Tensi geopolitik China dan Taiwan naik. Hal ini setelah Taiwan memperkuat militernya dengan membeli senjata dari Amerika Serikat. China menilia aksi ini sebagai bagian pemberontakan. Sementara itu, Taiwan dan AS kini kian mesra.

Gajah bertarung lawan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah. Peribahasa itu cocok menggambarkan perang dagang AS-China yang memakan korban perusahaan asal kedua negara. Sebut saja Huawei yang memproyeksikan bakal kehilangan pendapatan dari aksi Presiden AS, Donald Trump. Huawei masuk daftar hitam barang yang dilarang masuk Amerika.

Serupa, perusahaan AS juga semakin khawatir dampak perang dagang ini. Makanya, 600 perusahaan Amerika, diantaranya Wallmart Inc dan Target Corp, melayangkan surat untuk mendesak Presiden Trump segera menyelesaikan perseteruan dengan China. Alasannya, perusahaan AS yang justru akan menanggung peningkatan tarif ekspor barang-barang China ke Amerika. Hasilnya, perusahaan dan konsumen Amerika yang justru akan menanggung. Dalam surat tersebut, 600 perusahaan menyebut kenaikan 25% tarif untuk setiap ekspor China senilai US$ 300 juta berpotensi menghilangkan lebih dari 2 juta pekerjaan di AS.

Indonesia bisa menyusul nasib Indonesia yang kehilangan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) dari Amerika Serikat. Sebelumnya, AS mencabut GSP India karena defisit neraca perdagangan dengan India sudah melebihi batasan defisit negara berkembang. Padahal AS memberikan fasilitas GSP hanya kepada negara berkembang untuk meningkatkan perdagangan.

Hal serupa bisa terjadi terhadap Indonesia. Meski, surplus Indonesia tahun 2018 sudah turun dibanding dengan surplus 2017. AS menyampaikan beberapa tuntutan kepada Indonesia agar membuka akses pasar kalau mau terus mendapatkan fasilitas GSP. Pencabutan GSP bisa memberi dampak negatif bagi pelaku ekonomi. Direktur Eksekutif Core Indonesia berharap, Indonesia bernegosiasi kuat untuk mempertahankan fasilitas GSP ini.

Huawei terkena dampak sanksi Ameriksa Serikat. Penjualan ekspor Huawei mungkin akan menurun hingga 25% tahun ini. Perusahaan teknologi termasuk Google dan perancang chip milik Grup SoftBank ARM mengatakan, mereka akan menghentikan persediaan dan pembaruan untuk perusahaan Huawei.

Tak menyerah, Huawei mengatakan pihaknya tengah mengembangkan sendiri beberapa teknologi yang membuat perusahaan itu mampu bertahan selama bertahun-tahun. Huawei berpotensi mem-PHK ribuan orang dan menghilang sebagai pemain global untuk beberapa waktu. Pembeli potensial Huawei akan beralih ke perangkat kelas atas dari Samsung dan Apple, serta membeli ponsel kelas menengah dari pesaing domestik seperti Oppo dan Vivo.

AS mencoba terus mencari sekutu dalam memusuhi Huawei Technologies Inc. Setelah gagal di banyak negara Eropa, AS tampaknya mencoba mendekati Korea Selatan agar ikut menghentikan penggunaan produk-produk dari Huawei. Kantor resmi AS sudah meminta LG Uplus, perusahaan manufaktur di Korea Selatan, agar menghentikan pasokan dari Huawei. Namun, meskipun menjadi sekutu AS, kemungkinan Korea Selatan menolak produk Huawei sulit terwujud. Soalnya hampir 25% ekspor Korea Selatan pada empat bulan awal tahun 2019 menuju ke China.

Setelah Huawei Technologies, AS sedang mempertimbangkan sanksi untuk perusahaan pengawas video China Hikvision. Sanksi ini akan membatasi Hikvision membeli teknologi AS. Sebaliknya, perusahaan AS harus mendapat izin pemerintah untuk memasok komponen ke Hikvision. Sama seperti dengan Huawei, Hikvision tak gentar dengan sanksi dari negeri Paman Sam itu. Sebagai informasi, sekitar 42% saham Hikvision dimiliki negara.

Lima perusahaan AS mengambil sikap atas kian memanasnya perang dagang AS-China. Kelima perusahaan itu terpaksa menangguhkan bisnis mereka dengan Huawei setelah Presiden Trump memasukkan perusahaan China itu ke dalam daftar hitam urusan perdagangan. Perusahaan yang menghentikan kerja sama dengan Huawei Technologies Co Ltd antara lain Alphabet, induk usaha Google, Intel Corp, Qualcomm Inc, Xilinx Inc dan Broadcom Inc.

Namun, Huawei kabarnya sudah mengantisipasi hal ini dengan menimbun cukup banyak cip dan komponen vital lain sejak pertengahan tahun lalu. Persediaannya diperkirakan cukup untuk bisnisnya selama tiga bulan. Selain itu, Huawei dikabarkan telah merancang chip sendiri.

Sektor moneter dan kemampuan fiskal negara semakin terbatas akibat perang dagang. Ekspor Januari - April 2019 turun 9,39% dibanding periode sama tahun lalu. Defisit neraca dagang pun membengkak menjadi US$ 2,56 miliar. BI juga memangkas pertumbuhan ekonomi di bawah 5% - 5,4%. Menkeu mewaspadai eskalasi perang dagang AS - Tiongkok. Menkeu melihat situasi ini mirip 2014-2015. Dampak langsungnya pendapatan negara dari ekspor impor tahun ini turun. Terlebih harga komoditas murah. Alhasil penerimaan negara dari perpajakan juga seret.

BI merespon dengan menahan suku bunga acuan. Investasi langsung (foreign direct investment) juga terganggu. Upaya mendorong FDI juga tidak mudah. Pemerintah pusat tidak bisa mengontrol pemerintah daerah, karena itu banyak aturan penghambat investasi. Karena itu perlu skema insentif melalui dana alokasi khusus (DAK).

AS melarang Huawei dan afiliasinya membeli komponen dari perusahaan Amerika. Keputusan ini diambil untuk mencegah teknologi Amerika digunakan oleh entitas asing yang berpotensi merusak keamanan nasional atau kepentingan kebijakan luar negeri AS. ZTE juga pernah terkena sanksi serupa. Tapi sanksi itu hanya berlaku dalam jangka pendek.

Bank sentral AS, The Fed, mewaspadai kondisi ekonomi global yang terjadi beberapa pekan terakhir. Gejala yang patut diwaspadai adalah kian panasnya hubungan dagang AS-China dan penurunan prospek inflasi konsumen. Kondisi ini akan menciptakan volatilitas pasar baru dan serangkaian risiko baru. Jika tensi perang dagang meningkat terus, sangat mungkin The Fed memangkas bunga beberapa bulan lagi.