Kinerja manufaktur Indonesia pada November 2019 masih lesu, tergambar dari Purchasing Manufacturing Index (PMI) Indonesia pada level 47,7 sesuai HIS Markit pada Senin (2/12). Seperti dilansir Trading Economics Secara rata-rata PMI Indonesia sepanjang 2012 hingga 2019 masih berada di level positif yakni 50,09, pada Agustus 2013 level tertinggi 58,5, sedangkan level terendah pada Maret 2015 dengan 46,4. Tingkat output pada November 2019 mengalami penyusutan untuk kelimakalinya dengan laju penurunan tercepat kedua selama hampir empat tahun. Kontraksi manufaktur Indonesia pada tahun ini sudah terjadi selama lima bulan terakhir. HIS Markit memprediksi PMI Indonesia berada pada level 48,0 sampai akhir kuartal IV 2019. Namun demikian, Indonesia merupakan satu dari enam negara G-20 yang mengalami perbaikan kinerja manufaktur pada november dibanding dengan Oktober, selain Prancis, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Untuk menggenjot kinerja manufaktur, salah satunya diperlukan dukungan arus investasi sebagaimana yang disebutkan Presiden Joko Widodo bahwa akselerasi investasi merupakan kunci utama bagi Indonesia untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi 5,3 persen pada 2020.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyatakan pertumbuhan industri manufaktur Indonesia tertekan kondisi perekonomian global yang melemah hingga membuat permintaan barang manufaktur berkurang. Dia berencana memperluas pasar ekspor untuk mendorong kembali geliat industri tersebut. Agus menyebutkan sejumlah wilayah berpotensi menjadi pasar baru ekspor Indonesia seperti negara- negara di Asia-Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika. Pemerintah, kata dia, sedang mencari peluang kerja sama dengan menyiapkan kajian mengenai pasar dan produk yang bisa diperdagangkan dengan negara tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hinggga kuartal III 2019, negara tujuan ekspor nonminyak dan gas Indonesia terbesar adalah Cina dan Amerika Serikat dengan nilai masing-masing US$ 18,35 miliar dan US$ 13 miliar. Ekspor ke Cina mencapai 15,99 persen dari ekspor total, sedangkan ke Amerika mencapai 11,33 persen. Namun kedua negara itu sedang terlibat perang dagang hingga menyulitkan Indonesia untuk terus menjual barang ke negara tersebut. Hingga akhir 2019, Kementerian Perindustrian menargetkan pembangunan 18 kawasan industri di luar Jawa. Potensi investasi yang bisa digaet sebesar Rp 250 triliun dan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 900 ribu orang. Hal ini semua dilakukan karena menurut data industri manufaktur mengalami tren pelemahan. IHS Markit merilis purchasing manager index manufaktur Indonesia yang turun ke level 47,7 pada Oktober akibat rendahnya permintaan. Posisi ini mendekati level terendah indeks manufaktur sejak November 2015. BPs pun mencatat, hingga kuartal III 2019, pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang (IBS) hanya sebesar 4,35 persen.

The future economic team of newly inaugurated President Jokowi and Vice President Ma'ruf Amin will face several challenges ahead as industries falter, trade deteriorates and a skills gap amid rising automation threatens  job growth, economist have said. Jokowi's team need to create efficient policies, citing manufacturings as an example of a sector that required change.

The manufacturing sector's contribution to the country's GDP fell to 19.52 percent in the second quarter from 20 percent in the first 3 month of the year, as the sector only grew 3.5 percent annually, below the all economic growth target of 5 percent and marking the sector's lowest figure since the second quarter of 2017, according to BPS data. Meanwhile, national exports dropped 5.74 percent yoy in September to US$14.1 billion, marking 11 consecutive months of yoy declines, BPS reported. Imports, meanwhile, were down 2.41 percent yoy in September at $14.2 billion, resulting in a trade deficit of $160 million.

