Pemerintah Prancis akan memberlakukan pajak digital baru untuk raksasa perusahaan teknologi daring (online) pada tahun ini. Langkah tersebut melanggar gencatan senjata dengan Amerika Serikat (AS) terkait pertarungan pajak berkepanjangan, yang bakal mendorong ke putaran tarif hukuman AS atas barangbarang impor Prancis. Pernyataan tersebut secara khusus mengacu pada perusahaanperusahaan teknologi AS, Google, Amazon, Facebook dan Apple (GAFA) yang berada di Prancis.

Sebagai informasi, Presiden AS Donald Trump telah mengecam peraturan pajak yang dianggapnya tidak adil karena menargetkan perusahaan-perusahaan teknologi yang sangat penting. Bahkan tahun lalu, AS mengancam mengenakan bea impor sebesar 25% atas produk Prancis senilai US$ 1,3 miliar, termasuk kosmetik dan tas tangan dari merek-merek terkenal.

Namun pada 2020, Pemerintah Prancis telah mencapai kesepakatan dengan pemerintahan Trump untuk menunda pengumpulan pajak seraya mengupayakan kesepakatan pajak digital global di bawah naungan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Di sisi lain, pertarungan pajak digital hanyalah salah satu sektor dalam pertempuran perdagangan trans-Atlantik yang diluncurkan oleh Trump. Tahun lalu, pemerintahannya memberlakukan tarif 25% pada berbagai makanan dari Eropa dalam konflik pemberian subsidi untuk produsen pesawat Airbus. Uni Eropa pun menanggapi kebijakan Trump dengan menerapkan tarif impor AS balasan pada bulan ini, setelah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menuding AS memberikan bantuan negara untuk Boeing.

Produsen obat Rusia Pharmasyntez minta izin Kremlin untuk memproduksi versi generik dari remdesivir Covid-19 versi AS Gilead Sciences, meski tanpa paten.

Vedomosti, Senin (11/2) melaporkan, CEO Pharmasyntez Vikram Punia sejak awal tahun sudah mendekati Gilead untuk minta izin untuk memproduksi dan mendistribusikan obat tersebut. Hanya saja, Gilead tidak menanggapi permintaan. Gilead sejauh ini hanya memberikan izin produksi ke di 127 negara.

Pharmasyntez menyebut telah menyelesaikan uji klinis obat generik Remdeform terhadap 300 pasien. Maka, CEO Punia minta pemerintah Rusia untuk mengaktifkan proses lisensi memproduksi vaksin yang dipatenkan di Rusia, tanpa izin pemegang paten demi keamanan dan pertahanan nasional.

Berdasarkan platform penyedia jasa bug bounty Hackerone, jumlah peretas etis terdaftar berlipat ganda selama tahun 2019, menjadi 600.000 orang secara global. Meski asal peretas ini masih didominasi dari India (18 persen dari total temuan celah keamanan) dan AS (11 persen), diyakini peretas etis juga kian bertambah di seluruh dunia. Selama tahun 2019 hingga Februari 2020, komunitas peretas etis secara global mendapatkan hadiah total sebesar 40 juta dollar pada 2019 atau setara Rp 587,1 miliar.

Masa – masa puncak virus corona Covid-19 justru menunjukkan kekayaan para miliarder dunia melonjak lebih dari 25%. Reli dipasar saham membantu total kekayaan dunia itu untuk pertama kalinya membungkus angka US$ 10 triliun. Hal ini terungkap dalam studi bertajuk “ Mengarungi Badai “ yang dipublikasikan oleh Bank Swiss UBS dan perusahaan jasa akunting PwC pada Rabu ( 7/10 ). Hasil studi menunjukkan bahwa kekayaan para miliarder global naik menjadi US$ 10,2 triliun antara April dan Juni 2020.

Bertambah dari U$$ 8 triliun di awal April 2020. Penambahan pundi – pundi itu mencerminkan kenaikan kekayaan US$ 27,5% dan melampaui rekor tertinggi sebelumnya. Yakni sebesar US$ 8,9 triliun yang tercapai pada akhir 2017. Sementara jumlah miliarder dunia juga mencapai angka tertinggi baru sebanyak 2.189. Dibandingkan rekor sebelumnya sebanyak 2.000 miliarder dari 43 pasar di seluruh dunia. Kekayaan mereka mencakup sekitar 98% dari total kekayaan para miliarder global. Antara 7 April dan 31 Juli tahun ini, laporan tersebut menunjukkan bahwa para miliarder di setiap industri mengalami peningkatan kekayaan dua digit.

Para miliarder di sektor industri, teknologi, dan Kesehatan bahkan mencatatkan pertumbuhan kekayaan antara 36% dan 44%. Para saham global reli sejak awal pandemi, setelah banyak pemerintah menggelontorkan stimulus untuk mengatasi dampak pandemi tersebut terhadap ekonomi.

