Ekonomi ASEAN mandek, tidak kunjung beranjak dari status berpendapatan menengah ke tinggi yang disebut middle income trap, kecuali Singapura. Ciri-ciri ekonomi negara ini adalah pertumbuhan yang melambat, upah riil mandek atau anjlok, pendapatan timpang, dan maraknya kegiatan sektor informal. Demografi muda di negara yang terperangkap berpotensi menua sebelum kaya. ”Akankah penduduk negara-negara berkembang Asia menua sebelum sempat kaya?” demikian Anoop Singh, Direktur Departemen Asia Pasifik IMF menuliskan, 29 April 2015. Pertumbuhan di Indonesia, Malaysia, Thailand, merujuk Emerging Asia: At Risk of the ”Middle Income Trap”? dari laman Imf.org, melambat dan lebih rendah dari pertumbuhan sebelum krisis 1997.

Hingga 2023, status kelas menengah ASEAN tidak berubah sebagaimana Middle Income Countries: Development news, research, World Bank. Aksi untuk melepaskan diri dari jebakan ini sangat urgen. Pakar dari Japan External Trade Organization (Jetro), 5 Oktober 2019, mengingatkan efek jebakan tersebut. Warga sulit meraih pendidikan tinggi dan negara sulit membiayai riset berbiaya besar (”Can multinationals save ASEAN from the middle-income trap?”, East Asia Forum). ASEAN tergantung pada korporasi multinasional asing (MNCs) dalam proses industrialisasi sekaligus mengintegrasikan ekonomi dengan sendirinya ke kawasan. ASEAN tidak pernah menjadi produsen otomotif merek sendiri, tak lebih sebagai pemasok komponen Toyota, sebagai contoh. ASEAN sekaligus menjadi pasarnya.

”Negara-negara bisa membuat wilayahnya menarik sebagai tujuan investasi, tetapi tidak dapat mendikte struktur produksi yang cocok untuk dirinya,” demikian Shigehisa Kasahara dalam laporan UNCTAD, April 2004, berjudul ”The Flying Geese Paradigm: A Critical Study of Its Application to East Asian Regional Development”. ASEAN semakin banyak memproduksi dan mengekspor produk-produk yang tidak lengkap (komponen-komponen). ”Derajat ’ketidaklengkapan’ lebih tinggi terjadi pada produk-produk lebih canggih. MNCs dan pemerintahan asalnya berpotensi mencengkeram sehingga ASEAN tidak bisa maju. Dalam kasus terbaru, Uni Eropa ”mencoba” menenggelamkan hilirisasi industri berbasis komoditas. Ini kebijakan yang bisa menjebak Indonesia agar tidak kaya. (Yoga)

Hubungan AS-China yang terus memburuk dapat menguntungkan negara-negara ASEAN lewat peluang realokasi investasi yang terbuka lebar. Diperlukan penguatan kerja sama untuk memperkokoh rantai pasok dan perdagangan intra-ASEAN agar peluang itu tidak hanya berujung menguntungkan satu atau dua negara di kawasan. Situasi geopolitik yang runyam akibat rivalitas AS-China menjadi sorotan utama dalam Pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM) Ke-2 yang digelar di Jakarta, 22-25 Agustus 2023 lalu. Untuk menghadapi risiko geopolitik, otoritas fiskal dan moneter se ASEAN pun sepakat memperkuat resiliensi ekonomi kawasan lewat penguatan kerja sama di berbagai bidang.

Dalam konferensi pers penutupan AFMGM akhir pekan lalu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, meskipun tensi geopolitik itu berpotensi membawa risiko bagi Indonesia dan ASEAN, ada peluang yang bisa dipetik negara-negara kawasan. Kompetisi yang semakin tajam antara Beijing dan Washington mendorong keluarnya aliran modal dari China ke negara-negara lain di Asia. ASEAN, bersama dengan India, menjadi dua kawasan yang tengah dilirik sebagai destinasi investasi baru untuk realokasi industri, di sektor manufaktur dan industri padat teknologi. Hal tersebut menjadi angin segar di tengah tren melambatnya perdagangan dan investasi internasional yang mengancam ketahanan makroekonomi negara. Karena itu, jajaran Menkeu dan Gubernur Bank Sentral di ASEAN harus memastikan instrumen kebijakan fiskal dan moneter-nya bisa menciptakan ekosistem yang kuat untuk memaksimalkan peluang perdagangan dan investasi itu. (Yoga)