CORE Indonesia research director Piter Abdullah believed the government's lack of focus on industrial development was the reason for the decline in the manufacturing sector's contribution to country's GDP, which was nearly 30 percent back in 2002. Beside, there is another problem such as skills gap issue amid the rising popularity of automation and machine learning. The Automation and the Future of Work in Indonesia study published by management consultancy McKinsey and Company projects that 23 million jobs could be displaced by automation by 2030, but 27 million to 46 million new jobs could be created in the same period. That would result in 23 million more jobs created, 10 million of which would be new types of work.

Kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) masih stagnan di kisaran 20%. Angka tersebut bahkan tak dapat melampaui kinerja pada tahun 2014. Pertumbuhan manufaktur juga bertahan di kisaran 4% selama 5 tahun terakhir. Tantangan eksternal datang dari pasar global yang cenderung melemah. Pelemahan permintaan di pasar ekspor menjadi salah satu penyebab stagnansi pertumbuhan kinerja manufaktur di Indonesia.

Kondisi manufaktur yang tidak menggembirakan itu, mendorong pemerintah untuk mengucurkan berbagai insentif fiskal. Sayangnya efek yang diharapkan tidak berhasil mendongkrak berbagai indikator kinerja manufaktur. Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan tata cara penyelesaian masalah dalam industri tidak bisa disamaratakan. Salah satu hal yang disoroti Faisal adalah masalah pasokan tenaga kerja. Menurutnya pemerintah harus memeriksa kebutuhan tenaga kerja di masing-masing sektor manufaktur. Selain itu, Faisal menilai generasi saat ini tidak lagi memandang pekerjaan di bidang manufaktur sebagai sektor yang patut dilirik.

Direktur Penelitian Center of Reform on Economics Indonesia menjelaskan rerata kinerja sektor manufaktur selama 5 tahun ini hanya 4% dengan disokong oleh pasar dalam negeri. Sejumlah sektor unggulan, terutama makanan dan minuman, masih menjadi daya penggerak industri nasional. Ekspor produk unggulan di sektor padat karya, seperti tekstil dan alas kaki, juga cenderung stagnan. Hal yang sama juga terjadi di industri manufaktur berteknologi tinggi.

Kementerian Perindustrian mengusulkan perluasan cakupan definisi industri pionir untuk segmen elektronika dan telematika agar menarik minat investor asing masuk industri semikonduktor. Sejumlah investor asing di bidang produksi alat elektronik atau electronic manufacture service (EMS) berminat masuk Indonesia, seperti investor asal Taiwan, Inventec dan Compal. Para investor tersebut perlu didorong dengan insentif, termasuk penghapusan pajak penghasilan (PPh) badan. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, industri elektronik merupakan sektor prioritas pengembangan agar siap menghadapi era industri 4.0. Kemenperin terus berupaya mencari investor baru yang dapat mendukung sektor hilir di industri elektronik dalam negeri, khususnya untuk menyubstitusi bahan baku impor. Pada saat yang sama, kehadiran investasi baru itu bakal mendorong produktivitas agar bisa memenuhi kebutuhan pasar domestik hingga ekspor.

Pemerintah berencana menerapkan kewajiban tingkat komponen dalam negeri untuk produk elektronika dan telematika secara menyeluruh. Rencana penerapan kebijakan ini untuk menggairahkan industri manufaktur dalam negeri sehingga mendorong ekspor. Nantinya kebijakan ini akan diselaraskan dengan peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Perdagangan. 

Direktur Industri Elektronika dan telematika Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian Janu Suryanto menyampaikan sebenarnya ketentuan dan tata cara penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) produk elektronika dan telematika sudah ada dalam Peraturan Menperin Nomor 68 Tahun 2015. Perhitungan nilai TKDN memakai pembobotan pada proses manufaktur dan pengembangan. Kewajiban pemenuhan TKDN itu baru menyasar perangkat komunikasi berupa ponsel pintar, komputer genggam, dan sabak. 

