Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengumumkan pihaknya bermaksud untuk menyediakan hingga US$ 102 juta dalam prakarsa baru untuk meperluas Kemitraan Strategis AS-Asean. Pengumuman ini mencerminkan komitmen mendalam pemerintah Biden dengan Wakil Presiden AS Kemala Harris. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) AS-Asean 26 Oktober, Biden menyampaikan pentingnya peran sentral Asean dalam visi AS untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. "Presiden berharap dapat bekerja sama dengan  Kongres untuk mendukung prakarsa-prakarsa penting ini," tulis pernyataan pemerintah AS (27/10)

Pemerintah AS berkomitmen untuk memimpin perjuangan global melawan pandemi Covid-19 dalam dana US$40 juta dalam upaya-upaya baru guna mempercepat penelitian bersama, memperkuat kapasitas sistem kesehatan, serta mengembangkan modal sumber daya manusia generasi berikutnya. Upaya-upaya ini sebagai tambahan atas  lebih dari US$3,5 miliar yang telah diinvestasikan oleh AS dalam mendukung kesehatan publik di Asean selama 20 tahun terakhir. "Prakarsa masa depan kesehatan akan membantu mengatasi pandemi yang sedang terjadi sekarang ini, serta memperkuat kemampuan Asean untuk mencegah, mendeteksi, serta menanggapi wabah zoonosis dan penyakit menular lainnya dimasa depan," jelasnya.

Pemerintah Biden terus berupaya untuk mempromosikan pertumbuhan dan peluang ekonomi, serta membangun kembali secara lebih baik dari dampak serius ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. "AS berkomitmen untuk menggabungkan satu miliar orang kami dan sedang mengumumkan rencana  memberikan US$16 juta dalam bentuk pinjaman terkait pendidikan," jelas pernyataan tersebut. Disamping itu, pemerintah AS berusaha meningkatkan dan mempromosikan persamaan derajat dan kesetaraan gender, serta pemberdayaan melalui kerja sama tingkat menteri urusan perempuan negara-negara anggota Asean, (Yetede)

Presiden Joe Biden mengatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat (AS) akan membela Taiwan jika Tiongkok menyerangnya. Pernyataan ini memicu peringatan dari Tiongkok pada Jumat (22/10), yang mengatakan tekadnya untuk mengambil kembali pulau demokrasi tersebut tidak boleh diremehkan. Pemerintah Tiongkok menganggap Taiwan-yang memiliki pemerintah sendiri- sebagai bagian dari wilayahnya. Otoritas negera tersebut telah berjanji akan merebut Taiwan suatu hari nanti, jika perlu dengan cara paksa. Wacana tersebut mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir dan memperparah kekhawatiran pulau  berpenduduk 23 juta orang. Konfilk ini pun dapat memicu tindak kekerasan diruang lingkup global.

Saat ditanya dalam acara Town Hall CNN pada Jumat (22/10), apakah pemerintah AS akan membela Taiwan jika Tiongkok menyerbu. Biden menjawab, "Ya, kami memiliki komitmen untuk itu." demikian dilansir AFP. Penyataan Biden tersebut bertentangan dengan kebijakan lama AS yang disebut ambiguitas strategis. Pada kebijakan ini, posisi Pemerintah AS membantu sekedar mambangun pertahanan Taiwan tetapi tidak secara eksplisit berjanji untuk datang membantu pulau itu jika terjadi perang. Pernyataan Biden pun disambut oleh pemerntah Taiwan yang telah mendesak untuk meningkatkan aliansi internasional agar dapat melindungi drir dari negeri Tirai Bambu

"Tiongkok tidak memiliki ruang untuk kompromi pada isu-isu yang melibatkan kepentingan intinya. Pemerintah AS tidak boleh meremehkan apa yang disebut oleh Tiongkok tekad, teguh, kemauan keras, dan kemampuan kuat Tiongkok untuk bertahan terhadap apa yang dilihatnya sebagai ancaman terhadap kedaulatannya," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin dalam konferensi pers. Menurut Biden, Pemerintahj AS membuat komitmen suci untuk membela sekutu-sekutu Partai Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Kanada dan Eropa. Ini sama halnya dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan dengan Taiwan. Gedung Putih mengatakan pada wartawan pada kedua kesempatan itu bahwa kebijakan AS tentang Taiwan tidak berubah. (yetede)

Kemacetan rantai pasokan dan kekurangan tenaga  kerja telah membuat  pertumbuhan ekonomi  Amerika Serikat (AS) melambat dan berkontribusi pada kenaikan tajam harga-harga. Hal itu disampaikan The Federal Reserve (The Fed) dalam laporannya, Rabu (20/10) waktu setempat. Kendala dan kekurangan pasokan barang menyebabkan harga yang meningkat secara signifikan di sebagian besar wilayah AS. The Fed dalam laporan terbaru beige book-nya mencatat ada peningkatan ketidakpastian dalam prospek ekonomi kedepan. Sementara aktivitas ekonomi meningkat pada tingkat sedang hingga moderat selama beberapa minggu terakhir, di sebagian besar wilayah laju pertumbuhan melambat.

