Emiten perkebunan sawit, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT) menyiapkan beberapa strategi untuk tetap meningkatkan produktivitas di tengah turunnya harga sawit. Direktur Keuangan ANJT, Nopri Pitoy mengatakan, selain turunnya harga sawit dan produk turunannya, kinerja perusahaan juga terdampak kemarau panjang atau El Nino yang masih berlangsung sampai sekarang.  Tentu bukan hal mudah bagi Austindo Nusantara dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut. Namun demikian, sejumlah  langkah antisipasi telah dilakukan ANJT guna meminimalisir dampak kemarau panjang. "Antara lain dengan melakukan peremajaan atau replanting, sehingga kami memiliki tanaman dengan varietas yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrem, penyediaan waduk hingga program pupuk organik (kompos) serta pengendalian hama," jelas Nopri saat dihubungi KONTAN, Selasa (7/11). Selain pendapatan dari sawit, ANJT juga punya beberapa lini bisnis lainnya. Antara lain bisnis edamame dan sagu. Jika melansir dari laporan keuangan, penjualan edamame perseroan di kuartal III-2023 berada di angka US$ 1,39 juta, naik 16% jika dibandingkan dengan penjualan edamame kuartal III tahun lalu yang senilai US$ 1,19 juta. Di akhir tahun, ANJT juga akan mencoba peruntungan dengan menjajal ekspansi pasar ekspor edamame ke wilayah Asia Pasifik, baik secara independen maupun dengan memanfaatkan jaringan pasar dari mitra strategis, yakni AJI HK Limited yang merupakan salah satu anak perusahaan Asia Foods Group. Kendati lini bisnis edamame bertumbuh, total pendapatan ANJT hingga kuartal III 2023 mengalami penurunan. Merujuk laporan keuangan perseroan hingga akhir September 2023, ANJT mencatatkan pendapatan di angka US$ 176,66 juta. Pendapatan ini menurun 12,5% jika dibandingkan dengan pendapatan pada akhir September tahun 2022 lalu yang berada di angka US$ 201,87 juta. Penurunan harga terjadi mulai dari tandan buah segar (TBS) hingga produk turunannya, seperti minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), palm kernel (PK) atau inti sawit, dan minyak inti kelapa sawit atau palm kernel oil (PKO).

JAKARTA,ID-Pemerintah menyatakan siap berkolaborasi dengan Uni Eropa dalam membangun kerangka kerja yang mendorong pertanian berkelanjutan, termasuk produksi minyak nabati yang berasal dari sawit, dengan cara yang inklusif, holistik, adil, dan tidak diskriminatif. Pasalnya, sawit masih menjadi salah satu komoditas andalan yang memberikan kontribusi dalam menopang pemulihan ekonomi, serta aspek sosial dan lingkungan masyarakat. Sebagaimana diketahui, ditingkat global, inisiatif Uni Eropa melalui kebijakan European Union Deforestation Regulation (UEDR) membatasi deforestasi yang disebabkan oleh kegiatan kehutanan dan pertanian di seluruh dunia, akan memberi dampak langsung pada komoditas utama Indonesia yakni kelapa sawit, kopi, kakao, karet, kedelai, sapi, dan kayu. "Terlepas dari kekhawatiran kami. Pemerintah siap berkolaborasi dengan Uni Eropa. Sangat penting bagi Uni Eropa untuk mengakui dan menyadari pengaruhnya bahwa standar keberlanjutan nasional negara-negara produsen dapat memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mengakses pasar Uni Eropa," kata Menteri Koordinator dalam sambutannya secara daring di Indoensia Palm Oil Conference 2023. (Yetede)

