Laju reli saham global menurun pada Kamis (4/6) karena para investor lebih memilih ambil   untung. Stimulus besar-besaran yang terus digulirkan para pemerintah dan otoritas, untuk menanggulangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian, tidak berpengaruh terhadap aksi itu.Presiden ECB Christine Lagarde mengatakan, produk domestik bruto (PDB) zona euro berpotensi kontraksi 8,7% tahun ini. Disisi lain, Holger Schmieding, analis dari Berenberg mengatakan bank sentral di seluruh negara maju akan terus berusaha sekuat tenaga menangkal mega resesi.

Jerman menyatakan akan membelanjakan paket stimulus senilai 130 miliar euro untuk membangkitkan lagi perekonomiannya. Tapi, pasar saham di Eropa tidak terkesan dengan langkah-langkah terbaru itu.“Para investor senang melakukan ambil untung setelah menikmati sesi bullish yang sangat besar kemarin,” ujar David Madden, analis dari CMC Markets Inggris. Di AS, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa warga yang mengajukan klaim tunjangan pengangguran sepanjang pekan lalu bertambah 1,9 juta. Sehingga totalnya sudah lebih dari 42 juta orang sepanjang wabah Covid-19.

Rencana pertemuan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan kelompok non-OPEC,bakal dicermati oleh para pialang pasar energi. Mereka ingin mencari tahu, apakah kelompok produsen minyak berpengaruh itu akan secara resmi menyetujui perpanjangan penurunan produksi terdalamnya.Reuters melaporkan bahwa Arab Saudi dan Rusia diperkirakan mendukung perpanjangan selama satu bulan dari pengurangan pasokan yang ditetapkan saat ini.

Harga minyak mentah global dilaporkan bergerak lebih tinggi dalam beberapa pekan terakhir. Harganya pulih dari penurunan dramatis pada April, yang memperlihatkan Brent bergerak mendekati posisi terendah dalam 20-tahun, dan WTI jatuh ke wilayah negatif untuk pertama kalinya dalam sejarah. Pergerakan minyak mentah terjadi di tengah optimisme tentang pemulihan ekonomi di Tiongkok.  Sementara negara-negara lain di seluruh dunia berusaha melakukan pelonggaran bertahap terhadap langkah-langkah karantina (lockdown) terkait virus corona. Kepala analis minyak dari Morgan Stanley, Martijn Rats, mengatakan bahwa pasokan minyak telah disesuaikan dengan sangat, sangat cepat untuk membantu menyeimbangkan pasar kembali.

Dari kantornya di Bern, Duta Besar RI untuk Swiss dan Liechtenstein Muliaman D. Hadad turut menjadi saksi keberhasilan Pemerintah Swiss menangani pandemi virus corona dan menanggulangi dampaknya. 

Bahkan dalam laporan analisis Deep Knowledge Group, Swiss ditempatkan di posisi nomor satu sebagai tempat paling aman di dunia dari virus corona. Bukan saja ditopang oleh ekonomi yang kuat, melainkan disertai pula dengan kebijakan yang berdasar ilmu pengetahuan dan kehati-hatian dalam melonggarkan lockdown sehingga tidak mengorbankan keselamatan masyarakat. 

Dalam bincang-bincang secara langsung di Instagram Bisnis. com, Senin (8/6), Muliaman mengatakan, seperti di negara lain, hampir seluruh industri terpukul pandemi terutama pariwisata dan transportasi. Namun, ada dua sektor yang relatif stabil diterpa pandemi di Swiss, yakni keuangan dan farmasi. 

Di sektor keuangan, Pemerintah Swiss menggadang-gadang negaranya menjadi pemain penting industri teknologi finansial (tekfin) di tingkat global. Adapun di tengah pandemi, tekfin diharapkan dapat menopang pemulihan ekonomi. 

Dari stimulus ekonomi yang dikucurkan oleh pemerintah Swiss sebesar 65 miliar franc, 40 juta franc di antaranya diberikan untuk perusahaan tekfin agar bisa bertahan di tengah pandemi dan memperkuat diri saat pemulihan. 

