Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengatakan Penjualan industri plastik hulu di pasar domestik menurun hingga 60% karena pandemi Covid-19. Akibatnya, industri harus mengalihkan sekitar 30 ribu ton produk per bulan ke pasar ekspor untuk tetap menjaga keberlangsungan bisnis. Dari sisi produksi, menurut Fajar, industri plastik hulu masih relatif stabil. Saat ini, utilisasinya mencapai 90-95% karena industri memiliki kontrak jangka panjang terhadap bahan baku, dan harga minyak juga masih murah.

Dia menilai, pelonggaran PSBB berupa pembukaan kembali pusat perbelanjaan akan meningkatkan permintaan plastik. Sebab, industri plastik bisa masuk lagi pasar modern. Selain itu, dia menuturkan, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merupakan salah satu konsumen kemasan plastik, diharapkan bisa kembali beroperasi dengan kapasitas terbatas.Namun, dia mencatat, permintaan beberapa kemasan plastik turun, terutama yang berhubungan dengan pariwisata, seperti kemasan teh, air mineral, minuman karbonasi, dan mi sebesar 60%.Fajar menambahkan, tetap bukanya pasar tradisional di beberapa daerah juga memicu peningkatan permintaan saat Puasa dan Lebaran. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumwang Kartasasmita sebelumnya mengatakan, pihaknya akan terus mengupayakan pemulihan sektor industri manufaktur di dalam negeri yang terkena dampak pandemi Covid-19

Dari hasil survei IHS Markit, yang melaporkan Purchasing Managers' Index (PMI)  Industri manufaktur Indonesia makin terpuruk akibat di titik nadir dan berada di posisi terendah sejak tahun 2011 dikarenakan pandemi virus korona Covid-19. Menurut Bernard Aw, Kepala Ekonom IHS Markit, ini merupakan Penurunan PMI posisi terendah sepanjang survei yang dilakukan IHS Markit hal ini dipengaruhi oleh penyebaran korona yang mengakibatkan penutupan pabrik. Di sisi lain permintaan anjlok, output produksi hingga permintaan baru terpuruk. Walhasil, kapasitas produksi berkurang besar sehingga kebutuhan tenaga kerja turun tajam. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pun mengintai. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan di sejumlah wilayah di Indonesia, terbukti memengaruhi tingkat produksi karena menyebabkan banyak perusahaan tutup sementara. Hal ini diperparah dengan penurunan permintaan baru, yang sebagian besar dari permintaan ekspor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja online dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR memperkirakan, penurunan kinerja manufaktur puncaknya terjadi di bulan April 2020, dan kemungkinan berlangsung sampai bulan Mei 2020. PMI ini yang terendah dibandingkan negara ASEAN lainnya. Penurunan kinerja manufaktur pada April juga turut berkontribusi terhadap penurunan kinerja impor dengan realisasi kuartal I-2020 mengalami kontraksi 3,7% terutama impor bahan baku dan modal.

Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat tidak menampik kinerja industri manufaktur akan terus mengalami penurunan sampai dengan kebijakan PSBB dicabut, ia memperkirakan butuh waktu lebih panjang untuk melakukan penyesuaian dengan keadaan pasar. Sehingga tak menutup kemungkinan, indeks PMI juga akan terus mengalami penurunan

Penurunan indeks manufaktur yang mencemaskan di tengah kondisi pandemi Covid-19 perlu disiasati dengan kebijakan jangka pendek yang lebih terarah untuk menahan koreksi lebih dalam.

IHS Markit kembali merilis Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia periode April 2020 yang anjlok ke level terendah sepanjang sejarah survei sebesar 27,5. Indonesia menjadi negara dengan indeks terendah di Asia Tenggara, tepat di bawah Myanmar dengan angka 29,0. Menurut laporan tersebut, penurunan ini dipengaruhi oleh kebijakan untuk menahan penyebaran pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada penutupan pabrik hingga penurunan permintaan dan hasil produksi. 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengonfirmasi ketika daya beli masyarakat tertekan atau tidak ada demand, secara otomatis perusahaan industri harus melakukan penyesuaian, termasuk penurunan drastis utilitasnya.

