JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai penurunan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dapat mengungkit permintaan kredit kendaraan bermotor (KKB). Oleh karena itu, industri perbankan diminta untuk mempercepat penyaluran kredit pada kuartal I-2021.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mendukung kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor otomotif, dengan penurunan PPnBM kendaraan bermotor yang berlaku mulai 1 Maret 2021. Dukungan ini melalui berbagai ketentuan yang bisa dikeluarkan OJK seperti penurunan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) dan penetapan uang muka kredit kendaraan bermotor. 

“Kemarin sudah diumumkan oleh pemerintah penurunan pajak PPnBM kendaraan bermotor diharapkan bisa mengungkit demand. Karena masyarakat terutama milenial bisa mengungkit konsumsi, mobil, motor, kami dorong termasuk rumah, kami harap dorong pertumbuhan perkreditan dan demand,” ungkap Wimboh dalam kunjungan kerja bersama Komisi XI DPR ke Jawa Barat, dikutip Rabu (17/2).

Menurut dia, sebagai regulator, OJK bersama dengan Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia (BI) selaku pemangku kepentingan masih harus berupaya keras mempercepat pemulihan ekonomi. Salah satunya dengan memberikan relaksasi penurunan PPnBM kendaraan bermotor.

Insentif diberikan untuk mobil dengan kapasitas mesin kurang dari 1.500 cc, berpenggerak 4x2, termasuk sedan dengan kandungan lokal mencapai 70%. Pada tahap pertama, insentif diberikan 100%, pada tahap kedua insentifnya 50%, dan tahap ketiga 25%. Menanggapi hal itu, Direktur Konsumer PT Bank CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan mengungkapkan, penurunan PPnBM berdampak positif untuk memacu permintaan KKB. Diharapkan pertumbuhan KKB perbankan tahun ini mengalami peningkatan.

Percepat Penyaluran Kredit 

Saat OJK mengadakan pertemuan dengan pimpinan perbankan, Wimboh juga meminta industri perbankan mempercepat penyaluran kredit pada kuartal pertama tahun ini melanjutkan tren pertumbuhan kredit yang mulai membaik pada kuartal IV-2020. Menurutnya, OJK akan terus mengawal upaya perbankan menyalurkan kredit sesuai rencana bisnis bank (RBB) yang disampaikan ke OJK sebesar 7,13% pada 2021.

Selain meminta peningkatan pada kredit konsumsi, Wimboh juga meminta industri perbankan untuk meningkatkan pertumbuhan kredit khususnya ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid 19.

Sementara itu, Ketua Himbara Sunarso menyambut baik kebijakan OJK di masa pandemi khususnya restrukturisasi kredit yang sudah diperpanjang hingga Maret 2022 serta diperbolehkannya debitur melakukan restrukturisasi ulang dalam jangka waktu tersebut. Dia juga mengatakan kondisi industri perbankan masih cukup baik untuk mendorong pemulihan ekonomi. “Policy response ini sangat tepat. Kami menyambut baik,” kata Sunarso.

Dalam kesempatan dialog tersebut, Wimboh menyatakan akan mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi perhatian para bankir seperti penyediaan platform marketplace, pemanfaatan usance letter of credit (L/C), berbagai insentif untuk menggairahkan sektor properti, peningkatan peran perbankan swasta dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk komunikasi relaksasi beberapa ketentuan dan menyampaikan kepada pemerintah mengenai kemungkinan keringanan pajak dalam kurun waktu sementara.

(oleh - HR1)

Kinerja pasar obligasi di 10 bulan terakhir cukup memuaskan. Mengutip Bloomberg, aset obligasi yang tercermin dalam Indobex Government Total Return memberikan imbal hasil 10% ytd hingga Oktober. Di periode yang sama memberikan imbal hasil 8% ytd.

Direktur IndoSterling Asset Management Fitzgerald Stevan Purba mengatakan kinerja pasar obligasi saat ini cukup tinggi dan tercermin dari yield Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun yang terus menguat hingga menyentuh level di bawah 6,6% atau mendekati level sebelum pandemi menyerang.

Secara historis Stevan mengamati riil yield SUN masih di atas rata-rata riil yield 10 tahun terakhir. Begitu juga dengan spread SUN dengan US Treasury yang di atas rata-rata 10 tahun terakhir. Artinya, pasar obligasi masih memiliki ruang untuk melanjutkan kinerja positif di tahun depan.