Administrasi Pajak Federal (FTA) Swiss menyatakan membuka diri untuk aktivitas penukaran data keuangan atau automatic exchange of information (AEoI) dengan negara tertentu untuk menghindari penyalahgunaan akses finansial seperti penggelapan pajak. Adapun implementasi AEoI Indonesia dan Swiss dimulai 2017. 

Adapun di sektor farmasi, Muliaman mengatakan pemerintah dan sektor swasta di Swiss tengah bahu-membahu mengembangan vaksin virus corona. Hingga kini ada 7 hingga 8 bakal calon vaksin produksi perusahaan-perusahaan Swiss yang potensial untuk dikembangkan dan diproduksi massal.

Digadang dengan segudang optimisme, sidang paripurna Kongres Rakyat Nasional China ke-13 malah menawarkan kesuraman. Selain tambahan utang setara APBN Indonesia 4 tahun, masalah di China bisa berdampak pada Indonesia. Setelah dua bulan tertunda akibat pandemi Covid-19, hajatan politik tahunan terpenting di China, Kongres Rakyat Nasional China (NPC), tetap terselenggara untuk menunjukkan kepada dunia bahwa China telah pulih seperti semula dan Partai Komunis China masih memegang penuh kendali. Tahun ini hajatan politik itu menjadi kian penting bagi Presiden Xi Jinping yang akan mendorong pemulihan ekonomi, mengaktifkan kembali sekolah dan dunia usaha, serta mencari utang guna mengakhiri penyebaran wabah korona yang dimulai dari Wuhan, Hubei.

Perdana Menteri Li Keqiang, orang kedua di Partai Komunis China (PKC) setelah Xi berjanji menekan inflasi dan tingkat pengangguran. Ia mengakui China akan menghadapi tantangan berat yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Meski demikian, ia mengingatkan China memiliki kekuatan politik dan kelembagaan yang unik, landasan ekonomi kuat, potensi pasar luar biasa, dan ratusan juta warga yang cerdas dan pekerja keras. Masa depan menjanjikan termasuk menggenggam Hong Kong lebih erat yang dimana telah memicu unjuk rasa. Salah satu poin yang mengkhawatirkan adalah ketentuan yang memungkinkan agen keamanan China beroperasi di Hong Kong. Aparat dapat menjerat siapa saja yang dianggap berselisih, tak sepaham, atau melawan PKC di China daratan. Terkait hal itu, Beijing dituding mengkhianati dan memberi harapan palsu kepada Hong Kong.

Sebelum sidang NPC dibuka, media-media China menawarkan optimisme dan pujian. Pembukaan sidang disebut sebagai tanda China siap bangkit setelah melambat akibat korona. Pandemi memaksa China mengisolasi puluhan kota dan jutaan warga sehingga perekonomian hampir sama sekali berhenti. Berbeda dengan media-media resmi China, data perekonomian dan bank sentral China, PBOC, lebih realistis. Laju perekonomian Negeri Tirai Bambu itu minus 6,8 persen pada Januari-Maret 2020. Dalam 40 tahun terakhir, baru kali ini perekonomian China tidak tumbuh.

Salah satu lembaga investasi China, Zhongtai Securities, menaksir hingga 70 juta orang China menjadi pengangguran selama pandemi. Sementara anggota Komisi Moneter PBOC, Ma Jun, menganjurkan Beijing tidak mematok target pertumbuhan ekonomi tahun ini. Lembaga pemeringkat, Standard & Poor’s, juga menaksir China punya utang dalam negeri setara 4,8 triliun dollar AS. Utang itu diterbitkan badan usaha milik daerah dan pemerintah daerah.

