Nanjing Iron & Steel mengatakan bahwa anak usahanya yakni Jinmancheng Technology Investment Co Ltd, Tsingshan Holding GroupJ-eray Technology Group, PT Indonesia Morowali Industrial Park, dan Dongxin Business Management Partnership Ltd akan membangun perusahaan patungan (joing venture) yang dinamakan PT KinRui New Energy Technologies Indonesia, untuk membangun pabrik kokas tersebut . Nanjing Iron & Steel akan memiliki 78% saham di perusahaan joint venture tersebut. Kepemilikan sahan itu akan melalui anak usahanya, yakni Jinmancheng

Tiongkok memproduksi 471,26 juta kokas di 2019, naik 5,2% dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu produksi kokas di Januari-Oktober 2020 menurun 0,7% dibanding periode sama tahun lalu menjadi 390,99 juta ton.

Salah satu perusahaan industri baja PT Sunrise Steel mampu melakukan penambahan investasi di tengah pandemi. Sigit menuturkan, melalui penambahan lini produksi kedua baja lapis aluminium seng (BjLAS), Sunrise Steel diharapkan terus berkontribusi memperkokoh industri baja di Tanah Air.

Dalam upaya menumbuhkan industri baja nasional, dia menuturkan, pemerintah mendorong para pelaku industri untuk terus berinovasi serta meningkatkan kemampuan produksi,, sehingga mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor

Kementerian Perindustrian menyatakan utilisasi industri masker medis nasional terus merosot dari 100% ke level 60% pada November 2020. Berdasarkan data Kemenperin, impor masker medis yang tercatat dalam Pos Tarif 6307.90.40 dan 6307.90.90 menunjukkan tren peningkatan secara volume pada Januari— Agustus 2020. Volume terbesar tercatat per Agustus 2020 yang mencapai 123.713 ton.

Sementara itu, harga masker yang diimpor per Agustus 2020 merupakan yang terendah selama 3 bulan sebelumnya atau sekitar US$25,14 per kilogram. Alhasil, saat ini masker medis lokal hanya memiliki pangsa pasar sekitar 40% dari total permintaan masker medis nasional. Sementara itu, masker medis lokal hanya berkontribusi sekitar 24% dari total pasar masker nasional.

Untuk itu, Kemenperin mengusulkan penambahan bea masuk agar pabrikan tidak menjual kembali mesin produksi masker medis. Selain menambah bea masuk masker medis impor, Elis menyampaikan pihaknya juga akan mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan masker walau pandemi sudah berakhir.

Penggunaan plastik kresek mulai ditinggalkan seiring adanya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan. Aturan yang mulai berlaku pada Juli 2020 itu melarang penggunaan kantong plastik kresek di toko swalayan.

Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) mencatat utilitas produksi kantong kresek plastik terus menurun dan saat ini berada di bawah 40%. Adapun kantong plastik modern packaging, utilitasnya terus meningkat atau mencapai 70%.

Pada kondisi normal atau sebelum pandemi Covid-19, utilitas plastik modern packaging ini mampu mencapai 90%-95%, terang Sekjen Inaplas, Fajar Budiono kepada KONTAN, Selasa (6/10). Dia bilang, 40% penjualan plastik modern packaging itu terserap industri makanan minuman.

Selebihnya, farmasi, pertanian dan lain-lain dengan bentuk kemasan yang beragam, baik kemasan fleksibel (flexible packaging) maupun kemasan kaku (rigid packaging) seperti misalnya botol obat yang terbuat dari plastik dan sebagainya.

PT Meiloon Technology Indonesia memulai pembangunan pabrik di Kabupaten Subang, Jawa Barat, kemarin. Perusahaan pembuat produk elektronik seperti speaker ini adalah satu dari tujuh investor yang memindahkan pabrik dari Cina ke Indonesia. Chief Financial Officer Meiloon Industrial Co, Ltd, Eva Kuo, mengatakan investasi mereka di Indonesia akan menciptakan peluang kerja bagi 8.000 warga lokal, termasuk untuk transfer teknologi.

