Menjelang pertemuan virtual yang diharapkan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Presiden Tiongkok XI Jinping mengatakan negaranya bersedia bekerja sama dengan AS, syaratnya jika kedua negara saling menghormati. Pemerintah Tiongkok kerap menggunakan istilah saling menghormati dalam meneyerukan komunikasi yang lebih baik dengan AS "Saat ini, Relasi Tiongkok-AS yang adalah organisasi nirbala berbasis di New York. 

"Kedua negara akan mendapatkan keuntungan dari kerja sama dan kalah dari konfrontasi. Kerjasama adalah satu-satunya pilihan yang tepat, tulis Xi dalam surat itu. Biden dan Xi akan mengadakan pertemuan virtual paling cepat minggu depan, menurut laporan Ruteurs beberapa jam yang lalu sebelum membaca surat, mengutip sumber yang mengetahui  masalah tersebut. "Mengikuti prinsip saling menghormati, hidup berdampingan secara menguntungkan. Tiongkok berdiri siap berkerja dengan AS untuk meningkatkan pertukaran  dan bekerja sama dalam segala bidang," menurut surat Xi.

Xi juga mengingatkan pemerintah Tiongkok ingin bekerja sama dengan AS untuk mengatasi masalah regional dan internasional, serta mengatasi tantangan global. Dia menambahkan, kedua negara perlu mengelola perbedaan untuk sementara waktu, "Untuk membawa hubungan Tiongkok-AS kembali kejalur yang benar dari perkembangan yang sehat dan stabil," lanjutnya. Ketegangan antara pemerintah AS-Tiongkok telah meningkat dalam waktu terakhir, Pendahulu Biden, mantan Presiden Donald Trump mulai mengambil sikap keras terhadap Tiongkok dimulai dengan isu perdagangan. (Yetede)

Jumlah pesanan maskapai penerbangan menuju Amerika Serikat (AS) dilaporkan segera mengalami lonjakan. Hal ini terjadi setelah gedung putih mengumumkan bakal membuka kembali negaranya bagi semua pelancong internasional yang telah divaksinasi, mulai pekan depan. Keputusan yang mulai berlaku pada Senin (8/11) waktu setempat itu menyusul tindakan pembatasan yang sudah berlangsung selama 18 bulan bagi 33 negara selama pandemi virus corona terburuk. Pandemi ini telah memisahkan keluarga, menghambat agenda perjalanan bisnis dan membuat frustasi para wisatawan.

Di sisi lain, kebijakan AS tersebut menjadi tantangan bagi industri penerbangan, sebagai informasi,maskapai-maskapai besar  termasuk Air France, United AirLines, dan Singapore Airlines disebut sedang berjuang keras untuk memenuhi lonjakan permintaan mendadak. Hal ini mendorong mereka menambah jumlah jadwal penerbangan, mengganti  pesawat lebih besar dengan yang lebih kecil, serta melipat gandakan upaya-upaya untuk merekrut dan mempertahankan staf.

Sementara itu, setelah pengumuman Gedung Putih, maskapai British Airways menunjukkan lonjakan 900% dalam hal pencarian jadwal penerbangan dan paket-paket liburan ke tujuan utaman di AS, dibandingkan dengan pekan sebelumnya, Bahkan sehari setelah pengumuman, maskapai Amerikan Airlines memperlihatkan adanya kenaikan 66% dalam pemesanan penerbangan ke Inggris, 40% ke Eropa dan 74% ke Brasil. Disamping itu, tercatat persaingan yang sangat ketat untuk mendapatkan kursi pada 8 November. (Yetede)

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang sempat dibuat pusing pada Sabtu (6/11) waktu setempat, akhirnya menyambut pengesahan Kongres terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Infrastruktur bernilai US$ 1 triliun yang sudah tertunda. Paket ini disebut sebagai investasi satu kali dalam satu generasi dan rencana jaring pengaman sosial yang lebih luas diprediksi disetujui, meskipun melalui proses negosiasi menegangkan. Biden dan Wakil Presiden AS, Kamala Harris baru muncul di Ruang Makan Negara Gedung Putih sekitar 12 jam setelah Demokrat yang moderat dan progresif di DPR berhasil mengatasi perseteruan internal serta memberikan presiden kemangan legislatif terbesarnya sejauh ini.