Meskipun demikian, Beijing tetap menambah utang 665 miliar dollar AS pada 2020. Dengan kurs Rp 14.500 per dollar AS, nilai utang baru China pada 2020 setara APBN Indonesia selama empat tahun. Sementara defisit APBN dilebarkan dari 2,8 persen pada 2019 menjadi 3,6 persen pada 2020. Dari utang itu, 506 miliar dollar AS akan dijadikan stimulus. Sisanya diserahkan ke pemerintah daerah untuk penanganan Covid-19 dan penguatan anggaran. Nie Wen, analis lembaga investasi Hwabao Trust, mengatakan Realisasi pengucuran (stimulus) akan kecil, sebagaimana dikutip South China Morning Post.

China juga menjadi penghubung bagi pengiriman ekspor-impor Indonesia ke berbagai negara lain. Selama China diisolasi, ekspor-impor Indonesia terhambat. Aktivitas produksi di Indonesia dengan bahan baku dari China juga terhambat.

Pandemi Covid telah memukul perekonomian empat negara tujuan utama ekspor komoditas dari Tanah Air. Kondisi ini jelas bisa berdampak negatif pada neraca perdagangan Indonesia — Negara tujuan utama ekspor Indonesia, yakni China, Singapura, Jepang, dan Amerika Serikat, mengalami resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Namun, mereka telah mengucurkan stimulus triliunan dollar AS untuk mengendalikan dampak ekonomi yang dipicu pandemi

Bersama China, Jepang, dan AS, Singapura menampung hingga 42 persen ekspor Indonesia. Sementara 58 persen lain tersebar ke ratusan negara. AS, China, dan Jepang mengimpor mineral, produk setengah jadi, hingga hasil manufaktur Indonesia. Singapura, terutama karena jaraknya dekat, mengimpor aneka kebutuhan dari Batam, Bintan, dan Karimun. Komoditas impornya, antara lain, aneka kebutuhan untuk industri pariwisata dan pangan, salah satu sektor yang sangat terpukul selama pandemi. Sektor-sektor lain di Singapura juga terpukul sehingga Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura mengumumkan perekonomian negara itu pada 2020 bakal merosot hingga minus 7 persen atau terburuk sejak negara itu merdeka. Sebagai perbandingan, saat krisis 1998, perekonomiannya minus 2,2 persen

China, yang puluhan tahun memukau dunia lewat pertumbuhan ekonominya, tidak menetapkan target untuk 2020. Kinerja perekonomian China minus 6,8 persen pada Januari-Maret 2020. Dalam 40 tahun terakhir, baru kali ini perekonomian China tidak tumbuh. Salah satu lembaga investasi China, Zhongtai Securities, menaksir, hingga 70 juta warga China menjadi penganggur selama pandemi. Jepang secara teknis telah memasuki resesi. Di triwulan pertama 2020, perekonomian Jepang minus 3,4 persen dan diperkirakan berkurang 21,5 persen pada triwulan berikutnya berdasarkan keterangan ekonom Norinchukin Research Institute, Takeshi Minami. Gubernur Bank sentral Jepang ( BoJ ) Haruhiko Kuroda mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan adalah menghapus batas pembelian surat utang. Ia menambahkan pemulihan ekonomi berbentuk V akan sulit terjadi. Sementara di AS penurunan kinerja perekonomian ditandai dengan jumlah penganggur mendekati 39 juta orang dan produksi AS selama April 2020 turun 11,2 persen daripada Maret 2020 atau terburuk dalam 101 tahun terakhir hal ini juga turut dikonfirmasi Gubernur Bank Sentral AS (The Fed) Jerome Powell. Ia menjelaskan sampai sekarang, AS telah mengucurkan stimulus 5,6 triliun dollar AS.

Sejumlah negara mengecam investigasi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap penerapan maupun rencana implementasi pajak layanan digital di seluruh dunia. 

Prancis menilai penyelidikan yang dilakukan AS –negara dengan transaksi dagang el terbesar di dunia-- bertentangan dengan seruan persatuan antara negara-negara G7. 

