Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen menyebut jika pemerintah akan kehabisan uang tunai pada 18 Oktober mendatang. Uang ini digunakan untuk pembiayaan belanja pemerintah. Debt ceiling alias batas utang menjadi masalah utama dalam kegegeran ini. Batas utang AS baru saja diakhiri penangguhannya.

Dana dari utang ini akan digunakan untuk membayar sejumlah besar kewajiban keuangan setiap bulan. Mulai dari pembayaran Jaminan Sosial, pembayaran asuransi kesehatan AS Medicare, dan program lain seperti pengembalian pajak.

Dikutip dari CNN disebutkan, Yellen menyebutkan risiko gagal bayar utang ini masih membayangi. Bahkan ada potensi default yang disebut-sebut menjadi rencana besar. Kondisi ini tentu saja akan mempengaruhi dan menggoyang ekonomi AS yang sebelumnya sudah menuju masa pemulihan.

Dikutip dari datalab.usaspending.gov, jumlah utang sebanyak US$ 26,95 triliun (data 2020) atau setara dengan Rp 384,03 ribu triliun (asumsi kurs Rp 14.250). Ini artinya utang AS nyaris Rp 400 ribu triliun.

Wabah virus corona Covid-19 menumbangkan perekonomian Amerika Serikat (AS). Produk domestik brutonya (PDB) kontraksi 4,8% pada triwulan pertama 2020. Penurunan tersebut adalah yang terbesar dalam 12 tahun atau sejak krisis finansial global. Pemerintah AS pada Rabu (29/4) menekankan bahwa data yang ada belum dapat menunjukkan dampak penuh dari wabah Covid­19 terhadap ekonomi. Alasannya, sebagian besar dunia usaha tutup dan perintah tinggal di rumah bagi warga baru berlaku pada pekan terakhir Maret 2020.

Meski begitu, data terbaru PDB tersebut menunjukkan ekonomi AS tumbang, kalangan analis menyuarakan kekhawatiran apakah kebijakan-­kebijakan perdagangan Presiden Donald Trump akan terus membebani pertumbuhan di sepanjang 2020 dan wabah ini telah merenggut lebih dari 50.000 jiwa juga menghilangkan sekitar 26 juta lapangan kerja sejak pertengahan Maret 2020. Konsumsi pribadi anjlok 7,6% dan di berbagai sektor ekonomi, belanja turun tajam. Ekspor dan Impor juga turun. Asosiasi Transportasi Udara International atau International Air Transport Association (IATA) pada Rabu melaporkan bahwa trafik udara dunia menukik tajam 52,9% dan disebutkan sebagai penurunan terbesar dalam sejarah terakhir.

Ian Shepherdson, analis dari Pantheon Macroeonomics berpendapat kontraksi PDB dapat mencapai dua digit pada kuartal II. Data yang ada memperkuat pandangan kalangan ekonom bahwa ekonomi AS sudah dalam resesi yang sangat dalam, pendapat yang senada juga di katakan Chris Rupkey, kepala ekonom MUFG di New York, seperti dikutip Reuters. Hal ini juga ditekankan Paul Ashworth, kepala ekonom Capital Economics, seperti dikutip CNBC bahwa data yang ada dapat mengindikasikan kuartal kedua bakal menjadi yang terburuk sejak pasca ­Perang Dunia II.

Mengutip artikel yang dimuat Reuters, Rabu (22/4) Senat Amerika Serikat (AS) telah sepakat menyetujui rancangan undang-undang (RUU) dan tinggal menunggu tahap persetujuan DR AS. Presiden Donald Trump mengajukan RUU untuk menghadapi virus korona (Covid-19) berbentuk paket stimulus yang nilainya mencapai US$ 484 miliar atau sekitar Rp 7.531 triliun. Dana tersebut nantinya akan fokus untuk menyokong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan rumah sakit yang terkena dampak wabah. Sejauh ini stimulus yang dijalankan pemerintah AS secara keseluruhan berjumlah sekitar US$ 3 triliun, sedangkan jumlah korban meninggal akibat Covid-19 di AS sudah menembus 43.000 orang.

Donald Trump dengan tegas mendesak kongres agar segera menyetujui paket stimulus tersebut, terutama untuk mempercepat pinjaman dana untuk sektor UMKM. Serta memberikan bantuan tambahan kepada pemerintah negara bagian dan lokal dari sisi anggaran. Kebijakan stimulus ke UMKM juga merupakan langkah pemerintah agar tidak hanya perusahaan besar saja yang mendapat aliran pinjaman. Senat Demokrat Chuck Schumer mengatakan, bahwa sekitar US$ 125 miliar dana usaha kecil dalam paket terbaru akan digunakan untuk jenis usaha rumah tangga dan toko-toko kecil. Adapun, sisa anggaran akan mencakup biaya sebesar US$ 321 miliar untuk program usaha kecil, US$ 60 miliar untuk program pinjaman dana darurat bencana. Serta sebesar US$ 75 miliar untuk rumah sakit dan US$ 25 miliar untuk tes massal virus korona secara nasional.

