Seperti halnya umat Kristiani yang menantikan Natal, begitu juga dengan penyanyi pop Mariah Carey. Bukan hanya merayakan hari raya keagamaan, Carey juga menikmati berkah dalam arti harfiah, yakni pundi-pundi yang menebal dari royalty atas lagu-lagu tematis Natal-nya. Padahal, rekaman itu dirilis hampir tiga dekade lalu. Inilah contoh pendapatan pasif yang selalu menguntungkan setiap tahun. Saban menjelang dan sesudah Natal, suara Mariah Carey mendadak meramaikan hampir setiap sudut pusat perbelanjaan, restoran, dan tempat publik lainnya. Bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di berbagai belahan negara lain. Lagu-lagu seperti ”All I Want for Christmas is You” dan ”Christmas (Baby Please Come Home)” yang dinyanyikan penyanyi asal AS itu rutin diputar di mana-mana. Dua lagu itu adalah bagian dari 10 lagu yang tergabung dalam album Mariah Carey, Merry Christmas, yang dirilis tahun 1994 lalu. Nyaris genap tiga dekade berselang, lagu-lagu di album itu tetap relevan dan seakan menjadi soundtrack Natal.

Sampai 24 Desember 2023, lagu ”All I Want for Christmas is You” sudah diputar 1,72 miliar kali di aplikasi pemutar musik Spotify oleh pendengar di ratusan negara. Lagu ini termasuk 200 lagu yang telah menembus 1 miliar kali diputar. Padahal, ada jutaan lagu yang terunggah di Spotify. Dikabarkan oleh situs Billboard, lagu ini telah dikonsumsi 2,18 miliar kali di AS sajaa, dalam bentuk pengunduhan lagu, pemutaran audio di aplikasi musik, dan pemutaran video di Youtube. Kombinasi dari aktivitas ekonomi ini menciptakan nilai 1,8 juta dollar AS (Rp 27,84 miliar) di AS saja untuk Carey dan perusahaan rekamannya, Sony Music. Pendapatan ini belum termasuk keuntungan dari penggunaan lagu untuk acara televisi ataupun sebagai soundtrack dari berbagai acara bertema Natal. Ini pun belum termasuk pendapatan dari hak cipta saat ada penyanyi lain yang ingin membuat aransemen ulang lagu tersebut. Padahal, ada 125 penyanyi yang telah membuat ulang lagi ini. Salah satunya duet Mariah Carey dengan Justin Bieber saat menyanyikan ulang lagu ini pada 2011 lalu.

Mengutip The Economist, berkat berbagai prestasi tersebut, Mariah Carey dikabarkan meraup 2,5 juta dollar AS atau sekitar Rp 34,46 miliar setiap tahun. The New York Post bahkan memperkirakan Carey mendapatkan 3 juta dollar AS atau sekitar Rp 46,4 miliar setiap tahun. Ia masih mendapatkan pendapatan lain dari royalti album lain, honor menjadi bintang iklan, ataupun konser. Semua ini membawa Carey yang pada 2023 dikabarkan memiliki total kekayaan 350 juta dollar AS atau sekitar Rp 5,41 triliun. Keputusan membuat album tematis Natal pada 1994 lalu itu adalah keputusan yang sangat tepat. Mengutip Pew Research pada 2020, jumlah penganut Kristiani di seluruh dunia 2,38 miliar orang atau 30 % penduduk dunia yang lebih kurang 8 miliar orang. Dari perspektif ekonomi, kita bisa belajar dari Carey bagaimana jeli melihat potensi pasar yang pasti (captive market) dari hari Natal yang rutin dirayakan sepertiga penduduk bumi setiap tahun. Mengolah potensi pasar itu menjadi pendapatan pasif setiap tahun. (Yoga)

Industri pariwisata berangsur pulih ke kondisi sebelum pandemi Covid-19, berkat meningkatnya jumlah kedatangan wisatawan mancanegara di seluruh dunia setelah sejumlah negara mencabut pembatasan dan membuka diri. China yang terkenal dengan pembatasan superketat menjadi negara terakhir yang membuka pintu kembali pada turis asing, Maret 2023. China sadar perekonomiannya melemah karena pariwisata anjlok selama pandemi. China lantas menggenjot jumlah pelancong asing dengan menawarkan berbagai kemudahan, antara lain, kemudahan pengurusan visa, penurunan biaya visa, pemberlakuan visa elektronik (e-visa), digitalisasi proses sebelum bepergian, dan pemberian bebas visa pada negara-negara tertentu. Laporan Organisasi Pariwisata Dunia PBB (UNWTO) pada November 2023 menyebutkan, situasi pariwisata internasional akhir 2023 mendekati kondisi sebelum pandemi. Data terbaru menunjukkan 975 juta wisatawan mancanegara (wisman) bepergian pada Januari- September 2023, meningkat 38 % dibandingkan periode yang sama pada 2022. Berbagai destinasi wisata dunia rata-rata menerima 22 % wisman lebih banyak pada triwulan III-2023 dibanding tahun sebelumnya.

