JAKARTA, ID - Pemerintah Indonesia siap menggugat Uni Eropa (UE) soal sawit ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) jika negosiasi kedua pihak menemui jalan buntu (deadlock). Langkah itu ditempuh setelah 27 negara anggota UE melarang masuknya setiap komoditas yang memicu deforestasi dan kerusakan hutan. Sawit terancam larangan itu mengingat UE selama ini gencar menuduh minyak sawit Indonesia diproduksi dengan cara-cara yang merusak lingkungan. Selain sawit, komoditas andalan Indonesia lainnya yang terancam larangan UE adalah kayu, kopi, kakao, dan karet. Menurut Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), Djatmiko Bris Witjaksono, Indonesia telah melakukan aksi protes sebelum Dewan UE menyetujui Undang-Undang (UU) Anti-Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation Regulation/EUDR). UU ini melarang masuknya produk-produk yang memicu deforestasi dan kerusakan hutan. Sawit, komoditas strategis Indonesia, merupakan produk yang paling rawan terdampak oleh UU tersebut. “Pemerintah Indonesia melihat UU ini tidak sejalan dengan berbagai ketentuan di WTO. Untuk langkah selanjutnya, kami akan terus memonitor, mengantisipasi, dan membuka semua opsi yang ada sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam menyikapi UU itu. Kalau bicara kemungkinan (menggugat UE ke WTO), ya mungkin saja,” kata Djatmiko di Jakarta, Senin (22/5/2023). (Yetede)

Indonesia melantangkan suara dari Selatan dalam pertemuan puncak para pemimpin tujuh negara terkaya di dunia atau G7. Kesetaraan, inklusivitas, dan kolaborasi menjadi kata-kata kunci yang ditekankan Presiden Jokowi saat berbicara dalam sesi mitra kerja G7 di Hiroshima, Jepang, Sabtu (20/5). ”Bekerja bersama berarti kesetaraan. Kerja bersama berarti inklusivitas dan kita hanya bisa bekerja sama apabila saling memahami,” kata Presiden. Presiden mengajak semua pemimpin negara yang menghadiri KTT G7 mengakui dan memperbaiki semangat itu. ”Kebijakan diskriminatif terhadap komoditas negara  berkembang juga harus dihentikan. Hak pembangunan setiap negara harus dihormati,” katanya. Indonesia diundang dalam KTT G7 bersama sejumlah negara Selatan atau yang berada di Afrika, Amerika Latin, dan Asia. Negara-negara itu, antara lain, Australia, Brasil, Korsel, India, Vietnam, Komoro, dan Kepulauan Cook. Selama ini kritikus menuding G7 sebagai klub elite negara-negara maju saja. Dengan mengikutsertakan para pemimpin negara demokrasi yang besar tetapi kurang kaya, G7 ingin memperkuat konsensus mereka mengenai isu-isu krusial, seperti perang di Ukraina, meningkatnya perilaku asertif China, masalah utang dan pembangunan, serta perubahan iklim.

PM Jepang Fumio Kishida menyoroti pentingnya negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. ”Sebagai satu-satunya anggota G7 dari Asia, Jepang memiliki peran khusus untuk menyuarakan Selatan,” kata Guru Besar Politik Inter- nasional di Universitas Keio Tokyo, Yuichi Hosoya. Dalam pernyataan bersama, para pemimpin G7 menekankan komitmen untuk membantu negara-negara mengatasi utang yang menuju ke tingkat berbahaya selama pandemi Covid-19 dan perang di Ukraina. G7 menegaskan kembali tujuan untuk mengumpulkan pembiayaan hingga 600 miliar USD untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur, seperti kereta api, energi bersih, dan telekomunikasi di negara-negara berkembang. ”Banyak yang harus kita lakukan bersama-sama untuk menutup kesenjangan infrastruktur,” kata Presiden AS Joe Biden. Tujuan utama menyertakan negara-negara lain dalam KTT G7 kali ini adalah untuk membantu membangun kesepakatan menjelang KTT G20 di India akhir tahun ni. ”Tanpa dukungan dari negara-negara di Selatan, G7 tidak bisa efektif lagi menanggapi masalah yang paling urgen di dunia seperti dulu,” ujarnya. Dalam hal ini, G7 sedang mencari dukungan untuk mendorong Rusia mengakhiri perang di Ukraina. G7 juga menyerukan resolusi damai atas klaim China terhadap Taiwan. (Yoga)

