Penggalangan dana jumbo melalui instrumen surat utang korporasi senilai Rp41,5 triliun yang berasal dari 37 perusahaan, siap masuk ke pasar. Berdasarkan mandat penerbitan surat utang korporasi yang dikantongi PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) hingga 31 Januari 2023, sejumlah perusahaan telah merencanakan aksi penggalangan dana. Kepala Divisi Pemeringkatan Korporasi Pefindo Niken Indriarsih mengatakan mandat penerbitan surat utang korporasi kali ini mulai menunjukkan perbedaan dengan masuknya sektor seperti pengelolan jalan tol dan bandara. Meskipun, dari sisi nilainya, rencana penerbitan surat utang korporasi terbesar berasal dari sektor bank dan pembiayaan. Adapun, realisasi penerbitan surat utang per Januari 2023 mencapai Rp4,23 triliun dengan Rp3,99 triliun di antaranya berasal dari perusahaan swasta. Sementara itu, berdasarkan sektornya industri bubur kertas dan tisu menggalang dana Rp1,74 triliun dan disusul oleh sektor multifinance dengan Rp1,1 triliun serta energi dengan Rp600 miliar. Kedua sektor yang memimpin penerbitan surat utang korporasi pada Januari 2023 mencerminkan kinerja pada 2022. Dari total penerbitan obligasi korporasi senilai Rp163,63 triliun pada 2022, sektor multifinance berkontribusi sebesar Rp27,08 triliun dan industri bubur kertas dan tisu dengan Rp26,25 triliun. Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Pefindo Suhindarto mengatakan kondisi tahun ini bakal lebih positif dibandingkan tahun lalu sehingga mendukung bagi aksi penerbitan surat utang. Dia mengemukakan suku bunga pada 2023 tetap tinggi seiring dengan berlanjutnya kebijakan moneter ketat sejumlah bank sentral dunia. Meski demikian, laju peningkatan tidak akan sesignifikan 2022. Dihubungi terpisah, Vice President Credit Analyst Fixed Income Research Mandiri Sekuritas Teddy Hariyanto mengatakan obligor atau penerbit surat utang akan memanfaatkan peluang pemulihan ekonomi domestik yang berlanjut. Di sisi lain, imbal hasil surat utang pemerintah dan risiko premium turut menurun.

Pemerintah terus berupaya mengurangi pembayaran beban utang. Salah satu caranya adalah dengan melakukan pembelian kembali (buyback) surat utang negara atau SUN. Kebijakan tersebut ditempuh pemerintah dengan cara menggelar lelang kembali SUN lewat cara penukaran (debt switch). Deni Ridwan, Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, dari aksi penukaran surat utang dengan mekanisme many to many tersebut, pemerintah sepanjang tahun lalu sudah berhasil menarik atau memenangkan lelang pembelian SUN sebanyak Rp 24,05 triliun. Lelang pembelian SUN senilai Rp 24,05 triliun itu diperoleh dari tiga kali lelang. Pertama, lelang pada 24 Maret 2022. Di tanggal tersebut, pemerintah telah melakukan lelang pembelian kembali SUN dengan cara penukaran via mekanisme many to many, dan menggunakan fasilitas platform perdagangan MOFiDS (Ministry of Finance Dealing System). Kedua , lelang pada 17 November 2022. Saat itu, pemerintah telah melakukan pelelangan dengan langkah serupa. Peserta lelang menawarkan tujuh seri obligasi negara dari 14 seri obligasi negara yang ditawarkan pemerintah. Ketiga, lelang pada 19 Desember 2022. Pemerintah melaksanakan transaksi pembelian kembali SUN dengan cara bilateral buyback dengan Bank Indonesia sebesar Rp 20 triliun, serta setelmen pada 21 Desember 2022.

