JAKARTA, ID – Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah menyita aset dari para obligor dan debitur senilai Rp 27,88 triliun hingga 19 September 2022. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara usai rapat dengan Satgas BLBI, Rabu (21/9). Rapat tersebut dilakukan secara tertutup yang dihadiri oleh Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban. Amir Uskara menjelaskan, Komisi XI meminta Satgas BLBI memaparkan perkembangan dari upaya penagihan piutang negara ke para obligor dan debitur. Sebab, total piutang yang aktif diurus Satgas BLBI mencapai Rp 110,45 triliun. "Secara umum, sampai saat ini aset yang sudah diambil maupun disita itu sekitar Rp 27 triliun lebih dari sekitar Rp 110 triliun yang masih menjadi tunggakan dari obligor BLBI," ujar dia saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (21/9). Dia menyebutkan, nilai piutang negara dalam ranah BLBI yang mencapai Rp 110,45 triliun itu berasal dari 335 obligor dan debitur. Pada dasarnya Satgas BLBI hanya menangani debitur dan obligor yang memiliki nilai utang besar. "Ada sekitar 335 obligor yang masuk daftarnya Satgas BLBI. Tetapi yang ditangani oleh Satgas BLBI yang kelas atas saja, karena tidak mungkin semua ditangani," ucap dia. (Yetede)

Operator telekomunikasi seluler Indosat Ooredoo Hutchison menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi IV Indosat Tahap I tahun 2022 dan Sukuk Ijarah IV Indosat Tahap I 2022. Total nilai dana yang diharapkan bisa terkumpul dari penawaran itu sebesar Rp 2,5 triliun. Menurut rencana, dana tersebut akan digunakan untuk membayar utang perseroan dan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio. ”Dua tahun pertama pasca merger biasanya menjadi kondisi yang sangat menantang. Meski demikian, merger yang kami (Indosat Ooredoo-Hutchison Tri Indonesia) lakukan sudah tepat dan bagus untuk (menyehatkan) industri telekomunikasi. Saat pandemi Covid-19, performa industri telekomunikasi juga masih positif,” ujar Presiden Direktur dan CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha saat investor gathering, Kamis (15/9) di Jakarta.

Direktur dan Chief Financial Officer Indosat Ooredoo Hutchison Nicky Lee menjelaskan, semua penawaran obligasi dan sukuk ijarah dilakukan dalam mata uang rupiah. Nicky menilai pasar finansial di Indonesia masih stabil. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pun cukup baik. ”Kami percaya, pasar masih akan merespons positif apa yang kami lakukan ini,” katanya. Proses book building akan dimulai 14-27 September 2022. Pernyataan efektif dari OJK diharapkan dapat diterima pada 17 Oktober 2022. Lalu, obligasi dan sukuk ijarah akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 27 Oktober 2022. Direktur dan Chief Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison M Danny Buldansyah menambahkan, ”Industri telekomunikasi masih menjanjikan sehingga kami kian fokus meningkatkan layanan kepada konsumen,” (Yoga)

Operator telekomunikasi seluler Indosat Ooredoo Hutchison menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi IV Indosat Tahap I tahun 2022 dan Sukuk Ijarah IV Indosat Tahap I 2022. Total nilai dana yang diharapkan bisa terkumpul dari penawaran itu sebesar Rp 2,5 triliun. Menurut rencana, dana tersebut akan digunakan untuk membayar utang perseroan dan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio. ”Dua tahun pertama pasca merger biasanya menjadi kondisi yang sangat menantang. Meski demikian, merger yang kami (Indosat Ooredoo-Hutchison Tri Indonesia) lakukan sudah tepat dan bagus untuk (menyehatkan) industri telekomunikasi. Saat pandemi Covid-19, performa industri telekomunikasi juga masih positif,” ujar Presiden Direktur dan CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha saat investor gathering, Kamis (15/9) di Jakarta.

Direktur dan Chief Financial Officer Indosat Ooredoo Hutchison Nicky Lee menjelaskan, semua penawaran obligasi dan sukuk ijarah dilakukan dalam mata uang rupiah. Nicky menilai pasar finansial di Indonesia masih stabil. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pun cukup baik. ”Kami percaya, pasar masih akan merespons positif apa yang kami lakukan ini,” katanya. Proses book building akan dimulai 14-27 September 2022. Pernyataan efektif dari OJK diharapkan dapat diterima pada 17 Oktober 2022. Lalu, obligasi dan sukuk ijarah akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 27 Oktober 2022. Direktur dan Chief Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison M Danny Buldansyah menambahkan, ”Industri telekomunikasi masih menjanjikan sehingga kami kian fokus meningkatkan layanan kepada konsumen,” (Yoga)

JAKARTA, ID – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF akan menerbitkan obligasi berkelanjutan VI Tahap III Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp 3 triliun, yang ditawarkan kesanggupan penuh atau full commitmen. Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh perseroan untuk menggantikan sebagian dana ekuitas yang telah disalurkan sebagai pinjaman kepada penyalur KPR FLPP yang per tanggal 30 Juni 2022 jumlahnya sebesar Rp 4.16 triliun. Menurut Kepala Divisi Tresuri SMF Hilman Asyrofi, obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok. Bunga obligasi ini dibayarkan setiap tiga bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga  obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,95% per tahun, dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi. “Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 21 Desember 2022, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi ini adalah pada tanggal 21 September 2027,” ungkap Hilman dalam keterangan resminya, Kamis (1/9). (Yetede)

