Manajemen air untuk irigasi persawahan berperan sangat penting dalam menjaga produksi padi nasional. Merujuk dokumen Rencana Strategis 2020-2024 dari Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR tercantum bahwa di Indonesia terdapat 7,1 juta hektar jaringan irigasi permukaan. Seluruh areal irigasi itu berkontribusi besar terhadap hasil budidaya padi di seantero Indonesia. Direktur Irigasi dan Rawa Kementerian PUPR Ismail Widadi, Selasa (10/10) menyebutkan, produksi tanaman padi dari sekitar areal pengairan irigasi teknis mencapai 86 % dari total produksi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa peranan irigasi persawahan sangat krusial bagi ketahanan pangan Indonesia.

Tingginya suplai air untuk irigasi itu masih berpotensi ditingkatkan. Ismail mengatakan, seluruh air untuk irigasi persawahan tersebut hanya 11-13 % yang berasal dari bendungan. Sisanya berasal dari sungai, air tanah, pompa, irigasi rawa, dan irigasi tambak. Oleh karena itu, perlu strategi untuk membangun infrastruktur air sebanyak-banyaknya. Apalagi, potensi sumber daya air Indonesia sangat besar, yakni mencapai 2,78 triliun meter kubik per tahun. Dari potensi sumber daya air tersebut, yang termanfaatkan baru 693 miliar kubik setahun atau hanya 25 %. Dengan jaringan irigasi yang baik, petani dapat berstrategi meningkatkan hasil pertaniannya. (Yoga)

Di tengah ancaman perubahan iklim, faktor non-alam terus menghantui sektor pertanian padi di Indonesia. Salah satunya adalah alih fungsi lahan sawah yang hingga saat ini terus terjadi. Merujuk data analisis Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Kementerian ATR / BPN tahun 2019, rata-rata konversi lahan sawah menjadi nonsawah di Indonesia mencapai 100.000 hektar per tahun. Sementara itu, rata-rata kemampuan mencetak sawah hanya 60.000 hektar setahun. Artinya,terjadi selisih alih fungsi lahan sawah 40.000 hektar per tahunnya. Lebih luas daripada total area Kota Surabaya. Padahal, lahan menjadi salah satu faktor penting tercapainya target produksi padi di Indonesia. Hasil pengolahan regresi data panel yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan, setiap penambahan seribu hektar area lahan sawah akan mendorong peningkatan produksi padi sekitar 4.370 ton. Jadi, dengan alih fungsi lahan sawah di Indonesia saat ini, diperkirakan menurunkan produksi padi 174.800 ton setahun.

Daerah yang diperkirakan memiliki tren penurunan produksi padi terbesar secara nasional ini adalah Provinsi Kalbar, Kalteng, dan Kalsel. Dengan fenomena yang hingga saat ini tak terbendung, target produksi padi 62 juta ton ditahun ini dan 65,4 juta ton pada tahun depan agaknya tidak mudah dicapai. Pasalnya, capaian sebelumnya pun meleset dari target yang ditetapkan pemerintah. Jajak pendapat harian Kompas pada 18-20 September 2023 menemukan hal serupa. Sepertiga responden berpendapat alih fungsi sawah menjadi lahan terbangun menjadi salah satu penyebab turunnya produksi padi di Indonesia, selain faktor iklim. ”Kalau dikaitkan dengan pembangunan, seharusnya ada relokasi. Berdasarkan UU Perlindungan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), setiap lahan pertanian yang dialihfungsikan untuk pembangunan harus ada relokasi baru. Tapi, dalam praktiknya (di Kalsel) itu tidak terjadi, otomatis lahan tersebut berkurang,” ungkap Dwi Putra Kurniawan, Ketua Serikat Petani Indonesia wilayah Kalsel, saat ditemui di Banjarbaru, Minggu (1/10). (Yoga)

Hingga dasarian III September 2023, level El Nino di Indonesia berada di level moderat dengan nilai indeks 1,68. Level El Nino akan mencapai level kuat jika indeksnya mencapai 2,0. BMKG memprediksi kondisi kering ini bertahan hingga Februari 2024 dan melemah pada bulan-bulan berikutnya. Kondisi El Nino saat ini bersamaan dengan puncak musim kemarau sehingga berpotensi memicu kekeringan areal tanam padi yang menyebabkan penurunan produktivitas. Plt Mentan yang juga Kepala Bapanas Arief Prasetyo mengatakan, El Nino berdampak besar pada produksi padi sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan beras nasional.

