Langkah India melarang ekspor beras setelah Rusia menangguhkan partisipasinya dalam Inisiatif Biji-bijian Laut Hitam berisiko menekan pasokan pangan global. Indonesia dinilai perlu menyiapkan strategi antisipatif di tengah kecenderungan negara produsen pangan mengamankan pasokan untuk kebutuhan dalam negerinya. Menurut laporan Reuters, Jumat (21/7) Pemerintah India menginstruksikan penghentian ekspor beras jenis non-basmati dan beras patah (broken rice) pada 20 Juli 2023. Padahal, India berperan 40 % lebih dalam pasar ekspor beras dunia. Instruksi itu muncul lantaran kerusakan lahanakibat banjir serta kenaikan harga beras di ritel India hingga 3 % secara bulanan dan 11,5 % secara tahunan.

Dari total ekspor beras India sepanjang 2022 yang berkisar 22 juta ton, volume jenis beras yang dihentikan ekspornya mencapai 10 juta ton. Adapun jenis beras pratanak (parboiled) yang jumlah ekspornya mencapai 7,4 juta ton sepanjang 2022 tidak dihentikan oleh Pemerintah India. Dengan mempertimbangkan penarikan partisipasi Rusia dalam Inisiatif Biji-bijian Laut Hitam, anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) sekaligus Wakil Menteri Perdagangan 2011-2014 Bayu Krisnamurthi berpendapat, larangan ekspor beras dari India menunjukkan perdagangan pangan dunia berada dalam tekanan. ”Harga (kelompok pangan) biji-bijian atau grain berpotensi naik. Kedepan, semacam ini (melarang ekspor) akan sering terjadi karena negara-negara mementingkan keamanan pangan di dalam negeri,” ujarnya, saat dihubungi, Minggu (23/7). (Yoga)

Ekonomi Amerika Serikat (AS) masih terus tertekan. Malahan, negeri Paman Sam ini diprediksi bisa memasuki resesi di kuartal tiga tahun ini. Salah satu indikasinya adalah indeks perputaran siklus bisnis yang mengalami penurunan 15 bulan berturut-turut pada Juni 2023. Penurunan ini dipengaruhi prospek konsumen yang melemah dan meningkatnya klaim pengangguran, menandai rangkaian penurunan terpanjang di masa resesi. Ini juga terlihat dari Leading Economic Index (LEI) yang dibesut perusahaan think tank The Conference Board. Institusi ini menyebut indeks yang mengantisipasi kegiatan ekonomi di masa depan tersebut turun 0,7% ke 106,1 pada Juni 2023. Realisasi tersebut lebih rendah ketimbang penurunan yang direvisi Mei lalu, yakni sebesar 0,6%. Penurunan tersebut juga lebih dalam daripada ekspektasi rata-rata para ekonom Reuters, yakni penurunan sebesar 0,6%. "Secara keseluruhan, data Juni menunjukkan aktivitas ekonomi akan terus melambat beberapa bulan mendatang," ujar Justyna Zabinska-La Monica, Senior Manager The Conference Board. seperti dilansir Reuters, Jumat (21/7).

Harga CPO pada semester II-2023 diproyeksikan naik hingga 3.800-4.200 ringgit Malaysia. Hal ini didorong meningkatnya permintaan CPO akibat penurunan stok dan produksi minyak nabati lainnya. Di sisi lain, kemampuan Indonesia untuk menyuplai CPO berpotensi terganggu. Merujuk data Refinitiv, per- usahaan penyedia data pasar finansial dan infrastruktur global, harga CPO hanya bergerak dalam kisaran 3.000-4.000 ringgit Malaysia (RM) per ton sejak Juli 2022. Nilai CPO belum pernah menyentuh di atas 4.000 RM per ton hingga saat ini. Director Asean Plantation Research UOB Kay Hian, Leow Huey Chuen, mengatakan, harga CPO akan berangsur-angsur pulih. Hal ini berdampak positif bagi dua negara produsen CPO terbesar di dunia, yakni Indonesia dan Malaysia.