"Akhirnya, pekan infrastruktur. Saya sangat senang mengatakan ini pekan infrastruktur!" ujar Biden seraya tertawa, yang dikutip Reuters. Komentar Biden tersebut mengacu pada lelucon yang dilontarkan beberapa tahun terakhir, ketika Presiden Donald Trump dari Republik pada 2018 menyebutkan kalimat "Pekan Infrastruktur" tetapi tidak mengesahkan RUU beberapa kali selama kepemimpinannya. Biden mengungkapkan, dalam negosiasi terakhirnya dengan Demokrat untuk mencoba mengesahkan RUU itu, dia mendesak supaya mereka mau bersikap masuk akal.

Selain itu, pada pekan depan, Biden berencana mengunjungi beberapa pelabuhan untuk mempromosikan RUU tersebut dan warga Amerika akan melihat dampaknya dalam beberapa bulan mendatang. Dia mengatakan, itu adalah sesuatu yang ditawarkan  kepada Demokrat demi  mencegah kekalahan dalam pemilihan sela Kongres di tahun lalu. "RUU Infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja  bagi kerah biru yang memodernisasi jalan-jalan, dan jembatan, serta mengubah sitem transportasi. Sebagian besar pekerjaan yang diciptakan tidak akan membutuhkan gelar sarjana." ujar Biden. (Yetede)

Keputusan penting Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) untuk mengurangi pembelian obligasi bulanan yang sudah  lama ditunggu-tunggu itu akhirnya ada kepastian. Pengurangan stimulus ekonomi yang populer dengan istilah tapering tersebut akan dilakukan pada akhir November ini. Perekonomian AS yang membaik menjadi alasan utama kebijakan tapering tersebut. Namun, perhatian investor global bukan berhenti sampai tapering, melainkan kapan The Fed akan menaikkan suku bunga yang saat ini mendekati nol persen. Ekonomi AS sekarang ini mengalami inflasi tinggi, yakni kenaikan barang dan jasa akibat terganggunya rantai pasok.

Dua indikator itu yang menjadi pertimbangan Bank Sentral AS yang menaikkan suku bunga. Namun dari isyarat Gubernur The Fed Jarome Powell, kenaikan suku bunga tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Dunia finansial jauh lebih siap menghadapi kebijakan tapering ketimbang kejadian serupa tahun 2014. Telah memicu goncangan finansial global sehingga mendorong hengkangnya dana-dana asing di negara pasar berkembang. Faktanya, kemungkinan buruk itu yang sempat menghantui investor global tidak terjadi. Sejak awal, tiga otoritas penjaga sektor finansial dan makro ekonomi kita.

Di lain sisi fundamental kita cukup solid. Kondisi sektor fiskal dan moneter relatif terjaga baik. Sektor perbankan cukup kuat, tercermin pada jumlah indikator kesehatan, baik dari sisi permodalan (CAR), kredit bermasalah (NPL), dan kredit mulai tumbuh. Defisit transaksi berjalan (CAD) tercatat rendah,sekitar 1-2% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini dan tahun depan. Inflasi juga terjaga di level 3% cadangan devisa saat ini juga mencapai US$ 146,9 miliar, level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, kepemilikan asing di SBN saat ini tinggal sekitar 22%. (Yetede)

Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Henry Kissinger pernah berujar, "Oil is much too important a commodity to be left in the hands of the Arabs," pernyataan Kissinger tersebut menandai betapa pentingnya minyak bagi ekonomi dunia dan politik luar negeri AS". Kepentingan AS untuk mengontrol supply chain minyak dunia dimulai sejak berakhirnya perang Arab-Israel tahun 1973 yang dikenal dengan Yom Kippur war. Perang tersebut diakhiri dengan kekalahan negara-negara Arab atas Israel serta diikuti dengan embargo minyak Arab terhadap AS.