”El Nino ada pengaruhnya (produksi beras). Daerah sentra produksi beras, seperti Lampung dan Jawa, semuanya berwarna hitam di peta BMKG yang berarti bercurah hujan rendah. Ada pula Sulsel dan NTB. Ini semua pusat beras,” kata Arief pada wawancara daring bersama Litbang Kompas, Senin (2/10). Hal tersebut sejalan dengan temuan Litbang Kompas melalui pemodelan regresi data panel untuk melihat sejumlah variabel yang berpengaruh pada produksi padi di Indonesia. Hasil analisis menemukan variabel terkait iklim, seperti suhu udara dan curah hujan, berdampak signifikan terhadap produksi padi. Bahkan, variabel iklim menjadi ancaman serius terhadap produksi tanaman pangan. Hasil regresi data panel menunjukkan variabel suhu udara memiliki koefisien sebesar negatif 4,572829. Artinya, kenaikan suhu udara sebesar 1 derajat celsius setahun akan menurunkan produksi padi 4.500 ton di Indonesia. (Yoga)

BMKG memprakirakan, El Nino akan memuncak pada Oktober 2023 dan berakhir pada Maret 2024. Namun, musim kemarau akibat dampak fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normal itu akan berakhir secara bertahap pada November 2023. Hal itu terjadi lantaran ada pergantian angina yang membawa uap air yang bakal memicu hujan pada November 2023. Kementan memperkirakan awal musim tanam (MT) I padi di sejumlah daerah lumbung beras akan dimulai pada November dan Desember 2023. Sementara itu, di daerah aliran irigasi Waduk Kedungombo, Jateng, yakni Demak, Kudus, dan Grobogan, MT I berlangsung sejak awal Oktober 2023. El Nino masih berpotensi memengaruhi MT I padi di sejumlah daerah.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Demak Hery Sugihartono, Selasa (10/10) mengatakan, petani di Kecamatan Gajah, Dempet, dan Karanganyar, Kabupaten Demak, mulai menanam padi sejak awal Oktober 2023 sehingga panen diperkirakan terjadi pada Januari 2024. Kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Undaan di Kabupaten Kudus, serta Kecamatan Purwodadi, Klambu, dan Godong, Kabupaten Grobogan. ”Untuk menghemat dan meratakan pembagian air, aliran air irigasi dari Bendung Klambu (salah satu infrastruktur jaringan irigasi Waduk Kedongombo) digilir tiga kali sehari. Namun, kami tetap khawatir sumber air irigasi bisa habis karena hujan masih belum terjadi hingga kini,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta. Untuk mengoptimalkan MT I, Hery berharap pemerintah perlu mengantisipasinya dengan hujan buatan. (Yoga)

Kemendagri meminta Kementan merekonsiliasi data data realisasi tanam padi dan produksi beras dengan kementerian atau lembaga terkait untuk membuktikan kecocokan data dengan kondisi riil di lapangan. Hal itu mengemuka dalam rapat pengendalian inflasi daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara daring di Jakarta, Senin (9/10). Tito mengatakan, persoalan klasik terkait data produksi beras perlu diselesaikan. Kementan menyatakan tetap ada surplus beras tahun ini meskipun produksinya diperkirakan turun sebagai dampak El Nino. Namun, NFA, BPS, dan Bulog menyatakan produksi beras berkurang cukup signifikan sehingga harga beras melonjak tinggi. Bulog dan penggilingan kecil menengah bahkan kesulitan menyerap gabah petani.

”Saya berharap ada rekonsiliasi data produksi beras antara Kementan dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah. Produksi beras di sejumlah daerah yang ada dalam data perlu dicek, bahkan dobel cek dengan mendatangi lokasi,” ujarnya. Permintaan Tito itu terkait pernyataan Kementan tentang data Perkiraan Prognosis Neraca Beras Indonesia Tahun 2023 yang bersumber dari hasil kerangka sampel area yang dirilis BPS. Selain itu, Kementan juga menilai kenaikan harga gabah dan beras yang terjadi tidak terkait dengan hukum permintaan dan penawaran. (Yoga)

Kekeringan lahan pertanian akibat kemarau panjang di Sultra terus meluas. Sebanyak 1.177 hektar lahan mengalami gagal panen, lalu bertambah ratusan hektar dalam dua pekan. Ribuan hektar sawah lainnya masih terancam. Jumono (46), Ketua Kelompok Tani Ujung Bulu, Bombana, Sultra, mengungkapkan, kekeringan membuat belasan hektar sawah gagal panen. Hal itu menyebabkan petani kesulitan memenuhi kebutuhan hidup keluarga. ”Dari 42 hektar lahan sawah di kelompok kami, 10 hektar itu betul-betul gagal panen. Selebihnya, kami panen dengan kondisi kurang air. Jadi, hasilnya jauh di bawah rata-rata,” kata Jumono, saat dihubungi, Kamis (5/10).

