Nilai emisi obligasi korporasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) melonjak 75,5% menjadi Rp 69,2 triliun pada semester I-2022 dibanding periode sama tahun lalu Rp39,43 triliun. Emisi surat utang tersebut berpotensi terus bertambah menjadi Rp120 triliun hingga akhir tahun lalu. Berdasarkan data BEI sebanyak 41 emiten menerbitkan obligasi dan sukuk pada Januari-Juni 2022 dengan nilai Rp69,2 triliun dari 28 emiten. Head of Fixed Income Research BNI Sekuritas Amir Dalimunthe menjelaskan, potensi penerbitan obligasi korporasi pada tahun ini masih cukup atraktif dan besar. Terlebih dengan adanya jatuh tempo obligasi sejumlah Rp137 triliun. Amir memperkirakan, emisi obligasi bisa mencapai Rp120 triliun hingga akhir tahun ini, naik 14,72% dari tahun lalu Rp104,6 triliun. "Jumlah ini bisa dibilang cukup variatif, dengan mempertimbangkan situasinya yang cukup volatile. Disisi lain, emitien yang memiliki rating AAA dan fundamental yang baik, masih belum membutuhkan belanja modal besar pada tahun ini, sehingga suplai obligasi agak terbatas," jelas dia. (Yetede)

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) tegaskan komitmen dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. Terbaru, perseroan menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI dengan menargetkan penghimpunan dana sebesar Rp15.0000.000.000.000 (Lima belas triliun Rupiah). Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BRI Sunarso di Jakarta. Sunarso menjelaskan, hasil penghimpunan dana tersebut akan digunakan  sesuai ketentuan POJK60/2017 tentang  Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan  (Green Bond) dengan mengalokasikan paling sedikit 70% untuk kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang termasuk  dalam kriteria Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) yang baru, sedang berjalan atau telah selesai sesuai dengan Kerangka Kerja Obligasi. (Yetede)

Langkah Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, mengerek suku bunga acuan bikin sejumlah korporasi waswas. Apalagi, bagi mereka yang berencana menerbitkan surat utang pada semester II/2022. Alasannya, dampak pengetatan kebijakan moneter yang ditempuh Federal Reserve alias The Fed, dapat merembet ke pasar surat utang. Indikasinya, imbal hasil surat utang negara (SUN) acuan tenor 10 tahun kini telah menyentuh 7,61%. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) misalnya, memilih tak melanjutkan aksi penggalangan dana melalui emisi obligasi. Dalam keterangannya, perseroan menyatakan kondisi pasar obligasi dan sukuk korporasi saat ini serta perubahan sumber pendanaan membuat perusahaan tak melanjutkan rencana penerbitan obligasi. ADMF memiliki sisa obligasi senilai Rp4,7 triliun dalam Obligasi Berkelanjutan V dan Rp300 miliar dalam penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV. Saat dikonfirmasi, Direktur Keuangan Adira Finance, I Dewa Made Susila menyebut langkah perusahaan ini tak memiliki dampak terhadap kegiatan bisnis dan keuangan perseroan. Oleh sebab itu, perseroan tak menggunakan surat utang sebagai sumber dana pada semester II/2022. Menurutnya, mengenai rencana penerbitan obligasi baru, perseroan akan melihat kondisi pasar obligasi dan sukuk korporasi ke depan.

Jumlah penerbitan obligasi korporasi hingga Juni 2022 mencapai Rp 62,3 triliun. Penerbit obligasi terbesar datang dari sektor keuangan, material, industri dan konsumer. Anindita Cintasya DCM Specialist - Investement Banking PT Aldiracita Sekuritas Indonesia mengatakan, penyerapan obligasi korporasi di tahun ini cukup tinggi. Selain itu, kebutuhan refinancing obligasi korporasi jatuh tempo pada 2022 ini mencapai Rp 157 triliun. Hanya saja, Anindita menilai, kenaikan suku bunga The Fed dan peningkatan yield SUN acuan 10 tahun selama tahun ini sebesar 66 bps bisa membuat biaya penerbitan obligasi meningkat.

Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) menargetkan pemulihan piutang BLBI pada tahun 2023 sebesar Rp 25 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Rabu (8/6) lalu mengatakan, pemulihan piutang akan menjadi salah satu program prioritas dan proyek unggulan pada tahun 2023.