Tak dapat dimungkiri, para petani di daerah masih kesulitan dalam mengakses layanan perbankan guna meningkatkan permodalan agar memperlancar usahanya. Di sinilah Bank Pembangunan Daerah memainkan peran penting untuk memberikan permodalan yang terjangkau bagi para petani di tengah melambungnya harga pupuk nonsubsidi di pasaran. Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lewat program Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (KPSP) pun mendorong perbankan di Bali untuk memprioritaskan petani agar mendapat akses pembiayaan jelang masa tanam. Program ini merupakan inisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama perbankan di Pulau Dewata.Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali I Nyoman Sudharma menjelaskan bahwa program KPSP merupakan satu langkah diversifi kasi pembiayaan untuk pengembangan sektor unggulan Pulau Dewata di luar sektor pariwisata dan sesuai dengan arah ekonomi kerti Bali. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan Bali selain pariwisata. Dia memandang bahwa selama ini BPD Bali sudah menyalurkan pembiayaan kepada petani melalui program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam program KPSP ini, dua Subak di Kabupaten Tabanan yakni Subak Bengkel dan Subak Jaka menjadi proyek percontohan atau pilot project. Pemilihan utama di Kabupaten Tabanan bukan tanpa alasan. Pasalnya, Tabanan selama ini menjadi lumbung beras Bali dan komoditas lainnya seperti sayur. Pada program KPSP ini, selain mendapat pembiayaan, petani juga diberikan asuransi atau penjaminan. Langkah ini dilakukan guna memberikan rasa aman kepada petani dan meminimalisir kerugian jika terjadi gagal panen.Sementara itu, Kepala Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Kristrianti Puji Rahayu menjelaskan bahwa program pembiayaan KPSP merupakan generic model kedua setelah program kredit melawan rentenir yang telah diluncurkan sebelumnya. “Pembiayaan sektor pertanian melalui KPSP ini akan membiayai mulai dari petani membeli bibit, membeli pupuk, sampai masa panen. Selain itu juga akan dilakukan pendampingan termasuk diberikan asuransi. Nanti hasilnya dibeli oleh offtaker,” jelasnya. Ekonom Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar Raka Suardana memandang bahwa model pembiayaan seperti program KPSP ini sangat membantu petani, apalagi penyalurannya menjelang masa tanam yang diproyeksikan bakal berlangsung pada dalam waktu satu atau dua bulan ke depan. Bisnis mencatat bahwa Kepala Tim Kelompok Perumusan KEKDA Wilayah dan Provinsi BI Bali Rahmad Adi Nugroho menjelaskan bahwa penyaluran pembiayaan dari bank belum menyasar semua sektor. “Penyaluran kredit di Bali relatif imbang jika dilihat berdasarkan jenis penggunaannya, namun berdasarkan lapangan usahanya masih terfokus pada perdagangan dan akomodasi makan minum,” jelasnya. Salah satu upaya yang dilakukan Bank Indonesia yakni dengan peningkatan besaran total insentif makroprudensial yang dapat diterima bank. Total insentif tersebut terdiri dari insentif atas pembiayaan kepada sektor prioritas paling tinggi sebesar 1,5%, insentif atas penyaluran KUR dan kredit UMKM meningkat dua kali lipat menjadi paling tinggi sebesar 1%, dan insentif atas penyaluran pembiayaan hijau paling tinggi sebesar 0,3%.

Di usia belia, Kaltara berambisi mandiri memproduksi beras untuk warganya sendiri. Ini bukan perkara mudah ketika petani di sana masih perlu membeli beras serta dipusingkan dengan hama, perubahan iklim, kerumitan menerapkan cara bertani baru, hingga nestapa gagal panen. Ajang Jalung (67) sudah beberapa hari di Tanjung Selor, ibu kota Kaltara mengunjungi anaknya. Minggu (22/10) siang itu, Ajang sudah tidak sabar ingin pulang ke kampong membawa 50 kg beras yang baru ia beli. Padi yang ia panen tidak cukup untuk kebutuhan keluarga sehingga Ajang harus membeli ke kota. Kampung Ajang berada di Desa Long Peleban, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, 5 jam dari Tanjung Selor. ”Hujan sering tidak turun. Padi gunung banyak yang gagal,” kata Ajang. Untuk memenuhi kekurangan beras, Ajang mesti membelinya beberapa kali ke ibu kota provinsi. Sekali berangkat, ia bisa menghabiskan Rp 800.000. Ia biasanya membeli 20 kg beras seharga Rp 300.000 untuk kebutuhan sebulan. Namun, sekarang, ia membeli 50 kilogram beras untuk persiapan masa tanam padi yang biasanya berjalan sebulan lebih untuk penyemaian, bakar lahan, dan penanaman. Padi itu diperkirakan baru bisa panen pada Februari 2024.