Susanto memproyeksikan di 2021 pasar obligasi masih berpotensi untuk tumbuh, apalagi jika vaksin ditemukan dapat didistribusikan secara lancar, maka Bank Indonesia berpeluang menurunkan suku bunga untuk memberikan stimulus ke perekonomian. Serta berpeluang meningkatkan investasi investor asing ke Indonesia pasca disahkannya UU Cipta Kerja.

Peran Bank Indonesia (BI) utuk membeli surat utang negara (SUN) yang diterbitkan pemerintah tahun ini cukup besar. Pembelian SUN oleh BI ini baik untuk tujuan pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun untuk menyuntik likuiditas di pasar keuangan. Sejak awal tahun BI telah memborong SUN sebesar Rp 200,25 triliun sebagaimana dikatakan tandas Gubernur BI Perry Warjiyo. Hal ini utamanya untuk menstabilkan kondisi likuiditas di pasar keuangan maupun perbankan.

Ekonom Institut Kajian Strategis Universitas Kebangsaan Eric Sugandi mengatakan, pembelian SUN oleh BI berarti bank sentral menginjeksi uang ke perekonomian. Lewat pembelian SUN, Pemerintah membiayai belanja-belanja yang bisa meningkatkan penghasilan masyarakat.

Kementerian Keuangan berencana menerbitkan surat utang negara (SUN) khusus bagi para diaspora di luar negeri atau diaspora bonds pada akhir 2020.

Direktur Surat Utang Negara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Deni Ridwan menjelaskan, Indonesia termasuk terlambat dalam menerbitkan instrumen diaspora bonds untuk membantu kebutuhan pendanaan anggaran negara. Karena itu, pemerintah menilai perlu segera mencoba instrumen baru itu karena telah dikaji sejak awal 2019 lalu.

Deni menjelaskan, pemesanan diaspora bonds direncanakan minimal Rp 5 juta dan maksimal Rp 5 miliar. Obligasi negara itu memiliki tenor selama tiga tahun dengan imbal hasil tetap dan tidak dapat diperdagangkan.

Di sisi lain, regulasi tiap negara yang berbeda-beda juga perlu menjadi perhatian. Hal itu untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para diaspora yang berminat membeli.

Diaspora yang bisa membeli instrumen itu di antaranya diaspora warga negara Indonesia (WNI) yang sedang tinggal di luar negeri. Selanjutnya yakni diaspora warga negara asing (WNA) seperti eks WNI, anak eks WNI, maupun WNA yang orang tua nya berstatus WNI. Sebelum bisa membeli diaspora bonds, calon investor harus memiliki Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sukses menerbitkan instrumen obligasi dalam dolar Amerika Serikat (AS) atau global bonds. Besaran dana yang diperoleh dari penerbitan surat utang ini, yaitu 500 juta dolar AS. Dalam proses penawarannya, obligasi Bank Mandiri ini mencatatkan kelebihan permintaan (oversubscribed) hampir lima kali. Adapun investor yang membeli global bonds Bank Mandiri ini dari Asia sebanyak 66 persen dan 34 persen dari Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Negeri Paman Sam.

Sementara, kupon yang ditawarkan oleh Bank Mandiri sebesar 4,75 persen, lebih tinggi dari global bonds yang ditawarkan pemerintah awal April 2020 yang menawarkan kupon 3,9 persen. Sedangkan, jangka waktu kontrak surat utang ini hingga 2025 atau memiliki tenor selama lima tahun.

Di tengah kondisi pasar global yang tidak pasti, banyaknya minat investor terhadap global bonds yang diterbitkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini menjadi bukti bahwa Indonesia menjadi salah satu tujuan investasi menarik di dunia, kata Menteri BUMN Erick Thohir.

Direktur Treasury, International Banking & Special Asset Management Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, mengatakan, Bank Mandiri berencana menerbitkan obligasi berdenominasi rupiah yang merupakan sebagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) II Tahap I 2020. Penerbitan obligasi ini merupakan inisiatif strategis untuk memperkuat struktur pendanaan perseroan dalam mendorong rencana ekspansi bisnis ke depan, ujarnya.

