Momen belanja online yang makin semarak pada semester kedua berpotensi mendongkrak kontribusi segmen marketplace terhadap kinerja pendapatan emiten-emiten teknologi, seperti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA), dan PT Global Digital Niaga Tbk. (BELI) atau Blibli. Deputy Head of Research Sucor Sekuritas Paulus Jimmy mengatakan bahwa kontribusi segmen bisnis lokapasar ke pendapatan emiten-emiten teknologi berpotensi makin meningkat pada semester II/2023. “Hal itu didorong oleh proses monetisasi bisnis yang terus berjalan,” kata Jimmy kepada Bisnis, Selasa (8/8). Jimmy menuturkan performa keuangan BUKA pada semester I/2023 cukup baik. Realisasi itu membuka peluang bagi BUKA untuk mencapai target EBITDA yang disesuaikan pada kuartal IV/2023 sudah bisa mencapai titik impas atau breakevent. Berdasarkan laporan keuangan semester I/2023, pendapatan bersih BUKA meningkat 28,97% secara tahunan menjadi Rp2,18 triliun dari Rp1,69 triliun pada semester I/2022. Berdasarkan segmennya, pendapatan BUKA ditopang oleh segmen marketplace yang berkontribusi Rp1,2 triliun, diikuti segmen online to offline sebesar Rp1,03 triliun, dan pengadaan sebesar Rp10,56 miliar. Sementara itu, BELI membukukan peningkatan pendapatan bersih menjadi Rp7,77 triliun. Pendapatan ini naik 15,85% year-on-year (YoY) dari Rp6,71 triliun. CFO BELI Ronald Winardi menuturkan sepanjang kuartal II/2023, pihaknya berfokus pada penyelarasan bauran kategori produk di segmen Ritel 1P & Ritel 3P untuk mempercepat optimalisasi perolehan laba bruto BELI. Direktur Utama Sinar Eka Selaras Djohan Sutanto mengatakan ERAL atau Erajaya Active Lifestyle (EAL) selalu berpartisipasi dalam program-program yang ditawarkan platform e-commerce. Keikutsertaan ini sekaligus melengkapi strategi ERAL di kanal daring.

Pemerintah Indonesia harus bersiap ke pengadilan. Freeport-McMoran (FCX) memprotes atas kebijakan baru pemerintah aturan aturan bea keluar ekspor. Freeport-McMoran bahkan sudah mengumumkan rencana gugatan itu, Senin (7/8) di Securities and Exchange Commission (SEC), Amerika Serikat (AS). Adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar yang menjadi pangkal soal. Merujuk dokumen tertanggal 3 Agustus 2023 yang disampaikan ke SEC AS, Freeport McMoRan menyebut bahwa perusahaan ini mendapatkan Izin Penambangan Khusus (IUPK) pada tahun 2018. Sesuai dengan dokumen IUPK itu, Freeport tidak memiliki kewajiban bea keluar jika perkembangan proyek smelter Freeport di Indonesia sudah mencapai 50%. Sebagai tindak lanjut atas dokumen itu, Pemerintah Indonesia kemudian juga telah melakukan verifikasi lapangan atas progres smelter Freeport. Hasil verifikasi kesimpulan bahwa proyek smelter milik PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah mencapai 50%. Dengan demikian, kewajiban bea keluar gugur secara efektif pada 29 Maret 2023. Saat ini, progres pembangunan smelter Freeport sudah sekitar 70%. Artinya, perusahaan ini kena bea keluar sebesar 7,5% atas setiap aktivitas ekspornya hingga akhir tahun. Tarif bea keluar berpotensi naik menjadi 10% mulai awal tahun depan. Freeport sudah mengantongi izin ekspor konsentrat hingga Mei tahun 2024 dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Kuota ekspor perusahaan ini sebesar 1,7 juta metrik ton konsentrat tembaga. Izin ekspor Kemendag itu keluar pada 24 Juli 2023. Itu artinya, Freeport sudah bisa melenggang ekspor. Dihubungi KONTAN, Vice President Corporate Communications PTFI Katri Krisnati tidak menjelaskan detail atas potensi gugatan yang bakal diajukan perusahaan. "Atas bea keluar, kami berharap ada solusi terbaik dari pemerintah terkait hal ini," ujar Katri kepada KONTAN, Senin (7/8). Pemerintah Indonesia nampaknya tak gentar dengan rencana Freeport ini. Plt Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Muhammad Wafid mengaku tak mempermasalahkan rencana gugatan Freeport itu. Jawaban tegas juga diutarakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menegaskan bahwa Freeport harus mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia. Toh, "Kebijakan pemerintah Indonesia sudah sangat bijak," sebut dia, kemarin.