Masyarakat Dayak Uma’ Kulit seperti Ajang secara turun-temurun terbiasa menanam padi gunung dan padi sawah secara bersamaan. Dari dua cara menanam padi itu, mereka hanya perlu memanen satu kali setahun. jika panennya bagus dan cuaca mendukung, mereka bisa menghasilkan 130 kaleng gabah kering atau sekitar 1 ton beras. BPS mencatat, produksi beras Kaltara pada 2022 sebesar 22.507 ton beras, kendati meningkat 4.700 ton dari tahun sebelumnya, Kaltara masih defisit 34.260 ton. Untuk memenuhi kebutuhan 700.000 warga Kaltara, beras itu didatangkan dari Sulawesi dan Jawa. Pemerintah Provinsi Kaltara menyampaikan ingin mewujudkan swasembada pangan, termasuk beras, mulai tahun ini. Targetnya, Kaltara bisa swasembada beras tiga tahun setelahnya atau pada tahun 2026. Mula-mula, Pemprov Kaltara memastikan ketersediaan benih padi di sejumlah daerah sehingga tak perlu lagi membeli beras dari tempat lain. Selain itu, ada program pengendalian hama penyakit dan penguatan kelembagaan kelompok tani. Agar kualitas petani meningkat, Pemprov Kaltara ingin menambah jumlah penyuluh pertanian. Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang mengatakan, program bantuan untuk petani lokal itu dilakukan agar hasil panen padi petani optimal dan bisa terserap pasar. (Yoga)

Mateus Saleleubaja (47), warga Dusun Rogdok, Desa Madobag, Kecamatan Siberut Selatan, masih ingat ketika ia bersama puluhan warga lainnya diminta membuka lahan persawahan sepuluh tahun lalu. ”Ada 30 hektar lahan dijadikan sawah. Rata-rata satu orang menggarap satu hektar. Semuanya gagal, tidak ada yang panen sama sekali,” kata Meteus, yang ditemui Kamis (28/9). Pemkab Kepulauan Mentawai mencanangkan cetak sawah baru seluas 1.000 hektar selama periode 2011-2016 di kepulauan ini, termasuk di Pulau Siberut. Pemerintah pun memberikan sejumlah bantuan dan pendampingan kepada warga untuk menyukseskan program ini. Menurut Mateus, waktu itu ia dan warga lain di Rogdok mendapat bantuan bibit padi, parang, cangkul, dan uang operasional bensin untuk membersihkan lahan dari pepohonan. Selain itu, pegawai dinas pertanian juga memberikan pendampingan. Akan tetapi, sawah yang dibuka di Rogdok gagal total. Sekarang lahan bekas sawah sudah beralih menjadi areal perladangan.

Kisah itu hanya segelintir dari cerita kegagalan program cetak sawah di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai. Selama puluhan tahun, warga diarahkan, bahkan dipaksa bersawah, sejalan dengan dorongan agar warga meninggalkan pangan lokal sagu, keladi, dan pisang. Kisah tutur dan dokumentasi ilmiah telah menunjukkan, upaya cetak sawah berulang kali dilakukan di Pulau Siberut dan kebanyakan menuai kegagalan. Misalnya, laporan Darmanto, peneliti Mentawai yang menjadi Research Fellow at the Oriental Institute, Czech Academy of Sciences, dalam artikelnya di Journal of Southeast Asian Studies (2023), mengungkapkan, upaya cetak sawah di Siberut sudah dilakukan sejak tahun 1911-an oleh Belanda, tapi mengalami kegagalan. Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Kepulauan Mentawai, Hatisama Hura, Jumat (13/10), mengatakan, selama periode 2011-2016 memang ada program cetak sawah di Mentawai. Capaian program cetak sawah 1.000 hektar pada periode 2011-2016 itu hanya 300-400 hektar sawah. ”Kebanyakan (sawah yang dibuka itu) tidak berlanjut,” katanya. (Yoga)

Memasuki usia ke-354 tahun, Sulsel berupaya mempertahankan posisi sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Problem alih fungsi lahan yang rata-rata 6 % per tahun menggerus produksi padi di daerah ini, sekaligus mengubah wajah lanskap daerah dan kehidupan masyarakatnya. Data Sulawesi Dalam Angka 2023 yang dirilis BPS Sulsel menyebutkan, luas panen tanaman padi di Sulsel tahun 2022 adalah 1.042.107,35 hektar dengan produksi padi 5.341.020,84 ton. Kabupaten Bone merupakan kabupaten dengan produksi padi tertinggi, yakni 894.709,77 ton. Dengan produksi padi 5,3 juta ton, Sulsel relatif surplus. Data Dinas Pertanian Sulsel menyebutkan, kebutuhan konsumsi padi untuk wilayah Sulsel  sekitar 1 juta ton. Artinya, ada kelebihan produksi 2 juta ton yang dapat dikirim ke daerah-daerah.