”Perdagangan CPO pada semester II tahun 2023 diprediksi terjadi pada harga 3.800-4.200 RM per ton,” ujarnya dalam diskusi yang diselenggarakan UOB dan South Pole, di Jakarta, Rabu (12/7). Mengutip data UOB Kay Hian, produksi CPO Indonesia diperkirakan 47,2 juta ton dan Malaysia 18,5 juta ton pada 2023. Total produksi kedua negara itu setara 81,6 persen produksi CPO dunia pada 2023, yakni 80,5 juta ton. Pada saat bersamaan, permintaan CPO dunia diperkirakan mencapai 78,5 juta ton pada 2023, meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 75,3 juta ton. Kenaikan permintaan CPO disebabkan harganya yang kian kompetitif terhadap minyak nabati lainnya, seperti kanola, kedelai, dan bunga matahari. Di sisi lain, penurunan hingga 50 % stok minyak nabati di China diperkirakan memantik impor CPO. Hal yang sama juga dapat dilakukan India mengingat pertumbuhan industri pengolahan CPO yang kian gencar. Sementara itu, meningkatnya harga minyak kanola di Eropa sehingga kini lebih tinggi ketimbang harga CPO membuka peluang permintaan baru. (Yoga)

Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN dan mitranya bergantung pada keamanan, kestabilan, dan kedamaian Asia Tenggara. Indonesia dan ASEAN berperan penting dalam menjaga  keamanan, kestabilan, dan kedamaian kawasan. Menlu RI Retno Marsudi mengatakan, para koleganya dari luar ASEAN kembali menegaskan penghormatan pada sentralitas ASEAN, yang  disampaikan dalam rangkaian pertemuan Retno dengan para menlu mitra ASEAN, Rabu (12/7). Retno menemui Menlu Selandia Baru Nanaia Mahuta, Menlu Australia Penny Wong, Menlu India S Jaishankar, dan Menlu Rusia Sergei Lavrov. Retno juga menemui Direktur Komisi Pusat Kebijakan Luar Negeri (CFAC) Partai Komunis China Wang Yi. ”Untuk membahas bagaimana hubungan ASEAN dengan negara-negara partner,” katanya. Retno menjelaskan rencana ASEAN memperluas kemitraan dengan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dan Asosiasi Kerja Sama Lingkar Samudra Hindia (IORA).

Kerja sama dengan dua organisasi kawasan itu akan mendukung ide ASEAN yang dicantumkan dalam Pandangan ASEAN soal Indo-Pasifik (AOIP). Gagasan itu adalah kestabilan, kemakmuran, dan kedamaian. ”Di bawah keketuaan Indonesia, kerja sama berdasarkan AOIP dengan para partner,” ujarnya. Wong mengatakan, kemakmuran Australia amat  berkaitan dengan kemakmuran Indonesia dan Asia Tenggara. Kestabilan Asia Tenggara menjadi bagian tidak terpisahkan dari keamanan dan kestabilan Australia. Negara lain di sekitar Asia Tenggara juga amat berkepentingan pada kestabilan dan keamanan kawasan ini. ”ASEAN menjadi faktor penting untuk kestabilan kawasan,” ujarnya dalam dialog dengan perwakilan mahasiswa Indonesia yang diselenggarakan Foreign Policy Community Indonesia (FPCI). Canberra memandang, semua negara di kawasan perlu terlibat dalam menjaga kedamaian dan kestabilan kawasan, tak hanya dengan dialog. Diperlukan pula cara mencegah persaingan menjadi konflik. (Yoga)