Jumlah turis yang melakukan perjalanan internasional di seluruh dunia selama triwulan I-2023 telah mencapai 80 % dari tingkat perjalanan sebelum pandemi Covid-19. Namun, pemulihan industri pariwisata masih menghadapi sejumlah tantangan seperti gejolak ekonomi dan ketegangan situasi geopolitik. Laporan Barometer Pariwisata Dunia Organisasi Pariwisata Internasional PBB (UNWTO) menyebutkan, 235 juta turis melakukan perjalanan internasional dalam tiga bulan pertama tahun 2023 atau dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2022., setara 80 % jumlah sebelum pandemi Covid-19. Sekjen UNWTO Zurab Pololikashvili, dalam siaran pers Jumat (19/5) mengatakan, pada awal 2023 terlihat industri pariwisata berupaya untuk bangkit kembali. Di berbagai tempat, kedatangan internasional telah mendekati atau bahkan ada yang melebihi tingkat kedatangan prapandemi Covid-19.

Menurut Panel Pakar UNWTO, situasi ekonomi tetap akan menjadi tantangan utama yang membebani pemulihan pariwisata internasional pada tahun 2023, dengan inflasi yang tinggi dan kenaikan harga minyak yang mengakibatkan meningkatnya biaya transportasi dan akomodasi. Akibatnya, wisatawan berpotensi melakukan perjalanan yang lebih dekat dari negaranya. Ketidakpastian yang berasal dari agresi Rusia terhadap Ukraina dan ketegangan geopolitik lainnya juga tetap perlu diwaspadai. ”Kita harus tetap waspada terhadap aneka tantangan mulai dari ketidakamanan geopolitik, kekurangan staf, dan potensi krisis biaya hidup yang berdampak pada pariwisata. Kita masih harus memastikan selama proses pemulihan, industri pariwisata memenuhi tanggung jawabnya sebagai pendorong pembangunan inklusif dan solusi mengatasi perubahan iklim,” ujar Pololikashvili.

Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Haryadi B Sukamdani, yang ditemui di  acara #DiIndonesiaAja Travel Fair 2023, Jumat (19/5), di Jakarta, mengatakan, pemerintah telah menetapkan target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke dalam negeri tahun ini naik menjadi 8,5 juta kunjungan dan pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) naik menjadi 1,4 miliar pergerakan. Menurut dia, ini merupakan target yang besar. Sebelum pandemi Covid-19, pergerakan wisnus pada 2018 hanyar 295 juta pergerakan dan 2019 turun menjadi 250 juta pergerakan. ”Kita sekarang masih berada di tengah kondisi pemulihan,” ujarnya. Meski demikian, Haryadi berharap agar pelaku industri tidak pesimistis terhadap target pemerintah itu. Pelaku industri harus bersama-sama mendorong agar semakin banyak wisatawan berkunjung ke Indonesia. (Yoga)

JAKARTA, ID – Pemerintah menilai ada ada empat tantangan bagi perekonomian global ke depan. Hal ini turut mempengaruhi upaya pemerintah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Hal itu dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan pengantar dan keteranganpemerintah atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2024 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/5/2023). Menkeu menjelaskan, tantangan pertama adalah ketegangan geopolitik. Sebab, dengan meningkatnya tensi geopolitik menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar menjadi lebih inward looking. Dengan demikian, dunia semakin terfragmentasi dan tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi. Perang antara Rusia dan Ukraina sejak awal tahun 2022 semakin mempertajam polarisasi dan fragmentasi geopolitik global. Kerja sama ekonomi dan kemitraan strategis semakin terkotak-kotak (fragmented) sesuai kedekatan aliansinya (friendshoring). Hal ini berdampak aktivitas perda gangan dan aliran investasi global melambat. “Negara-negara berkembang yang banyak bergantung pada pasar ekspor dan aliran modal luar negeri terkena dampak yang signifikan. Fragmentasi geopolitik juga telah memicu fenomena dedolarisasi yang juga akan berdampak besar, baik pada perekonomian Amerika Serikat (AS) maupun stabilitas ekonomi global,” kata Menkeu. Kedua, yaitu pesatnya perkembangan teknologi digital menjadi tantangan bagi perekonomian global. Di satu sisi, jelas dia, perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi kehidupan manusia berupa meningkatnya efisiensi dan perluasan skala produksi. (Yetede)