Dibandingkan dengan 2021, produksi padi Sulsel membaik. Pada 2021, luas panen padi Sulsel seluas 991.935,52 ha dengan produksi 5.152.871,43 ton. Namun, jika dibandingkan dengan produksi lima tahun lalu (2018) yang mencapai 5,7 juta ton, angka itu turun. Persoalan alih fungsi lahan dan rendahnya minat generasi muda bertani, antara lain, terlihat jelas di Kabupaten Gowa. Di wilayah itu, banyak areal sawah yang berganti rupa menjadi permukiman. Kota Makassar yang sudah kian padat menyebabkan kawasan-kawasan pertumbuhan baru beralih ke Kabupaten Gowa dan Maros. Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sulsel Imran Jausi mengatakan, “Kami sudah buat regulasi untuk menekan alih fungsi lahan. Misalnya, untuk sawah kelas 1 atau yang beririgasi, jika dialihfungsikan, harus diganti rugi tiga kali lipat. Kami belum bisa memberi insentif untuk mempertahankan lahan,tetapi kami berupaya menerapkan sanksi tegas,” katanya. (Yoga)

Penghiliran tak hanya untuk industri besar. Usaha Kecil Menengah (UKM) juga dapat berpartisipasi pada program strategis nasional tersebut. Presiden Joko Widodo menegaskan hal ini dalam sambutannya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). “Yang UKM pun kita harus industrialisasikan, harus hilirisasikan semua produk yang masih mentahan,” kata Presiden. Pernyataan orang nomor satu di Indonesia tersebut menegaskan bahwa UKM dapat berpartisipasi dalam program penghiliran utamanya untuk komoditas non minerba. Partisipasi UKM dapat dilakukan salah satunya melalui penghiliran pertanian. Penghiliran pertanian adalah upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil pertanian menjadi produk turunan lain. Sebagai contoh jagung yang dapat diolah menjadi berbagai produk turunan diantaranya tepung jagung, beras jagung, pati jagung, sirup glukosa, hingga bioetanol. Program penghiliran pertanian memberikan berbagai manfaat bagi perekonomian nasional melalui peningkatan harga produk, pengembangan industri pengolahan, penyerapan tenaga kerja dan adopsi teknologi, serta mendukung ketahanan pangan. Hasil survei Bank Indonesia terhadap 274 korporasi pangan menunjukan bahwa tingkat penghiliran korporasi kecil/UKM jauh lebih rendah dibandingkan dengan korporasi besar. Dari sekitar 164 korporasi kecil, masih terdapat 60% yang belum melakukan penghiliran. Di sisi lain, penghiliran pada korporasi besar telah mencapai 63%. Program penghiliran salah satunya dapat dicapai melalui pengembangan UKM berbasis klaster. Michael E.Porter (1990) mengungkapkan bahwa klaster merupakan fenomena ekonomi yang di mana banyak bisnis secara bersamaan bersaing dan berkolaborasi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Program klasterisasi UKM dilakukan melalui pengelompokan individu pelaku UKM yang memiliki karakteristik serupa guna peningkatan skala usaha, produktivitas, dan nilai ekonomi produk. Adapun skema KUR Khusus diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster yang melibatkan mitra usaha untuk perkebunan rakyat, perikanan rakyat, peternakan rakyat, industri UMKM, serta kelompok usaha yang memproduksi produk lokal, berbahan baku lokal, dan usaha produktif lainnya. Subsidi suku bunga KUR Khusus oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan permintaan kredit oleh Klaster UKM.