Ia menceritakan, biasanya satu hektar lahan sawah menghasilkan 5-6 ton gabah, tahun ini, mereka hanya menghasilkan 2 ton gabah, yang dijual setengahnya dan sebagian disimpan untuk keluarga. Padahal, modal menggarap satu hektar lahan berkisar Rp 7 juta hingga Rp 10 juta. Meski harga gabah basah naik berkisar Rp 6.000 per kg, hasil panen masih jauh dari harapan. Gagal panen yang terjadi, kata Jumono, karena sulitnya mendapatkan sumber air. Kondisi persawahan yang mengandalkan curah hujan sangat terdampak dengan kekeringan panjang. Bantuan pompa dari pemerintah tidak berfungsi karena tidak ada sumber air. (Yoga) 

Pemerintah terus menggenjot industri hilir atau hilirisasi rumput laut dengan tujuan meningkatkan nilai tambah. Hilirisasi rumput laut akan dimasukkan dalam Proyek Strategis Nasional. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengemukakan, program hilirisasi industri semakin digaungkan karena memberikan peluang bagi komoditas yang awalnya diekspor dalam bentuk mentah atau bahan baku untuk dikapalkan dalam bentuk barang setengah jadi atau produk jadi sehingga mempunyai nilai jual lebih tinggi. ”Hilirisasi telah menciptakan sejumlah dampak positif bagi perekonomian Indonesia, di antaranya membuka kesempatan kerja secara signifikan,” kata Agus dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (26/9). Salah satu sektor yang kini sedang dipacu hilirisasinya adalah rumput laut.

Industri rumput laut dinilai mampu menghasilkan banyak produk turunan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah. Saat ini, Indonesia menjadi penghasil rumput laut terbesar nomor dua di dunia, negara eksportir karagenan keenam di dunia, dan negara eksportir agar ketujuh di kancah global. Negara tujuan ekspor produk olahan rumput dari Indonesia, antara lain, China, AS, dan Korsel. Untuk mendukung kebijakan hilirisasi industri rumput laut, Kemenperin berupaya meningkatkan diversifikasi produk yang diminati pasar global, serta SDM. Data KKP menunjukkan, nilai pasar rumput laut dunia pada tahun 2022 mencapai 3,7 miliar USD atau meningkat 32 % dibandingkan tahun 2021. Sementara nilai ekspor rumput laut Indonesia sebesar 600 juta USD atau 16 % terhadap nilai pasar rumput laut dunia. Perdagangan rumput laut ke luar negeri didominasi dalam bentuk bahan mentah. (Yoga) 

Untuk kesekian kalinya, Ardianto (46), petani di Desa Pilang, Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, tidak bisa menikmati panen di sawah seluas dua hektar yang dikelolanya. Ia lagi-lagi gagal panen. Ardianto adalah satu dari banyak petani di Pulang Pisau yang mengikuti program lahan perluasan baru lumbung pangan atau food estate Kalteng. Ia harus belajar cara dan metode pertanian yang berbeda dengan yang dilakoni selama ini. Sebagai orang Dayak Ngaju, Ardianto hidup berladang. Ia membersihkan ladang dengan memotong kayu yang tumbuh di lading, lalu dibakar sampai menjadi abu. Ladang dibiarkan sehari sebelum ditanami. Keesokan harinya, peladang melubangi tanah yang bercampur abu dengan  kayu atau manugal dalam masyarakat Dayak Ngaju. Dalam satu petak, peladang bisa menanam berbagai jenis padi lokal. Di sela-sela padi, mereka menanam beragam sayuran. Sistem tanam itu terbukti menghasilkan panen yang baik. Ardianto, misalnya, bisa memanen 2-3 ton per sekali tanam selama 6 bulan. Situasi itu berubah ketika program food estate diterapkan pada 2021. Ardianto dan peladang lainnya diminta berganti cara tanam. Dia terpaksa menerima program itu. Peladang menilai program itu sebagai jalan keluar dari kebijakan larangan membakar lahan untuk membuka ladang, tahun 2015. Dengan mengikuti food estate, Ardianto dan keluarga dapat kembali beraktivitas di ladang. ”Namanya juga masih coba-coba. Orang bilang, sawah ini bisa berhasil setelah 7-10 kali masa tanam,” ujarnya.