Bank Mandiri telah memperoleh pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), yaitu AAA dengan outlook stabil terkait obligasinya yang diharapkan akan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diperdagangkan di pasar sekunder pada 13 Mei 2020.

PT Hutama Karya (Persero), BUMN sektor konstruksi juga menerbitkan global bond sebesar 600 juta dolar AS dengan kupon yang ditawarkan sebesar 3,75 persen.

Direktur Utama Hutama Karya Bintang Perbowo menyatakan, animo investor dari seluruh dunia ini terbilang cukup positif. Kita bisa lihat harga kupon Hutama Karya ini sangat kompetitif bahkan di tengah situasi cukup sulit ini, kata Bintang.

Pengamat Ekonomi dari Perbanas Institute Piter Abdullah mengatakan di tengah kondisi saat ini, penerbitan obligasi seharusnya bisa menjadi pilihan alternatif bagi bank untuk menjaga likuiditas. Akan tetapi, di tengah kondisi pasar investasi yang lesu, penerbitan obligasi juga tidak akan mudah dilakukan. Piter mengakui, ada bank yang memang sangat membutuhkan likuiditas dan tidak bisa berharap dari DPK, yakni bank-bank kecil dan menengah selain Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) IV. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan hingga saat ini DPK masih terus bertumbuh sehingga perseroan tidak berniat untuk menerbitkan obligasi. Menurutnya, selama ini, Bank BCA tidak pernah menerbitkan obligasi. Liabilitas selalu bersumber dari DPK. 

Nilai tukar rupiah dalam tren menguat selama dua pekan terakhir dan berada di posisi Rp 15.567 per dollar AS pada Rabu (22/4/2020) berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau Jisdor. Tren penguatan nilai tukar ini melegakan karena sejak awal Maret 2020 hingga pekan pertama April 2020 rupiah terjerembab begitu dalam. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada Maret 2020, investor asing melepas SBN Rp 112,74 triliun. Kondisi ini mengakibatkan permintaan dollar AS di pasar keuangan Indonesia meningkat tajam sehingga nilai tukar dollar AS terhadap rupiah melonjak signifikan. Nilai tukar yang pada 4 Maret masih Rp 14.171 per dollar AS, sempat menyentuh Rp 16.741 per dollar AS pada 2 April 2020.

Untuk mencegah pelemahan lebih dalam, Bank Indonesia mengintervensi valuta asing senilai 7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 112 triliun selama Maret 2020. Tentu tidak hanya rupiah yang terpuruk. Berdasarkan konsensus investor global, risiko investasi di negara-negara berkembang meningkat sehingga investor asing ramai-ramai melepas portofolio investasi mereka di negara berkembang dan memindahkannya ke aset-aset safe-haven di AS yang dianggap lebih aman meski tidak menguntungkan dibandingkan dengan Indonesia yang imbal hasil surat utangnya relatif tinggi.

Di sisi lain, akibat pandemi Covid-19, pemerintah membutuhkan utang yang sangat besar untuk menutup defisit fiskal yang melebar. Tidak semua utang bisa dipenuhi dari dalam negeri sehingga pemerintah membutuhkan dana dari luar negeri. Maka, investor asing harus ditarik kembali untuk masuk ke pasar domestik. Pemerintah tak punya pilihan selain menawarkan obligasi dengan imbal hasil yang diinginkan investor asing.

Untuk itu pada 7 April 2020 Pemerintah Indonesia menerbitkan obligasi global senilai total 4,3 miliar dollar AS atau setara Rp 70 triliun dengan imbal hasil yang relatif lebih tinggi. Surat utang global yang diterbitkan terdiri atas tiga tenor, yakni 10,5 tahun, 30,5 tahun, dan 50 tahun. Untuk yang berjangka waktu 10,5 tahun, nilai yang dilepas 1,65 miliar dollar AS dengan imbal hasil 3,9 persen. Imbal hasil ini lebih tinggi dibandingkan dengan imbal hasil global bond 10 tahun RI pada Januari 2020 yang sebesar 2,88 persen. Dengan penyesuaian imbal hasil surat utang ini, rupiah perlahan-lahan mulai kembali menguat. Selama periode 13-20 April 2020, dana investor asing yang masuk ke SBN tercatat Rp 4,37 triliun.