Agus mengungkapkan, penurunan PMI Indonesia sangat memengaruhi angka PMI di Asia Tenggara. Pasalnya, volume sektor manufaktur Indonesia lebih besar dibandingkan dengan negara lain di kawasan ini. 

Untuk jangka pendek, Kemenperin akan berusaha menyeimbangkan strategi pertumbuhan ekonomi dan pembatasan penyebaran Covid-19. Kemenperin telah melakukan pemetaan sektor industri pada tiga kelompok, yakni suffer, moderat, dan high demand. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, penurunan PMI Indonesia tersebut merupakan puncak pemburukan industri sektor manufaktur di Tanah Air. Dia menegaskan PMI Indonesia yang anjlok pada April harus diwaspadai karena turun sangat drastis hanya dalam 1 bulan.

Adapun, ekonom Indef Bhima Yudhistira menyarankan sejumlah langkah konkret untuk menyelamatkan manufaktur dengan cara memperbesar stimulus fiskal, memberikan diskon tarif listrik bagi sektor padat karya, dan menyesuaikan harga BBM.

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef Andry Satrio Nugroho menambahkan, solusi yang dapat dilakukan adalah memacu industri dalam menghadapi kondisi ini. Pemerintah bisa membantu melalui instrumen yang bisa menurunkan biaya utilitas.

Ketua Apindo Hariyadi B. Sukamdani menambahkan ketika ada relaksasi PSBB, ekonomi akan kembali pulih. Akan tetapi, risiko terhadap penularan Covid-19 juga akan makin besar.

Penjualan industri kimia dasar anorganik turun 20% kuartal I-2020, seiring pandemi virus korona (Covid-19). Adapun kuartal II tahun ini, penjualan industri ini ditaksir anjlok hingga 30%. Ketua Umum Asosiasi Kimia Dasar Anorganik (Akida) Michael Susanto Pardi menuturkan, selain penurunan penjualan, industri ini juga terpukul pelemahan rupiah terhadap dolar AS yang menyebabkan naiknya biaya produksi karena 50-70% bahan baku masih diimpor.
Michael berharap produksi jangan sampai turun lagi hingga 50%, jika itu terjadi, industri manufaktur tidak akan bertahan ketika rupiah berada di level berapapun. 

Michael menyetujui langkah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang mendorong industri manufaktur tetap berjalan dan tidak ada pembatasan logistik. Terkait dengan stimulus ekonomi untuk meredam dampak pandemi korona, Michael menilai, hal itu belum menjangkau industri kimia. Namun, insentif yang bisa dimanfaatkan industri saat ini adalah PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah selama enam bulan, pembebasan PPh pasal 22 impor, dan pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30%.

Michael mengatakan, dengan kondisi pandemi seperti saat ini, industri menghadapi tantangan pengaturan arus kas. Kuartal I tahun ini saja, pendapatan sudah turun 10-30% dan hingga akhir 2020 diprediksi turun 20-50%. Sementara itu, biaya operasional tidak bisa diturunkan sesuai penurunan pendapatan perusahaan. Karyawan belum dirumahkan, tetapi beberapa perusahaan sudah menurunkan kapasitas hingga 50%.

Kinerja sektor manufaktur diperkirakan tertekan lebih dalam pada periode April hingga Mei 2020 selama pandemi COVID-19 belum teratasi. Purchasing Managers’ Index (PMI) sektor manufaktur yang dirilis oleh IHS Markit pada Maret 2020 anjlok ke angka 45,3, terendah sejak 2011. Adapun, level 50 ke atas mencatatkan adanya ekspansi. Saat ini posisi konsumsi sedang turun karena adanya pembatasan dan protokol kesehatan, artinya penjualan pun menurun. Di sisi produksi, bahan baku juga mulai habis. Kuartal II/2020 ini nantinya akan menjadi puncak tekanan pada industri.

 Apindomenghimbau agar seluruh pabrikan menggunakan semua opsi untuk mempertahankan eksistensi dalam kondisi krisis seperti saat ini. Apindo meminta pada pabrikan yang masih memiliki permintaan untuk menggenjot kapasitas produksinya. Sementara itu, pabrikan yang pasarnya menyusut disarankan agar melakukan restrukturisasi utang, memanfaatkan stimulus, renegosiasi kontrak dengan klien, menurunkan kapasitas produksi, atau mengalihkan produksi. 

