Pemerintah berkukuh menjalankan penghiliran bahan mentah meskipun Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) meminta Indonesia meninjau ulang pelarangan ekspor komoditas. Sejak 1 Januari 2020, pemerintah melarang ekspor konsentrat bijih nikel. Lalu di Juni 2023 menyetop ekspor bauksit. Rencananya pada tahun depan, pemerintah akan menghentikan ekspor konsentrat tembaga. Ke depan, fokus industri penghiliran komoditas akan dibagi menjadi tiga kelompok, yakni industri berbasis agro seperti industri oleokimia, industri berbasis bahan tambang mineral seperti industri smelter mineral dan logam, serta industri berbasis migas dan batu bara seperti proyek coal to methanol. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan pelarangan ekspor bertujuan mendorong proses penghiliran di dalam negeri. Upaya ini telah membuat nilai tambah komoditas Indonesia semakin menjulang. “IMF mengatakan negara kita rugi, ini di luar nalar berpikir sehat saya, dari mana dia bilang rugi? Dengan kita melakukan hilirisasi, itu menciptakan nilai tambah sangat tinggi,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (30/6). Dia membantah keterangan IMF yang menyebut penghiliran dalam larangan ekspor bahan mentah menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan berdampak negatif terhadap negara lain. Selain itu, penghiliran juga memberikan efek signifikan terhadap kinerja neraca perdagangan Indonesia. Contohnya, neraca perdagangan Indonesia – China yang kini surplus US$1,3 miliar pada kuartal I/2023, dari sebelumnya defisit US$18 miliar pada 2016-2017. Berdasarkan Dokumen Konsultasi Staf IMF, Pemerintah Indonesia juga diminta untuk tidak memperluas kebijakan larangan ekspor ke komoditas lain. IMF menilai reformasi struktural sangat penting untuk mendukung pertumbuhan jangka menengah dan harus sejalan dengan kebijakan diversifikasi ekonomi. Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menuturkan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan bertemu dengan Managing Director IMF akhir Juli atau awal Agustus ini.

Salah satu perusahaan energi dan petrokimia terkemukanasional, BaritoPasific (kode saham BRPT), berkomitmen menerapkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) poin ke-11 dan 12 yaitu kota dan pemukiman yang berkelanjutan serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Dalam menerapkan dua poin tersebut, Barito Pasific mengimplementasikan ekonomi sirkular guna mencegah terbuangnya limbah ke tempat pembuangan akhir (TPA) untuk meningkatkan nilai tambah produk. Dipelopori anak usahanya Chandra Asri, Grup Barito Pasific turut menerapkan extended producer responsibility (EPR) sebagai langkah tanggung jawab perusahaan atas produk yang dibuat. Dengan prinsip-prinsip ekonomi sirkular dan penerapan ERP, Chandra Asri turut mengajak masyarakat sebagai pelaksana dan penerima manfaat. Salah satu inisiatif yang diterapkan Grup Barito Pasific dan masyarakat adalah pembuatan aspal dari sampah plastik. Penggunaan aspal plastik merupakan salah satu langkah yang diambil secara nasional untuk mengurangi sampah plastik di laut sesuai Peraturan Presiden No. 83/2018 dan Konferensi Our Ocean 2018 untuk melaksanakan program 100 kilometer Aspal Plastik pada 2023. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan asuransi jiwa PT Asuransi Jiwa Kresna Life atau Kresna Life seiring dengan batas akhir status pengawasan khusus.Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan pencabutan dilakukan karena sampai dengan batas akhir status pengawasan khusus, rasio solvabilitas atau risk-based capital (RBC) Kresna Life tetap tidak memenuhi ketentuan minimum yang disyaratkan ketentuan berlaku, yakni sebesar 120%.“Kresna Life tidak mampu menutup defisit keuangan, yaitu selisih kewajiban dengan aset melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali atau mengundang investor,” kata Ogi dalam konferensi pers virtual, Jumat (23/6). “Kresna Life sampai dengan batas waktu yang diberikan tidak mampu menunjukkan komitmen penambahan modal dari pemegang saham dan menyampaikan perjanjian konversi SOL yang diaktanotrialkan,” ujarnya.Selanjutnya, OJK menetapkan perintah tertulis yang memerintahkan PT Duta Makmur Sejahtera selaku pemegang saham pengendali (PSP) dan kepada pihak tertentu, yaitu Michael Steven selaku pemegang saham, Kurniadi Sastrawinata selaku Direktur Utama, Antonius Sukiman selaku Direktur, dan Hendri Wongso selaku Direktur untuk bersama-sama mengganti kerugian Kresna Life. “Pelanggaran terhadap perintah tertulis memiliki dampak pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis dimaksud,” tegas Ogi.Dia melanjutkan tim likuidasi juga akan menentukan siapa pemegang polis yang terdaftar secara resmi dan secara legal di dalam perusahaan, termasuk juga aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk bisa membayar kepada pemegang polis.