Penjualan tiket untuk tur Swift di Australia, lebih mulus dibandingkan dengan di Amerika Serikat yang sudah semacam bencana, sampai-sampai melahirkan tuntutan untuk memperkuat regulasi pertiketan di AS. Meski begitu, tetap saja ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan “Swifties” (sebutan untuk fan Swift) di Australia berpotensi gagal mengamankan tiket atau harus membayar ratusan atau ribuan dolar lebih mahal daripada harga aslinya. Hal ini merupakan buah dari keunikan industri tiket konser, yang turut diperkuat oleh Taylor Swift sendiri sebagai sebuah fenomena budaya. Lebih dari 1 juta orang dikabarkan mendaftar untuk mendapatkan kode presale (pra-penjualan) dalam kurun 12 jam setelah tanggal konser di Australia diumumkan. Ketika tiket mulai dijual pada Rabu, 28 Juni 2023, lebih dari 4 juta orang dikabarkan antre.

Namun hanya tersedia tak lebih dari 450 ribu tiket untuk total lima pertunjukan konser Taylor Swift di Australia (tiga di Accor Stadium, Sydney; dan dua di Melbourne Cricket Ground, Melbourne). Hitung-hitungannya sederhana. Mayoritas orang yang menginginkan tiket tak akan kebagian. Namun perhitungan secara ilmu ekonomi perihal skenario ini sedikit lebih rumit. Umumnya, ketika permintaan melebihi pasokan, untuk memaksimalkan keuntungan, pemasok akan melakukan dua hal: menambah suplai atau menaikkan harga. Namun, dibanding sektor lain, penyelenggara konser memiliki lebih sedikit kapasitas untuk merespons sinyal-sinyal permintaan.

Untuk tur Taylor Swift di AS, sebanyak 17 konser ditambahkan dari rencana awal yang sejumlah 35 pertunjukan. Namun, mengingat begitu kolosalnya tur Swift, dengan lebih dari 100 konser di 18 negara, pertambahan jumlah konser menjadi rumit secara logistik. Tampaknya, hal inilah yang menyebabkan Brisbane tak kebagian jatah konser Swift. Meskipun manajemen Stadion Lang Park di kota itu (kapasitas 52.500) dilaporkan telah mengamankan sejumlah tanggal demi tur tersebut, penyelenggara menganggapnya tidak praktis, mengingat tur Australia “terjepit” antara jadwal di Jepang dan Singapura. (Yetede)

Pemerintahan koalisi Belanda pimpinan PM Mark Rutte, Jumat (7/7) bubar akibat perbedaan pandangan yang tajam di kalangan anggota koalisinya dalam menangani masalah imigrasi. Akan digelar pemilu setelah pertengahan November untuk membentuk pemerintahan baru. Rutte, perdana menteri dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Belanda dan salah satu politisi paling berpengalaman di Eropa, mengatakan, perdebatan empat partai koalisi pemerintah dalam beberapa hari terakhir gagal mencapai kesepakatan. ”Bukan rahasia lagi, para mitra koalisi mempunyai pandangan sangat berbeda mengenai kebijakan migrasi,” katanya. ”Pada (Jumat) malam, sayang sekali perbedaan-perbedaan itu sudah tidak dapat dijembatani lagi,” lanjut Rutte dalam konferensi pers di Den Haag yang disiarkan langsung di televisi. Sabtu kemarin, Rutte menemui Raja Belanda Willem-Alexander di Istana Huis ten Bosch, Den Haag, untuk menyerahkan surat pengunduran diri dan pembubaran kabinet.

Krisis politik yang berujung bubarnya pemerintahan di Belanda ini menggambarkan keterbelahan di ”Negeri Kincir Angin” akibat perbedaan ideologi politik dalam sejumlah isu, khususnya isu lonjakan jumlah imigran ke negara itu. Ketegangan politik di antara partai-partai tersebut memuncak, pekan ini, saat Rutte mengusulkan pembatasan masuknya anak-anak keturunan pengungsi akibat perang yang sudah tinggal di Belanda. Ia ingin jumlah keluarga pengungsi yang diperbolehkan masuk Belanda maksimal 200 orang per bulan, juga masa tunggu minimal dua tahun sebelum keluarga para pengungsi tersebut tinggal bersama-sama di Belanda. Usul itu ditolak keras oleh Persatuan Kristen dan D66. ”Keluarga, tempat anak-anak tumbuh berkembang bersama orangtuanya, menjadi nilai utama bagi kami,” ujar Carola Schouten, Wakil PM dari Persatuan Kristen.