Obligasi negara ritel perdana di tahun 2023, saving bond ritel (SBR) seri SBR012, laku keras. Hingga masa penawaran terakhir pada 9 Februari 2023, pemerintah mencatat permintaan mencapai Rp 22,18 triliun. Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan Deni Ridwan mengungkapkan, hasil penjualan aurat berharga negara (SBN) ritel ini merupakan rekor tertinggi penjualan SBN ritel non-tradable, sejak penggunaan platform online e-SBN. SBR012 ini ditawarkan sejak 19 Januari 2023 dalam dua seri. Pertama, SBR bertenor dua tahun, yakni SBR012-T2, yang laku terjual Rp 16,73 triliun. Kedua, SBR012-T4 yang bertenor empat tahun. Permintaan untuk seri ini mencapai Rp 5,45 triliun. Sejumlah agen penjual mengaku mendapat penawaran cukup tinggi. Bank Mandiri misalnya mencatatkan penjualan SBR012 sebesar Rp 3,08 triliun. Jumlah investor yang berminat mencapai hampir 6.000 investor. Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha mengatakan, SBR012 tenor dua tahun lebih banyak diminati investor. Perolehan penjualannya mencapai Rp 2,34 triliun, sedangkan SBR012 tenor empat tahun hanya sebesar Rp 745 miliar. Permintaan cukup tinggi juga dialami oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sekretaris Perusahaan BRI Aestika Oryza Gunarto mengatakan, penjualan SBR012 di BRI mencapai Rp 2,1 triliun, 73% pada tenor dua tahun dan 27% di tenor empat tahun.

Imbal hasil obligasi pemerintah dalam tren turun. Penyebabnya, ada ekspektasi kenaikan suku bunga acuan mulai terhenti. Investor asing juga kembali masuk ke pasar surat berharga negara (SBN). Ini membuat harga obligasi negara naik. Kamis (9/2), yield FR0096, SUN acuan tenor 10 tahun, ada di 6,6%. Tapi, Jumat pekan lalu (3/2), yield SUN acuan ini sempat mencapai 6,52%, terendah sejak 16 Agustus 2022. Senior Vice President Head of Retail Product Research & Distribution Division Henan Putihrai Asset Management (HPAM) Reza Fahmi mengatakan, yield terus bergerak turun sejak akhir 2022. Reza menyebut, fundamental Indonesia yang kuat menarik minat investor asing. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mencapai 5,31% di 2022, lebih tinggi tahun 2021 sebesar 3,69%. Director & Chief Investment Officer Fixed Income Manulife Aset Manajemen Indonesia Ezra Nazula memprediksi yield SUN tenor 10 tahun bisa turun ke 6,5%, dengan catatan asing terus masuk. Namun, dia menyarankan, investor tetap memperhatikan kebijakan The Fed dan data ekonomi AS.

PT Barito Pacific Tbk (BRPT) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2023 dengan pokok obligasi sebesar Rp 1 triliun. Aksi ini menjadi bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Barito Pacific dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 3 triliun. Merujuk prospektus ringkas yang terbit di Harian KONTAN edisi Rabu (1/2), emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu ini menerbitkan obligasi senilai Rp 1 triliun yang terdiri dari tiga seri. Yakni, seri A sebesar Rp 52,52 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun dan berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi. Lalu, seri B senilai Rp 821,86 miliar dengan bunga tetap 9,25% per tahun dan berjangka waktu 5 tahun. Terakhir, seri C senilai Rp 125,61 miliar dengan bunga tetap 10,50% per tahun, berjangka waktu 7 tahun sejak tanggal emisi.

Pemerintah kembali menerbitkan surat utang khusus bagi peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau program tax amnesty jilid II untuk tahun 2023. Surat utang perdana tahun ini mulai terbit pada bulan ini. Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto, khusus bagi peserta program tax amnesty jilid II tersebut masih bisa menempatkan dana hasil repatriasi ke instrumen investasi khusus tersebut. Kalau tidak ada halangan pemerintah bakal menerbitkan surat berharga negara (SBN) selama lima kali hingga bulan September 2023. Adapun jadwal penerbitan antara surat utang negara (SUN) dan surat  berharga syariah negara (SBSN) dilakukan secara bergantian. Pemerintah berharap, program khusus tersebut bisa dimanfaatkan oleh para peserta PPS. Adapun realisasi SBN khusus di program PPS sepanjang tahun 2022 adalah untuk FR0094 sebesar Rp 3,99 triliun, USDFR0003 sebesar US$ 63,31 juta dan PBS035 sebanyak Rp 1,18 triliun.