Pemerintah Prancis dan AS sebelumnya menyepakati kesepakatan perdamaian awal tahun ini mengenai perselisihan pajak layanan digital Prancis. Dalam perjanjian ini, Washington sepakat menunda sanksi dan Paris menangguhkan pengenaan pajak digital. Prancis akan kembali menarik pajak pada akhir tahun jika tidak ada kesepakatan dalam pembicaraan di OECD tentang aturan pajak global baru. 

Sementara itu, India akan mempertahankan keputusan memperluas pajak layanan digital meskipun AS melancarkan penyelidikan. Pemerintah India tidak sedang mengubah pendirian untuk memasukkan dagang el dalam lingkup objek pajak. Sambil mempertahankan kebijakan pajaknya, India tetap akan bernegosiasi dengan AS untuk mencegah pengenaan tarif balasan jika United State Trade Representative menyimpulkan New Delhi mendiskriminasi perusahaan AS. 

Indonesia akan tetap melanjutkan pembahasan aturan teknis pengenaan pajak pertambahan nilai atas transaksi barang dan jasa digital dari luar negeri.

Amerika Serikat memulai penyelidikan terhadap pajak layanan digital yang dikenakan oleh para mitra dagang, seperti Uni Eropa dan India. Hasil penyelidikan akan mengarah pada keputusan pengenaan tarif pada barang yang diekspor ke Negeri Paman Sam.

Menurut Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) di Washington, penyelidikan mencakup pajak digital yang telah diadopsi atau sedang dipertimbangkan oleh Austria, Brasil, Republik Ceko, Uni Eropa, India, Indonesia, Italia, Spanyol, Turki, dan Inggris. Langkah ini bertujuan untuk menentukan apakah pungutan dalam perdagangan elektronik mendiskriminasi raksasa teknologi AS, seperti Apple Inc., Alphabet Inc. Google, dan Amazon.com Inc. 

Investigasi adalah area langka kesepakatan bipartisan di Washington. Senator Chuck Grassley dan Ron Wyden, Republikan dan Demokrat terkemuka di Komite Keuangan Senat, dalam pernyataan bersama mengatakan USTR sedang ‘memeriksa dengan tepat’ pajak digital yang ‘menargetkan secara tidak adil dan mendiskriminasi perusahaan AS’ itu. 

India pada April memperluas pajak digital yang telah berlaku sejak 2016. Adapun Spanyol sedang menyiapkan pajak digital yang akan berlaku jika tidak ada kesepakatan internasional yang dicapai akhir tahun ini. Pajak itu sejalan dengan proposal dan inisiatif Uni Eropa yang sudah disetujui negara-negara lain, seperti Prancis dan Italia. 

Menurut perwakilan Pemerintah Spanyol, ketentuan itu tidak mendiskriminasi perusahaan mana pun berdasarkan kebangsaannya dan akan diterapkan secara objektif berdasarkan pendapatan perusahaan dan berdasarkan premis bahwa pajak harus dibayar di mana pun keuntungan diperoleh. 

Di samping mempertahankan pajak el-nya, New Delhi juga akan bernegosiasi dengan pemerintahan Trump untuk mencegah pengenaan tarif jika USTR menyimpulkan kebijakan India mendiskriminasi perusahaan AS. Sementara itu, saat pandemi memukul banyak bisnis tradisional, kebijakan menahan orang untuk tetap di rumah menguntungkan perusahaan teknologi asal AS, seperti Facebook Inc., Apple Inc., Amazon.com Inc., Netflix Inc., Alphabet Inc., dan Microsoft Corp. 

Laporan dari Organisasi PBB di bidang perdagangan dan pembangunan (UNCTAD) menyebutkan penjualan dagang el di seluruh dunia mencapai hampir US$26 triliun pada 2018, setara dengan hampir sepertiga produk domestik bruto global. Angka tersebut seperti magnet bagi para pejabat kementerian keuangan untuk mendulang pajak, termasuk pemerintah Indonesia yang baru-baru ini mengumumkan akan menerapkan pajak pada perusahaan teknologi. 