"Perlambatan terjadi  karena gangguan rantai pasokan, kekurangan tenaga kerja, dan ketidakpastian terkait (penyebaran) varian Delta Covid-19," kata laporan itu. Analisis tersebut dibuat berdasarkan diskusi banyak kontak bisnis dan komunitas di 12 wilayah bank sentral. Disiapkan sebelum pertemuan kebijakan The Fed berikutnya pada 2-3 November 2021. The Fed kembali melaporkan pemulihan AS pascapandemi mulai kehilangan tenaga. Meski demikian, pejabat The Fed diperkirakan akan mengumumkan rencana untuk mulai menarik kembali langkah-langkah stimulus di tengah kekhawatiran tentang kenaikan inflasi.

Gubernur The Fed Jerome Powell telah mengatakan untuk beberapa waktu bahwa lonjakan harga diperkirakan bersifat sementara dan akan kembali. The Fed tengah menyimbangkan kebijakannya untuk memastikan pertumbuhan ekonomi terus mendukung pertambahan pekerjaan baru, sementara juga menjaga inflasi yang diharapkan kembali ke target 2%. Adapun tingkat inflasi saat ini telah mendekati dua kali lipat dari yang diharapkan. Pembatasan pandemi menyebabkan kelangkaan beberapa barang, seperti semikonduktor serta backlog dalam transportasi. (yetede)

Pemerintah  Amerika Serikat (AS) dalam beberapa hari mendatang akan menggelar pembicaraan dengan Tiongkok tentang perdagangan. Pemerintah Biden yakin Raksasa Asia itu akan tidak menghormati komitmennya berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pada Januari 2020. "Tingkok membuat komitmen yang dimaksud untuk menguntungkan Industri tertentu Amerika, termasuk pertanian, sehingga kita harus mendesak," kata pernyataan Perwakilan Dagang AS Katrine Tai, yang disampaikan pada pidato kepada lembaga pemikir AS Pusat Studi Strategis dan Internasional, Senin (4/10Menurut kutipan dari pidatonya, Tai juga dijadwalkan mengumumkan peluncuran proses pengecualian tarif yang ditargetkan,

Tarif hukuman telah dikenakan sebagai pembalasan atas ptaktk perdagangan Tiongkok yang dianggap tidak adil, sanksi ini dikritik oleh banyak perusahaan. Pada awal 2021 Agustus lalu, beberapa kelompok bisnis AS yang paling berpengaruh mendesak pemerintahan Biden untuk mengurangi biaya tambahan ini. Pihaknya menunjukkan bahwa industri AS menghadapi kenaikan biaya , karena tarif dibayar oleh importir. Seorang pejabat senior AS berbicara dengan syarat anonim mengatakan bahwa tarif akan tetap berlaku selama durasi prosedur pengecualian.

Presiden AS Joe Biden telah memerintahkan Tai untuk melakukan tinjauan konferhenshif terhadap strategi perdagangan AS terhadap Tiongkok dan tarif yang diprakarasi oleh pendahulunya Trump dari Partai Republik. Trump yang menolak aliansi tradisional AS, memicu kecemasan pasar di seluruh dunia dengan perang dagang. Trump yang mencolok menolak aliansi tradisional dengan perang dagang. Namun, ia akhirnya menghasilkan konkret yang terbatas. Khususnya kemajuan pada masalah mendalam yang dinilai oleh pemerintah AS dan sekutunya telah mengganggu hubungan perdagangan dengan Tiongkok. 

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen menyebut jika pemerintah akan kehabisan uang tunai pada 18 Oktober mendatang. Uang ini digunakan untuk pembiayaan belanja pemerintah. Debt ceiling alias batas utang menjadi masalah utama dalam kegegeran ini. Batas utang AS baru saja diakhiri penangguhannya.

Dana dari utang ini akan digunakan untuk membayar sejumlah besar kewajiban keuangan setiap bulan. Mulai dari pembayaran Jaminan Sosial, pembayaran asuransi kesehatan AS Medicare, dan program lain seperti pengembalian pajak.

Dikutip dari CNN disebutkan, Yellen menyebutkan risiko gagal bayar utang ini masih membayangi. Bahkan ada potensi default yang disebut-sebut menjadi rencana besar. Kondisi ini tentu saja akan mempengaruhi dan menggoyang ekonomi AS yang sebelumnya sudah menuju masa pemulihan.

Dikutip dari datalab.usaspending.gov, jumlah utang sebanyak US$ 26,95 triliun (data 2020) atau setara dengan Rp 384,03 ribu triliun (asumsi kurs Rp 14.250). Ini artinya utang AS nyaris Rp 400 ribu triliun.

Wabah virus corona Covid-19 menumbangkan perekonomian Amerika Serikat (AS). Produk domestik brutonya (PDB) kontraksi 4,8% pada triwulan pertama 2020. Penurunan tersebut adalah yang terbesar dalam 12 tahun atau sejak krisis finansial global. Pemerintah AS pada Rabu (29/4) menekankan bahwa data yang ada belum dapat menunjukkan dampak penuh dari wabah Covid­19 terhadap ekonomi. Alasannya, sebagian besar dunia usaha tutup dan perintah tinggal di rumah bagi warga baru berlaku pada pekan terakhir Maret 2020.

