Jakarta, Kompas - Perubahan skema pungutan penerimaan negara bukan pajak atau PNPB perikanan tangkap menuai sorotan. Pemerintah diminta mengkaji ulang perhitungan PNBP itu agar tidak membebani nelayan kecil dan buruh nelayan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan PNBP perikanan tangkap tahun ini sebesar Rp 1 triliun dan pada 2024 diharapkan mencapai Rp 12 triliun. Penerapan PNBP pascaproduksi memerlukan kesiapan sumber daya manusia dan perangkat teknis di seluruh pelabuhan serta skema pendataan dan cara penghitungan.

Terkait rumusan penghitungan PNBP, tidak ada yang berubah, hanya ketentuan ukuran kapal yang berbeda. Komponen ukuran kapal yang menentukan pungutan memicu banyaknya manipulasi ukuran kapal menjadi ukuran lebih kecil (markdown). Secara terpisah, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia mengemukakan, peningkatan PNBP terbukti mulai naik sejak 2016, sejalan dengan perbaikan data ukuran kapal yang dipercepat, dan pendataan mulai baik.

Jakarta - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta ekspor komoditas kelautan dan perikanan (KP) dari Biak Numfor ke Singapura bisa dilaksanakan secara kontinu dengan tetap menjaga kualitas. Ekspor komoditas KP Indonesia adalah salah satu yang terbesar di dunia. Beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) mampu memproduksi hingga angka triliunan rupiah, salah satunya dimiliki Kabupaten Biak Numfor.

Melalui ekspor perdana dari Biak Numfor ke Singapura itu diharapkan terjadi peningkatan devisa negara dan pendapatan daerah serta kesejahteraan nelayan. Menko Luhut juga mengingatkan agar selalu memperhatikan pemanfaatan komoditas KP secara berkelanjutan dan ingin agar pengelolaan komoditas ekspor itu dijaga kualitas dan mutu produknya. Target ekspor komoditas perikanan dari Biak Numfor sudah dicanangkan sejak Maret 2021 bersama Kota Tual. Ekspor komoditas KP dari Biak Numfor kali ini ada sebanyak 28 ton melalui pesawat kargo dari Sriwijaya Air. 

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP menyebutkan, ekspor perdana itu merupakan langkah bahwa KKP turut mengawal perekonomian Indonesia Timur, khususnya Papua. Biak menjadi hub ekspor untuk produk perikanan dari wilayah Papua, seperti Nabire, Jayapura, Serui, dan Bintuni, yang berada pada WPPNRI 717 yang kaya ikan bernilai ekonomis tinggi seperti tuna, tongkol, cakalang, kerapu, lobster, dan kepiting. Ekspor ini menjadi langkah awal yang baik bagi Kabupaten Biak Numfor unutk dapat memasarkan produknya ke luar negeri.

Perbaikan kinerja ekspor sektor perikanan menjadi energi baru dalam rangka perbaikan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Bali. Ekspor perikanan per Juli 2021 menunjukkan peningkatan yang sekaligus menjadi awal bergeliatnya roda ekonomi daerah di tengah pandemi Covid-19. Indikator perkembangan lalu lintas ekspor perikanan di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan terjadi pemulihan secara bertahap sejak Mei hingga Juli 2021.

Kepala Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) Semarang Raden Gatot Perdana mengatakan volume ekspor perikanan Jateng mencapai 3.552 ton selama Juli 2021 atau meningkat 38% dibandingkan dengan Juni 2021 sebesar 2.565 ton. “Perbaikan ekonomi bidang perikanan ini terutama terlihat dari kinerja ekspor Jateng pada bulan ini yang terserap ke sejumlah negara seperti China, Jepang, Amerika Serikat, Malaysia dan Taiwan,” katanya, Kamis (26/8). Sedangkan dari sisi nilai ekspor perikanan pada Juli 2021 mencapai Rp429 miliar atau naik 12% dibandingkan dengan bulan sebelumnya Rp382 miliar.