Negosiator OECD telah berjanji untuk membuat perjanjian komprehensif tahun ini, beberapa kelompok bisnis termasuk US Council for International Business telah menyerukan penangguhan negosiasi selama pandemi. 

Di antara pendukung terbesar kesepakatan internasional adalah Trump dan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin yang ingin mencegah negara-negara secara sepihak menyedot pendapatan pajak dari raksasa teknologi Amerika. 

Pada Februari, OECD mengatakan memperbarui aturan pajak global dapat bernilai hingga US$100 miliar pendapatan pemerintah. Angka itu tidak signifikan terhadap kekurangan anggaran US$3,7 triliun yang dihadapi AS tahun ini.

Pasar saham global menguat karena para investor lebih memedulikan pelonggaran-pelonggaran dari aturan karantina di berbagai negara. Walaupun mereka tetap mencermati ketegangan antara Tiongkok-Amerika Serikat (AS). Serta aksi protes anti-rasisme disertai kekerasan yang mencengkeram sejumlah kota terbesar di AS akibat tewasnya pria kulit hitam oleh polisi di Minneapolis.

Di Eropa, indeks saham Jerman, Paris dan London menunjukkan keuntungan yang layak karena masih ada optimisme sehubungan dengan pembukaan kembali ekonomi. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk melonggarkan pembatasan karantina mereka, jadi ada perasaan yang berkembang bahwa semuanya perlahan-lahan kembali normal. Hal ini sebagaimana disampaikan David Madden, analis dari CMC Markets UK. Senada, Bursa saham di Tokyo, Seoul,Shanghai, Mumbai Taipei, Kuala Lumpur, Manila dan Wellington juga menguat, bahkan Jakarta menguat lebih dari 2% sedangkan Singapura dilaporkan naik lebih dari 2% ketika pihak berwenang mulai mengurangi langkah-langkah lockdown. 

Jeffrey Halley dari OANDA mengatakan, para investor tampaknya menepis berita bahwa Tiongkok telah memerintahkan perusahaan-perusahaan pertanian pelat merah untuk sementara waktu menghentikan pembelian beberapa barang pertanian AS – yang dipastikan bakal menimbulkan pertanyaan tentang dampak pada pakta perdagangan negara yang ditandatangani pada Januari.

Australia telah mencatat sekitar 7.200 kasus dan 102 kematian akibat Covid-19. Banyak daerah sekarang secara rutin melaporkan nol kasus harian baru. Saat ini, Australia juga dihadapi dengan resesi pertamanya dalam hampir tiga dekade setelah ekonominya kontraksi pada periode Januari-Maret 2020. Proyeksi yang jauh lebih parah diperkirakan dalam tiga bulan ke depan sebagai efek dari karantina terkait wabah virus corona Covid-19. Kontraksi sebesar 0,3% adalah penurunan kuartalan pertama sejak 2009, pada saat terjadi krisis keuangan global. Karantina terkait wabah tersebut memperburuk dampak dari kekeringan berkepanjangan dan kebakaran hutan besar. Walau hasil tersebut lebih kecil dari perkiraan penurunan hingga 0,4%, namun Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg mengatakan, ekonomi negara menuju resesi pertamanya sejak 1991.

Pihak berwenang memerintahkan banyak bisnis tutup dan menutup perbatasan internasional negara untuk membendung penyebaran Covid-19. Dikatakan, kondisi ini akan menelan biaya ekonomi hingga miliaran dolar tetapi mencapai keberhasilan dalam mengendalikan virus. Frydenberg mengatakan, angka negatif kuartal Maret sangat baik dibandingkan dengan hasil di negara-negara lain termasuk Tiongkok, Prancis, Taiwan, dan Inggris.

Adapun pemerintah telah secara efektif membiayai sebagian besar bantuan perekonomian. termasuk memberi subsidi upah dan mendesak penangguhan sewa untuk menjaga bisnis tetap mendukung kehidupan sampai kehidupan normal kembali. Jutaan warga Australia telah kehilangan pekerjaan atau merasakan pengurangan jam kerja. Tetapi para pejabat berharap pendekatan tiga tahap untuk mengangkat pembatasan virus akan membantu memulihkan ekonomi.