Banyaknya wisman yang datang meningkatkan penerimaan pariwisata internasional, mencapai 1,4 triliun USD pada akhir 2023. Pada 2019, penerimaannya sekitar 1,5 triliun USD. Dari seluruh negara di dunia, negara-negara di Timur Tengah tahun ini menjadi satu-satunya kawasan yang melampaui tingkat kedatangan wisman 2019. Kunci keberhasilannya adalah fasilitasi visa, pengembangan destinasi baru, investasi pada proyek-proyek baru terkait pariwisata, dan penyelenggaraan acara-acara besar. Eropa yang menjadi tujuan wisata terbesar di dunia (56 % total wisman dunia) pulih berkat wisman yang kebanyakan dari AS. Begitu pula Afsel. Hanya Asia dan Pasifik yang tertahan di 62 % dari tingkat sebelum pandemi, karena lambat membuka diri kembali untuk perjalanan internasional. Salah satu contohnya China. Thailand memberlakukan bebas visa, spesifik bagi wisman dari China, Kazakhstan, India, dan Taiwan, yang berlaku sementara, pada 25 September 2023-29 Februari 2024. Mereka mendapat masa tinggal 30 hari. Alasan Thailand memilihChina sebagai target utama karena lebih dari 10 tahun wisman China mendominasi wisatawan ke Thailand. Jumlahnya hampir 11 juta pada 2019 dan menyumbang 27,6 % seluruh kedatangan wisman sebelum pandemi. Thailand menyadari industri pariwisata adalah satu-satunya mesin ekonomi yang tersisa untuk menghasilkan pendapatan dengan cepat.

Memperpanjang masa tinggal juga dapat memacu pengeluaran pariwisata. Malaysia, misalnya, memperpanjang masa tinggal bagi warga Hong Kong menjadi 90 hari dari semula 30 hari. Sementara Vietnam merevisi masa tinggal bebas visa menjadi 45 hari dari semula 15 hari untuk negara-negara tertentu. Korsel juga menyederhanakan prosedur masuk dan memberi izin tinggal hingga 30 hari untuk mendongkrak pariwisata dan belanja dalam negeri. Jepang mengambil langkah ”lebih berani” dengan rencana mengizinkan pengusaha asing tinggal di Jepang selama 2 tahun meski belum ada tempat usaha atau belum menanamkan investasi apa pun. Situs Nikkei, 30 Oktober 2023, menyebutkan, kebijakan ini untuk membantu mereka memulai bisnisnya dengan meringankan persyaratan tempat tinggal. Langkah ini sekaligus mendorong perekonomian Jepang dengan menyuntikkan talenta internasional. (Yoga)

PM Jepang Fumio Kishida harus berjuang keras menjaga kursi dan pemerintahannya. Skandal dana kampanye membuat diri dan pemerintahannya disasar dari dalam dan luar partai. Dalam laporan pada Jumat (15/12) Asahi Shimbun menyebut kursi Kishida di partai dan pemerintahan diincar dua rekan separtainya, Shigeru Ishiba dan Seiko Noda. Ishiba pernah menjabat Sekjen Partai Demokrat Liberal (LDP). Sementara Noda pernah menjadi menteri di kabinet Kishida. Noda dilaporkan telah mengumpulkan lagi orang-orang yang pernah mendukungnya menjadi Ketua Umum LDP. Pada 2021, walau gagal, ia mencalonkan diri menjadi Ketum LDP. Kini, Kishida menjadi Ketum LDP dan karena itu sekaligus menjabat PM Jepang. Sementara Ishida malah menyatakan Kishida sudah tidak pantas memimpin. Ishida sudah empat kali coba menjadi Ketum LDP dan semuanya gagal. Pernyataan kali ini diduga upaya terbarunya menjadi Ketum LDP.