Lima besar komoditas ekspor unggulan dari produk perikanan adalah daging rajungan, cumi-cumi, surimi, sisik ikan, udang, ikan kakap, ikan swangi dan ikan kuro. Pertumbuhan ekonomi Jateng di bidang perikanan juga terlihat dari catatan Balai KIPM Semarang sebagai otoritas kompeten dari Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga akhir semester I/2021 telah bertambah tiga Unit Pengolahan Ikan (UPI) baru dan dua Instalasi Karantina Ikan milik swasta.“Hal tersebut menjadi bukti dan energi baru dalam mendukung perbaikan ekonomi nasional di Jawa Tengah, dimana pergerakan roda ekonomi mulai terlihat,” jelas Gatot.

Tahun ini Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor perikanan tangkap Rp 1 triliun. Jumlahnya ditargetkan meningkat jadi Rp 12 triliun tahun 2024. Peningkatan PNBP dinilai perlu dikendalikan guna mencegah potensi produksi yang eksploitatif dan merusak sumber daya alam.

Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini mengajak berbagai pihak memanfaatkan potensi sumber daya sektor kelautan dan perikanan yang belum termanfaatkan di laut Indonesia, yang mencapai senilai Rp132 triliun."Dari potensi 10,2 juta ton, JTB (jumlah tangkapan yang diperbolehkan) yang kita miliki, yang dimanfaatkan baru sekitar 6,7 juta ton. Maka, kira-kira ada 3,5 juta ton lagi peluang yang bisa dimanfaatkan, yang nilainya itu kira-kira sebesar Rp132 triliun," katanya dalam webinar mengenai arah kebijakan tata kelola perikanan berkelanjutan yang digelar di Jakarta, Selasa. Zaini menegaskan angka Rp132 triliun itu bukanlah nilai keseluruhan dari produksi perikanan yang bisa ditangkap di kawasan perairan Indonesia, tetapi sisa peluang sumber daya ikan yang masih bisa dimanfaatkan.

Penyelundupan benih bening lobster masih terus berlangsung dengan pembukaan rute-rute pengiriman baru. Upaya menghadang penyelundupan diperlukan untuk membangkitkan budidaya lobster di Indonesia.Penyelundupan benih bening lobster ke luar negeri masih terus terjadi. Modus penyelundupan benih diduga menggunakan jalur-jalur baru untuk mengecoh aparat pengawas. 

Sejak 23 Desember 2020 hingga 18 Agustus 2021 tercatat 52 kasus penyelundupan benih bening lobster digagalkan aparat.Dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan, 52 kasus yang berhasil digagalkan aparat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), TNI-Polri dan Bea Cukai tersebar di 13 wilayah. Wilayah itu meliputi Jambi, Jawa Timur, Palembang, Banten, Jakarta, Batam, Mataram, Lampung, Kepulauan Riau, Bandung, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Cirebon.Total benur yang diselamatkan dari kasus-kasus ini mencapai 3.873.775 ekor. Ini terdiri dari benih bening lobster jenis pasir 3.710.838 ekor dan jenis mutiara 162.937 ekor. Perkiraan nilai benih bening lobster yang diselamatkan Rp 159,93 miliar.

Kepala Pusat Karantina Ikan BKIPM Riza Priyatna mengemukakan, modus operasi penyelundup benih bening lobster itu terus berkembang. Sebagian penyelundup juga membuka jalur-jalur baru pengiriman untuk mengecoh aparat.

(Oleh - HR1)

Kementerian Kelautan dan Perikanan ((KKP) menggandeng Pemerintah kabupaten Kebumen untuk mengembangkan kawasan budi daya udang terintegrasi (shrimp estate) di wilayah tersebut. Shrimp estate tersebut  merupakan yang pertama dibangun di KKP Indonesia.  Penandatanganan perjanjian kerja sama terkait pengembangan shrimp estate tersebut berlangsung di Jakarta, Kamis (12/8). Penandatanganan dilakukan Dirjen Perikanan Budidaya KKP tb Haeru Rahayu dengan Bupati Kebumen Arif Sugiono dan disaksikan langsung oleh Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono. Perjanjian kerja sama antara KKP dan Kabupaten Kebumen terkait pengembangan shrimp estate ini merupakan yang pertama di Indonesia. 