Pemerintah bersikap jauh lebih hati-hati dalam menyelesaikan proses divestasi PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) menjelang berakhirnya kontrak karya per­usahaan pada Desember 2025. Tidak ingin kebijakan yang dihasilkan merugikan salah satu pihak, pembicaraan alih saham perusahaan itu mendapatkan tenggat yang cukup longgar. Presiden Joko Widodo memastikan proses divestasi INCO tidak akan rampung dalam bulan ini, karena masih banyak persoalan yang membutuhkan pembicaraan mendalam. Tujuannya, proses divestasi perusahaan yang saat ini ter­afiliasi dengan Vale Canada Limited itu tidak merugikan pihak manapun. Kepala Negara sebelumnya memang sempat melontarkan proses divestasi INCO bakal diputuskan pada bulan lalu. Pemerintah pun terus bekerja untuk menyelesaikan salah satu bagian dari proses perpanjangan operasi INCO melalui izin usaha pertambangan khusus. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyampaikan bahwa proses negosiasi terkait dengan divestasi saham INCO sudah dalam tahap penyelesaian. Pihaknya telah membahas finalisasi divestasi INCO dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Saat ini, proses negosiasi divestasi saham INCO telah masuk ke dalam pembahasan antara perseroan dengan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID yang mendapat mandat untuk menyerap saham dalam proses divestasi tersebut. Kementerian ESDM juga diketahui telah menyetujui rencana pengembangan seluruh wilayah (RPSW) yang diajukan oleh INCO sejak April 2023. RPSW tersebut menjadi dokumen penting untuk perpanjangan izin konsesi tambang INCO yang akan berakhir pada 2025. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan persetujuan RPSW oleh Kementerian ESDM itu tidak otomatis memuluskan perpanjangan izin tambang INCO. Rizal menyebut bahwa penerbitan RPSW merupakan hal yang biasa. Sebab, pemerintah harus mengetahui luas wilayah perusahaan guna mendukung operasional. Di sisi lain, MIND ID sebagai badan usaha milik negara (BUMN) holding pertambangan mengaku masih menunggu hasil keputusan pemerintah. Corporate Secretary MIND ID Heri Yusuf mengatakan pihaknya percaya bahwa hasil dari keputusan pemerintah nantinya untuk kepentingan negara.

Kenaikan bunga acuan The Federal Reserve juga berdampak pada performa pasar jam tangan mewah. Indeks WatchCharts, yang melacak harga 60 arloji dari merek terkenal termasuk Rolex, Patek Philippe hingga Audemars Piguet, turun 32% dari puncaknya Maret 2022. Indeks terpisah untuk model Rolex saja, turun 27% dibandingkan periode yang sama. Harga arloji termahal turun paling tajam. Harga arloji antara US$ 50.001 dan US$ 100.000 turun lebih dari 15% selama 12 bulan terakhir. Sementara harga arloji antara US$ 10.001 dan US$ 20.000 turun 10,4%. Arloji dengan kisaran harga US$ 5.001-US$ 10.000 turun 6,8%. Suku bunga yang merangkak naik memicu kekhawatiran akan penurunan ekonomi. Alhasil, mendorong investor untuk mengurangi pengeluaran barang mewah. Pengunjung termasuk para kolektor jam tangan mewah sibuk melihat-lihat dan sesekali bertanya dan bernegosiasi harga. Menurut Andre, anggota JWX, harga jam tangan mewah bukan turun, tapi kembali ke harga sebelum 2021. Pasalnya, tahun 2021 sampai dengan awal 2022 harga jam tangan mewah naik secara signifikan. Dia mencontohkan, harga jam tangan Rolex dengan Submarine with Date harganya melonjak jadi Rp 250 juta. Padahal, sebelumnya harga di antara Rp 140 juta - Rp 150 juta.   Jika ditarik dari periode Januari - Agustus 2023, harga jam tangan mewah sudah berada di level bottom. Dengan begitu, Andre berpandangan saat ini merupakan waktu yang tepat untuk membeli dengan tujuan untuk digunakan. Sementara jika tujuan untuk investasi, ia menilai masih sangat tricky. Sebab, keadaan ekonomi dan politik tidak terlalu positif, baik di dalam maupun luar negeri.