Penurunan tajam PMI pada akhir kuartal I/2020 dipengaruhi oleh banyaknya daerah yang terjangkit COVID-19. Alhasil, penurunan utilitas pabrikan di berbagai sektor manufaktur tidak dapat dihindari. Kemenperin akan mengusahakan pemberian berbagai stimulus fiskal dan non-fiskal. Hal tersebut merupakan antisipasi banyaknya negara yang melakukan protokol penguncian (lockdown) yang memberikan dampak negatif bagi pasar lokal maupun global.

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan jika merujuk pada proyeksi pemerintah maka, ekonomi Tanah Air akan masuk gelombang resesi jika sampai akhir kuartal II/2020 belum ada perbaikan dari tekanan COVID-19. Diprediksi jika level PMI di Indonesia menyentuh 40 dan memasuki gelombang resesi, kemungkinan industri juga bukan berada pada posisi sepenuhnya berhenti produksi. Ekonom PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Myrdal Gunarto sepakat kejadian perlambatan aktivitas ekonomi maupun manufaktur ini merupakan kejadian luar biasa pertama sejak Indonesia merdeka. Alhasil, belum ada proxy yang tepat untuk melihat arah tren bagi laju perekonomian dari kondisi ini.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkirakan tren penurunan kontribusi sektor manufaktur ke produksi domestik bruto (PDB) tahun ini akan berlanjut. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tren tersebut dimulai setidaknya pada 2015. Adapun, pada tahun lalu kontribusi sektor manufaktur telah berada di bawah level 19,62% dari realisasi pada 2015 di posisi 20,99%. Ada beberapa industri yang menurun drastis, sementara ada beberapa sektor manufaktur yang menggenjot kapasitas produksi hingga 200% pada tahun ini. Penurunan kontribusi tersebut disebabkan oleh penurunan pertumbuhan perkonomian global dan penurunan ekspor sejak akhir 2019. Selain itu, lanjutnya pasar global dan lokal juga terdampak dari penyebaran COVID-19. Kemenperin telah membuat dua simulasi kontribusi manufaktur terhadap PDB pada awal 2020. Kementerian memproyeksikan sektor manufaktur akan berkontribusi hingga 17,95% saat pasar ekspansif dan 17,80% saat pasar kontraktif.

Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diyakini bakal memberi efek pada peningkatan nilai impor dan hanya memberi sedikit dorongan pada nilai ekspor. Struktur ekspor Indonesia yang didominasi oleh komoditas mengakibatkan harganya lebih banyak dipengaruhi oleh permintaan pasar, alih-alih negara produsen. Di sisi lain, permintaan global yang masih lesu di tengah perlambatan ekonomi dan ancaman COVID-19 bakal berimbas pada tak efektifnya pemanfaatan momentum pelemahan rupiah untuk meningkatkan nilai ekspor. Nilai rupiah yang terus tertekan tentunya bakal berimbas pada industri yang mengandalkan bahan baku impor, termasuk 19 sektor industri manufaktur yang memperoleh relaksasi impor sebagai bagian dari stimulus penyelamatan ekonomi dari dampak COVID-19. Alhasil, efek stimulus fiskal maupun nonfiskal berpotensi tak bisa dirasakan secara maksimal.

Pelaku industri manufaktur tak mengendurkan lini produksinya meski pemerintah membatasi ruang gerak masyarakat sebagai antisipasi penyebaran COVID-19. Pemenuhan kebutuhan konsumen menjadi pertimbangan utama langkah ini. Pabrikan farmasi, makanan & minuman, hingga plastik kemasan tetap menjaga laju lini produksinya untuk mengantisipasi kebutuhan. Sejak Presiden Joko Widodo mengimbau agar masyarakat membatasi interaksi sosial dan sebaiknya bekerja dari rumah, pelaku usaha sudah mulai membuat sejumlah penyesuaian. Namun, konsep work from home (WfH) jelas tak bisa serta merta diejawantahkan secara menyeluruh. Pabrikan farmasi, makanan & minuman, hingga plastik kemasan tetap menjaga laju lini produksinya untuk mengantisipasi kebutuhan.

