Berdasarkan daftar mandat pemeringkatan yang diterima oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) hingga 31 Maret 2020, sebanyak 59 perusahaan berencana menerbitkan surat utang hingga Rp 71,08 triliun. Rinciannya, 40 perusahaan swasta dengan target emisi Rp 44,08 triliun dan 19 emiten BUMN beserta anak usahanya dengan proyeksi emisi senilai Rp 27 triliun.

Rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Penawaran umum berkelanjutan (PUB) Rp 31,87 triliun.
2. Surat utang jangka menengah (medium term notes/MTN) Rp 10,11 triliun.
3. Penerbitan obligasi mencapai Rp 9,55 triliun
4. Rencana realisasi PUB sebanyak Rp 9,09 triliun
5. Sukuk Rp 5,95 triliun
6. Sekuritisasi Rp 3,5 triliun
7. Surat berharga komersial Rp 1 triliun.

Head of Economy Research Pefindo Fikri C Permana kepada Investor Daily, Minggu (5/4).menjelaskan, pihaknya memprediksi imbal hasil (yield) surat utang negara (SUN) dan surat utang korporasi akan mulai bergerak turun pada kuartal II-2020.

“Sikap dovish BI dan hampir semua bank sentral global yang dovish, bahkan beberapa bank sentral telah mengambil kebijakan ultra-loose monetary policy”

Fikri beranggapan hal ini merupakan bentuk intervensi moneter, sehingga risiko inflasi ataupun anjloknya nilai tukar rupiah dapat dimarjinalkan. Meskipun intervensi ini masih memiliki risiko apabila periode pemulihan lebih panjang dari perkiraan, Hal ini dapat dipengaruhi beberapa point sebagai berikut:

1. Tingkat tabungan nasional dan langkah investor dometik
2. Proses penanganan wabah virus Korona (Covid-19) di dalam negeri dan global khususnya mitra perekonomian Indonesia
3. Sentimen harga minyak dunia dan komoditas
4. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah serta penguatan dolar Amerika Serikat (AS) di pasar global.

Hal senada juga turut diungkapkan Head of Fixed Income Research PT Mandiri Sekuritas Handy Yunianto, dirinya menambahkan permintaan terhadap obligasi korporasi menurun, namun permintaan pasar masih tetap ada untuk obligasi dengan peringkat yang bagus dan tenor relatif pendek.

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 memberi wewenang kepada Bank Indonesia membeli surat berharga di pasar perdana. Kewenangkan difokuskan untuk menambal defisit fiskal. Namun, rencana menambal defisit anggaran itu baru bisa efektif jika tingkat imbal hasil dapat dijaga dengan baik.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan, pembelian pandemic bond oleh BI adalah opsi terakhir jika pemerintah kekurangan dana.

Associate Director Fixed Income Anugerah SEkuritas Ramadhan Ario Maruto berpendapat kewenangan baru BI dapat menambah keyakinan investor untuk masuk ke pasar obligasi Indonesia. Dengan demikian aliran modal asing dapat kembali masuk ke Indonesia. Apalagi ibal hasil obligasi Indonesia seri benchmark menyetuh 8%.

Pemerintah telah mengakhiri penawarn obligasi ritel untuk tahun ini. Pemerintah menutup penawaran sukuk tabungan seri ST-006 sekaligus obligasi ritel terakhir yang ditawarkan tahun ini. Melihat hasil penawaran sepanjang tahuin ini, pemerintah cukup berhasil memperbesar basis investor. Jumlah investor baru yang masuk setiap penawaran obligasi ritel mencapai ribuan. Perolehan investor baru terjadi pada penawaran SR-011 pada Maret lalu. Jumlah investor baru yang masuk saat itu 20.630 investor. Selain itu tingkat keritelan di setiap penerbitan obligasi ritel terus meningkat. ST-006 menjadi obligasi ritel dengan tingkat keritelan terbaik sepanjang penerbitan SBN ritel online. Direktorat           Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat rata-rata volume pemesanan tabungan ini mencapai Rp 189 juta per investor.

Persentase investor milenial juga terus meningkat. Pada penerbitan ST-006, jumlah investor milenial mencapai 3.950 investor, setara 51,07% dari total investor. Bahkan, 56% investor baru adalah generasi milenial. Bulan sebelumnya, pada penerbitan ORI016 jumlah investor baru dari kalangan milenial 40,37%.

