Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) berpotensi menguat terbatas untuk menguji level resistance 7.223 pada perdagangan minggu ini, setelah pekan lalu melemah 0,87% ke level 7.113,425. Sementara di pasar surat utang, minat investor terhadap intrusmen  investasi ini kian meningkat. dengan peluang kelebihan permintaan (oversubscribed) pada lelang tujuh seri SBSN pekan ini. "Untuk sepekan ke depan, kami memperkirkan IHSG menguat dengan kecenderungana terbatas. Adapun area support berada di 6.970n dan reistance di 7.223," kata Head of Research Retail MNC Sekuritas Herdita Wicaksana kepada Investor Daily. Didit mengungkapkan, pergerakan IHSG pada minggu ini akan dipengaruhi oleh  rilis data ekonomi China, dimana akan ada neraca dagang dan inflasi AS, dimana menurut konsesus cenderung sedikit menguat. "Selain itu,  investor  masih akan mencermati  memanasnya kembali konflik geopolitik Israel ke daerah Suriah, serta Rusia dan Ukraina," tutur dia. Untuk saham, Didit merekomondasikan Investor untuk mencermati saham MEDC dengan target Rp1.290-1.330, BBTN di target harga Rp1.790-1.850. (Yetede)                            

Pemerintah Indonesia akan menghadapi lonjakan kewajiban utang jatuh tempo, khususnya Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 178,9 triliun pada Juni 2025, yang merupakan angka tertinggi sepanjang tahun ini. Sebagai perbandingan, jumlah utang jatuh tempo pada Mei dan Juli masing-masing hanya Rp 42,4 triliun dan Rp 34,7 triliun.

Keputusan Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan menjadi 5,5% memberikan dampak positif bagi pasar surat utang. Kebijakan ini berhasil mendorong kenaikan harga surat utang di pasar sekunder serta menurunkan biaya penerbitan obligasi (cost of fund), yang diharapkan mendorong penerbitan obligasi baru, terutama oleh sektor swasta.

Pemerintah menyerap dana lebih tinggi dari target yang ditetaokan pada lelang Surat Berhara Negara (SUN) pada Selasa (20/5/2025), imbas  tingginya penawaran. Pemerintah menyerap dana sebesat Rp 28 triliun dari target awal Rp26 triliun. Berdasarkan keterangan pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu), Rabu (21/5/2025), total penawaran yang masuk mencapai Rp 108,33 triliun, lebih tinggi dari lelang SUN sebelumnya sebesar Rp 80,85 triliun. Penawaran masuk tertinggi tercatat untuk seri FR0104 (pembukaan kembali) yang mencapai Rp46,74 triliun. Pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp8,3 triliun untuk seri yang jatuh tempo pada 15 Juli 2030 ini, dengan imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,47995%. Selanjutnya, penawaran yang tinggi juga tercatat untuk seri FR0103 (pembukaan kembali), meski nilainya  lebih rendah yakni Ro39,26 triliun. Namun, pemerintah dari seri ini, senilai Rp8,75 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,85632% dengan jatuh tempo 15 Juli 2023. Di luar dua seri itu, SUN lainnya mencatatkan penawaran masuk di bawah Rp 10 triliun. (Yetede)

Kepala Badan kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febri Kacaribu mengatakan, minat investor terhadap Surat Berharga Negara (SBN) makin tinggi di tengah gejolak perekonomian global. Hal itu mencerminkan investor makin percaya terhadap fiskal dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. "Dibandingkan awal tahun, imbal hasil (yield) SBN 10 tahun kita masih rendah. Ini banyak terjadi khususnya dalam satu bulan terakhir," kata Febrio. Adapun Yield SBN 10 tahun turun 2 basis poin (bps) menjadi 7,00% secara tahun berjalan  (year-to-year/ytd) pada kuartal 1-2025. Meski sempat naik setelah pengumuman tarif resiprokal AS, yield kembali turun sebesar 4,5 bps ke level 6,98% pada 22 April 2025. Mengingat hubungan terbaik antara harga SUN dan yield, maka penurunan yield menunjukkan minat investor yang tetap tinggi terhadap obligasi Pemerintah Indonesia. Febrio optimistis kepercayaan investor terhadap intrusmen utang pemerintah Indonesia didorong oleh perbaikan kinerja fiskal dan ekonomi. Dari segi fiskal, pendapatan negara menunjukkan pemulihan utamanya melalui penerimaan pajak, pendapatan negara menunjukkan pemuliha  utamanya melalui penerangan pajak. (Yetede)