Pengolahan lahan dalam food estate menggunakan alat berat untuk meratakan tanah dan mengubah ladang menjadi sawah. Sawah juga harus dibajak untuk menggemburkan tanah. Benih padi juga tidak langsung dimasukkan ke lubang, tetapi disemaikan dulu di rumah sebelum ditanam di sawah. Hal lain yang harus dipelajari ialah pengelolaan air. Karena tidak ada saluran irigasi, sawah mereka menggunakan air dari Sungai Kahayan. Untuk memastikan air mencukupi, peladang harus memperhatikan pasang surut sungai. Aksesibilitas menuju sawah juga menjadi persoalan. Untuk bisa ke sawah, Ardianto harus menggunakan kelotok atau perahu kayu bermesin, 20-25 menit dari rumah ke sawah. Segala hal baru ini menjadi tantangan bagi peladang. Tidak heran, mereka berkali-kali gagal panen. Gagal panen berkali-kali ini tidak pernah dialami ketika ia berladang. ”Tapi nanti dimarahi kalau kami membakar (berladang tradisional),” kata Mariana (41), istri Ardianto. Ironisnya, saat panen tidak kunjung memberi bahagia, justru tradisi lama yang menyelamatkan. Ardianto dan Mariana menanam singkong, cabai rawit, hingga tomat di pematang sawah. Ada juga sayur khas Dayak, seperti kelakai (Stenochlaena palustris) dan rimbang (Solanum torvum). Selain padi, mereka menanam sayur, buah, hingga membuat kolam ikan, di lahannya. Ada pula cabai rawit, singkong, dan tomat, pisang, dan semangka untuk dijual. (Yoga) 

Sebanyak 2.560 hektar lahan sawah di Sultra terdampak kekeringan panjang. Dari jumlah itu, ratusan hektar lahan mengalami puso dan tidak bisa dipanen. Langkah penanganan yang intensif diperlukan agar dampak tidak semakin meluas. Kadis Pertanian dan Peternakan Sultra La Ode M Rusdin Jaya mengatakan, dampak kekeringan terjadi merata di sejumlah sentra persawahan di wilayah ini. Meski begitu, dua wilayah dengan dampak terbesar terjadi di Bombana dan Kolaka. ”Dari ribuan hektar yang terdampak, ada 824 hektar sawah puso. Wilayah yang mengalami puso ini 90 % terjadi di Bombana dan selebihnya di Kolaka. Daerah lain masih kami pantau karena ribuan hektar terdampak kekeringan,” kata Rusdin, di Kendari, Rabu (20/9). (Yoga)

Pemerintah perlu mengoptimalkan produksi beras pada musim tanam I yang diperkirakan berlangsung pada Oktober-Desember 2023 untuk menambah cadangan beras pemerintah dan ketahanan pangan nasional. Kemung-kinan gagal panen juga perlu diantisipasi karena masih ada petani di sejumlah daerah yang menanam padi pada musim tanam III. Pada Jumat (15/9) air Waduk Kedungombo mulai digelontorkan untuk pengairan sawah pada musim tanam I, pada Jumat dini hari. Air tersebut sampai di Bendung Klambu, Kabupaten Grobogan, Jateng, pada Jumat pagi dan langsung dibagi ke sejumlah saluran irigasi menuju Demak, Pati, Kudus, dan Grobogan pukul 06.00.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Demak Hery Sugihartono, Jumat, mengatakan, meskipun air sudah digelontorkan, petani tidak bisa segera tanam karena harus membasahi dan mengolah sawah. Tanam padi di Demak diperkirakan baru berlangsung awal Oktober 2023 sehingga panen diperkirakan terjadi pada Desember 2023 hingga Januari 2024. ”Agar hasil panen musim tanam I optimal, sumber air irigasi pada musim kemarau panjang akibat dampak El Nino ini harus dikelola dengan baik. Pemerintah dan petugas pengelola air diharapkan membaginya dengan rata dan mengantisipasi tidak terjadi rebutan dan sabotase air,” ujarnya. (Yoga)