Perbankan berupaya mengantisipasi pengertian likuiditas dengan mencari alternatif sumber pendanaan selain yang berasal dari penghimpunan dana pihak ketiga (DPK). Berdasarkan statistik perbankan Indonesia yang dirilis OJK, terjadi kenaikan rasio pinjaman terhadap simpanan perbankan, khususnya yang berada di kategori bank menengah kecil. Salah satu opsi yang ditempuh bank untuk mendiversifikasi sumber pendanaannya adalah melalui penerbitan obligasi. Direktur Utama PT Bank Victoria International Tbk, Ahmad Fajar, mengatakan pencarian pendanaan dari pasar modal harus dilakukan untuk mengimbangi pertumbuhan kredit yang ekspansif, sekaligus menjaga rasio kecukupan modal agar tetap sehat.

Ahmad Fajar menambahkan penerbitan obligasi juga dimaksudkan untuk memperbaiki struktur liabilities bank agar tak hanya didominasi oleh dana yang bersifat jangka pendek. Sebelumnya, Bank Victoria telah menerbitkan obligasi subordinasi berkelanjutan II tahap I senilai Rp 250 miliar pada akhir Juni lalu. Adapun obligasi yang diterbitkan ini memiliki tenor 7 tahun dengan tingkat bunga 11,25 persen. Langkah penerbitan surat utang juga diikuti oleh PT Bank Mandiri Taspen dalam skema penawaran umum berkelanjutan (PUB) tahap I dengan target penggalangan mencapai Rp 1 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung ekspansi penyaluran kredit perseroan, termasuk mengantisipasi ketatnya persaingan industri perbankan. Di sisi lain, Bank BNI memberikan sinyal ancang-ancang penerbitan obligasi pada tahun depan. Sebagaimana yang tercantum dalam rencana bisnis bank, total pendanaan non-konvensional akan dijaga pada kisaran 15-20 persen. Sedangkan BNI pada tahun ini juga telah menerbitkan negotiable certificate deposit dengan nilai Rp 2,39 triliun.

DJPPR Kementerian Keuangan kembali melelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) untuk pembiayaan APBN 2019 besok. Penawaran yang masuk pada lelang kali ini diperkirakan bakal kembali tinggi (oversuscribed) seiring dengan sentimen positif perekonomian dalam negeri. Ekonom PT Pefindo, Fikri C. Mengatakan pasar surat utang saat ini sedang menghadapai tren suku bunga acuan yang terus turun. Sejak Juli lalu, Bank Indonesia telah tiga kali menurunkan suku bunga acuan BI 7-Days Reverse Repo Rate hingga 75 basis point ke level 5,25 persen.

Adapun lelang yang digelar hari ini menyodorkan tujuh seri SUN yaitu SPN03200123, SPN 12200703, FR0081, FR0082, FR0080, FR0079, dan FR0076. Kemenkeu menetapkan target indikatif dalam pelaksanaan lelang ini mencapai Rp 15 triliun dengan target maksimal Rp 30 triliun. Lelang pada enam seri SUN terakhir merupakan pembukaan kembali (reopening), kecuali SPN03200123 sebagai seri baru. Sepanjang tahun ini pemerintah berencana menerbitkan SBN senilai 825,7 triliun melalui 24 kali lelang. Dananya akan digunakan untuk menutup defisit dalam APBN 2019 yang dipatok 1,84 persen dari produk domestik bruto. Hingga 8 Oktober, pemerintah sudah 20 kali melelang SUN.

Fikri mengatakan sentimen positif lainnya juga berasal dari kondisi politik domestik. Dia menilai, pelaku pasar cenderung optimistis bahwa Presiden Joko Widodo akan memiliki menteri di bidang ekonomi dari kalangan profesional.

Pemesanan instrumen obligasi negara Indonesia (ORI) seri ORI016 disebut perlu mendapatkan suntikan upaya tambahan karena sampai dengan separuh masa penawaran (berakhir 24 Oktober 2019) masih mencapai nilai Rp 2,6 triliun atau masih jauh dari target yang ditentukan yaitu Rp 9 triliun.