Pemerintah Indonesia mempercepat penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di awal tahun 2025, dengan realisasi mencapai Rp 413,97 triliun hingga 17 April atau 64,43% dari target tahunan. Langkah ini merupakan strategi frontloading untuk mengantisipasi ketidakpastian global dan menjamin ketersediaan dana bagi berbagai program prioritas nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa strategi ini bukan karena kekurangan dana, melainkan bagian dari manajemen risiko fiskal untuk menghadapi ketidakpastian eksternal seperti gejolak pasar dan perang dagang.

Muhammad Rizal Taufikurahman, Kepala Makroekonomi dan Keuangan INDEF, mendukung strategi ini, karena potensi tekanan eksternal di semester II, seperti arah kebijakan suku bunga The Fed dan risiko geopolitik. Menurutnya, realisasi penerbitan bisa mencapai 75–80% dari target APBN di semester I, yang menguntungkan bila pasar masih kondusif dan likuiditas tersedia.

Namun, Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, memberi catatan penting bahwa agresivitas penerbitan SBN berisiko memicu perebutan likuiditas di pasar keuangan dan perbankan. Ia mencatat peningkatan yield SBN tenor 10 tahun hingga 7%, yang menunjukkan adanya tekanan pasar. Jika penerbitan terus agresif, Bhima memperingatkan potensi tekanan likuiditas perbankan bisa makin terasa, terutama bila realisasi penerbitan menembus 100% dari target APBN hanya dalam dua kuartal.

Syafruddin Karimi, ekonom Universitas Andalas, menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan utang. Ia memperingatkan bahwa jika belanja jauh melebihi proyeksi atau penerimaan negara lambat, maka bisa timbul tekanan fiskal struktural dan risiko terhadap refinancing utang.

Strategi percepatan penerbitan SBN dinilai sebagai langkah proaktif dan defensif terhadap ketidakpastian global, namun tetap perlu dikawal agar tidak menimbulkan tekanan likuiditas dan fiskal di masa mendatang.

Pemerintah Indonesia mempercepat penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di awal tahun 2025, dengan realisasi mencapai Rp 413,97 triliun hingga 17 April atau 64,43% dari target tahunan. Langkah ini merupakan strategi frontloading untuk mengantisipasi ketidakpastian global dan menjamin ketersediaan dana bagi berbagai program prioritas nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa strategi ini bukan karena kekurangan dana, melainkan bagian dari manajemen risiko fiskal untuk menghadapi ketidakpastian eksternal seperti gejolak pasar dan perang dagang.

Muhammad Rizal Taufikurahman, Kepala Makroekonomi dan Keuangan INDEF, mendukung strategi ini, karena potensi tekanan eksternal di semester II, seperti arah kebijakan suku bunga The Fed dan risiko geopolitik. Menurutnya, realisasi penerbitan bisa mencapai 75–80% dari target APBN di semester I, yang menguntungkan bila pasar masih kondusif dan likuiditas tersedia.

Namun, Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, memberi catatan penting bahwa agresivitas penerbitan SBN berisiko memicu perebutan likuiditas di pasar keuangan dan perbankan. Ia mencatat peningkatan yield SBN tenor 10 tahun hingga 7%, yang menunjukkan adanya tekanan pasar. Jika penerbitan terus agresif, Bhima memperingatkan potensi tekanan likuiditas perbankan bisa makin terasa, terutama bila realisasi penerbitan menembus 100% dari target APBN hanya dalam dua kuartal.

Syafruddin Karimi, ekonom Universitas Andalas, menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan utang. Ia memperingatkan bahwa jika belanja jauh melebihi proyeksi atau penerimaan negara lambat, maka bisa timbul tekanan fiskal struktural dan risiko terhadap refinancing utang.