Menkeu Sigrid Kaag (dari partai D66) menyebut situasi saat ini merupakan ”ketegangan yang tidak perlu terjadi dalam proses” pembuatan kebijakan. Ia menyesalkan bubarnya pemerintahan saat ini. Menurut media Belanda, Rutte mengambil langkah keras dalam isu imigrasi untuk meredakan tekanan kelompok sayap kanan di partai VVD yang dipimpinnya dan partai sayap kanan lain, termasuk dari tokoh anti-Islam, Geert Wilders. Sambil menunggu terbentuknya pemerintahan baru hasil pemilu, Rutte akan tetap memimpin pemerintahan sementara (caretaker). Mengutip Komisi Pemilihan Umum (KPU) Belanda, kantor berita ANP melaporkan, pemilu berikutnya baru akan digelar setelah pertengahan November nanti. Pemerintahan sementara saat ini tidak bisa memutuskan kebijakan-kebijakan baru. (Yoga)

People's Bank of China (PBOC) terus berjuang menjaga nilai tukar yuan terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Kemarin, bank sentral China ini mematok kurs tengah yuan sebesar 7,2054 yuan per dollar AS. Angka tersebut lebih besar dari posisi sehari sebelumnya, yakni 7,2098 yuan per dollar AS. Pekan ini, PBOC terus mematok kurs tengah lebih tinggi ketimbang eksepektasi pasar di setiap sesi perdagangan valuta asing. Kebijakan bank sentral China ini memberi keyakinan kepada pelaku pasar bahwa negara tembok besar China ini tidak akan menoleransi penurunan nilai tukar lebih jauh terhadap dollar AS. Kendati begitu, yuan tetap tidak bisa naik tinggi karena investor mewaspadai potensi penerbitan stimulus moneter. Sebelum ini, nilai tukar yuan terhadap dollar AS terjun bebas menuju level terendah 14 tahun terakhir. Jumat (30/6) lalu, kurs spot yuan sempat jatuh ke 7,2537 yuan per dollar AS. Namun, pada pukul 17.06 WIB kemarin, kurs spot yuan sudah kembali naik ke 7,2362 yuan per dollar AS. Lead Strategist makro Asia Societe Generale Kiyong Seong memprediksi, sampai pengumuman stimulus, yuan akan bergerak stabil di kisaran 7,2-7,3 per dollar AS. Alasannya, PBOC diyakini akan terus menetapkan kurs tengah lebih tinggi.

Nihilnya nama bank asal Indonesia dalam daftar keanggotaan aliansi perbankan emisi karbon netral alias Net Zero Banking Alliance (NZBA) dianggap sebagai indikasi lemahnya komitmen transisi energi di negeri ini. Ketidakaktifan perbankan Indonesia dalam kampanye kelompok bank pendukung energi bersih itu pun menuai kritik dari ekonom dan pegiat lingkungan. Menurut mereka, pelaku keuangan dunia akan melihat Indonesia ragu-ragu membatasi pembiayaan untuk energi berbasis fosil. Beranggotakan 132 bank dari 41 negara, NZBA bergerak di bawah bendera Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), yang merupakan kumpulan institusi keuangan global yang berkomitmen menyokong target emisi netral pada 2050. Mudahnya, NZBA merupakan GFANZ untuk kategori perbankan yang total asetnya tercatat mencapai US$ 74 triliun atau mewakili 41 persen dari total aset perbankan sejagat.