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan ada 83 negara yang ditetapkan sebagai tujuan penempatan pekerja migran  setelah pandemi Covid-19 mereda. ”Sudah ada 20 keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mengenai negara tujuan penempatan yang dibuka dan kemungkinan bertambah,” ujar Koordinator Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kemenaker M Ridho Amrullah, Rabu (17/5/2023). (Yoga)

Indonesia, Thailand, dan Malaysia yang tergabung dalam Dewan Tripartit Karet Internasional atau ITRC berkomitmen menjaga harga karet alam internasional. Indonesia juga tengah menginisiasi pembentukan bursa karet regional. Guna memperkuat posisi  negara-negara produsen karet di ASEAN, ketiga negara tersebut akan terus membujuk Vietnam bergabung dalam ITRC dan Konsorsium Karet Internasional (IRCo). Di sisi lain, IRCo mengusulkan tambahan modal 8,54 juta USD untuk menggulirkan berbagai program dan kegiatan periode 2024-2027. Sejumlah poin itu mengemuka dalam Diseminasi Hasil Analisis Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Tahun 2023 ”Penguatan Implementasi Kebijakan Perdagangan untuk Mendorong Peningkatan Kinerja Perdagangan” yang  digelar secara hibrida, Rabu(17/5). 

Dalam kegiatan itu dipaparkan pula hasil analisis bertajuk ”Dukungan Biaya dan Manfaat Keikutsertaan Indonesia dalam IRCo”.Kepala BKPerdag Kemendag Kasan Muhri, Rabu (17/5), mengatakan, hingga kini ITRC yang beranggotakan Indonesia, Malaysia, dan Thailand terus menjaga harga karet dunia tidak turun. Hal itu dilakukan melalui Skema Kesepakatan Tonase Ekspor (Agreed Export Tonnage Scheme/AETS) atau mekanisme mengurangi ekspor karet berbasis alokasi ekspor. ”Skema initidak semata berorientasi pada bisnis ekspor karet, tetapi juga pada kesejahteraan petani karet di setiap negara produsen karet anggota ITRC. Bagi petani karet Indonesia, pohon karet ibarat mesin ATM. Setiap kali membutuhkan uang, petani karet akan mendatangi pohon karet untuk menyadap getah karet,” katanya. (Yoga)

Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi (local currency transaction/LCT) perdagangan bilateral untuk menggantikan dollar AS terus meningkat. Namun, upaya ”dedolarisasi” tersebut masih menuai  sejumlah tantangan dan hambatan. Sejak 2018 hingga Mei 2023, BI menjalin kerja sama LCT dengan bank sentral lima negara. Kelima negara tersebut adalah China, Malaysia, Thailand, Jepang, dan Korsel. Di ASEAN, Indonesia memotori konektivitas pembayaran regional (RPC) dan LCT. Dari 10 negara anggota ASEAN, lima negara sudah menandatangani nota kesepahaman tersebut, yakni Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Sepanjang 2018 hingga Maret 2023, total transaksi dan pelaku usaha yang memanfaatkan LCT terus bertambah. Pengguna LCT juga bertambah dari 141 pelaku usaha pada 2018 menjadi 1.249 pengusaha pada 2022. Hingga triwulan I-2023, sebanyak 2.405 pelaku usaha sudah menggunakan LCT. Nilai transaksi LCT bertambah dari 348 juta USD pada 2018 menjadi 4,1 miliar USD pada 2022. Pada Januari-Maret 2023, total transaksinya 1,6 miliar USD. Nilai transaksi tersebut masih jauh dari nilai ekspor Indonesia.