Emiten pengelola Rumah Sakit Mayapada, PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk, berencana menerbitkan obligasi senilai Rp 950 miliar Dana yang dihimpun dari obligasi tersebut akan digunakan untuk pengembangan usaha. Associate Director Strategic Partners Mayapada Healthcare Mark Kristomo Lee, Rabu (31/8) di Jakarta, menjelaskan, Sejahteraraya Anugrahjaya telah menunjuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai wali amanat untuk penerbitan obligasi. (Yoga)

Para pengabdi obligasi ritel, bersiaplah! Bulan ini, ada satu obligasi ritel yang dijadwalkan akan ditawarkan ke publik, yakni Sukuk Ritel seri SR017. Seri ini menjadi surat berharga negara (SBN) ritel keempat yang diterbitkan pemerintah tahun ini. Jika berdasarkan jadwal awal tahun, SR017 akan ditawarkan mulai 19 Agustus hingga 14 September 2022. Namun Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Dwi Irianti belum mengonfirmasi penerbitan ini akan sesuai jadwal atau tidak. Toh, para analis sepakat menyebut obligasi negara ritel ini akan menjadi instrumen investasi yang menarik. Direktur Panin Asset Management Rudiyanto berpendapat, tinggi tidaknya permintaan dari SR017 akan tergantung kupon yang ditawarkan. Vice President Infovesta Utama Wawan Hendrayana mengatakan, SR017 jauh lebih menarik dibandingkan dengan deposito. Apalagi tenor sukuk ritel biasanya tidak terlalu panjang, sekitar tiga tahun. Wawan menyebut, SR017 akan menarik bila mematok kupon setara dengan SBN ritel pendahulunya, yakni SBR011, yang menawarkan bunga 5,5%. Wawan sepakat inflasi tinggi memungkinkan investor akan berspekulasi jika bunga yang diberikan oleh pemerintah bisa lebih tinggi dari sebelumnya. Tapi jika ternyata pemerintah tidak memberi bunga yang menarik, maka investor yang menjual sukuk ritel di tengah jalan akan tinggi.

Memasuki bulan Juli 2022, penerbitan obligasi korporasi masih semarak. Ada delapan obligasi korporasi yang terdaftar. Beberapa penerbit di antaranya adalah PT Summarecon Agung Tbk, PT Bank Maybank Tbk, PT Indomobil Finance dan lainnya. Beberapa obligasi yang masih dalam penawaran di antaranya ada obligasi PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan PT KB Finansia Multi Finance. Head of Fixed Income Trimegah Asset Management Darma Yudha menyebut, penerbit obligasi datang dari berbagai sektor. Tujuan penerbitan obligasi antara lain untuk mencari modal kerja juga ekspansi.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengumumkan rencana penerbitan obligasi dan sukuk senilai Rp 3 triliun pada Kamis (14/7). Dana itu akan digunakan untuk mengembangkan angkutan batubara Sumatera bagian selatan Rp 1,815 triliun, membayar obligasi I-2017 seri A yang jatuh tempo Rp 1 triliun, dan mengadakan sarana KA Bandara Internasional Adi Soemarmo Rp 185 miliar. (Yoga)

Kalangan investor pemegang obligasi korporasi yang sebelumnya semringah, kini bersiap-siap setidaknya untuk tersenyum kecut. Betapa tidak. Risiko di pasar obligasi tengah meningkat lantaran faktor kenaikan suku bunga acuan The Fed dan perlambatan ekonomi global. Keadaan ini tentu akan menyurutkan penerbitan obligasi korporasi pada sisa tahun 2022. Kata ekonom, risiko pasar sedang tinggi-tingginya. Ketika pandemi tengah mengganas, korporasi telah menahan diri untuk menerbitkan surat utang. Tak heran ketika melihat nilai surat utang jatuh tempo cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan yang diterbitkan. Namun, dengan melihat kondisi suku bunga acuan global yang meningkat, agaknya akan sulit angka emisi obligasi korporasi sebesar itu bisa terpenuhi. Demikian besarnya faktor suku bunga acuan The Fed membuat pasar instrumen ini di dalam negeri pun cemas. Hal ini juga dipicu kekhawatiran apabila Bank Indonesia (BI) bakal mengambil langkah serupa mengatrol bunga acuan. Jika suku bunga acuan BI naik, hal itu tentu akan mendorong kenaikan suku bunga secara umum. Apabila ini terjadi, risiko instrumen tersebut juga turut membesar, terutama dari sisi borrowing cost dan biaya dana yang kian mahal dari penerbitan obligasi.

PT Bank Sinarmas Tbk (BSIM) berencana meliris obligasi subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2022, dengan jumlah pokok Rp500 miliar. Surat utang ini memiliki tingkat bunga sebesar 6,50% per tahun dengan tenor 5 tahun sejak tanggal emisi. Surat utang ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan obligasi subordinasi I Bank Sinarmas senilai Rp 3 triliun.