Sejumlah daerah di Kalsel masih bisa melakukan panen raya padi di tengah ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino. Bahkan, hasil panen padi tahun ini diakui petani lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Pemda optimistis produksi padi tahun ini akan meningkat hingga mencapai 1 juta ton. Untuk kesekian kalinya di musim kemarau tahun ini, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel melaksanakan panen raya padi. Kali ini, panen raya dilaksanakan di hamparan sawah milik petani di Desa Penggalaman, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Senin (16/10). Bahrun (58), petani di Desa Penggalaman, mengatakan, hasil panen padi tahun ini lebih bagus daripada hasil panen padi tahun sebelumnya meski kemarau tahun ini lebih ekstrem. Faktor yang paling menentukan adalah varietas padi yang ditanam.

”Sebelumnya, kami selalu menanam padi lokal. Tetapi, mulai tahun ini kami menanam padi unggul. Kami dianjurkan untuk mengganti varietas setelah dua tahun terakhir gagal panen akibat serangan tungro,” ujar petani dari Kelompok Tani Karya Bersama itu di sela-sela acara syukuran panen raya padi di Penggalaman. Bahrun mengungkapkan, tahun ini ia mendapat gabah sebanyak 600 kaleng dari sawah garapannya seluas 1 hektar (ha). Biasanya dari lahan 1 ha, dia hanya mendapat padi sekitar 200 kaleng. Satu kaleng memuat sekitar 20 liter gabah. ”Kemarau sejauh ini tidak jadi persoalan di daerah kami karena irigasinya bagus. Kami tetap bisa menggarap lahan karena air masih tersedia dan cukup untuk mengairi sawah,” katanya. (Yoga)

Petani di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, meninggalkan budidaya sorgum karena kesulitan mesin perontok. Harga sorgum pun hanya Rp 7.000 per kg. Mereka berencana akan beralih menanam jagung. Ketua Ikatan Petani Sorgum Lembata Petrus Daton, Jumat (13/10/2023), mengatakan, petani membutuhkan sembilan mesin perontok sesuai dengan jumlah kecamatan, dimana nantinya mesin itu akan dipergunakan  oleh para petani secara bergilir. (Yoga)

Lahan memiliki peran penting dalam produksi pertanian sehingga perlu dilindungi agar tak mudah beralih fungsi. Kajian Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Kementerian ATR / BPN menemukan, dengan lahan sawah seluas 8,1 juta hektar, Indonesia sebenarnya mampu menghasilkan 35,5 juta ton beras. Produksi itu mampu mencukupi kebutuhan 34,2 juta ton beras untuk 300 juta jiwa pada tahun 2030. Sayangnya, alih fungsi lahan sawah di Indonesia terus berlangsung. Rata-rata konversi lahan sawah menjadi nonsawah mencapai 100.000 hektar pertahun. Sementara kemampuan mencetak sawah hanya 60.000 hektar setahun. Kondisi ini membuat Kementan memperkirakan ketersediaan lahan sawah Indonesia hanya tersisa 6,5 juta hektar pada tahun 2030. Kondisi ini menuntut langkah tegas dari pemerintah untuk menginstruksikan kepada daerah agar segera mengadopsi UU Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang sudah diundangkan sejak 2009. Hingga 2019, baru 44,29 % dari total kabupaten/kota di Indonesia yang sudah menetapkan LP2B dalam perda rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Plt Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Indramayu Sugeng Heryanto mengatakan, ”Di Indramayu terdapat lahan dengan status LSD dan LP2B. Tapi, yang benar-benar terproteksi yaitu LP2B,” ujarnya saat ditemui, Selasa (3/10). Kendati demikian, upaya perlindungan lahan seyogianya tak hanya berhenti pada penetapan aturan. Pasalnya, praktik alih fungsi lahan di area terlindung masih kerap ditemukan. Salah satunya, penggunaan LP2B untuk proyek eksplorasi sumur minyak PT Pertamina di Desa Tenajar, kabupaten Indramayu. Namun, langkah tegas Pemkab Indramayu mampu menahan upaya penyimpangan tersebut. ”Sekarang ada dua lokasi Pertamina yang ditutup karena berada di lahan LP2B,” ungkap Sugeng. Peristiwa ini menjadi salah satu contoh keseriusan pemda melindungi lahan pertanian di wilayahnya. (Yoga)