Pemerintah Sulawesi Tengah menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah hingga 10,36%, seiring dengan status provinsi yang menempati posisi tertinggi dalam realisasi investasi. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma’mun Amir dalam gelaran Festival Lestari 5 di Kabupaten Sigi. Dalam hal ini, pemerintah akan mendorong skema model investasi baru melalui inovasi basis alam dan berkelanjutan. Misalnya seperti pengelolaan berbasis ekonomi restoratif di Cagar Biosfer Lore Lindu.Sekadar informasi, festival tersebut dihadiri oleh setidaknya 505 peserta yang berasal dari pemerintah nasional, kabupaten, mitra pembangunan, masyarakat sipil, mitra pendanaan, swasta serta akademisi. Dia mengeklaim, target pertumbuhan ekonomi naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni 9,5%. Menurut laporan World Resource Institute (WRI) tahun 2019, diperkirakan bahwa investasi global sebesar US$1,8 triliun dalam Inovasi Berbasis Alam antara 2020 hingga 2030 dapat menghasilkan manfaat bersih sebesar US$7,1 triliun.Wakil Ketua Umum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) Silverius Oscar Unggul menilai target dapat ditopang dengan komoditas unggulan yang dimiliki seperti kopi, vanili, hingga kakao.

Efek penurunan harga minyak dunia menyebabkan kinerja PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) tampak loyo. Research Analyst Reliance Sekuritas, Ayu Dian mencermati, penurunan harga minyak dan gas migas mempengaruhi kinerja MEDC. Harga jual rata-rata alias average selling price (ASP) minyak MEDC turun 23% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi US$ 77 per barel. Hal itu menyebabkan pendapatan migas turun 8,14% secara kuartalan menjadi US$ 437 juta pada kuartal I-2023. Padahal MEDC berhasil meningkatkan produksi. Analis Ciptadana Sekuritas, Arief Budiman mengatakan, volume minyak dan gas Medco masih akan naik 29,9% secara yoy menjadi 165 mboepd. Namun margin menyusut karena kenaikan biaya operasi. Penurunan profitabilitas MEDC juga dipengaruhi pendapatan lebih rendah dari anak usahanya dari PT Amman Mineral International Tbk (AMNT). AMNT mencatatkan pendapatan US$ 41,8 juta di kuartal I-2023. Turun 35% secara kuartalan karena produksi tembaga dan emas lebih rendah. Analis Samuel Sekuritas, Muhammad Farras Farhan dalam riset 29 Mei 2023 berpendapat, EBITDA dan laba bersih MEDC masing-masing akan menjadi menjadi US$ 1,1 miliar dan US$ 314 juta pada tahun 2023. Di tahun ini, margin MEDC akan terpangkas karena proyek pengembangan Geothermal Ijen mulai beroperasi.

PT Sirius Surya Sentosa (Vasanta Group) bekerja sama dengan PT Bina Karya (Persero) mengumumkan minatnya untuk membangun hotel pertama berbintang empat di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. Direktur Eksekutif Vasanta Group Erick Wihardja mengatakan Vasanta telah memilih lokasi pembangunan hotel yang terletak tidak jauh dari Istana Negara. “Kami melihat IKN ini a big milestone bagi Indonesia, salah satu momen perubahan yang sangat besar bagi negara. Jadi, kami ingin ikut andil dalam sejarah itu,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (22/6). Menurutnya, pembangunan hotel itu hasil kerja sama Vasanta Group dengan PT Bina Karya (Persero) sebagai Badan Usaha Otorita (BUO), yang ditandatangani di Alam Sutera, Tangerang, pada Rabu (21/6). Setelah kesepakatan ini dilakukan, dia berharap proses pembangunan segera dilaksanakan sehingga Vasanta Group dapat berpartisipasi pada pembukaan IKN pengganti Jakarta. Direktur Utama PT Bina Karya (Persero) Boyke P. Soebroto mengungkapkan kepercayaannya kepada Vasanta Group sebagai pihak yang telah memiliki portofolio hotel berkualitas di Tanah Air. Perjanjian kerja sama itu dilakukan sebagai kesepakatan bersama di bawah perikatan sebelum persetujuan lokasi dikeluarkan oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Setelah izin lokasi diterbitkan, Vasanta Group kemudian memulai pembangunan hotel di Nusantara itu.