Bank Indonesia (BI) kembali mengerek bunga acuan. Keputusan itu berpotensi mendorong masuknya dana asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN). Kemarin, Kamis (19/1), Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI memutuskan menaikkan BI 7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75%. Menurut Presiden dan CEO PT Pinnacle Persada Investama Guntur Putra, kenaikan suku bunga akan menguntungkan investor asing. Sebab, selisih bunga acuan BI menjadi lebih lebar dibandingkan suku bunga The Fed. Saat ini, Fed Fund Rate berada di kisaran 4,5%. Setelah mempertahankan suku bunga acuan sebesar 3,5% sejak Februari 2021 lalu, BI untuk pertama kalinya mengerek suku bunga acuan pada Agustus 2022 lalu. Per September 2022, posisi dana asing di pasar SBN sebesar Rp 730,26 triliun. Per 18 Januari 2023, asing memegang Rp 795,02 triliun. Ini artinya, kepemilikan asing di SBN bertambah Rp 64,76 triliun. Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan Deni Ridwan juga melihat aliran dana masuk ke pasar surat utang domestik seiring dengan langkah The Fed mengurangi agresivitas dalam kebijakan moneternya.

Mulai hari ini (19/1), peminat obligasi negara ritel bisa mulai membeli saving bond ritel (SBR) seri SBR012. Penawaran SBR012 ini akan berlangsung sampai 9 Februari 2023. Kali ini pemerintah menawarkan dua seri dengan tenor berbeda. Yakni SBR012-T2 berjangka waktu dua tahun dan SBR012-T4 untuk tenor empat tahun. Pada tahap awal, SBR012-T2 memberi kupon 6,15%, yang akan berubah jika bunga acuan Bank Indonesia (BI) naik dengan spread 65 bps. Ini karena SBR menggunakan skema kupon floating with the floor, di mana kupon akan naik jika bunga acuan naik, namun tidak akan turun jika bunga turun. Sedangkan SBR012-T4 mematok kupon 6,35% dengan spread 85 bps. Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto menilai tawaran SBN ritel perdana tahun ini menarik.

Aksi penggalangan dana investor ritel perdana 2023 dimulai pada hari ini, melalui penawaran instrumen Surat Berharga Negara (SBN) ritel yakni seri SBR012 dengan nilai pembelian maksimal Rp10 miliar. Berdasarkan laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementrian Keuangan, Rabu (18/1), penawaran instrumen SBN ritel kali ini terdiri dari dua seri. Pertama, savings bond ritel (SBR) seri SBR012 tenor 2 tahun atau SBR012-T2 dengan kupon 6,15% per tahun. Kedua, SBR012 tenor 4 tahun atau SBR012-T4 dengan kupon 6,35% per tahun. Pemerintah menetapkan pembelian maksimal Rp5 miliar untuk SBR012-T2, dan Rp10 miliar untuk SBR012-T4. Kedua instrumen tersebut ditawarkan hingga 9 Februari 2023. Target penawaran SBR0012 T2 dan SBR0012 T4 senilai Rp10 triliun. “Target total Rp10 triliun,” kata Direktur Surat Utang Negara (SUN) DJPPR Kementerian Keuangan Deni Ridwan, kepada Bisnis, Rabu (18/1). Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto, menilai masyarakat usia muda akan lebih nyaman berinvestasi di SBR012-T2. Dengan membeli SBR012 tenor 2 tahun, dana investor hanya bisa dicairkan pada tahun pertama kepemilikan yakni 11 Maret 2024. Lalu, pencairan saat jatuh tempo pada tahun berikutnya yakni 10 Februari 2025.

Hasil lelang surat utang negara (SUN) pada Selasa (17/1) diserbu investor. Ekspektasi kenaikan suku bunga yang lebih lambat membuat pelaku pasar berburu SUN di harga murah. Kemarin, total penawaran yang masuk pada lelang SUN mencapai Rp 59,05 triliun. Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kemenkeu Deni Ridwan mengatakan, antusias investor pada lelang SUN kali ini mulai meningkat tercermin dari naiknya penawaran masuk dari lelang SUN sebelumnya Rp 28,32 triliun. Data ekonomi domestik juga menunjukkan kinerja positif yakni rilis data neraca perdagangan bulan Desember kembali mencatatkan surplus sebesar US$ 3,89 miliar. Deni menambahkan, aliran dana asing pada lelang SUN terus meningkat ditandai dengan jumlah penawaran dari asing yang mencapai Rp 15,37 triliun, naik dari lelang sebelumnya Rp 4,31 triliun. Jumlah penawaran masuk dari investor asing tersebut mayoritas pada seri SUN tenor 5 dan 10 tahun yaitu Rp 11,54 triliun atau 75,11% dari total penawaran masuk investor asing dan dimenangkan sebesar Rp 10,74 triliun atau 46,7% dari total penawaran yang diterima.