Pernyataan itu dilontarkan Ishida seiring semakin luasnya pemberitaan soal skandal dana kampanye LDP. Sebagian faksi di LDP, termasuk pimpinan Kishida, diduga tidak melaporkan sebagian hasil pengumpulan dana kampanye. Kejaksaan Tokyo tengah menyelidiki kasus itu. Faksi terbesar di LDP, Seiwaken, menjadi sasaran utama penyelidikan. Sebab, faksi itu diduga sengaja mendorong anggotanya menyembunyikan sebagian hasil pengumpulan dana kampanye. Faksi itu diduga tidak melaporkan dana kampanye hingga 54 juta yen. Seiwaken dituding memberi tahu cara menyembunyikan dana kampanye dari otoritas. Para petinggi Seiwaken dituding menerima dan memakai dana kampanye tidak sah. Disebut tidak sah karena dana itu tidak dilaporkan ke otoritas. Kasus itu membuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Kishida terpangkas menjadi hanya 17 %. Belum pernah ada pemerintahan dengan tingkat penerimaan seperti Kabinet Kishida sekarang. Tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintahan Kishida terus terpangkas. Penyelidikan kasus itu akan menentukan kelanjutan pemerintahan dan karier politik Kishida. (Yoga)

Maraknya judi daring di Indonesia diduga kuat terkait dengan industri perjudian di Kamboja yang memang legal di negara tersebut. Industri perjudian di Kamboja terindikasi melibatkan warga negara Indonesia atau WNI, baik sebagai pekerja maupun pemodal. Situs-situs judi beroperasi dari Kamboja mengincar pasar di Indonesia dengan tarif minimum deposit di bawah Rp 100.000. Tim Investigasi Kompas melacak pengoperasian situs-situs judi daring berbahasa Indonesia ke tiga lokasi di Kota Sihanoukville, Kamboja, awal Desember 2023. Ibu kota Provinsi Sihanoukville ini menjadi salah satu tujuan pekerja migran Indonesia. WNI di tempat itu sebagian besar bekerja pada sektor jasa, di antaranya di kawasan Kompong Dewa Resort, Holiday Palace, dan Trimulia Casino. Merujuk situs  Kemendag Pemerintah Kerajaan Kamboja, Senin (4/12) Kompong Dewa (tertulis ”Kampong Dewa”) tercatat sebagai perusahaan properti. Kompong Dewa juga bagian dari lini bisnis sebuah grup perusahaan di Indonesia, seperti tercantum dalam situsnya, https://www.jhlgroup.co.id/db/kompong-dewa-cambodia, yang diakses pada Sabtu (9/12).

Kompas menemukan adanya aktivitas operasional judi daring Kompong Dewa pada Senin hingga Rabu (4-6/12). Dari Gedung Sadewa di Kompong Dewa, tim melihat orang-orang hilir mudik masuk dan keluar gedung seharian. Sebagian  besar mengenakan pakaian kasual, seperti kaus dan celana pendek. Ketika malam, dari dinding kaca gedung lantai tiga,tim melihat 30 orang bekerja di depan computer. Asep, bu- kan nama sebenarnya, pegawai yang turun dari lantai atas, membenarkan aktivitas di gedung adalah pengoperasian judi daring meskipun tidak menyebutkan nama situs judi yang dioperasikannya. ”Iya (situs judi). Macam-macam yang kerja, ada telemarketing, saya di customer service,” ujarnya di KD Bar & Cafe, Rabu (6/12) dini hari. Sekitar pukul 02.30, sedikitnya lima orang berbahasa Indonesia minum di KD Bar & Café, mengenakan kaus dan jaket bertuliskan LXGROUP, yaitu sebuah situs judi.

Dubes RI untuk Kerajaan Kamboja Santo Darmosumarto mengakui ada investasi WNI di bisnis perjudian. Namun, investor WNI harus bermitra dengan warga Kamboja. Sebab, orang asing tak bisa memiliki properti. Bisnis judi milik WNI terpusat di Kota Sihanoukville, seperti di Holiday Palace dan Kompong Dewa Resort. ”Peraturannya, baik (judi) darat maupun online haram untuk orang Kamboja. Jadi, mereka menyediakan ini untuk (orang) asing, baik pekerja maupun pelanggan. Investor juga sama, baik Indonesia maupun Tiongkok,” katanya, Selasa (28/11). Catatan Kedubes RI Phnom Penh, perusahaan yang mempekerjakan WNI di Kamboja ada 250 perusahaan. Sebagian besar terkait industri perjudian, baik sebagai bisnis utama maupun pendukung. Merespons ini, Polri berusaha menindak berbagai bentuk promosi judi daring di Indonesia. ”Selain penegakan hukum, kami juga melakukan pendekatan lunak dengan memberikan literasi, pendidikan ke masyarakat terkait bahaya judi online,” kata Kasubdit 2 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Rizki Agung Prakoso, Selasa (21/11). (Yoga)

