Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan meningkatkan pembiayaan utang pada paruh pertama 2025, terutama lewat penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Target penerbitan SBN kuartal II-2025 sebesar Rp 190 triliun, yang jika tercapai akan membuat total penerbitan semester I menjadi Rp 472,6 triliun, atau 73,54% dari pagu tahunan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa strategi ini merupakan bagian dari kebijakan frontloading, untuk mengantisipasi potensi disrupsi ekonomi global akibat kebijakan tarif dari Presiden AS Donald Trump. Ia menekankan bahwa strategi ini bukan karena kekurangan dana, tetapi untuk menangkap momentum dan menghindari ketidakpastian keuangan.

Myrdal Gunarto, ekonom pasar global dari Maybank Indonesia, menilai langkah agresif pemerintah ini bertujuan untuk mempercepat realisasi program-program Presiden Prabowo, seperti makan bergizi gratis (MBG), pengembangan SDM, hilirisasi industri, dan percepatan investasi melalui BPI Danantara. Ia juga menyebut bahwa pemerintah memanfaatkan momentum penundaan 90 hari kebijakan tarif Trump, serta situasi pasar obligasi yang saat ini kondusif.

Menurut Myrdal, tawaran yield SBN masih menarik, apalagi jika ke depan ada pelonggaran suku bunga dari bank sentral AS dan Bank Indonesia. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%.

Di tengah gempuran perang dagang global yang menyebabkan pasar finansial dunia dan Indonesia bergejolak, sejumlah emiten Tanah Air mantap untuk terus menjalankan aksi korporasi berupa penawaran umum perdanaan (initial public offering/IPO) saham, penerbitan surat utang (obligasi), hingga penambahkan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD/right issue). Bahkan, puluhan emiten telah mengumumkan rencana mereka  untuk melakukan pembelian kembali (buyback) saham dengan nilai fantastis, yang menunjukkan keyakinan mereka terhadap prospek pasar modal Indonesia. PT Fore Kopi Indonesia Tbk (FORE) dan PT Medela Potentia Tbk (MDLA) menjadi perusahaan terbaru yang mencatatkan (listing) saham perdana di BEI pada Senin (14/4/2025) dan Selasa (15/4/2025). FORE bahkan membukukan kelebihan permintaan (oversubscibed) hingga 200 kali, dan MDLA lebih dari 6 kali, dengan total penghimpunan dana keduanya mencapai Rp1,04 triliun. Beberapa emiten juga tetap percaya diri untuk menghimpun pendanaan dari pasar modal melalui penerbitan surat utang. Emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu PT Petrosea Tbk (PTRO) menerbitkan obligasi senilai Ro 1 triliun dan sukuk Rp 1,5 triliun. Emiten lainnya yakni PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) juga menerbitkan obligasi senilai Rp 2,8 triliun. (Yetede)

Pasar surat utang atau obligasi di Indonesia masih positif, karena terjaganya minat investasi dan kualitas surat utang yang diterbitkan di awal 2025. Investor saham beralih ke aset investasi rendah risiko, surat utang dapat lebih diminati pasar dengan potensi penurunan suku bunga hingga akhir tahun ini. Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto melaporkan, setidaknya dari pasar obligasi korporasi, pertumbuhan positif dari segi penerbitan utang masih terjadi. Secara nasional, selama triwulan I-2025, ada pertumbuhan nilai penerbitan 77,4 % obligasi korporasi ketimbang periode tahun lalu menjadi Rp 46,75 triliun. ”Kami memproyeksikan, nilai penerbitan surat utang korporasi baru pada 2025 akan berkisar Rp 139,29 triliun hingga Rp 155,43 triliun, dengan titik tengah pada Rp 143,91 triliun,” katanya dalam konferensi pers Pefindo Januari-Maret 2025 secara daring, Selasa (15/4).

Penerbitan surat utang pemerintah, dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah BI (SRBI) masih positif. Mengutip data pemerintah, selama Januari-Maret 2025, pemerintah juga sudah menerbitkan SBN neto sebesar Rp 282,6 triliun, lebih tinggi daripada penerbitan periode sama di 2024 di Rp 104 triliun. BI juga telah menerbitkan SRBI senilai Rp 150 triliun. ”Obligasi masih menarik untuk investor, apalagi di tengah ketidakpastian, di mana pasar saham sangat volatil. Orang akhirnya akan mengalihkan investasinya ke instrumen yang lebih aman, seperti obligasi pemerintah. Obligasi akan jadi instrumen menarik karena lebih aman. Daya tariknya kemungkinan lebih baik dibanding instrumen saham tahun ini,” tutur Suhindarto. (Yoga)

Pengetatan likuiditas di sektor perbankan Indonesia mulai terlihat jelas dari penurunan kepemilikan bank terhadap surat berharga negara (SBN) dan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Berdasarkan data DJPPR, per 10 April 2025, kepemilikan bank pada SBN turun sekitar 13,5% secara tahunan, menjadi Rp 1.150,53 triliun. Beberapa bank besar seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Tabungan Negara (BTN) tercatat mengurangi porsinya secara signifikan.