Hubungan AS-China yang terus memburuk dapat menguntungkan negara-negara ASEAN lewat peluang realokasi investasi yang terbuka lebar. Diperlukan penguatan kerja sama untuk memperkokoh rantai pasok dan perdagangan intra-ASEAN agar peluang itu tidak hanya berujung menguntungkan satu atau dua negara di kawasan. Situasi geopolitik yang runyam akibat rivalitas AS-China menjadi sorotan utama dalam Pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM) Ke-2 yang digelar di Jakarta, 22-25 Agustus 2023 lalu. Untuk menghadapi risiko geopolitik, otoritas fiskal dan moneter se ASEAN pun sepakat memperkuat resiliensi ekonomi kawasan lewat penguatan kerja sama di berbagai bidang.

Dalam konferensi pers penutupan AFMGM akhir pekan lalu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, meskipun tensi geopolitik itu berpotensi membawa risiko bagi Indonesia dan ASEAN, ada peluang yang bisa dipetik negara-negara kawasan. Kompetisi yang semakin tajam antara Beijing dan Washington mendorong keluarnya aliran modal dari China ke negara-negara lain di Asia. ASEAN, bersama dengan India, menjadi dua kawasan yang tengah dilirik sebagai destinasi investasi baru untuk realokasi industri, di sektor manufaktur dan industri padat teknologi. Hal tersebut menjadi angin segar di tengah tren melambatnya perdagangan dan investasi internasional yang mengancam ketahanan makroekonomi negara. Karena itu, jajaran Menkeu dan Gubernur Bank Sentral di ASEAN harus memastikan instrumen kebijakan fiskal dan moneter-nya bisa menciptakan ekosistem yang kuat untuk memaksimalkan peluang perdagangan dan investasi itu. (Yoga)

Hubungan AS-China yang terus memburuk dapat menguntungkan negara-negara ASEAN lewat peluang realokasi investasi yang terbuka lebar. Diperlukan penguatan kerja sama untuk memperkokoh rantai pasok dan perdagangan intra-ASEAN agar peluang itu tidak hanya berujung menguntungkan satu atau dua negara di kawasan. Situasi geopolitik yang runyam akibat rivalitas AS-China menjadi sorotan utama dalam Pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM) Ke-2 yang digelar di Jakarta, 22-25 Agustus 2023 lalu. Untuk menghadapi risiko geopolitik, otoritas fiskal dan moneter se ASEAN pun sepakat memperkuat resiliensi ekonomi kawasan lewat penguatan kerja sama di berbagai bidang.

Dalam konferensi pers penutupan AFMGM akhir pekan lalu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, meskipun tensi geopolitik itu berpotensi membawa risiko bagi Indonesia dan ASEAN, ada peluang yang bisa dipetik negara-negara kawasan. Kompetisi yang semakin tajam antara Beijing dan Washington mendorong keluarnya aliran modal dari China ke negara-negara lain di Asia. ASEAN, bersama dengan India, menjadi dua kawasan yang tengah dilirik sebagai destinasi investasi baru untuk realokasi industri, di sektor manufaktur dan industri padat teknologi. Hal tersebut menjadi angin segar di tengah tren melambatnya perdagangan dan investasi internasional yang mengancam ketahanan makroekonomi negara. Karena itu, jajaran Menkeu dan Gubernur Bank Sentral di ASEAN harus memastikan instrumen kebijakan fiskal dan moneter-nya bisa menciptakan ekosistem yang kuat untuk memaksimalkan peluang perdagangan dan investasi itu. (Yoga)