Total nilai ekspor Indonesia pada 2022 sebesar 291,98 miliar USD, sedangkan pada Januari-Maret 2023 nilainya 67,2 miliar USD. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno, Selasa (16/5) mengatakan, sudah banyak eksportir dan importir yang memanfaatkan LCT. Pasalnya, salah satu keuntungan LCT adalah pelaku usaha tidak perlu mengeluarkan tambahan biaya atau fee bagi broker di pasar keuangan New York, AS. Namun, masih ada beberapa tantangan dan hambatan pemanfaatan LCT. Pertama, selama ini, eksportir dan importir masih terbiasa bertransaksi perdagangan menggunakan dollar AS. Kebiasaan ini membuat transisi dollar AS ke mata uang lokal berjalan lambat. Kedua, belum tentu mitra dagang dari negara yang telah memiliki kerja sama LCT dengan Indonesia bersedia bertransaksi menggunakan mekanisme tersebut. Lantaran LCT sifatnya sukarela, mau tidak mau pelaku usaha di Indonesia mengikuti permintaan mitra dagang. Ketiga, banyak pelaku usaha di dalam dan luar negeri yang masih menggunakan bahan baku impor yang dibeli dengan dollar AS dari negara yang belum menjalin kerja sama LCT dengan Indonesia. (Yoga)

Investor Korea Selatan semakin gencar berekspansi di sektor perbankan Tanah Air. Memang, bank-bank yang kini dikuasai investor asal negeri ginseng ini memiliki aset yang terbilang kecil dibanding dengan bank lokal. Bahkan, ada yang masih perlu memperbaiki kualitas kredit. Sebut saja, Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) yang saat ini masih harus memperbaiki kualitas kreditnya. Per Maret 2023, non performing loan (NPL) gross Bank KB Bukopin masih di level 6,98%, walaupun membaik dari tahun sebelumnya di 11,76%. Wakil Komisaris Utama KB Bukopin Nam Hoon Cho mengungkapkan, saat ini pihaknya fokus menyelesaikan masalah NPL dengan bantuan dana hasil rights issue. BBKP menargetkan dana sekitar Rp 12 triliun dari aksi korporasi tersebut. Nam menargetkan perbaikan NPL ini bisa selesai setidaknya tahun depan. Kookmin Bank, sebagai pemegang saham mayoritas, akan membantu menyelesaikan masalah NPL ini melalui suntikan modal pada rights issue nanti. Sebagai informasi, total penyaluran kredit Bank KB Bukopin saat ini Rp 45,81 triliun, turun 13,2% year on year (yoy). Namun, rugi bersih tahun berjalan secara konsolidasi mampu turun cukup signifikan dari Rp 917 miliar pada Maret 2022 menjadi Rp 226 miliar pada Maret 2023. Bank milik Korea lainnya, Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (SDRA), juga berupaya mendorong peningkatan kredit yang berorientasi produktif di tahun ini. Dalam tiga bulan pertama tahun ini, Bank Woori mencatat kredit yang diberikan mencapai Rp 40,87 triliun. Angka tersebut tumbuh jika dibandingkan periode sama tahun lalu yang senilai Rp 35,5 triliun. "Pada 2023, target pertumbuhan kredit Bank Woori berkisar antara 7%-9%," ujar Corporate Secretary Bank Woori, Wuryanto. Sementara Wakil Direktur Bank Oke Indonesia Tbk (DNAR) Hendra Lie mengungkapkan, pihaknya bakal lebih fokus ke komersial, korporasi, dan ritel di tahun ini.

Harga gula mentah dunia tengah membubung tinggi. Imbasnya dirasakan sejumlah negara pengimpor gula, seperti Korsel. Saat ini, harga gula di ”negeri pencetak drakor” tersebut melonjak ke level tertinggi sejak 11 tahun terakhir. Sampai muncul istilah sugarflation. CGTN, saluran televisi berita berbahasa Inggris China, menyajikan tayangan menarik berjudul ”Sugarflation Raises Concerns in Country’s Food Industry” pada 10 Mei 2023. Tayangan tersebut menyajikan kisah sugarflation di sebuah toko roti di Korsel. Gula merupakan bahan dasar aneka makanan, termasuk roti dan kue di ”Negeri Ginseng”. Song Chihun, pemilik Ridgeydidge Bakery, menyatakan, gula merupakan bahan baku utama roti dan kue dengan proporsi 50 %. Di tengah kenaikan harga gula, bahkan tepung, ia belum menaikkan harga jual kue dan roti. Namun, jika kenaikan harga gula dunia berkepanjangan, ia akan mempertimbangkan menaikkan harga produk. Tayangan tersebut juga menekankan kenaikan harga eceran gula akan  menekan prospek inflasi umum. Lahirlah istilah ”sugarflation” (sugar inflation) atau inflasi gula.