Dalam satu tahun terakhir, WTO mencatat  lonjakan angka restriksi perdagangan yang dinilai bisa menghambat perdagangan dan pertumbuhan ekonomi global (Kompas, 9/12). Proyeksi pertumbuhan perdagangan dunia 0,8 % pada 2023 lebih rendah daripada prediksi sebelumnya, 1,7 %. WTO bahkan mengingatkan, perlambatan pertumbuhan perdagangan dunia tahun ini dan tahun depan bisa lebih tajam jika restriksi perdagangan dan proteksionisme berlanjut. Tren peningkatan proteksionisme sebenarnya bukan baru terjadi sekarang. Kebijakan restriksi perdagangan dan investasi lintas batas negara yang sifatnya unilateral, dalam catatan Dana Moneter Internasional (IMF), melonjak tajam satu dekade terakhir. Lonjakan restriksi perdagangan ini membalikkan tren liberalisasi yang terjadi selama abad ke-20. Tahun lalu, jumlah restriksi baru dalam perdagangan barang, jasa, dan investasi melonjak 14 % dibandingkan dengan 2021, mencapai 2.600 kasus atau enam kali lipat tahun 2013. Lonjakan tajam terutama terjadi selama pandemi Covid-19 dalam bentuk restriksi ekspor barang medis, seperti vaksin.  

Peningkatan tajam restriksi ekspor/impor juga terjadi selama perang Rusia-Ukraina dan perang dagang AS-China. Ada kekhawatiran, fragmentasi geoekonomi yang terjadi sekarang akan menuntun pada terbelahnya dunia menjadi dua blok perdagangan yang eksklusif. Kubu pertama merupakan kelompok negara yang beraliansi dengan AS dan Uni Eropa. Kubu kedua terdiri atas negara-negara yang beraliansi dengan China dan Rusia. Ketegangan geopolitik, terutama sebagai efek perang dagang AS-China dan perang Rusia-Ukraina, juga memunculkan fenomena friendshoring, near-shoring, reshoring, yakni banyak negara cenderung hanya mau berdagang dengan negara yang dekat, dianggap sebagai teman, atau memiliki kesamaan aliansi politik. Fragmentasi global ini, dalam perhitungan IMF, berpotensi mengakibatkan hilangnya secara permanen 2,3 % PDB global. Indonesia dan negara berkembang lain dirugikan akibat hilangnya akses ke pasar penting, baik ekspor maupun impor. (Yoga)

Partai-partai berkuasa di AS dan Jepang diguncang dugaan pelanggaran aturan pendanaan kampanye. Sebagian penyumbang berusaha membeli pengaruh politik lewat sumbangan kampanye dalam jumlah besar. AS-Jepang sejak lama punya aturan pendanaan kampanye. Secara resmi, partai dan politisi bisa mengumpulkan sumbangan kampanye. Syaratnya, sumbangan dan pemberi kategori tertentu dlaporkan ke otoritas. Kelompok penggalangan dana kampanye juga sekaligus berfungsi sebagai kelompok lobi. Hal itu, antara lain, terbukti pada American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) dan sejumlah kelompok aksi politik (PAC) di AS. Secara terbuka, AIPAC dan sejumlah PAC mendanai politisi yang mau mendukung agenda politik mereka. Semua itu diizinkan dalam aturan AS. Sejumlah politisi, staf kampanye, dan penyumbang telah didakwa atau divonis soal pelanggaran dana kampanye. Mantan anggota DPR AS, George Santos, dan mantan bendaharanya, Nancy Marks, dijerat dakwaan pelanggaran aturan pendanaan kampanye. Departemen Kehakiman AS juga tengah menuntut Sam Bankman-Fried. Mantan pendiri dan pemimpin FTX, bursa perdagangan kripto, itu didakwa melanggar aturan dana kampanye dengan mengucurkan 100 juta dollar AS kepada politisi Demokrat dan Republikan.