Peluang pemulihan perdagangan dunia hingga akhir tahun ini terbatas. Namun, target pertumbuhan perdagangan dunia sebesar 1,7 % masih dapat dicapai jika pertumbuhan perdagangan meningkat pada paruh kedua tahun ini. Hal itu mengemuka dalam laporan Barometer Perdagangan Barang yang dirilis Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Kamis (24/8). Barometer atau indeks volume perdagangan barang dunia pada Agustus 2023 sebesar 99,1. Meskipun membaik dari barometer Mei 2023 di 95,6, indeks tersebut masih di bawah ambang batas 100. Hal itu mengindikasikan perdagangan mulai sedikit pulih, tetapi masih terbatas. Mayoritas komponen indeks, seperti permintaan ekspor, pelayaran peti kemas, kargo udara, dan bahan baku, masih berada di bawah 100. Hanya komponen produk otomotif yang trennya tumbuh dengan indeks 110,8. Adapun indeks komponen elektrik justru berada di bawah tren, yakni 91,5.

Secara umum, volume perdagangan barang telah turun 1 % secara tahunan. Jika dibandingkan antara triwulan II-2023 dan triwulan I-2023, volume itu turun 0,3 %. Hal itu memperpanjang penurunan yang dimulai pada triwulan IV-2022. WTO menyebutkan factor penyebabnya adalah permintaan global masih lemah dan terbebani lesunya pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju, termasuk Uni Eropa dan China. Konflik di Ukraina juga memengaruhi perlambatan permintaan. ”Pada April 2023, WTO memproyeksikan perdagangan dunia tahun ini bisa tumbuh 1,7 %. Target itu masih dapat dicapai jika pertumbuhan perdagangan meningkat pada paruh kedua tahun ini,” sebut laporan itu.  Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Jumat (25/8) mengatakan, permintaan global, khususnya dari dua ekonomi besar dunia, yakni China dan AS, masih lemah. Hal itu menyebabkan perdagangan global akan tumbuh lambat hingga akhir tahun ini, bahkan tahun depan. (Yoga)

Pemerintah India melarang ekspor gula ke pasar global mulai Oktober 2023. Sedikitnya curah hujan dan upaya menjaga stabilitas harga dalam negeri jadi alasannya. Rencana ini disampaikan tiga sumber di kalangan Pemerintah India kepada kantor berita Reuters, Rabu (23/8/2023). Pada Juli 2023, Pemerintah India mengeluarkan larangan ekspor beras nonbasmati. (Yoga)

Tantangan pembiayaan infrastruktur yang dihadapi negara-negara Asia Tenggara semakin kompleks seiring ancaman perubahan iklim dan kapasitas fiskal pemerintah yang tertekan akibat pandemi. Upaya menarik minat sektor swasta untuk ikut berinvestasi di proyek pembangunan infrastruktur juga tidak mudah. Kajian Bank Pembangunan Asia (ADB) mengestimasi, negara-negara ASEAN membutuhkan total dana investasi 2,8 triliun USD sampai 3,1 triliun USD hingga tahun 2030 untuk  mengembangan infrastruktur. Artinya, setiap tahun dibutuhkan 184 miliar USD sampai 210 miliar USD untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Untuk kasus Indonesia, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dibutuhkan total dana Rp 6.445 triliun untuk penyediaan infrastruktur.

Dari nilai tersebut, pemerintah melalui APBN dan APBD hanya mampu menyediakan dana Rp 2.385 triliun, BUMN/BUMD menanggung Rp 1.353 triliun, sisanya diharapkan bisa dipenuhi dari investasi sektor swasta, yakni Rp 2.707 triliun. Pada acara High Level Dialogue on Promoting Sustainable Infrastructure Development dalam rangka Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM) Ke-2 yang digelar di Jakarta, Kamis (24/8) Menkeu Sri Mulyani mengatakan, total dana investasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan infrastruktur di ASEAN tidak kecil. Masih ada problem klasik berupa kesenjangan pembiayaan infrastruktur yang nyata alias selisih antara kebutuhan pendanaan untuk penyediaan infrastruktur dan realisasi dana yang tersedia. ”Kesenjangan ini berdampak pada daya saing dan produktivitas suatu negara. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk infrastruktur, tetapi itu tidak bisa ditanggung sendiri. Perlu dukungan pendanaan yang signifikan dari sektor swasta,” kata Sri Mulyani. (Yoga)