Pelaku usaha menanti aksi lanjutan Bank Indonesia (BI) dalam meng­­or­kestrasi moneter melalui instrumen makroprudensial guna memberikan daya dorong lebih besar terhadap ekonomi nasional. Maklum, sejak pengujung tahun lalu bank sentral mengalihkan fokus pada optimalisasi fungsi suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) guna merespons lesatan inflasi. Kini, setelah indeks harga konsumen (IHK) perlahan dapat dikendalikan, asa besar kembali ditujukan kepada otoritas moneter sehingga mampu menjaga momentum pemulihan ekonomi. Memang, BI telah mengutak-atik instrumen makroprudensial selama pandemi Covid-19. Beberapa di antaranya yakni melonggarkan rasio loan to value (LTV) untuk kredit properti, rasio financing to value (FTV) untuk pembiayaan properti, dan uang muka kendaraan bermotor 0%. Dilakukan pula pelonggaran kewajiban Giro Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan RIM Syariah, hingga kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) dalam pembiyaan inklusif serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D. Sugiarto, mengatakan relaksasi lanjutan dari BI dalam kaitan makroprudensial akan menambah energi dunia usaha. Bagi industri otomotif, kebijakan ma­­kro­­pru­densial BI pun memberikan impak positif terhadap kinerja penjualan kendaraan, mengingat mayoritas transaksi dilakukan melalui perbankan atau perusahaan pembiayaan. Tak jauh beda, Sekretaris Jenderal Realestat Indonesia (REI) Hari Ganie, mengatakan suku bunga acuan bukanlah faktor tunggal yang memberikan gairah bagi ekonomi riil, termasuk di sektor properti.

Sementara itu, kalangan ekonom memandang kebijakan makroprudensial memang memberikan keringanan yang cukup signifikan bagi dunia usaha dan efektif mendorong konsumsi. Hanya saja, perbankan cenderung memiliki pertimbangan subjektif sehingga pelonggaran moneter tidak seketika diikuti oleh akselerasi penyaluran kredit. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, mengatakan kebijakan makroprudensial BI sejatinya bertujuan baik untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Haryo Kuncoro, menambahkan BI perlu mengembalikan arah kebijakan moneter sebagaimana kondisi ekonomi normal mengingat pandemi Covid-19 di dalam negeri telah berakhir. Konretnya adalah dengan mengembalikan kebijakan moneter untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sementara kebijakan makroprudensial untuk stabilisasi.

Makin banyak saja perusahaan yang terdeteksi membuka kawasan hutan tanpa izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Terbaru, KLHK mengungkap ada ratusan perusahaan yang memiliki operasional usaha tanpa izin di kawasan hutan.Dari ratusan perusahaan itu, empat di antaranya adalah perusahaan pelat merah. Yakni, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Semen Indonesia Tbk (SMGR). dan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. Mereka masuk dalam daftar perusahaan yang tak berizin di bidang kehutanan. Daftar perusahaan perambah hutan itu terlampir dalam Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.196/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2023 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang telah Terbangun di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan tahap XI, pada Maret 2023 ini. Di dalam lampiran SK itu, terdapat 890 perusahaan masuk dalam daftar perusahaan yang memiliki operasional usaha tanpa izin di kawasan hutan. Ratusan perusahaan itu bergerak di berbagai jenis kegiatan usaha, seperti pertambangan nikel, bijih besi, batubara, hingga infrastruktur jalan dan telekomunikasi (lihat tabel). Umumnya pelanggaran yang dilakukan belum memenuhi kewajiban Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Nah, sebagai bagian dari sanksi, KLHK telah menerapkan sistem blokir otomatis atau Automatic Blocking System (ABS). KLHK pun sudah memanggil perusahaan pengemplang kewajiban IPPKH agar segera melunasi kewajibannya. Apabila dalam tenggat waktu tertentu belum juga mematuhi komitmennya, maka delik sanksi akan digeser pada sanksi administrasi sesuai Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan PP Nomor 24 Tahun 2021.Merujuk Pasal 110 B Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan kegiatan lain di dalam kawasan hutan yang dilakukan sebelum berlakunya UU Cipta Kerja dan belum mempunyai perizinan di bidang kehutanan, tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administratif. Adapun sanksi berupa penghentian sementara kegiatan usaha, perintah pembayaran denda administratif, dan/atau paksaan pemerintah untuk selanjutnya diberikan persetujuan sebagai untuk melanjutkan kegiatan usahanya dalam kawasan hutan produksi. Hingga berita ini terbit, manajemen Bukit Asam dan Semen Indonesia yang sedianya akan memberikan tanggapan belum memberikan komentar Tapi, informasi yan diterima Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Bukit Asam tidak memiliki masalah dengan izin pemanfaatan kawasan hutan.