Aliansi bank yang terbentuk pada April 2021 ini digerakkan oleh Inisiatif Keuangan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau The United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEPFI), serta diakreditasi oleh Race to Zero, kampanye PBB untuk pemulihan karbon. Para anggota NZBA umumnya sudah menetapkan target kerja jangka menengah, maksimal hingga 2030, untuk meniadakan pinjaman dan investasi ke sektor energi yang bertentangan dengan hasil Kesepakatan Iklim Paris pada 2016. Peneliti dari Senik Centre Asia, Andri Prasetiyo, mengatakan tenggat pemutusan dana ke sektor energi kotor itulah yang menghalangi masuknya bank-bank Tanah Air ke NZBA. Sampai saat ini, kata dia, belum ada perbankan nasional yang secara tegas merencanakan penghentian kredit usaha ataupun investasi ke sektor batu bara sebagai komoditas fosil utama. (Yetede)

JAKARTA,ID-Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak negara-negara Asean bersinergi menjaga kesehatan laut melalui pengelolaan dan implementasi berbasis ekonomi baru (blue economy). KKP telah merancang program  ekonomi biru  yang siap diimplementasikan pada sektor KP nasional, yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi negara-negara Asean. Indonesia tidak akan bisa menjaga lautan kita sendiri. Kami percaya Forum Ekonomi Biru Asean menjadi momentum  memperkenalkan upaya-upaya nyata  yang telah dilakukan Indonesia di forum regional Asean," ujar Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Viktor Gustaaf Manoppo, mewakili Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, saat forum Ekonomi Biru Asean, pada 3 Juli 2023, di Belitung. Program prioritas berbasis ekonomi biru meliputi perluasan konversi laut, penangkapan ikan,  terukur berbasis kouta, pembangunan budi daya laut, peisisr, dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir  dan pulau-pulai kecil, serta pembersihan sampah plastik melalui gerakan partisi nelayan (bulan cinta laut). (Yetede)

Restriksi ekspor yang dilakukan oleh negara-negara anggota G20 semakin marak, mencakup pula komoditas pangan, pupuk, dan bahan baku kritis. Situasi tersebut bakal mengganggu rantai pasok global, memicu kenaikan harga komoditas, bahkan menyebabkan krisis pangan di sejumlah negara pengimpor. Laju pertumbuhan perdagangan global juga bakal melambat. Pertumbuhan volume perdagangan barang dunia diperkirakan melambat dari 2,7 % pada 2022 menjadi 1,7 % pada 2023. Pada 2024, pertumbuhannya diperkirakan meningkat menjadi 3,2 %. Namun, jika ketidakpastian global dan pembatasan ekspor menguat, volume perdagangan global bisa tumbuh minus 2,8 %. Hal itu mengemuka dalam Laporan Pemantauan Perdagangan di Negara-negara G20 yang dirilis Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Selasa (4/7) di Geneva, Swiss.

Laporan itu merujuk pada tindakan fasilitasi dan pembatasan perdagangan barang yang tidak terkait pandemi Covid-19 pada periode pertengahan Oktober 2022 hingga pertengahan Mei 2023. Dalam periode itu, terdapat 77 tindakan fasilitasi perdagangan dan 41 tindakan pembatasan perdagangan barang yang dilakukan negara-negara G20. Fasilitasi dan pembatasan perdagangan itu masing-masing senilai 629 miliar USD dan 88 miliar USD. Tindakan itu dilakukan oleh Rusia, Uni Eropa (UE), Argentina, Brasil, AS, China, India, dan Indonesia. Meski mulai sedikit melonggar, Rusia masih tercatat sebagai negara yang membatasi ekspor pangan dan pupuk. India membatasi ekspor gandum dan beras. Indonesia pun terbukukan sebagai negara yang membatasi ekspor minyak sawit dan nikel. Indonesia juga menerapkan tindakan pengamanan perdagangan terhadap sejumlah komoditas impor, antara lain, keramik, besi dan baja, benang, serta penyejuk ruangan. (Yoga)