Berbagai sumber pendanaan kesehatan untuk pandemi di kawasan ASEAN perlu diintegrasikan secara efektif. Pemanfaatan dana tersebut perlu diperluas tidak hanya untuk menangani Covid-19. Dengan begitu, dana kesehatan yang tersedia bisa dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dan respons terhadap risiko pandemi di masa depan. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, dana penanganan pandemi di kawasan ASEAN saat ini bersumber dari berbagai modalitas, baik dari sektor publik, swasta, maupun filantropi. Dana itu dinilai perlu diintegrasikan ke dalam satu dana kesehatan yang lebih terkoordinasikan.

”Dana yang ada di kawasan ASEAN sebaiknya menjadi satu dana kesehatan yang bisa menggabungkan, mengintegrasikan, sinkronisasikan tiap modalitas dan pendanaan. Dengan begitu, kita bisa membentuk skema pendanaan nasional, regional, dan global agar penyaluran dana lebih efektif dan efisien,” ujar Budi dalam konferensi pers terkait acara ”ASEAN Finance and Health Ministerial Meeting”, Kamis (24/8) di Jakarta. Sebelumnya, ASEAN membentuk dana darurat khusus untuk Covid-19, yang telah terkumpul 17,7 juta USD. Sebagian dana tersebut digunakan untuk pengadaan vaksin Covid-19. (Yoga)

Jepang mulai melepaskan air radioaktif olahan dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi ke Samudra Pasifik. Pembuangan tahap pertama sebanyak 7.800 meter kubik, setara air yang memenuhi tiga kolam renang ukuran olimpiade. Hasil tes operator PLTN Fukushima, Tokyo Electric Power Company (Tepco), menunjukkan hasil tes air olahan itu mengandung 63 becquerel (satuan radioaktivitas) tritium per liter, jauh di bawah batas air minum Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni 10.000 becquerel per liter. Tepco pada Kamis (24/8) mengumumkan pelepasan air olahan itu dimulai pukul 13.03 waktu setempat dan tidak ditemukan adanya kelainan.

Negara-negara tetangga Jepang, seperti Korsel, Korut, dan China, memprotes dan mendesak Jepang menghentikannya. China, Hong Kong, dan Makau bahkan melarang impor hasil laut dari Jepang karena sangat khawatir dengan risiko kontaminasi radioaktif. China berpandangan, Jepang belum membuktikan air olahan yang dibuang itu benar-benar aman. China, Hong Kong, dan Makau melarang impor hasil laut Jepang dari 10 wilayah di Jepang. ”Tindakan Jepang membuang air yang terkontaminasi itu tidak bertanggung jawab, ilegal, dan tak bermoral. Tak ada yang bisa membuktikan limbah dan bahan-bahan nuklir itu aman,” kata Jacay Shum (73), aktivis Hong Kong, yang menentang pembuangan air olahan itu. (Yoga)

Negara-negara ASEAN didorong untuk menyusun dan mengimplementasikan kerangka kerja bauran kebijakan moneter dan fiskal. Berkat bauran kebijakan selama pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia lebih tahan terhadap gejolak eksternal dan tetap tumbuh. Hal itu mengemuka dalam High-Level Seminar on Frame- works for Integrated Policy: Experiences and The Way Forward yang merupakan bagian dari rangkaian acara pertemuan Menteri-menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara Asia Tenggara atau ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) Ke-2 di Jakarta, Selasa (22/8).

Kepala Departemen Internasional BI Rudy Brando Hutabarat mengatakan, upaya menekankan pentingnya bauran kebijakan untuk stabilitas ekonomi di kawasan ASEAN menjadi salah satu dari tiga agenda utama dalam keketuaan Indonesia pada jalur keuangan ASEAN tahun ini. Dua agenda utama lainnya adalah mendorong konektivitas sistem pembayaran antarnegara Asia Tenggara dan mendorong penggunaan penyelesaian transaksi dengan mata uang lokal (local currency transaction). (Yoga)