Sejumlah obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menggugat ke pengadilan karena barang asetnya disita negara. Berbagai gugatan dari para obligator diprediksi terus bermunculan menyusul penyitaan masif aset BLBI selama dua tahun terakhir. Pakar hukum administrasi negara dari Universitas Indonesia, Dian Puji Simatupang, mengatakan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI atau Satgas BLBI harus melengkapi berbagai dokumen guna menghadapi sidang gugatan tersebut. Prosedur dan mekanisme penyitaan serta pengambilalihan aset harus dicek ulang. "Agar tidak ada kekurangan yuridis dalam pengambilan keputusan," kata Dian kepada Tempo, kemarin. Awal pekan ini, anak kaharudin Ongko. Kaharudin adalah pemilik Bank Umum Nasional dan Arya Paduarta. Ia punya kewajiban obligasi dari dua bank itu senilai sekitar Rp 8,2 triliun kepada negara. Awal pekan ini, anak Kaharudin Ongko, Irjanto, menggugat  ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. (Yetede)

Surat berharga negara ritel ketiga tahun ini, yakni Saving Bond Ritel seri SBR011, laris manis. Penjualan SBR011 pada Jumat (27/5) hingga pukul 16.00 WIB sudah mencapai Rp 1,52 triliun. Perolehan tersebut memenuhi 30% dari target awal pemerintah, yakni Rp 5 triliun. Hebatnya, penjualan tersebut hanya perlu waktu dua hari saja. Penawaran SBR011 baru dibuka pada Rabu (25/5) dan baru akan ditutup pada 16 Juni 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai kompetisi (racing competition) imbal hasil (yield) surat utang antar negara untuk menarik  investor. Perang yield dipacu derasnya capital outflow diberbagai negara, termasuk Indonesia, akibat pengetatan kebijakan moneter bank sentral Amerika, The Fed. Saat ini dia mencatat yield  obligasi AS tenor 10 tahun mencapai 2,8%. Pada titik ini pemerintah harus menjaga kecenderungan kenaikan suku bunga, karena akan berimbas pada naiknya yield SBN (surat berharga negara) dan biaya pendanaan. Sri menilai, penurunan kepemilikan asing di SBN berdampak positif, tapi karena pasar obligasi tidak bergejolak saat dana asing keluar. Per 19 Mei 2022, kepemilikan asing di SBN  mencapai 16,4% turun dari 2021 sebesar 19% dan 2020 sebesar 25%. Sementara itu, Kepala Departemen Moneter Bank Indonesia  Edi Susianto mengatakan,yield SBN  tenor 10 tahun masih menarik bagi investor asing. (Yetede)

PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta tengah menjajaki peluang penerbitan obligasi hijau di Bursa London untuk mendukung rencana ekspansi perseroan melalui pengadaan 100 unit bus listrik hingga 2030. Guna merealisasikan rencana tersebut, Direktur Utama M. Yana Aditya dan Direktur Operasi dan Keselamatan PT Transportasi Jakarta Yoga Adiwinarto berkunjung ke London Stock Exchange pada, Kamis (12/5). “Dalam pertemuan ini kami menjajaki kemungkinan penerbitan global bond. Di mana kami berkesempatan untuk mendiskusikan terkait rencana Transjakarta dalam pengembangan bus listrik dan sustainability transportasi di Jakarta. Untuk mendukung itu, kami ingin adanya dukungan pembiayaan,” ujar Yana dalam keterangan resminya, Jumat (13/5).

Adapun, dengan kehadiran bus listrik sebagai armada masa depan, diperkirakan dapat menurun polusi hingga 28%dibandingkan pada bus diesel. Selain itu, emisi CO2 pada gas buang bus listrik dapat berkurang hingga 50,3% dibandingkan gas buang bus diesel. “Transjakarta sudah mulai mengoperasikan bus listrik sejak Maret lalu. Kami menargetkan sebanyak 100 bus listrik sudah dapat melayani masyarakat pada 2030. Kami berharap dapat bekerjasama dengan London Stock Exchange untuk mengurangi emisi karbon, khususnya dalam sektor transportasi publik,” katanya.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) akan menerbitkan obligasi berwawasan lingkungan (green bond) senilai maksimal Rp 5 triliun. Penawaran awal green bond akan dilakukan mulai hari ini, Rabu (11/5/2020) hingga 25 Mei mendatang. Obligasi bernama Green Bond I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2022 ini ditawarkan dalam tiga seri, yakni seri A dengan tenor tiga tahun sejak tanggal emisi  atau sampai 21 Juni 2025, seri B tenor lima tahun atau sampai 21 Juni 2027, dan seri C tujuh tahun atau sampai 21 Juni 2029. BNI menggunakan tingkat suku bunga tetap atau green bond ini, yang akan dibayarkan tiap tiga bulan atau kuartalan. Meski demikian, Bank BUMN tersebut belum  menyebutkan tingkat bunga dan nilai obligasi masing-masing seri yang akan diterbitkan tersebut. "Green Bond itu dijamin secara kesanggupan penuh dan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat Jumbo Green Bond yang diterbitkan atas nama  PT Kustodian Sentral Efek sebagai bukti utang untuk kepentingan  pemegang green bond, dan ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok green bond," terang manajemen BNI.(Yetede)