Embargo minyak Arab tersebut mendorong terjadinya stagflasi di AS tahun 1973-1975, ditandai dengan tajamnya harga minyak dunia dari US$46,3 per barel di tahun 1974  dan mendorong kontraksi ekonomi AS. Sejak saat itu hingga kini, penguasaan AS terhadap supply chain minyak global begitu kuat, ditandai dengan kedekatan aliansi strategsi antara AS dan negara-negara Arab yang tergabung dalam Gulf Cooperation Countries (GCC). Jelang akhir tahun 2021, dunia kembali dibayangi resiko stagflasi global yang pernah terjadi di tahun 1973-75 akibat kenaikan harga energi global ditengah ancaman pandemi Covid-19 yang belum benar-benar usai.

Kenaikan harga tiga komoditas utama, gas, batu bara, dan minyak, tersebut menjadi kekhawatiran banyak ekonom dunia seperti Nouriel Roubini dan Peter Schiff yang memperkirakan bahwa inflasi global dapat terus berada di level yang tinggi sehingga mengancam proses pemulihan ekonomi akibat pendemi. Jika kita telaah akar masalah kenaikan energi dunia tersebut ternyata tidak terlepas dari naiknya tensi geopolitik yang semakin tinggi dibelahan bumi Pasifik maupun Atlantik. Di Pasifik, ketegangan antara Australia dan Tiongkok semakin memanas seiring masuknya Australia ke dalam aliansi militer baru yang dibuat Presiden Joe Biden.

Sementara itu, kenaikan harga gas di Eropa tidak terlepas dari konflik yang terjadi antara AS dan aliansi militernya di Eropa (NATO) dengan Rusia sejak tahun 2016. Sejak bergabungnya Crimea dari Ukrania ke Rusia di tahun 2016, hubungan  AS-NATO dengan Rusia semakin memanas. Terakhir, pada 21 Agustus 2021, AS kembali memberikan sanksi kepada dua perusahaan perkapalan  dan satu kontraktor yang terkait  dengan pembangunan proyek pipa gas Nord Stream 2 yang menghubungkan antara Rusia dan Jerman lewat perairan Baltik. (Yetede)

The Federal Reserve (The Fed) pada rapat kebijakan 1-2 November 2021 ini diperkirakan mengumumkan dimulainya tapering pembelian obligasi besar-besaran di masa pandemi Covid-19. Hal ini akan menjadi pertanda bahwa ekonomi AS sudah semakin maju, setelah terpuruk karena pandemi tersebut. Untuk melonggarkan kredit disaat perekomian AS berjuang mengatasi dampak pandemi. The Fed membeli sedikitnya US$ 80 miliar obligasi pemerintah AS setiap bulan dan setidaknya US$ 40 miliar sekuritas berbasis hipotek juga setiap bulannya. Konsensus yang berkembang di kalangan analis selama ini adalah pembelian obligasi senilai total setidaknya  US$ 120 per bulan akan dikurangi US$15 per bulan.

Gubernur The Fed Jerome Powell sebelumnya mengatakan, stimulus ini akan diakhiri pada pertengahan tahun depan. Detail tentang berapa besar pengurangannya, komposisinya, dan waktu pastinya kapan dimulai masih harus ditunggu hingga konferensi persi Powel pada kamis (4/11) dini hari WIB. Ekonomi AS tidak usah diragukan lagi telah menunjukkan kemajuan dari keterpurukan tersebut.  Namun hal itu diiringi oleh lonjakan inflasi, yang terus naik sepanjang tahun ini. Powell dipastikan membahas hal itu dalam konferensi persnya.

"Saya pikir akan menjadi salah satu kejutan dalam sekian tahun jika (The Fed) tidak tapering. Karena belakangan ini mereka sudah segamblang apa yang bisa diharapkan dan The Fed tentang arah  kebijakannya kedepan," ujar Michael Ferroli kepada ekonom JP Morgan, seperti dikutip AFP akhir bulan lalu. Pengendalian laju inflasi selalu menjadi salah satu prioritas utama The Fed,apakah akan terus mempertahankan suku bunga acuan di kisaran nol persen saat ini, hingga sasaran bank sentral lainnya, yaitu penyerapan penuh lapangan kerja, sudah dianggap terpenuhi. (Yetede)