Analis Capital Asset Management, Desmon Silitonga mengatakan lesunya permintaan ORI016 telah diprediksi sebelumnya. Alasan utama yang dikeluhkan oleh investor adalah rendahnya kupon yang ditawarkan yaitu 6,8% dengan tenor 3 tahun. Dia menilai investor ritel secara umum memang sensitif terhadap kupon. Kepala Riset Infovesta Utama, Wawan Hendrayana menyatakan hal yang sama bahwa selama tahun ini investor telah mendapatkan penawaran SBN sebanyak 8 kali dan penawaran yang ke-9 ini merupakan penawaran dengan kupon terendah. Lebih lanjut diprediksi bahwa pemesanan ORI016 hingga masa akhir penawaran akan menyentuh nilai Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun.

Pro Kontra menyertai status gagal bayar obligasi PT Delta Merlin Dunia Tekstil senilai 300 juta dollar AS. Asosiasi Synthetic Fiber Indonesia menilai kegagalan itu sejalan dengan lesunya permintaan. Sementara Asosiasi Pertekstilan Indonesia menganggap industri tekstil nasional dalam kondisi baik. 

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat berpendapat kasus gagal bayar tersebut lebih dipengaruhi faktor internal perusahaan. Menurut dia, perusahaan tekstil yang efisien dan fokus pada pengembangan atau ekspansi usaha terbukti mampu bersaing. Menurutnya, kasus gagal bayar itu memiliki sejumlah anomali yang perlu dicermati. Sebab terjadi saat kondisi tekstil nasional tumbuh dan ekspornya diperkirakan 14,6 miliar dollar AS tahun ini. Berdasarkan data API nilai ekspor tekstil dan produk tekstil tahun 2018 sebesar 13,21 miliar dollar AS dan 12,53 miliar dollar AS tahun 2017.

Dana asing, termasuk yang berjangka pendek (hot money) terus merangsek pasar Indonesia. Data terakhir, nilai kepemilikan asing di pasar surat berharga negara (SBN) mencapai Rp 1.001 triliun. Fakta ini membuat pasar modal dalam negeri rentan. Rupiah pun menjadi riskan bergejolak. Jika dana asing mendadak hengkang, rupiah dan bursa bakal goyah.

Lonjakan porsi kepemilikan asing ini menunjukkan kesulitan pemerintah menggali sumber pemasukan dalam negeri. Penerimaan pajak masih seret, sementara ekspor lemah tapi impor sulit dibendung. Alhasil, surat utang yang jadi pilihan sumber pendanaan negara. Pemerintah harus memperbaiki neraca perdagangan dan current account deficit (CAD) untuk mengurangi risiko kurs bila hot money keluar.

PT Asuransi Jiwasraya menyiapkan sejumlah strategi untuk bisa keluar dari masalah likuiditas serta melunasi tunggakan polis yang sudah jatuh tempo. Salah satu langkah adalah menerbitkan Medium Term Notes (MTN) senilai Rp 500 miliar. Aksi korporasi itu sudah masuk ke dokumen tertulis, namun manajemen belum bisa  mengungkapkan ke publik. Penerbitan surat utang menjadi bukti kesungguhan serta komitmen manajemen dan pemegang saham untuk mencari solusi. Selain menerbitkan obligasi, Jiwasraya juga membentuk anak usaha bernama Jiwasraya Putra. Namun, pembentukan anak usaha ini akan dilakukan secara bertahap.

Pemerintah tengah mengkaji rencana penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) atas bunga obligasi agar dapat meningkatkan minat investasi dalam instrumen surat utang. Meski demikian, pemerintah masih mendalami kajian terkait dampak dari implementasi kebijakan tersebut. Salah satu resiko yang dapat timbul dari penurunan pajak dari bunga obligasi tersebut merupakan resiko mengeringnya likuiditas sektor keuangan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan penurunan tarif dinilai dapat memicu sektor keuangan semakin kompetitif memperebutkan likuiditas. Hal itu terjadi lantaran pemilik modal akan cenderung menempatkan dananya di dalam instrumen obligasi ketimbang deposito. Tarif pajak yang dikenakan terhadap bunga deposito terbilang lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen obligasi. Pemerintah pun berupaya mendiversifikasi instrumen penerbitan obligasi dan terus memperdalam pasar untuk meningkatkan basis investor domestik.