Di Jepang, dugaan pelanggaran aturan pendanaan kampanye melanda Partai Demokrat Liberal (LDP). Dilaporkan kantor berita Kyodo pada Jumat (8/12) politisi LDP sekaligus jubir kabinet, Hirokazu Matsuno, dituding menerima 10 juta yen. Matsuno menyebut faksinya di LDP sedang menyelidiki tudingan itu. Ia menegaskan tak akan mengundurkan diri dari kabinet. Kasus itu mulai diselidiki Kejaksaan Tokyo.  Sebagian anggota parlemen dari LDP secara sukarela memberi keterangan ke kejaksaan. Pemeriksaan besar-besaran direncanakan pekan depan saat masa reses parlemen dimulai. Dosen pidana pada Kobe Gakuin University, Hiroshi Kamiwaki, telah memeriksa isu itu. Karena itu, ia melaporkannya kepada aparat. Sejumlah akuntan yang mengaudit keuangan LDP telah dilaporkan. Para akuntan itu dituding terlibat pelanggaran UU Pengendalian Pendanaan Politik. Pelanggaran diduga terjadi pada 2018-2021. Faksi terbesar di LDP, Seiwaken, mengaku menerima 660 juta yen dalam lima tahun terakhir. Dana itu, dibagi kepada 100 anggota faksi tersebut. Sebagian, termasuk Matsuno, dituding menerima sedikitnya 10 juta yen. Dana untuk Matsuno dan politisi lain dipersoalkan karena tak dilaporkan. (Yoga)

Jumlah restriksi atau pembatasan ekspor dan impor di negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) semakin meningkat. Kondisi itu memperburuk perdagangan global tahun ini dan berpotensi menghambat laju pertumbuhan sektor tersebut tahun depan. WTO, Kamis (7/12) waktu setempat, melaporkan, dalam periode 16 Oktober 2022-15 Oktober 2023, terdapat 193 pembatasan perdagangan barang. Dari total tersebut, dua di antaranya berupa restriksi ekspor sebanyak 99 pembatasan (51 %) dan impor 93 pembatasan (48 %). Total nilai pembatasan barang ekspor dan impor itu 337,1 miliar USD, meningkat dibandingkan medio Oktober 2021-medio Oktober 2022 yang mencapai 278 miliar USD. Pembatasan ekspor dilakukan untuk mengamankan stok dan kebutuhan dalam negeri, sedangkan pembatasan impor terutama guna melindungi produk dan industri domestik. Restriksi ekspor pangan, pakan, dan pupuk juga masih banyak, yakni 75 pembatasan dari 122 tindakan serupa yang muncul sejak perang Rusia-Ukraina pada Februari 2022.

Negara-negara yang membatasi ekspor komoditas-komoditas itu, antara lain, Rusia dan Ukraina (pupuk dan gandum); India, Mesir, dan Kirgistan (beras); serta Maroko (bawang, tomat, dan kentang). Sementara itu, dalam periode yang sama, langkah-langkah fasilitasi perdagangan justru turun dari 406 upaya menjadi 303 upaya. Total nilai barang yang diurai hambatan perdagangannya juga turun dari 1.160,5 miliar USD menjadi 977,2 miliar USD. Dirjen WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan, di tengah upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global pascapandemi Covid-19, fasilitasi perdagangan sangat penting dilakukan. Melalui fasilitasi dagang itu, semua negara dapat mengakses berbagai jenis komoditas global, terutama pangan, pakan, dan pupuk. Fasilitasi perdagangan juga dapat menekan biaya ekspor dan impor serta menjadi alat berharga melawan tekanan inflasi. Oleh karena itu, restriksi ekspor komoditas-komoditas penting, termasuk pangan, perlu dihapus. (Yoga)

Mantan Mendag Mari Elka Pangestu dalam Annual International Forum of Economic Development and Public Policy atau AIFED ke-12 mengatakan, tren proteksionisme hijau oleh negara maju akan semakin intens. Tidak hanya dilakukan oleh Uni Eropa dan AS, tetapi juga negara maju lainnya. ”Jangan harap tensi perdagangan global akan mereda dalam waktu dekat. Selain fragmentasi geoekonomi, kita juga  menghadapi restriksi karena komoditas kita dianggap menghasilkan karbon tinggi. Ke depan akan lebih kompleks. Kita harus belajar hidup dengan situasi ini dan mencari strategi baru untuk bertahan di rantai pasok,” katanya, Kamis (7/12), di Nusa Dua, Bali.

Menurut dia, tren tersebut tidak bisa dihindari. Agar bisa kompetitif, suatu negara harus jadi bagian dari rantai pasok yang berkelanjutan. Untuk itu, Indonesia mesti konsisten dengan komitmennya melakukan dekarbonisasi. Saat ini 25 % ekonomi Indonesia masih menghasilkan karbon yang cukup tinggi, seperti pertambangan (14,07 %), agrikultur (9,22 %), perikanan (2,58 %), dan kehutanan (0,6 %). Namun, bukan berarti Indonesia hanya diam. Menurut Mari, lobi-lobi perlu lebih digencarkan agar standar ”kehijauan” yang diterapkan negara maju itu bisa diturunkan sesuai kapasitas negara berkembang. (Yoga)