Meiloon Industrial Co, Ltd bermarkas di Taiwan berdiri sejak 1973, adalah original design manufacturer (ODM) dan original equipment manufacturer (OEM) untuk produk high end audio systems dan loudspeaker, antara lain merek JBL. Dalam dua tahun terakhir, kata Eva, perusahaannya sudah melakukan survei ke beberapa lokasi di sejumlah negara.

Bupati Subang, Ruhimat, mengatakan pembangunan pabrik ini memberi optimisme kepada warganya dan akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengatakan proses perizinan bisa berlangsung bersamaan dengan proses pembangunan pabrik. Bahlil mengatakan pemerintah daerah dan pusat harus bekerja sama dengan investor untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Perwakilan pemegang saham Meiloon Indonesia, Leonaard Prawira, menargetkan produksi bisa berjalan pada semester II 2020, dan mengalokasikan produk speaker dan video elektronik untuk pasar ekspor.

Untuk menggerakkan pertumbuhan industri dalam waktu cepat, pemerintah berencana menurunkan impor bahan baku produksi hingga 35% pada 2022. Deputi Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Prijambodo mengatakan, perekonomian yang diproyeksikan terpuruk pada triwulan II dan III-2020 diharapkan membaik pada 2021. Pihaknya menambahkan, pada 2021 pertumbuhan industri manufaktur diharapkan mencapai 4,7% - 5,5% atau sedikit diatas target capaian PDB 4,5% - 5,5%. 

Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Kementerian Perindustrian Herman Supriadi mengatakan, program substitusi impor adalah opsi paling cepat untuk mendongkrak pertumbuhan industri dan mencegah resesi yang dalam dan panjang. Selama ini impor bahan baku untuk industri dalam negeri berkontribusi hingga 70,39% dari total impor Indonesia.

Pemerintah juga menopang akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di sektor properti. Sektor ini punya dampak berganda terhadap 170 industri lain. Wakil Menteri Keungan Suhasil Nazara mengatakan, sebagian dana program pemulihan ekonomi nasional juga dialokasikan untuk industri perumahan.

Indonesia dapat menjadi industri tembaga terbesar di Asia Tenggara seiring dengan rampungnya pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) konsentrat tembaga. Diperkirakan sekitar 1 juta ton katoda tembaga yang dapat dihasilkan smelter pertahunnya. Tercatat smelter tembaga eksisting yakni PT Smelting di Gresik, Jawa Timur mampu mencapai 267 ribu ton katoda tembaga. Kemudian smelter yang digarap PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur dapat menghasilkan 460 ribu ton katoda tembaga. Sedangkan smelter yang sedang dibangun PT Amman Mineral Nusa Tenggara di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat bisa memproduksi sampai 300 ribu ton katoda tembaga.

Ketua Umum Asosiasi Pabrik Kabel Indonesia (Apkabel) Noval Jamalullail mengatakan smelter tembaga di Asia Tenggara saat ini hanya ada di Indonesia yakni PT Smelting. Dengan dibangunnya dua smelter tambahan oleh Freeport dan Amman maka kapasitas smelter Indonesia kian lebih besar. Kebutuhan tembaga di dalam negeri dan pasar Asia Tenggara dapat dipenuhi oleh ketiga smelter tersebut. Dengan jelasnya kebutuhan pasar itu maka klausul dalam UU Minerba sudah terpenuhi.

Noval mengungkapkan kebutuhan tembaga untuk pabrik kabel di dalam negeri mencapai 450 ribu ton per tahun. Jumlah tersebut bisa melonjak dalam beberapa tahun mendatang setelah pandemi Covid-19 berakhir. Selain itu, dapat diolah lagi menjadi pipa untuk mesin pendingin ruangan (AC) dengan mencapai 100 ribu ton per tahun yang sepenuhnya impor seperti halnya lempengan tembaga / copper tape yang ada di setiap panel listrik itu mencapai 15 ribu ton per tahun.