Meski begitu, data terbaru PDB tersebut menunjukkan ekonomi AS tumbang, kalangan analis menyuarakan kekhawatiran apakah kebijakan-­kebijakan perdagangan Presiden Donald Trump akan terus membebani pertumbuhan di sepanjang 2020 dan wabah ini telah merenggut lebih dari 50.000 jiwa juga menghilangkan sekitar 26 juta lapangan kerja sejak pertengahan Maret 2020. Konsumsi pribadi anjlok 7,6% dan di berbagai sektor ekonomi, belanja turun tajam. Ekspor dan Impor juga turun. Asosiasi Transportasi Udara International atau International Air Transport Association (IATA) pada Rabu melaporkan bahwa trafik udara dunia menukik tajam 52,9% dan disebutkan sebagai penurunan terbesar dalam sejarah terakhir.

Ian Shepherdson, analis dari Pantheon Macroeonomics berpendapat kontraksi PDB dapat mencapai dua digit pada kuartal II. Data yang ada memperkuat pandangan kalangan ekonom bahwa ekonomi AS sudah dalam resesi yang sangat dalam, pendapat yang senada juga di katakan Chris Rupkey, kepala ekonom MUFG di New York, seperti dikutip Reuters. Hal ini juga ditekankan Paul Ashworth, kepala ekonom Capital Economics, seperti dikutip CNBC bahwa data yang ada dapat mengindikasikan kuartal kedua bakal menjadi yang terburuk sejak pasca ­Perang Dunia II.

Mengutip artikel yang dimuat Reuters, Rabu (22/4) Senat Amerika Serikat (AS) telah sepakat menyetujui rancangan undang-undang (RUU) dan tinggal menunggu tahap persetujuan DR AS. Presiden Donald Trump mengajukan RUU untuk menghadapi virus korona (Covid-19) berbentuk paket stimulus yang nilainya mencapai US$ 484 miliar atau sekitar Rp 7.531 triliun. Dana tersebut nantinya akan fokus untuk menyokong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan rumah sakit yang terkena dampak wabah. Sejauh ini stimulus yang dijalankan pemerintah AS secara keseluruhan berjumlah sekitar US$ 3 triliun, sedangkan jumlah korban meninggal akibat Covid-19 di AS sudah menembus 43.000 orang.

Donald Trump dengan tegas mendesak kongres agar segera menyetujui paket stimulus tersebut, terutama untuk mempercepat pinjaman dana untuk sektor UMKM. Serta memberikan bantuan tambahan kepada pemerintah negara bagian dan lokal dari sisi anggaran. Kebijakan stimulus ke UMKM juga merupakan langkah pemerintah agar tidak hanya perusahaan besar saja yang mendapat aliran pinjaman. Senat Demokrat Chuck Schumer mengatakan, bahwa sekitar US$ 125 miliar dana usaha kecil dalam paket terbaru akan digunakan untuk jenis usaha rumah tangga dan toko-toko kecil. Adapun, sisa anggaran akan mencakup biaya sebesar US$ 321 miliar untuk program usaha kecil, US$ 60 miliar untuk program pinjaman dana darurat bencana. Serta sebesar US$ 75 miliar untuk rumah sakit dan US$ 25 miliar untuk tes massal virus korona secara nasional.

AS menuding People Bank of China (PBOC) sebagai manipulator mata uang. Tudingan terjadi setelah PBOC pada Senin (5/8) lalu mematok nilai tukar yuan menembus level psikologis di bawah 6,9 untuk kali pertama dalam satu dekade terakhir. Amerika menetapkan tiga kriteria untuk mengidentifikasi terjadinya manipulasi mata uang. Yakni terkait neraca berjalan global, neraca berjalan kepada Amerika, dan adanya intervensi secara terus menerus kepada satu mata uang. Pemerintah China menyebut tudingan tersebut berpotensi merusak kestabilan keuangan internasional sekaligus pasar keuangan global.

Donald Trump kembali menebar ancaman. Kali ini, orang nomor satu di Amerika Serikat itu akan menetapkan tarif sebesar 10% terhadap produk asal China senilai US$300 miliar. Produk yang menjadi target tarif baru ini mencakup telepon pintar, komputer, dan pakaian. Adapun pengenaan tarif ini akan berlaku per 1 September mendatang. Trump menambahkan, tarif itu berpeluang untuk naik menjadi 25% jika China masih berbelit pada saat perundingan.  Dengan ancaman tarif tersebut, Trump seolah siap mengambil risiko jika nantinya akan menggoyahkan ekonomi dan konsumen Amerika Serikat (AS). China telah berulang kali mengecam taktik tekanan semacam itu, yang berarti akan memperpanjang kebuntuan jika Beijing merespons ancaman dengan memilih mundur dari meja perundingan.  China menegaskan bahwa mereka akan memberikan sanksi balasan terhadap ancaman tarif tambahan dari Trump.