Perwakilan dari National Australia Bank Kaixin Owyong mengungkapkan, kemungkinan penyusutan ekonomi akan mencapai 8,4% dalam tiga bulan ke depan. Namun dia menambahkan, pencabutan pembatasan yang lebih awal dari yang diharapkan menunjuk pada pemulihan ekonomi yang dimulai pada kuartal III-2008.

Data resmi pemerintah menunjukkan aktivitas pabrik-pabrik di Tiongkok telah berekspansi dalam kecepatan yang lebih lambat pada Mei. Hal ini karena Negeri Tirai Bambu itu sedang berusaha kembali ke jalur pasca pandemi virus corona Covid-19 menyusul dicabutnya karantina atau lockdown. Berdasarkan data Biro Statistik Nasional (NBS), Purchasing Managers 'Index (PMI) yang menjadi tolok ukur utama aktivitas di pabrik-pabrik Tiongkok – pada Mei tercatat berada pada 50,6, turun dari 50,8 poin pada bulan sebelumnya, dan 52,0 poin pada Maret. Jika berada di bawah 50 poin maka pertumbuhan mengalami kontraksi.

Ahli statistik senior NBS Zhao Qinghe pun memperlihatkan kelemahan dalam impor dan ekspor Tiongkok. Dia mengatakan, situasi epidemi dan situasi ekonomi secara global tetap parah dan kompleks, dan permintaan pasar luar negeri masih menyusut seperti tekstil dan pakaian jadi. Di sisi lain, PMI non-manufaktur pada Mei tercatat berada di 53,6 poin atau sedikit meningkat dari bulan sebelumnya. Menanggapi catatan itu, NBS menandai bahwa industri konstruksi dan jasa menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Namun, aktivitas bisnis di industri budaya, olahraga, dan hiburan tetap rendah karena banyak tempat hiburan yang masih ditutup di tengah kekhawatiran gelombang kedua.

Para analis Nomura mengatakan dalam laporan pekan ini, bahwa dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara utama di Eropa dan Amerika yang diprediksi turun sekitar 15% year-on-year (yoy) pada Kuartal II, ekspor Tiongkok tampaknya siap untuk turun. Mereka bahkan menambahkan, ekspor pasokan medis terkait virus corona memberikan dorongan dalam beberapa pekan terakhir, tapi tidak mungkin mengimbangi tantangan eksternal.

Para ekonom juga mengkhawatirkan masalah ketenagakerjaan. Bahkan Kepala penelitian UOB Suan Teck Kin menunjukkan indeks pekerjaan di bidang manufaktur dan jasa berada di bawah 50 poin. Laporan kerja tahunan Perdana Menteri Li Keqiang yang disampaikan di Kongres Rakyat Nasional menjadikan stabilisasi pekerjaan menjadi prioritas utama. Dia menargetkan lapangan kerja baru di perkotaan lebih dari sembilan juta – turun dari 11 juta yang ditargetkan pada 2019 – menyusul pandemi Covid-19 yang melanda.

Sedangkan Kepala ekonom ING untuk wilayah Greater China, Iris Pang mengatakan kepada AFP, bahwa angka yang tercatat di atas 50 poin pada Mei telah menunjukkan beberapa peningkatan permintaan domestik sebagai kompensasi untuk pasar yang lemah di luar negeri. Para pembuat kebijakan telah lama berupaya menghentikan Tiongkok untuk melakukan ekspor murah dan belanja pemerintah demi konsumsi dalam negeri. Namun belum diketahui dengan jelas apakah hal itu akan membuahkan hasil. Pang menambahkan, kesempatan kerja dapat menimbulkan masalah, jika jumlah lapangan kerja yang hilang terus bertambah dan sektor domestik tidak dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup bagi orang-orang yang diberhentikan.