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengumumkan pihaknya bermaksud untuk menyediakan hingga US$ 102 juta dalam prakarsa baru untuk meperluas Kemitraan Strategis AS-Asean. Pengumuman ini mencerminkan komitmen mendalam pemerintah Biden dengan Wakil Presiden AS Kemala Harris. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) AS-Asean 26 Oktober, Biden menyampaikan pentingnya peran sentral Asean dalam visi AS untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. "Presiden berharap dapat bekerja sama dengan  Kongres untuk mendukung prakarsa-prakarsa penting ini," tulis pernyataan pemerintah AS (27/10)

Pemerintah AS berkomitmen untuk memimpin perjuangan global melawan pandemi Covid-19 dalam dana US$40 juta dalam upaya-upaya baru guna mempercepat penelitian bersama, memperkuat kapasitas sistem kesehatan, serta mengembangkan modal sumber daya manusia generasi berikutnya. Upaya-upaya ini sebagai tambahan atas  lebih dari US$3,5 miliar yang telah diinvestasikan oleh AS dalam mendukung kesehatan publik di Asean selama 20 tahun terakhir. "Prakarsa masa depan kesehatan akan membantu mengatasi pandemi yang sedang terjadi sekarang ini, serta memperkuat kemampuan Asean untuk mencegah, mendeteksi, serta menanggapi wabah zoonosis dan penyakit menular lainnya dimasa depan," jelasnya.

Pemerintah Biden terus berupaya untuk mempromosikan pertumbuhan dan peluang ekonomi, serta membangun kembali secara lebih baik dari dampak serius ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. "AS berkomitmen untuk menggabungkan satu miliar orang kami dan sedang mengumumkan rencana  memberikan US$16 juta dalam bentuk pinjaman terkait pendidikan," jelas pernyataan tersebut. Disamping itu, pemerintah AS berusaha meningkatkan dan mempromosikan persamaan derajat dan kesetaraan gender, serta pemberdayaan melalui kerja sama tingkat menteri urusan perempuan negara-negara anggota Asean, (Yetede)

Presiden Joe Biden mengatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat (AS) akan membela Taiwan jika Tiongkok menyerangnya. Pernyataan ini memicu peringatan dari Tiongkok pada Jumat (22/10), yang mengatakan tekadnya untuk mengambil kembali pulau demokrasi tersebut tidak boleh diremehkan. Pemerintah Tiongkok menganggap Taiwan-yang memiliki pemerintah sendiri- sebagai bagian dari wilayahnya. Otoritas negera tersebut telah berjanji akan merebut Taiwan suatu hari nanti, jika perlu dengan cara paksa. Wacana tersebut mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir dan memperparah kekhawatiran pulau  berpenduduk 23 juta orang. Konfilk ini pun dapat memicu tindak kekerasan diruang lingkup global.

Saat ditanya dalam acara Town Hall CNN pada Jumat (22/10), apakah pemerintah AS akan membela Taiwan jika Tiongkok menyerbu. Biden menjawab, "Ya, kami memiliki komitmen untuk itu." demikian dilansir AFP. Penyataan Biden tersebut bertentangan dengan kebijakan lama AS yang disebut ambiguitas strategis. Pada kebijakan ini, posisi Pemerintah AS membantu sekedar mambangun pertahanan Taiwan tetapi tidak secara eksplisit berjanji untuk datang membantu pulau itu jika terjadi perang. Pernyataan Biden pun disambut oleh pemerntah Taiwan yang telah mendesak untuk meningkatkan aliansi internasional agar dapat melindungi drir dari negeri Tirai Bambu

"Tiongkok tidak memiliki ruang untuk kompromi pada isu-isu yang melibatkan kepentingan intinya. Pemerintah AS tidak boleh meremehkan apa yang disebut oleh Tiongkok tekad, teguh, kemauan keras, dan kemampuan kuat Tiongkok untuk bertahan terhadap apa yang dilihatnya sebagai ancaman terhadap kedaulatannya," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin dalam konferensi pers. Menurut Biden, Pemerintahj AS membuat komitmen suci untuk membela sekutu-sekutu Partai Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Kanada dan Eropa. Ini sama halnya dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan dengan Taiwan. Gedung Putih mengatakan pada wartawan pada kedua kesempatan itu bahwa kebijakan AS tentang Taiwan tidak berubah. (yetede)