Dengan adanya satu bentuk model shrimp estate maka kedepannya pembangunan kawasan budidaya udang dapat dikelola secara modern dan baik, lalu ada satu standar kualitas seperti instalasi, kualitas air, kualitas kawasan pesisirnya, disepannya (lokasi shrimp estate) harus dengan hutan mangrove agar tidak terjadi abrasi. "Saya yakin jika model ini berhasil maka dapat dikembangkan di wilayah lain yang menggunakan modal yang sama dengan model pengembangan potensi budidaya dimasing-masing wilayah. Harusnya jadi inspirasi bahwa pembangunan bisa dihasilkan dari kolaborasi pemerintah pusat-daerah seperti ini. Terlebih di pesisir nanti kita bisa menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat pesisir," ujar Trenggono.

Kabupaten Kebumen memiliki potensi untuk pengembangan budidaya udang vaname melalui skema kawasan budidaya tambak udang terintegrasi. Kabupaten Kebumen menjadi pelopor budidaya udang yang modern di Indonesia dengan hasil produktivitas dan kualitas yang tinggi karena adanya campur tangan teknologi dan perencanaan bisnis yang matang. "Ini menjadi suatu kebanggaan bagi Kabupaten Kebumen. Kami akan berkomitmen dalam pembangunan shrimp estate ini sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat," Ucap Bupati Kebumen Arif Sugiono. YTD)

Indonesia dinilai tetap berpeluang mengekspor produk perikanannya ke China kendati ada sejumlah temuan kontaminasi virus korona tipe baru atau SARSCoV2 pada produk dan kemasan ikan. Isu keamanan pangan perlu disikapi dengan serius agar Indonesia tidak kehilangan momentum pertumbuhan permintaan pasar, SARSCoV2 terdeteksi oleh Otoritas Bea dan Cukai China. Per 9 Agustus 2021, GACC mencatat 37 kasus kontaminasi virus pada produk dan kemasan ikan asal Indonesia.

Menurut Duta Besar Indonesia untuk China Djauhari Orat mangun dalam webinar ”Strategi Ekspor Produk Perikanan Menembus Pasar China Tanpa Hambatan,   Indonesia telah menorehkan sejumlah prestasi dalam ekspor perikanan ke China. Meski demikian, China tengah memperketat peraturan impor produk perikanan dari sejumlah negara guna memastikan kualitas dan keamanan produk pangannya.

Jaminan keamanan pangan sangat penting sebagai syarat produk masuk ke pasar China. Para pelaku usaha diharapkan menerapkan protokol kesehatan secara optimal dalam rantai proses hulu hilir perikanan sesuai pedoman keamanan pangan yang dipublikasikan Organisasi Kesehatan Dunia per 7 April 2020. Di sisi lain, ekonomi China tumbuh tinggi, sedangkan pendapatan masyarakat kelas menengah tumbuh pesat. Permintaan China diperkirakan terus tumbuh seiring peningkatan pendapatan penduduknya sehingga peluang ekspor ke China tetap terbuka lebar.

Ekspor ke China tumbuh 3,8 persen secara tahunan pada semester I 2021. Komoditas unggulannya, antara lain, kelompok krustasea, moluska, dan invertebrata air , termasuk jenis cumi, sotong, dan gurita yang ekspornya melonjak 1.042 persen. Adapun produk rumput laut asal Indonesia menempati peringkat pertama dari 21 negara pengekspor ke China.

Sejak Desember 2020, China memperketat syarat pembelian produk perikanan asal Indonesia, antara lain, mencantumkan nama kapal penangkap dan lokasi tangkapan serta nama lokasi budidaya oleh unit pengolahan ikan. Anak buah kapal, pekerja budidaya, dan pekerja pabrik olahan beserta produk yang dikirim wajib diuji Covid19 berupa tes reaksi berantai polimerase .