Di AS, kenaikan harga gula memengaruhi banyak produk berbasis gula, seperti permen, permen karet, dan manisan. Biro Statistik Tenaga Kerja AS mencatat, indeks harga konsumen untuk permen dan permen karet naik menjadi 186,64 pada Maret 2023 atau melonjak 9,6 % secara tahunan. Kala sebagian besar harga komoditas pangan global turun, harga gula justru melejit. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mencatat, indeks harga gula dunia pada April 2023 naik 17,6 % secara bulanan menjadi 149,4. Indeks harga gula tersebut telah naik tiga bulan berturut-turut, bahkan lebih tinggi dari indeks pada April 2022 yang sebesar 121,5. Indeks harga gula itu menuju level tertinggi rata-rata indeks sejak 2011 yang sebesar 160,9. Kenaikan harga gula itu disebabkan kekhawatiran pasar terhadap penurunan persediaan gula dunia. Organisasi Gula Internasional (ISO) menurunkan perkiraan surplus gula dunia periode pemasaran 2022/2023 dari 6,19 juta ton menjadi 4,15 juta ton, karena penurunan produksi gula di India, China, Thailand, dan sejumlah negara di Uni Eropa.

Tim ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengingatkan, harga gula mentah dunia masih akan terus bergejolak sepanjang tahun ini. Anomali cuaca, seperti gelombang panas dan El Nino, yang melanda sejumlah negara produsen gula berpotensi memengaruhi penurunan produksi gula. Berdasarkan consensus Bloomberg, harga rata-rata gula mentah pada 2023 diperkirakan masih tinggi, yakni 20 sen USD per pon. Harga tersebut diperkirakan turun menjadi 19 sen USD per pon pada 2024. Sementara dengan kenaikan harga acuan pembelian dan penjualan gula konsumsi nanti, harga gula domestik dipastikan bakal terkatrol. Kenaikan harga gula baik bagi kesejahteraan petani tebu sekaligus memacu produksi tebu nasional. Namun, bagi pelaku usaha dan industri serta konsumen, hal itu bisa semakin menekan isi dompet. (Yoga)

JAKARTA, ID – Indonesia dan Uni Eropa (UE) berhasil menyelesaikan perundingan Indonesia - European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) putaran ke-14 yang digelar di Brussels, Belgia, 18 - 12 Mei 2023 lalu. Dengan pencapaian ini, pembahasan perjanjian I-EU CEPA secara keseluruhan diharapkan dapat rampung sesuai target yaitu tahun ini. Koordinator Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Maritim, Investasi dan Luar Negeri Shinta W Kamdani menerangkan, pihaknya sangat mengharapkan negosiasi I-EU CEPA bisa selesai sesuai target waktu yang ditentukan. Ini karena banyak isu kunci yang belum terselesaikan dan membutuhkan upaya besar guna direkonsiliasi oleh kedua pihak. “Apalagi Uni Eropa (UE) sekarang juga sudah mengadopsi green deal dan kami lihat turunan ketentuannya memiliki dampak yang relatif lebih restriktif untuk produk-produk ekspor unggulan Indonesia, termasuk UU bebas produk deforestasi,” ucap Shinta kepada Investor Daily di Jakarta, Sabtu (13/5/2023). Ia menerangkan, pada dasarnya Indonesia bisa mengekspor banyak produk ke UE karena pasar kedua pihak memiliki komplementaritas yang tinggi. Artinya yang diproduksi di Indonesia tidak diproduksi di UE, begitu juga sebaliknya. “Hampir semua komoditas bisa diekspor kalau memenuhi syarat pasar/entry requirement UE,” ucap dia. (Yetede)