Kemacetan rantai pasokan dan kekurangan tenaga  kerja telah membuat  pertumbuhan ekonomi  Amerika Serikat (AS) melambat dan berkontribusi pada kenaikan tajam harga-harga. Hal itu disampaikan The Federal Reserve (The Fed) dalam laporannya, Rabu (20/10) waktu setempat. Kendala dan kekurangan pasokan barang menyebabkan harga yang meningkat secara signifikan di sebagian besar wilayah AS. The Fed dalam laporan terbaru beige book-nya mencatat ada peningkatan ketidakpastian dalam prospek ekonomi kedepan. Sementara aktivitas ekonomi meningkat pada tingkat sedang hingga moderat selama beberapa minggu terakhir, di sebagian besar wilayah laju pertumbuhan melambat.

"Perlambatan terjadi  karena gangguan rantai pasokan, kekurangan tenaga kerja, dan ketidakpastian terkait (penyebaran) varian Delta Covid-19," kata laporan itu. Analisis tersebut dibuat berdasarkan diskusi banyak kontak bisnis dan komunitas di 12 wilayah bank sentral. Disiapkan sebelum pertemuan kebijakan The Fed berikutnya pada 2-3 November 2021. The Fed kembali melaporkan pemulihan AS pascapandemi mulai kehilangan tenaga. Meski demikian, pejabat The Fed diperkirakan akan mengumumkan rencana untuk mulai menarik kembali langkah-langkah stimulus di tengah kekhawatiran tentang kenaikan inflasi.

Gubernur The Fed Jerome Powell telah mengatakan untuk beberapa waktu bahwa lonjakan harga diperkirakan bersifat sementara dan akan kembali. The Fed tengah menyimbangkan kebijakannya untuk memastikan pertumbuhan ekonomi terus mendukung pertambahan pekerjaan baru, sementara juga menjaga inflasi yang diharapkan kembali ke target 2%. Adapun tingkat inflasi saat ini telah mendekati dua kali lipat dari yang diharapkan. Pembatasan pandemi menyebabkan kelangkaan beberapa barang, seperti semikonduktor serta backlog dalam transportasi. (yetede)

Pemerintah  Amerika Serikat (AS) dalam beberapa hari mendatang akan menggelar pembicaraan dengan Tiongkok tentang perdagangan. Pemerintah Biden yakin Raksasa Asia itu akan tidak menghormati komitmennya berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pada Januari 2020. "Tingkok membuat komitmen yang dimaksud untuk menguntungkan Industri tertentu Amerika, termasuk pertanian, sehingga kita harus mendesak," kata pernyataan Perwakilan Dagang AS Katrine Tai, yang disampaikan pada pidato kepada lembaga pemikir AS Pusat Studi Strategis dan Internasional, Senin (4/10Menurut kutipan dari pidatonya, Tai juga dijadwalkan mengumumkan peluncuran proses pengecualian tarif yang ditargetkan,

Tarif hukuman telah dikenakan sebagai pembalasan atas ptaktk perdagangan Tiongkok yang dianggap tidak adil, sanksi ini dikritik oleh banyak perusahaan. Pada awal 2021 Agustus lalu, beberapa kelompok bisnis AS yang paling berpengaruh mendesak pemerintahan Biden untuk mengurangi biaya tambahan ini. Pihaknya menunjukkan bahwa industri AS menghadapi kenaikan biaya , karena tarif dibayar oleh importir. Seorang pejabat senior AS berbicara dengan syarat anonim mengatakan bahwa tarif akan tetap berlaku selama durasi prosedur pengecualian.

Presiden AS Joe Biden telah memerintahkan Tai untuk melakukan tinjauan konferhenshif terhadap strategi perdagangan AS terhadap Tiongkok dan tarif yang diprakarasi oleh pendahulunya Trump dari Partai Republik. Trump yang menolak aliansi tradisional AS, memicu kecemasan pasar di seluruh dunia dengan perang dagang. Trump yang mencolok menolak aliansi tradisional dengan perang dagang. Namun, ia akhirnya menghasilkan konkret yang terbatas. Khususnya kemajuan pada masalah mendalam yang dinilai oleh pemerintah AS dan sekutunya telah mengganggu hubungan perdagangan dengan Tiongkok.