CEO China Academy of Inspection and Quarantine Test Innovation Malaysia Service Center Ch’ng Soo Ee mengemukakan, pengetatan persyaratan keamanan pangan berupa uji Covid19 merupakan upaya China untuk mencegah dan mengendalikan penularan Covid19 melalui produk pangan rantai dingin impor. Hingga 25 Februari 2021, China telah menguji 1,49 juta sampel makanan rantai dingin yang diimpor dan 79 sampel dinyatakan positif. China juga menangguhkan pasokan dari 129 eksportir asal 21 negara yang pekerjanya terinfeksi virus. Sebanyak 110 perusahaan secara sukarela menghentikan ekspor ke China.

Kini pemerintah tengah mempercepat vaksinasi untuk nelayan serta pekerja tambak budidaya. Adapun kewajiban persyaratan uji tes PCR masih belum disepakati sepenuhnya oleh pelaku usaha atau eksportir karena kendala biaya. Pihaknya berkoordinasi dengan Kedutaan Besar RI di China untuk negosiasi dengan GACC. Dari 664 unit pengolahan ikan yang boleh ekspor ke China saat ini tersisa 475 perusahaan.  Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia Budhi Wibowo, Indonesia selama ini bergantung pada pasar China. Lima tahun terakhir, volume ekspor perikanan ke China tumbuh rata-rata 12,4 persen. 

Potensi perikanan darat di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatra Barat cukup besar namun belum tergarap dengan baik.Plh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar Desniarti mengatakan kendala yang terjadi selama ini adalah persoalan pakan dan bibit ikan yang akan ditebar. Jalan keluar yang ditempuh pemda adalah meminta bantuan ke pada pemerintah pusat.“Prosesnya itu masyarakat perlu siapkan proposalnya dulu, dan sampaikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Pesisir Selatan. Nanti kami akan fasilitasi ke pusat untuk dicarikan solusi,” ujarnya saat mendampingi Wagub Sumbar Audy Joinaldy, Minggu (8/8).Wakil Bupati Pesisir Selatan Rudi Hariyansyah mengatakan hingga saat ini sudah memberikan bantuan bagi puluhan kelompok di daerah itu sebanyak satu juta bibit ikan dan 100 ton pakan.Bantuan juga sudah diberikan untuk kelompok Perikanan Darat di Kampung Tanjung Gadang, Ampiang Parak sebanyak 15.000 bibit ikan.

Sementara itu, Wali Nagari Ampiang Parak, Kecamatan Sutera Saipul Bakri mengatakan bahwa potensi perikanan darat di daerah itu tidak hanya berasal dari kolam yang telah dibuat oleh masyarakat tetapi juga berasal dari embung seluas kurang lebih mencapai 30 hektare.Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy mengatakan untuk potensi perikanan darat berupa puluhan kolam dan embung yang cukup luas di Nagari Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan perlu diberdayakan.“Potensinya sangat besar. Keinginan masyarakat untuk perikanan darat juga luar biasa terbukti dengan banyaknya kolam yang telah dibuat. Namun ternyata belum tergarap karena kendala bibit dan pakan,” katanya.

Sektor perikanan menunjukkan pertumbuhan positif, naik 9,69% pada kuartal kedua 2021 meski pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia. Kenaikan dipicu meningkatnya produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap karena cuaca yang mendukung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia triwulan II-2021 tumbuh 7,07% dari triwulan II-2020 (y-on-y). Di mana usaha perikanan termasuk sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan."Ini kabar baik. Menunjukkan bahwa produktivitas sektor KP tidak kendor meski pandemi masih melanda. Kita akan pacu terus agar sektor KP ini menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi negara," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Kamis (5/8/2021). Masih berdasarkan data BPS, nilai produk domestik bruto (PDB) Perikanan pada Triwulan II sebesar Rp188 triliun atau 2,83% terhadap nilai PDB Nasional. Nilai PDB ini naik dibandingkan dengan Triwulan I sebesar Rp109,9 triliun atau 2,77% terhadap nilai PDB Nasional.

(Oleh - HR1)