Banjir impor produk TPT patut diatasi agar jangan sampai terus menggerus pangsa pasar lokal dan menganggu industri  di dalam negeri. Apalagi pemutusan hubungan kerja dilaporkan terjadi di beberapa pabrik yang mengalami dampak parah dari serbuan produk impor. Dititik ini, hubungan sinergis antara pelaku industri hulu, antara dan hilir TPT menjadi penting. Saat ini, pelaku industri TPT satu suara dalam memandang bahwa safeguard atau tindakan pengaman berupa pengenaan bea masuk sementara diperlukan. 

Demi menggenjot pertumbuhan manufaktur, pemerintah menetapkan lima sektor industri utama dalam fokus Making Indonesia 4.0. Kelima sektor itu adalah makanan dan minuman, tekstil dan busana, otomotif, kimia, dan elektronik. Dari kelima sektor itu, Bank Indonesia menilai tiga sektor yang bisa menjadi motor industri manufaktur, yaitu tekstil, otomotif, dan alas kaki.

Isu strategis di industri tekstil, misalnya, kebutuhan revitalisasi mesin dan peralatan modern untuk menggenjot kapasitas produksi. Di sisi lain, beberapa bahan baku industri hulu tekstil masih mengandalkan impor. Untuk memaksimalkan pengembangan industri tekstil, pemerintah merancang sejumlah program, seperti pemberian insentif, restrukturisasi mesin dan peralatan pada industri kain. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menanggapi dingin rencana pemerintah untuk merancang program prioritas industri tekstil. Saat ini, pengusaha tekstil membutuhkan kebijakan instan. Ketua API, Ade Sudrajat Usman, menilai perluasan insentif tax allowance adalah kebijakan jangka menengah sehingga akan terlambat menyelamatkan industri tekstil yang sedang gawat. Yang diperlukan segera adalah menahan gempuran produk tekstil impor yang terus membanjiri pasar.

Besarnya belanja pajak (tax expenditure) yang digelontorkan pemerintah belum mampu mendorong pertumbuhan perekonomian. Dalam RAPBN 2020, pemerintah mengalokasikan tax expenditure sektor manufaktur mencapai Rp 39,2 triliun. Sayangnya, pertumbuhan sektor manufaktur tahun lalu hanya mencapai 4,27% year on year (yoy). Kepala BKF Kementerian Keuangan mengatakan, dampak belanja pajak tidak bisa dievaluasi tahunan karena industri bergerak terus. Wakil Ketua Umum Kadin menilai, insentif pajak harusnya diarahkan untuk industri manufaktur yang berorientasi ekspor. Pemerintah juga harus cepat mengkaji dampak belanja pajak terhadap pertumbuhan ekonomi hingga per sektor. Dengan begitu, laporan belanja perpajakan bisa melengkapi evaluasi kebijakan insentif pajak pemerintah.

Kondisi industri manufaktur kian mengkhawatirkan. Setelah BPS melaporkan lesunya industri manufaktur semester I-2019, kini IHS Markit menyampaikan hal senada. Hasil catatan di survei Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia makin memburuk. IHS Markit menganalisis, pelemahan ini akibat pesanan baru tumbuh lebih rendah, sementara stok barang jadi masih menumpuk. Namun, pebisnis masih tetap optimis dan memprediksi pelemahan hanya bersifat sementara.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional menyebut, perlambatan sektor manufaktur terjadi karena dua hal. Pertama, pengusaha masih tertekan efek eskternal perang dagang AS dan China. Kedua, pebisnis masih menanti stabilitas pascapemilu. Ketiga, pemerintah menjadi semi-dormant alias menghindari kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kontroversi selama periode sekitar pemilu.

Dalam kondisi seperti ini, ekonom Indef Bhima Yudhistira berharap pemerintah memperlus akses pasar ekspor ke negara non tradisional seperti ke Afrika, Timur Tengah, dan negara-negara kawasan Pasifik. Selain itu, pemerintah harus segera merealisasikan paket kebijakan ekonomi yang belum banyak berjalan.