Pengamat hilirisasi mineral R. Sukhyar sebelumnya mengatakan ketentuan dalam UU Minerba mengenai pertimbangan nilai ekonomi dan kebutuhan pasar, bukan sebagai celah menghindari kewajiban membangun smelter. Menurutnya penyusunan peraturan pelaksana mengenai kewajiban smelter harus dikaji bersama kementerian lain. Sukhyar menuturkan pembangunan smelter dan pemanfaatannya harus terintegrasi dengan kebijakan industri. Dia menyebut banyak negara maju atau industri yang memanfaatkan kekayaan mineral guna mendorong industrialisasi

Penasihat Khusus Bidang Kebijakan Inovasi dan Daya Saing Industri Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Satryo Soemantri Brodjonegoro menyatakan, pemerintah mendorong swasta yang selama ini mengimpor kendaraan listrik untuk segera membangun pabrik kendaraan listrik di Indonesia dengan menggandeng prinsipal dari luar negeri. Menurut dia, keinginan dan komitmen Indonesia untuk menjadi produsen kendaraan listrik dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Perpres ini menandakan kebangkitan Indonesia untuk menjadi produsen kendaraan listrik.

Satryo menjelaskan, ada tiga aspek yang ingin dicapai dengan keluarnya Perpres 55/2019. Pertama, ingin menciptakan lingkungan bersih, karena kendaraan listrik emisinya nol. Kedua, pemerintah berusaha menekan impor bahan bakar minyak (BBM). Ketiga, pemerintah juga ingin Indonesia menjadi negara industri kendaraan listrik karena memang memiliki potensi besar, dengan dukungan pasar yang luas.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, hilirisasi nikel yang sedang dilakukan pemerintah bisa menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dunia baterai lithium. “Indonesia akan mendorong terus pengembangan baterai lithium untuk kendaraan listrik, mengingat pada 2030 negara-negara di Eropa akan mewajibkan semua kendaraan berbasis listrik,” kata dia, Sabtu (26/7).

Sementara itu, komitmen pemerintah mengembangkan industri kendaraan listrik disambut baik kalangan swasta diantaranya PT Bakrie Autoparts, Agen Pemegang Merk (APM) bus listrik BYD di Indonesia melalui Dino A Riyandi, direktur utama PT Bakrie Autoparts menyatakan komitmennya untuk mengikuti kebijakan yang telah digariskan pemerintah. Proses industrialisasi akan dilakukan untuk meningkatkan kandungan lokal.

Presiden Jokowi memastikan, tujuh perusahaan multinasional siap merelokasi pabriknya dari Tiongkok ke Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah (Jateng). Tujuh perusahaan itu di luar 17 perusahaan asing lain yang juga menyatakan minatnya untuk merelokasi pabriknya ke Indonesia dan diharapkan bisa segera menyusul bergabung ke KIT Batang.

Dalam peninjauan dan kunjungan ke KIT Batang, Kepala Negara didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, anggota Wantimpres Habib Luthfi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kar tasasmita, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala BNPB Doni Monardo, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Bupati Batang Wihaji.

Sementara itu, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, proses menggaet relokasi investasi tujuh perusahaan ke Indonesia dilakukan secara intensif. BKPM bahkan membentuk tim satuan tugas (satgas) khusus relokasi investasi yang mana tim tersebut kemudian mengawal perizinan perusahaan mulai dari kementerian/lembaga terkait hingga pemerintah daerah.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menerangkan, terdapat tujuh perusahaan multinasional yang sudah memastikan akan merelokasi usahanya ke Indonesia, relokasi tersebut akan mendatangkan investasi US$ 850 juta dan mampu menyerap 30 ribu tenaga kerja lokal. Bidang usaha ketujuh perusahaan tersebut meliputi industri elektronika, audio dan video, lampu dengan tenaga surya, hingga suku cadang kendaraan bermotor yang semuanya berorientasi ekspor. Agus menjelaskan, pemerintah sendiri tengah berdiskusi dengan sejumlah investor tersebut dan berusaha mengakomodasi apa saja yang dibutuhkan mereka. Indonesia sudah mempunyai insentif fiskal yang dapat menarik minat investor, seperti tax holiday, tax allowance, hingga super deduction tax.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, guna menarik investor lebih banyak, KIT Batang akan menerapkan konsep baru yakni para investor tidak perlu membeli lahan. Mereka bisa menyewa dalam jangka waktu panjang dengan melakukan kerja sama dengan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) atau PTPN Group.