Sampah sabut kelapa sering menjadi masalah. Namun, kini bisa diatasi. Bahkan, memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Potensi pasar hingga ke luar negeri juga menjadikan pengolahan sabut kelapa ini memiliki prospek yang cukup menjanjikan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Provinsi Sumatera Selatan secara resmi membuka operasional industri cocopeat dan cocofiber di Rumah Produksi Kelapa Terpadu yang berada di Desa Purwo Agung, Kecamatan Lalan. Peresmian industri tersebut sebagai solusi dari keberadaan limbah kelapa yang mencapai 20 ton per harinya. Pj Bupati Muba Apriyadi Mahmud mengakui, sampah sabut kelapa memang menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat di daerah tersebut. Menurutnya, limbah kelapa yang sudah dikelola menjadi cocopeat dan cocofiber itu dapat menghasilkan paling sedikit Rp50 juta sampai Rp60 juta per bulan.“Dengan melihat potensi bahan baku 20 ton per hari, artinya selama satu bulan bisa mengolah sampai 600 ton,” sambungnya. Apriyadi menilai, jenis pengolahan yang bersifat padat karya juga berperan besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Dengan begitu, geliat perekonomian di daerah tersebut semakin berkembang. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Muba, Azizah menerangkan, permintaan pasar dari cocopeat dan cocofiber ini juga cukup tinggi. Beberapa perusahaan dalam negeri yang memesan di antaranya Sinar Mas Group dan MHP yang akan memanfaatkan sebagai media tanam. “Dan perdana kita akan mengirimkan ke Pekanbaru yang dimanfaatkan untuk RAPP,” ujar Azizah.Sementara itu, Camat Lalan, Jami’an mengakui bantuan Pemkab Muba untuk menghidupkan industri ini telah memberikan dampak positif baik secara lingkungan dan ekonomi. Salah satu upaya pengembangan agribisnis kelapa yang kini tengah dilakukan pemerintah adalah mendorong peningkatan produktivitas tanaman kelapa melalui penyediaan bibit yang berkualitas dan pengembangan industri pengolahan kelapa melalui diversikasi produk turunannya.Hingga kini, rata-rata produktivitas tanaman kelapa dalam negeri masih berkisar kurang dari 1 ton per hektare, sehingga perlu menjadi fokus untuk dikembangkan.

Pemerintah memulai babak baru dalam pemeliharaan ekosistem kelautan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.Dalam aturan itu, sedimentasi laut yang dapat dimanfaatkan salah satunya yakni pasir laut. Banyak dugaan kebijakan itu lahir untuk membuka ulang keran ekspor pasir laut yang sempat dilarang hampir dua dekade lamanya.Negara bergeming. Regulasi itu tak serta merta memberi ruang bagi pebisnis melakukan pengiriman pasir laut ke luar negeri. Banyak ketentuan yang mutlak dipenuhi, terutama memastikan kebutuhan di dalam negeri terpenuhi.Hadirnya regulasi anyar itu mesti diimbangi dengan aturan teknis yang menjamin pengelolaan sedimentasi laut berjalan sesuai alurnya, menjaga keseimbangan ekosistem laut.