Strategi percepatan penerbitan SBN dinilai sebagai langkah proaktif dan defensif terhadap ketidakpastian global, namun tetap perlu dikawal agar tidak menimbulkan tekanan likuiditas dan fiskal di masa mendatang.

Pemerintah berhasil menghimpun dana sebesar Rp30 triliun melalui lelang Surat Utang Negara (SUN) pada 6 Mei 2025, dengan total penawaran masuk mencapai Rp80,85 triliun, meningkat dari lelang sebelumnya (Rp77,5 triliun). Penawaran tertinggi tercatat pada SUN seri FR0104 sebesar Rp43,16 triliun, diikuti oleh FR0103 dan seri lainnya. Hal ini mencerminkan tingginya minat investor terhadap instrumen utang pemerintah, meski hanya sebagian yang dimenangkan.

Pemerintah diperkirakan akan  memperbanyak penerbitan Surat Utang Negara (SUN) pada tahun 2025, seiring meningkatnya kebutuhan biaya fiskal untuk mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto. Nilai penerbitan ditaksir mencapai Rp642,6 triliun, naik 42,19% dari outlook 2024 sebesar Rp 451,9 triliun. Analis Pendapatan Tetap PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Ahmad Nasrudin mengatakan, lonjakan penerbitan didorong oleh dua faktor utama, yakni defisit anggaran yang lebih besar serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan kembali (refinancing. Dalam RAPBN 2025, pemerintah menargetkan defisit sebesar Rp 616,19 triliun atau 2,53% dari PDB, meningkat dari proyeksi defisit 2024 sebesar Rp507,8 triliun atau 2,29% PDB. Selain itu, utang jatih tempo tahun depan juga meningkat tajam. Total utang yang akan jatuh tempo mencapai Rp 800, 33 triliun, terdiri dari SBN Rp 705,5 triliun dan pinjaman Rp94,83 triliun. Jumlah tersebut melonjak dibandingkan tahun 2024 yang hanya sebesar Rp 434,29 triliun. "Penerbitan SUN akan lebih besar karena ada kebutuhan untuk membiayai defisit dan juga  pembiayaan kembali. Tahun depan, SBN yang jatuh tempo cukup tinggi, jadi wajar jika pemerintah meningkatkan emisi," kata Ahmad. (Yetede)

Pasar surat utang atau obligasi di Indonesia masih positif, karena terjaganya minat investasi dan kualitas surat utang yang diterbitkan di awal 2025. Investor saham beralih ke aset investasi rendah risiko, surat utang dapat lebih diminati pasar dengan potensi penurunan suku bunga hingga akhir tahun ini. Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto melaporkan, setidaknya dari pasar obligasi korporasi, pertumbuhan positif dari segi penerbitan utang masih terjadi. Secara nasional, selama triwulan I-2025, ada pertumbuhan nilai penerbitan 77,4 % obligasi korporasi ketimbang periode tahun lalu menjadi Rp 46,75 triliun. ”Kami memproyeksikan, nilai penerbitan surat utang korporasi baru pada 2025 akan berkisar Rp 139,29 triliun hingga Rp 155,43 triliun, dengan titik tengah pada Rp 143,91 triliun,” katanya dalam konferensi pers Pefindo Januari-Maret 2025 secara daring, Selasa (15/4).

Penerbitan surat utang pemerintah, dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah BI (SRBI) masih positif. Mengutip data pemerintah, selama Januari-Maret 2025, pemerintah juga sudah menerbitkan SBN neto sebesar Rp 282,6 triliun, lebih tinggi daripada penerbitan periode sama di 2024 di Rp 104 triliun. BI juga telah menerbitkan SRBI senilai Rp 150 triliun. ”Obligasi masih menarik untuk investor, apalagi di tengah ketidakpastian, di mana pasar saham sangat volatil. Orang akhirnya akan mengalihkan investasinya ke instrumen yang lebih aman, seperti obligasi pemerintah. Obligasi akan jadi instrumen menarik karena lebih aman. Daya tariknya kemungkinan lebih baik dibanding instrumen saham tahun ini,” tutur Suhindarto. (Yoga)