. Terlepas dari besaran kupon, Ramdhan memprediksi minat SR021 akan tetap tinggi. Ia memperkirakan, penjualan pemerintah akan berkisar Rp 15 triliun - Rp 20 triliun. Senior Economist KB Valbury Sekuritas, Fikri C. Permana juga sepakat, pemangkasan suku bunga Federal Reserve dapat memberikan pengaruh terhadap penawaran kupon dari pemerintah. Namun begitu, ia juga meyakini penawarannya masih akan lebih tinggi dibandingkan seri sebelumnya. Terkait permintaan, Fikri menilai untuk investor lama akan tetap tinggi. Namun, untuk investor baru jumlahnya akan lebih terbatas. Sebab investor baru lebih terbatas karena sedang tidak ada momentum pendapatan tambahan tertentu, seperti dividen atau Tunjangan Hari Raya (THR) untuk diinvestasikan.

PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk (BTN) telah memiliki rencana penguatan likuiditas untuk ekspansi bisnis pada tahun depan. Dimana, perseroan akan menerbitkan surat utang baik berdenominasi rupiah maupun valuta asing (valas) dengan total hampir Rp 10 triliun,  dan ditambah dengan sekuritas sebesar Rp 1 triliun. Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu menjelaskan, terdapat inisiatif aksi korporasi yang dilakukan pada tahun depan. Dengan selesainya pemilihan presien, maka bank bersandi BBTN itu juga telah mengetahui visi misi dar pemerintahan baru, diantaranya program tiga juta rumah. Sehingga BBTN perlu memperkuat permodalan tanpa perlu meminta  Penyertaan Modal Negara dari pemerintah. "Kami akan terbitkan junior global bond US$ 3000 juta, ini marketnya di Singapura dan Hongkong," Jelas Nixon

Pemerintah telah menetapkan besaran imbal hasil atau kupon saving bonds ritel (SBR) seri SBR013. Instrumen Surat Berharga Negara (SBN) ritel itu bakal ditawarkan mulai 10 Juni 2024 - 4 Juli 2024. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mengungkapkan, SBR013 ditawarkan dalam dua pilihan jangka waktu. Yakni SBR013 tenor 2 tahun (SBR013T2) dan SBR013 tenor 4 tahun (SBR013T4). Besaran kupon masing-masing  6,45% dan 6,6% dengan jenis kupon floating with floor. Dengan kata lain, angka 6,45% dan 6,60% tersebut merupakan tingkat kupon minimal dan tidak berubah sampai jatuh tempo.

Jika suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) naik, kupon SBR013 berpotensi ikut naik. Sebaliknya, ,jika suku bunga BI turun, maka kupon SBR013 tidak akan turun lebih rendah dari batas minimal. Mekanisme penentuan kuponnya yaitu suku bunga acuan BI saat ini di level 6,25% ditambah spread tetap 20 bps (0,20%) untuk SBR013-T2. Kemudian ditambah spread tetap 35 bps (0,35%) untuk SBR013-T4. "Pemerintah berencana menerbitkan instrumen Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR013T2 dan SBR013T4 yang akan ditawarkan secara online," tulis DJPPR dalam keterangan resmi, Jumat (7/6)

PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) akan menerbitkan oligasi berkelanjutan IV tahap II senilai Rp 390 miliar. Obligasi ini merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan IV yang menargetkan dana Rp 650 miliar. Sebesar 55,5% dari hasil penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk pelunasan (refinancing) pinjaman obligasi berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahun 2023 Tahap II yang akan jatuh tempo pada tanggal 7 Juli 2024. Sementara itu, dana sekitar 25,6% akan digunakan sebagai tambahan modal kerja anak usaha yakni MNC Sekuritas untuk ekspansi usaha berupa pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk transaksi perdagangan efek. Sisanya dana obligasi untuk modal kerja. "Jika dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka perusahaan akan menutupi kekurangannya pembayaran obligasi jatuh tempo dengan kas internal," tulis manajemen dalam prospektus. Obligasi BCAP yang akan jatuh tempo senilai Rp 216,44 miliar membayar bunga tetap 10,75% per tahun. Sementara, kas setara kas MNC Kapital per 31 Maret 2024 sebesar Rp 4,06 triliun.