JAKARTA – Muhammad Sujamal mendapat undangan di grup WhatsApp rukun tetangganya untuk membuat data kependudukan secara kolektif pada awal Juni lalu. "Bilangnya, mau bikin KTP digital," kata Sujamal, Kamis, 3 Agustus 2023. Warga Meruya Ilir, Jakarta Barat, itu sempat menanyakan ke ketua RT-nya soal KTP digital, tapi tak mendapat jawaban yang memuaskan. "Karena warga lain pada mendaftar di grup WA, saya ikutan juga," ujar Sujamal, 42 tahun. Pembuatan KTP digital secara kolektif itu berlangsung di rumah ketua RT. Pemandunya adalah empat petugas Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat. Semua warga yang datang diminta mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari Google Play dan App Store—layanan distribusi digital yang dikembangkan oleh Google. Saat itulah, Sujamal baru tahu soal IKD. Tapi, apa gunanya, tetap belum jelas. "Petugas Dukcapil cuma bilang, kalau nanti ada keperluan dokumen, bisa tinggal tunjukkan data dari HP. Enggak perlu bawa KTP," kata dia. Pembuatan akun Identitas Kependudukan Digital itu berlangsung kurang dari lima menit. Warga hanya perlu e-mail aktif yang nanti mendapat kode verifikasi dari aplikasi tersebut. Namun, kata Sujamal, pendaftaran itu tidak dapat berlangsung secara mandiri. "Butuh semacam nomor registrasi yang dikeluarkan petugas dukcapil dari laptop mereka," ujarnya. (Yetede)

JAKARTA – Pemerintah berfokus meningkatkan kemampuan sistem infrastruktur dan aplikasi guna memastikan keamanan data program Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sebagai program satu data nasional, keamanan data menjadi hal penting dan perlu secara cermat penanganannya guna menghindari terjadinya kebocoran. “Jangan sampai data jebol duluan. Kami akan terus menguatkan infrastruktur pengamanan sambil secara bertahap mensosialisasi aktivasi program IKD,” ujar Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, saat dihubungi pada Kamis, 3 Agustus 2023. Data penduduk amat penting dan harus dikelola secara baik. Alih-alih mengejar target aktivasi IKD sebanyak 25 persen di tiap daerah, Teguh menegaskan, lembaganya saat ini difokuskan untuk menguatkan infrastruktur dan aspek keamanan. Infrastruktur yang dimaksudkan adalah penguatan keamanan aplikasi IKD dan kesiapan mal pelayanan publik digital. IKD dan mal pelayanan publik digital diharapkan bisa bersinergi dengan baik. Dengan begitu, menurut dia, dalam mengurus dokumen kependudukan, masyarakat cukup memanfaatkan layanan aplikasi IKD. (Yetede)

SINDIKAT kejahatan akan selalu menemukan cara baru menjalankan aksinya. Kasus pendaftaran 191 ribu international mobile equipment identity (IMEI) ilegal yang terungkap baru-baru ini membuktikannya. Maka pemerintah semestinya berfokus meningkatkan upaya untuk menangkal potensi tindak kejahatan ketimbang memblokir semua perangkat telepon seluler dengan IMEI ilegal tersebut. Selain tak mengatasi akar masalah, pemblokiran justru akan merugikan konsumen yang sebetulnya menjadi korban dalam kasus ini.

Kasus pendaftaran 191 ribu IMEI ilegal terungkap pada akhir Juli lalu. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan enam tersangka. Empat tersangka adalah pemasok perangkat elektronik ilegal. Sedangkan dua lainnya aparatur sipil negara (ASN), masing-masing pegawai Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Jika dicermati, modus komplotan ini sederhana. Dibantu dua ASN, pemasok telepon seluler ilegal mendaftarkan 191 ribu IMEI bodong pada Centralized Equipment Identity Register (CEIR) pada 10-20 Oktober 2022. Pusat pengolahan informasi IMEI ini memang dikelola bersama oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, serta operator telepon seluler. Dengan IMEI bodong yang terdaftar di CEIR, ratusan ribu perangkat telepon seluler ilegal disulap menjadi produk legal. (Yetede)