AS menuding People Bank of China (PBOC) sebagai manipulator mata uang. Tudingan terjadi setelah PBOC pada Senin (5/8) lalu mematok nilai tukar yuan menembus level psikologis di bawah 6,9 untuk kali pertama dalam satu dekade terakhir. Amerika menetapkan tiga kriteria untuk mengidentifikasi terjadinya manipulasi mata uang. Yakni terkait neraca berjalan global, neraca berjalan kepada Amerika, dan adanya intervensi secara terus menerus kepada satu mata uang. Pemerintah China menyebut tudingan tersebut berpotensi merusak kestabilan keuangan internasional sekaligus pasar keuangan global.

Donald Trump kembali menebar ancaman. Kali ini, orang nomor satu di Amerika Serikat itu akan menetapkan tarif sebesar 10% terhadap produk asal China senilai US$300 miliar. Produk yang menjadi target tarif baru ini mencakup telepon pintar, komputer, dan pakaian. Adapun pengenaan tarif ini akan berlaku per 1 September mendatang. Trump menambahkan, tarif itu berpeluang untuk naik menjadi 25% jika China masih berbelit pada saat perundingan.  Dengan ancaman tarif tersebut, Trump seolah siap mengambil risiko jika nantinya akan menggoyahkan ekonomi dan konsumen Amerika Serikat (AS). China telah berulang kali mengecam taktik tekanan semacam itu, yang berarti akan memperpanjang kebuntuan jika Beijing merespons ancaman dengan memilih mundur dari meja perundingan.  China menegaskan bahwa mereka akan memberikan sanksi balasan terhadap ancaman tarif tambahan dari Trump.

Tensi geopolitik China dan Taiwan naik. Hal ini setelah Taiwan memperkuat militernya dengan membeli senjata dari Amerika Serikat. China menilia aksi ini sebagai bagian pemberontakan. Sementara itu, Taiwan dan AS kini kian mesra.

Gajah bertarung lawan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah. Peribahasa itu cocok menggambarkan perang dagang AS-China yang memakan korban perusahaan asal kedua negara. Sebut saja Huawei yang memproyeksikan bakal kehilangan pendapatan dari aksi Presiden AS, Donald Trump. Huawei masuk daftar hitam barang yang dilarang masuk Amerika.

Serupa, perusahaan AS juga semakin khawatir dampak perang dagang ini. Makanya, 600 perusahaan Amerika, diantaranya Wallmart Inc dan Target Corp, melayangkan surat untuk mendesak Presiden Trump segera menyelesaikan perseteruan dengan China. Alasannya, perusahaan AS yang justru akan menanggung peningkatan tarif ekspor barang-barang China ke Amerika. Hasilnya, perusahaan dan konsumen Amerika yang justru akan menanggung. Dalam surat tersebut, 600 perusahaan menyebut kenaikan 25% tarif untuk setiap ekspor China senilai US$ 300 juta berpotensi menghilangkan lebih dari 2 juta pekerjaan di AS.

Indonesia bisa menyusul nasib Indonesia yang kehilangan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) dari Amerika Serikat. Sebelumnya, AS mencabut GSP India karena defisit neraca perdagangan dengan India sudah melebihi batasan defisit negara berkembang. Padahal AS memberikan fasilitas GSP hanya kepada negara berkembang untuk meningkatkan perdagangan.

Hal serupa bisa terjadi terhadap Indonesia. Meski, surplus Indonesia tahun 2018 sudah turun dibanding dengan surplus 2017. AS menyampaikan beberapa tuntutan kepada Indonesia agar membuka akses pasar kalau mau terus mendapatkan fasilitas GSP. Pencabutan GSP bisa memberi dampak negatif bagi pelaku ekonomi. Direktur Eksekutif Core Indonesia berharap, Indonesia bernegosiasi kuat untuk mempertahankan fasilitas GSP ini.

Huawei terkena dampak sanksi Ameriksa Serikat. Penjualan ekspor Huawei mungkin akan menurun hingga 25% tahun ini. Perusahaan teknologi termasuk Google dan perancang chip milik Grup SoftBank ARM mengatakan, mereka akan menghentikan persediaan dan pembaruan untuk perusahaan Huawei.

Tak menyerah, Huawei mengatakan pihaknya tengah mengembangkan sendiri beberapa teknologi yang membuat perusahaan itu mampu bertahan selama bertahun-tahun. Huawei berpotensi mem-PHK ribuan orang dan menghilang sebagai pemain global untuk beberapa waktu. Pembeli potensial Huawei akan beralih ke perangkat kelas atas dari Samsung dan Apple, serta membeli ponsel kelas menengah dari pesaing domestik seperti Oppo dan Vivo.