Beberapa perusahaan manufaktur telah menerapkan protokol preventif untuk kesehatan karyawan termasuk pemberian vitamin untuk karyawan dan pembersihan atau disinfektan berkala fasilitas fisik pabrik, kerja dari rumah diterapkan secara fleksibel, bagian produksi tetap bekerja normal, kecuali bagi yang sakit atau ada anggota keluarga yang diduga terpapar COVID-19, sales dan marketing, banyak meeting dilakukan dengan audio atau video conference juga order online.

Untuk sektor manufaktur memang akan cukup sulit membatasi ruang kerja. Namun, perlu dipastikan setiap pabrikan sudah memiliki kebijakan guna menekan penyebaran COVID-19. Manufaktur memiliki beban kerja masing-masing mungkin untuk kewajiban ekspor dan yang lain yang harus tetap dikerjakan di pabrik. Mendorong gairah pelaku industri di dalam negeri agar tetap berproduksi guna memenuhi kebutuhan pasar domestik hingga ekspor. Langkah strategis yang telah dilakukan antara lain adalah menjaga ketersediaan bahan baku, meskipun di tengah kondisi tekanan ekonomi global sampai dampak terhadap pandemi COVID-19. Bahan baku yang berasal dari China sudah kembali masuk ke Indonesia, meski jumlahnya belum maksimal.

Perekonomian di Indonesia mulai terpukul Covid-19 yang ditetapkan WHO sebagai pandemi global. Industri pariwisata dan manufaktur bersiap menghadapi situasi terburuk. Di sektor pariwisata, sejak Januari 2020 sampai dengan Maret 2020 pendapatan diperkirakan hilang 1,5 miliar dollar AS. Hitungan perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia menyebutkan, nilai itu terdiri dari kehilangan potensi pendapatan dari kedatangan wisatawan China 1,1 miliar dollar AS dan wisatawan negara lain 400 juta dollar AS. Stimulus pemerintah untuk membantu industri pariwisata antara lain membebaskan pungutan pajak hotel dan restoran pada 10 destinasi wisata utama. Namun, dampaknya belum dirasakan pelaku usaha.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia Firman Bakri menyatakan, industri alas kaki yang padat karya menanggung beban operasional yang berat terutama untuk menggaji karyawan. Sejauh ini dengan kondisi pasokan bahan baku yang terbatas (60% impor dari China) produksi terhambat. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi S Lukman mengatakan, kondisi terburuk juga terjadi ketika ada pembatasan pengiriman dari dan ke negara lain.

emerintah akan merelaksasi sejumlah pajak di sektor manufaktur selama 6 bulan ke depan dan mempercepat proses restitusi pajak sebagai stimulus fiskal kedua untuk menangkal dampak penyebaran virus corona (COVID-19). Selain itu, pemerintah juga memberikan stimulus nonfiskal dengan menghilangkan larangan terbatas bagi 749 HS code barang impor yang dipakai sebagai bahan baku. Stimulus fiskal kedua tersebut berupa pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah untuk karyawan sektor industri, PPh Pasal 22 barang impor, dan PPh Pasal 25 atau PPh Badan untuk industri manufaktur yang ditangguhkan selama 6 bulan.

Adapun, stimulus yang diberikan oleh pemerintah kali ini dinilai lebih baik dibandingkan dengan stimulus pertama yang lebih banyak berfokus pada pariwisata. Karena sektor manufaktur merupakan sektor paling banyak terdampak oleh wabah virus corona. Kebijakan ini perlu dibarengi dengan sejumlah langkah yang mampu membantu pelaku usaha untuk mencari sumber bahan baku alternatif selain China. Khusus untuk PPh 21 yang ditanggung oleh pemerintah, kebijakan ini tidak akan terlalu membantu meningkatkan daya beli masyarakat. Pasalnya, relaksasi PPh 21 hanya akan berdampak pada pekerja di sektor formal. Padahal, porsi pekerja Indonesia yang bekerja di sektor informal masih lebih banyak.