Pengoperasian dua terminal peti kemas anyar milik PT Pelindo Terminal Petikemas atau SPTP diyakini bakal makin menyokong arus bongkar muat yang pada paruh pertama tahun ini terus melanjutkan tren penaikan. Perseroan memperluas area kerja melalui pengoperasian Terminal Peti kemas (TPK) Bagendang dan TPK Bumi Harjo di Kalimantan Tengah mulai 1 Agustus 2023. Corporate Secretary SPTP Widyaswendra mengatakan bahwa pengoperasian kedua terminal peti kemas itu merupakan kelanjutan dari aksi korporasi setelah penggabungan Pelindo. “Secara bertahap kegiatan pelayanan terminal peti kemas akan diserahoperasikan dari holding [Pelindo] kepada SPTP. Dengan bertambahnya 2 TPK di Kalimantan Tengah ini menambah daftar terminal yang kami kelola menjadi 29 terminal peti kemas,” jelasnya, Selasa (1/8).Dia menjelaskan bahwa sejak 2022 SPTP menerima serah operasi terminal di 14 kantor cabang dan inbreng 7 anak perusahaan. Dengan serah operasi TPK Bagendang dan TPK Bumi Harjo yang menjadi 1 cabang, maka total terdapat 15 kantor cabang dengan keseluruhan terminal menjadi 29 terminal peti kemas. “Seluruh terminal peti kemas akan memiliki standar pelayanan yang sama sesuai dengan kelas masing-masing guna memudahkan kontrol dan monitoring bagi SPTP selaku operator maupun perusahaan pelayaran sebagai pengguna jasa,” jelasnya. Dalam catatan perseroan, performa arus bongkar muat di kedua terminal peti kemas ini cukup moncer. PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) mencatat kinerja arus petikemas selama semester I/2023 ini mencapai 644.770 TEUs atau meningkat tipis sebesar 3% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang hanya 625.946 TEUs. Direktur Utama TPS Wahyu Widodo mengatakan pihaknya memang memiliki pangsa layanan internasional yang berkontribusi 80% dari total layanan peti kemas di kawasan Tanjung Perak. Wahyu mengatakan peningkatan kinerja TPS tidak hanya terjadi pada arus peti kemas tetapi juga pada kinerja bongkar muat yang saat ini berada pada angka 56,09 box/ship/hour.Angka ini imbuhnya, jauh di atas kinerja bongkar muat 48 box/ship/hour yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan melalui Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak di Surabaya. Direktur Utama TTL David P. Sirait mengatakan peningkatan kinerja arus peti kemas itu juga diiringi dengan peningkatan jumlah kunjungan kapal peti kemas ke TTL pada semester I/2023 yang tercatat sebanyak 658 unit atau naik 5,3% YoY.

Indonesia akan mengajukan solusi saling menguntungkan kepada Uni Eropa menyusul penerapan Undang-undang Antideforestasi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan solusi saling menguntungkan itu merujuk data perdagangan Indonesia dan negara-negara Eropa yang mencapai US$100 miliar. “Kita punya potensi dagang yang besar, kalau kita ribut sama hal yang tidak produktif kita rugi,” katanya di Kementerian Perdagangan Jakarta, Selasa (1/8). Dengan penerapan Undang-undang (UU) Antideforestasi, dia menyebutkan Uni Eropa bersikap tidak konsisten. Alasannya, Uni Eropa yang menerapkan UU Antideforestasi atau EUDR, di sisi lain tetap mengimpor energi kotor seperti batu bara. Mendag juga membeberkan sikap Uni Eropa lainnya yang dianggap tidak konsisten. Menurutnya, Uni Eropa yang mengenakan pajak masuk 20% untuk produk tuna asal Indonesia, tetapi disebut juga menerima produk tuna yang ditampung secara ilegal. Mendag juga menyatakan telah berbicara kepada pengusaha dari Eropa. Dalam perbincangan itu, Mendag menekankan pihak Uni Eropa agar tidak meributkan hal yang dianggap tidak produktif, seperti UU Antideforestasi. Zulkifli menyebut hal itu akan merugikan kedua belah pihak dalam hal perdagangan.

JAKARTA,ID-Pemerintah melalui Bappanas merancang program untuk memangkas  masalah kemiskinan ekstrem di daerah hilirisasi  Pertambangan Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, persoalan kualitas pendidikan dan masalah lingkungan juga jadi perhatian serius pemerintah. Pertambahan tak ubahnya dua sisi mata uang, satu sisi mendatangkan investasi  dalam jumlah besar yang  berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara pada lain sisi muncul berbagai masalah sosial dan lingkungan. Masalah besar yang saat ini tengah menjadi perhatian yaitu, meningkatnya angka kemiskinan ekstrem. Sungguh ironi karena kondisi ini terjadi di sejumlah daerah penghasil tambang. Data yang BPS diolah B-Universe research, menunjukkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah penghasil barang tambang, termasuk yang telah melaksanakan program hilirisasi meningkat pesat dalam setahun terakhir, bahkan menjadi salah satu motor  penggerak pertumbuhan  ekonomi Indonesia setelah pandemi Covid-19. (Yetede)