Direktur Utama PTPN Group Mohammad Abdul Ghani menyatakan kesiapannya untuk mewujudkan KIT Batang. Saat ini, lahan yang sudah siap mencapai 450 ha dari total luas lahan 4.00-4.300 ha. PTPN Group melalui PTPN IX akan membentuk konsorsium dan bekerja sama dengan PT PP (Persero) untuk memulai proses pembangunan kawasan, banyak fasilitas yang akan disiapkan, mulai dari gas, air, dan listrik.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Johnny Darmawan menilai, Indonesia memiliki banyak keunggulan dibandingkan para pesaing, antara lain dari segi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Namun, jika dibandingkan dengan Tiongkok, Indonesia masih kalah karena Tiongkok memiliki biaya industri yang lebih murah dan teknologi lebih canggih.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta W Kamdani sebelumnya mengatakan, rencana kepindahan pabrik milik perusahaan asal AS dari Tiongkok ke Indonesia dicetuskan oleh US International Development Finance Coorporation (DFC). Lembaga ini menyebutkan, banyak pelaku usaha AS yang hendak merelokasi pabrik dari Tiongkok, karena tingginya tensi perang dagang antar kedua negara. Kadin, menurut dia, sedang melakukan penjajakan melalui jaringan-jaringan pengusaha di negara-negara asal pabrik yang hendak direlokasi ke Indonesia. Kadin sedang melakukan pemetaan untuk memperkirakan perusahaan-perusahaan yang menunjukkan keinginan kuat berinvestasi di Indonesia. Dari situ, pengusaha kemudian akan menindaklanjuti.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ikmal Lukman optimistis, Indonesia dapat bersaing dengan negara tetangga dalam hal menarik investor asing, agar relokasinya ke Indonesia, tarif impor Indonesia yang kompetitif menjadi salah satu faktor perusahan Amerika Serikat merelokasi pabriknya dari Tiongkok ke Indonesia, yakni PT CDS Asia (Alpan Lighting).

Adapun nilai investasi Alpan Lighting diperkirakan hingga mencapai US$ 14 juta dengan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 3.500 orang. Rencananya pabrik akan didirikan di Kawasan Industri (KI) Wijayakusuma, Jawa Tengah. President & CEO Alpan Lighting Danny Sooferian menyampaikan apresiasi atas kemudahan proses perizinan perusahaan.

Adapun hingga saat ini, BKPM mencatat total nilai investasi dari 7 perusahaan yang relokasi sebesar US$ 850 juta (sekitar Rp 11,9 triliun) dengan potensi penye rapan tenaga kerja sebanyak 30.000 orang. Ke depan BKPM akan mengejar 17 perusahaan yang sudah berniat merelokasi pabriknya.

PT Pertamina ( Persero ) menargetkan pengadaan 48 kapal untuk mendukung kegiatan operasional dalam lima tahun kedepan. Kemungkinan proses, pembuatan 15 kapal akan berlangsung di Indonesia. Saat ini perusahaan migas pelat merah itu sudah memiliki 270 kapal. Namun, jumlah itu belum bisa memenuhi kebutuhan operasional Pertamina. Dalam catatan Pertamina, sebanyak 270 kapal baru bisa mengoptimalkan kegiatan operasional sebesar 50%.

Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati menjelaskan dalam konferensi pers virtual, Selasa ( 14/7 ), dari 48 kapal untuk pengadaan lima tahun kedepan, proses pembuatan 15 kapal diantaranya akan dilakukan di dalam negeri. Perusahaan yang menjadi mitra Pertamina diantaranya PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari ( Persero ), PT Dok dan Perkapalan Surabaya ( Persero ) serta PT Industri Kapal Indonesia ( Persero ).