Namun, tidak semua bank bersikap sama. Bank Mandiri, BNI, CIMB Niaga, dan BCA justru meningkatkan kepemilikan surat berharganya. Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication BCA, menegaskan bahwa penempatan dana di surat berharga adalah strategi likuiditas yang disesuaikan dengan kebutuhan ekspansi kredit. BCA sendiri masih mampu mencatatkan pertumbuhan kredit 14% secara tahunan per Februari 2025.

Lani Darmawan, Presiden Direktur CIMB Niaga, menyatakan bahwa fokus banknya tetap pada penyaluran kredit, meskipun penempatan dana di SBN dan SRBI tetap dilakukan secara selektif. CIMB mencatat pertumbuhan kredit sebesar 9,29% pada periode yang sama.

Sementara itu, Efdinal Alamsyah, Direktur Kepatuhan OK Bank, menyebut bahwa banknya justru menaikkan kepemilikan surat berharga menjadi Rp 1,5 triliun pada Maret 2025, dengan sekitar 20% di antaranya dalam bentuk SRBI.

Secara umum, meski sebagian bank mengalihkan likuiditas untuk mendukung pertumbuhan kredit, tanda-tanda ketatnya kondisi likuiditas tetap terasa dari penurunan kepemilikan instrumen keuangan negara.

Di tengah pelemahan rupiah yang berdampak negatif pada pasar saham, instrumen obligasi, khususnya Surat Berharga Negara (SBN), masih menjadi pilihan relatif stabil, termasuk bagi investor asing. Namun, tekanan fiskal yang meningkat membuat risiko oversupply surat utang kian nyata, seiring dengan kebutuhan pembiayaan besar dari pemerintah dan swasta.

Chang-kun Shin, Presiden Direktur Kiwoom Sekuritas, mengungkapkan bahwa pelemahan rupiah memunculkan kekhawatiran terhadap fundamental ekonomi Indonesia, termasuk risiko defisit fiskal yang melebar akibat beban program seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) serta kewajiban pembayaran surat utang jatuh tempo. Ia juga menyoroti bahwa Bank Indonesia tidak memiliki ruang cukup untuk menurunkan suku bunga demi menjaga daya tarik obligasi Indonesia.

Ramdhan Ario Maruto, Associate Director Fixed Income di Anugerah Sekuritas, menambahkan bahwa walaupun pasar obligasi ikut terdampak, efeknya tak sedalam saham karena obligasi bersifat investasi jangka panjang. Ia menekankan pentingnya kebijakan moneter dan fiskal yang adaptif, termasuk stimulus ekonomi dan dukungan likuiditas untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.

Sementara itu, Maximilianus Nico Demus dari Pilarmas Investindo Sekuritas menyoroti bahwa capital inflow tetap positif di SBN, dengan pembelian bersih mencapai Rp23,87 triliun. Ia memperkirakan imbal hasil SBN 10 tahun akan berada pada kisaran 6,75%–7,10% di 2025, dan menyarankan akumulasi bertahap karena pelemahan obligasi dinilai bersifat sementara.

Namun, tantangan besar tetap ada. Dengan utang pemerintah yang mencapai Rp800 triliun dan bunga sebesar Rp500 triliun, penerbitan obligasi baru tak terhindarkan untuk menutup defisit APBN. Jika permintaan rendah, suku bunga mungkin harus dinaikkan, yang bisa meningkatkan beban bunga negara di masa depan.

Kenaikan credit default swap (CDS) Indonesia menunjukkan meningkatnya risiko investasi yang berdampak langsung pada biaya penerbitan utang pemerintah, khususnya dalam bentuk valuta asing (valas). Meski peringkat utang Indonesia masih bertahan pada level investment grade, kenaikan CDS lima tahun hingga 91,66 per 22 Maret 2025, atau naik lebih dari 28% dalam sebulan terakhir, memperkuat sinyal meningkatnya premi risiko.

Lesunya pasar modal di awal 2025 berdampak pada penurunan kinerja investasi industri dana pensiun (dapen). Data OJK mencatat return on investment (ROI) dapen turun menjadi 0,52% pada Januari 2025, dari 0,61% di tahun sebelumnya. Kondisi ini diperburuk oleh pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang telah turun 12,1% sejak awal tahun.

Likuiditas yang semakin ketat membuat perbankan mencari alternatif pendanaan di luar Dana Pihak Ketiga (DPK) untuk ekspansi kredit. Hal ini terjadi karena pertumbuhan DPK per Januari 2025 hanya 5,3% YoY, sementara pertumbuhan kredit lebih tinggi, mencapai 9,6% YoY.