Covid-19 menekan pasar keuangan. Meski begitu, minat terhadap obligasi korporasi belum turun. Seperti yang terjadi pada Obligasi yang diterbitkan sejumlah emiten, misalnya Obligasi Bank Mandiri (BMRI) dan PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO) yang mencatatkan kelebihan permintaan alias oversubscribed. Seperti dilansir Darmawan Junaidi, Direktur Treasury, International Banking & Special Asset Management BMRI kepada KONTAN, Rabu (21/4), BMRI mencatatkan oversubscribed sebesar 2,44 kali, ia menambahkan, peminat obligasi yang diterbitkan lebih banyak datang dari investor korporasi. Setelah difinalisasi, sebesar 80% dari emisi Rp 1 triliun akan diberikan untuk investor korporasi. Sisa porsi 20% menjadi jatah investor ritel.

Hal serupa juga di utarakan Head of Investor Relations SGRO Michael Kesuma yang mengatakan investor menunjukkan minat tinggi terhadap penerbitan obligasi SGRO dimana pada masa penawaran awal (bookbuilding), terjadi kelebihan permintaan sebanyak 1,5 kal. Michael menambahkan, investor korporasi menyerap lebih dari 90% emisi. Sisanya menjadi jatah investor ritel. Di sisi lain, Pada akhir Maret 2020 lalu, Investor Relations SMART Pinta S. Chandra belum bisa menyampaikan detail besaran obligasi PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART), namun menurutnya tidak ada kelebihan permintaan yang terserap dalam penerbitan saat ini atas Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan pemerintah akan ekstra-hati-hati saat mencari sumber pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 dan memutuskan menarik utang baru di tengah masa pandemi Covid-19. Febrio mengatakan, kebutuhan pembiayaan utang keseluruhan tahun ini diproyeksikan mencapai Rp 654,5 triliun, dengan tiga sumber pembiayaan yaitu melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) baik di pasar domestik maupun global, penarikan pinjaman dari lembaga multilateral maupun bilateral, dan penerbitan SBN di pasar primer.

Lembaga pemeringkat Standard and Poor’s (S&P), pekan lalu, merevisi outlook Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya di posisi stabil. Hal itu mencerminkan ekspektasi S&P bahwa dalam beberapa waktu ke depan Indonesia akan menghadapi kenaikan risiko eksternal serta fiskal akibat meningkatnya kewajiban luar negeri dan beban utang pemerintah. Di tengah berbagai tekanan perekonomian global dan domestik, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah tetap mengelola utang dengan prudent dan akuntabel.  Menurut Sri Mulyani, penerbitan utang melalui penerbitan SBN akan menjadi fokus utama dan bersifat fleksibel sesuai dengan peluang yang dimiliki, serta waktu penerbitan, dan nilai penerbitan yang sesuai dengan kondisi pasar keuangan.  

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk, David Sumual, mengatakan dalam kondisi normal obligasi dapat diserap oleh sektor keuangan, seperti perbankan dan investor rumah tangga untuk obligasi retail. Namun, kini daya serap terbatas karena krisis. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan Kebijakan pemerintah menerbitkan global pandemic bond dengan tenor hingga 50 tahun berpotensi menambah beban generasi. Ekonom sekaligus mantan menteri keuangan, Chatib Basri, menyarankan Pemerintah untuk mengoptimalkan efisiensi berupa realokasi dan refocusing anggaran.

Pemerintah telah menerbitkan tiga seri Surat Utang Negara (SUN) atau obligasi global berdenominasi dolar Amerika Serikat (US$ bonds) dengan total nominal US$ 4,3 miliar. Obligasi global itu terdiri atas US$ 1,65 miliar untuk tenor 10,5 tahun (seri RI1030), US$ 1,65 miliar untuk tenor 30,5 tahun (RI1050), dan US$ 1 miliar untuk tenor 50 tahun (RI0470). Dari semua tenor atau seri, investor atau pembeli dari Amerika Serikat (AS) muncul sebagai yang terbanyak. Untuk seri RI1030 investor dari AS mencapai 45%, sedangkan untuk seri RI1030 dan RI0470 masing-masing 52% dan 44%. Hal ini dilansir pada laman resmi Direktorat Jenderal  Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Kamis (16/4). Total nominal penerbitan global bonds tersebut merupakan yang terbesar sepanjang sejarah penerbitan global bonds Indonesia.