Sustainability Sukuk BSI atau Sukuk Mudharabah Keberlanjutan yang rencana diterbitkan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk meraih antusiasme yang tinggi dari pasar. Diluncurkan pada rabu (15/52024), BSI mencatatkan pemesanan (booking) dari investor untuk Sukuk Sustainability BSI sudah mencapai 300% atau sekitar Rp 9 triliun. BSI berencana menerbitkan Sustainability Sukuk sebanyak Rp3 triliun dengan kisaran imbal hasil 6,40%-7,20% untuk jangka waktu 1,2, dan 3 tahun dengan masa penawaran, yaitu awal sejak 14-30 Mei 2024, yaitu seri A dengan jangka waktu 1 tahun, seri B jangka waktu 2 ahun dan seri C jangka waktu 3 tahun. Saat ini dalam proses peizinan tahap akhir OJK. Dana hasil penerbitan sukuk akan digunakan untuk mendukung pembiayaan dalam katagori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial. (Yetede)

Meski tren dana asing masih mengalir ke luar, surat utang Indonesia tak kalah menarik jika dibanding surat utang negara tetangga. Imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) diyakini akan semakin pulih seiring perekonomian domestik yang relatif stabil. Head Of Fixed Income Research, PT Sinarmas Sekuritas, Aryo Perbongso, mengatakan yield surat utang 10 tahun Indonesia berada di posisi 6,93% per 16 Mei 2024. Sedangkan, real yield Indonesia berada di posisi 3,98%, hasil dari selisih besaran suku bunga dan inflasi. Aryo berujar, posisi imbal hasil surat utang Indonesia sebenarnya masih cukup kompetitif. Besaran real yield Indonesia terpantau masih tertinggi kelima di antara negara emerging market. Sinarmas Sekuritas memperkirakan, akhir tahun nanti yield obligasi pemerintah 10 tahun bisa mencapai level 6,65%. Sementara real yield diperkirakan capai 6,72%.

Menurut Aryo, surat utang berdurasi pendek mungkin lebih direkomendasikan untuk saat ini karena memperkirakan yield akan terus turun ke depan. Hal itu mengingat ekspektasi batas atas utang Amerika Serikat AS) akan diperbarui pada Januari 2025. Kemudian, pengeluaran AS akan normal usai pemilu November 2024. "Situasi itu akan melemahkan ekonomi AS dan bisa membuat pemangkasan suku bunga Fed," jelasnya. Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas, Ramdhan Ario Maruton menilai yield masih cukup stabil di level 6,8% dalam sepekan ini. Potensi arus inflow dana asing masih cukup besar ke depan.  Yield atau imbal hasil surat utang Indonesia lebih menarik dibandingkan negara lain seperti Singapura ataupun Malaysia. Ramdhan melihat kemungkinan lelang Surat Utang Negara (SUN) diperkirakan kembali semarak dimeriahkan oleh investor asing. "Lelang SUN masih berada di atas target indikatif pemerintah," tutur Ramdhan, Rabu (22/5).

Minat investor ritel terhadap Sukuk Tabungan seri ST012 terus meningkat seiring dengan keputusan Bank Indonesia yang menahan suku bunga acuan atau BI Rate di level 6,25% pada Mei 2024. ST012 sudah terjual sekitar Rp15,30 triliun per Jumat (24/5). Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan sebelumnya menambah kuota penerbitan ST012 dari awalnya Rp10 triliun menjadi Rp16 triliun. Dengan demikian, kuota ST012 tersisa kurang lebih Rp700 miliar, dengan masa penawaran yang dimulai sejak 26 April —29 Mei 2024. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, tingkat kupon ST012 masih cukup menarik bagi investor, terutama bagi mereka yang membutuhkan aset-aset yang relatif terjaga dari volatilitas pasar keuangan. Hal itu pula yang menjadi alasan investor ritel untuk mengoleksi sukuk tersebut. Pemerintah meluncurkan ST012 dalam dua seri, yakni ST012-T2 (tenor 2 tahun) dengan kupon 6,40%, dan Green Sukuk Ritel ST012-T4 (tenor 4 tahun) dengan kupon tertinggi 6,55% per tahun. Mengacu data salah satu mitra distribusi PT Bibit Tumbuh Bersama (Bibit) per Jumat (24/5) pukul 15.00 WIB, ST012 terpantau laris diborong investor sebanyak Rp15,30 triliun dari kedua seri.

PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) siap melunasi obligasi jatuh tempo sebesar Rp 400 miliar. Dana tersebut berasal dari hasil penerbitan obligasi pada tahun ini dengan total nilai mencapai Rp 1,5 triliun. Pada tahun ini, tepatnya pada Februari 2024, emiten dengan kode saham MEDC tersebut telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2024 dengan hasil menghimpun dan sejumlah total Rp 1,5 triliun. Direktur Keuangan Medco Energi Internasional Anthony R. Mathias menyampaikan, dana yang terhimpun dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2024 tersebut akan digunakan perseroan untuk melunasi Obligasi rupiah perusahaan yang jatuh tempo tahun ini. "Termasuk untuk pembayaran Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2021 Seri A," jelas Anthony. (Yetede)