Pemerintahan perlu mengevaluasi efektivitas perjanjian penghindaran pajak berganda ( P3B ) atau tax treaty dengan sejumlah negara menyusul banyaknya korporasi yang melakukan pelanggaran melalui praktik treaty shopping. Dalam laporan yang dirilis oleh Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis ( Central Planbureau/CPB ), tertulis bahwa Indonesia mengalami kerugian dari praktik P3B atau tax treaty dengan Belanda, Hong Kong, serta Uni Emirat Arab. 

CPB mencatat, Indonesia kehilangan 53,8% dari total potensi penerimaan pajak dari dividen. Adapun potensi penerimaan pajak dari pembayaran bunga serta royalti yang hilang mencapai 44,1% dan 46,6% dari potensi penerimaan aslinya. Khusus royalti, total penerimaan pajak yang hilang akibat perjanjian antara Indonesia dan Uni Emirat Arab serta Indonesia dan Hong Kong, di mana perjanjian antara Indonesia dan Uni Emirat Arab bertanggung jawab atas 97% dari total potensi penerimaan pajak atas royalti yang hilang. 

Terkait dengan potensi pajak yang hilang serta banyaknya perusahaan multinasional yang melakukan praktik treaty shopping, Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Kementrian Keuangan John Hutagaol dan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementrian Keuangan Hestu Yoga Saksama tidak bersedia memberikan keterangan terkait hal tersebut. 

Larangan pemerintah Malaysia bagi pemegang izin kunjungan berjangka waktu lama dari Indonesia, India dan Filipina tidak akan berdampak signifikan dalam jangka pendek. Akan tetapi dalam jangka menengah panjang, larangan ini bisa memengaruhi kinerja ekspor sektor jasa, terutama diikuti negara-negara lain. 

Menurut Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani, dampak jangka pendek dari larangan tersebut bisa diatasi melalui pertemuan vitual. Namun pihaknya khawatir larangan ini dapat menjadi preseden bagi negara lain untuk menggunakan isu pengendalian Covid-19 di Indonesia dalam membatasi atau mendiskriminasi produk, perusahaan, dan pekerja Indonesia di luar negeri. Larangan Malaysia dapet mengganggu keberangkatan tenaga kerja semi terampil dari Indonesia ke Malaysia. Bahkan bisa menghambat investasi.

Singapura merilis data terbaru ekonomi triwulan II-2020. Kontraksi terjadi lebih dalam dari perkiraan.  Laporan kondisi perekonomian yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Singapura Chan Chun Sing menunjukan kontraksi PDB Singapura mendekati 42,9% pada triwulan II-2020 ketimbang triwulan sebelumnya. Angka ini lebih buruk daripada estimasi sebelumnya yang dilaporkan bulan lalu berdasarkan data 2 bulan yakni 41,2%.

Adapun secara tahunan penurunan PDB sebesar 13,2%, persentase ini lebih buruk dibandingkan dengan estimasi semula yang memperkirakan kontrasi pada 12,6%. Selain itu Chan Chun Sing menyatakan bahwa pemulihan kondisi ekonomi akan jauh lebih lama dari yang diperkirakan banyak pihak. Pihaknya juga menambahkan bahwa proyeksi ekonomi 2020 pada dasarnya adalah kebalikan dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama dua atau tiga tahun terakhir.

Keputusan PM Lee Hsien Loong untuk menghentikan sebagian besar aktivitas perekonomian Singapura sejak awal April hingga Juni 2020 guna memperlambat persebaran Covid-19 memberikan dampak serius bagi perekonomian Singapura. Situasi ini diperparah melemahnya permintaan pasar akibat penurunan ekonomi global

Dalam surat terbuka yang dilansir AFP, Senin (13/7), kelompok yang menyebut dirinya sebagai “Jutawan untuk Kemanusiaan” atau Millionaires for Humanity mengatakan bahwa mereka harus dikenakan pajak yang lebih tinggi, dengan segera, secara substansial, dan permanen. Gerakan ini merupakan bentuk kolaborasi antara kelompok-kelompok termasuk Oxfam, Tax Justice Inggris, dan Patriotic Millionaires yang terdiri atas individu-individu AS yang memiliki nilai kekayaan yang tinggi.

Ada pun pihak-pihak yang turut menandatangani surat terbuka itu, termasuk Jerry Greenfield, pendiri es krim Ben and Jerry, penulis skenario Richard Curtis, pembuat film Abigail Disney. Pengusaha asal Amerika Serikat (AS) Sidney Topol, dan pendiri pengecer The Warehouse Group Stephen Tindall dari Selandia Baru juga ikut menandatanganinya.

Surat itu diterbitkan sebelum para menteri keuangan (menkeu) kelompok G-20 menggelar pertemuan yang akan datang. Menurut laporan, ketika negara -negara saling berebut memberikan respons terhadap dampak ekonomi dari pandemi global, beberapa di antaranya bahkan telah membahas pemberlakuan pajak yang lebih tinggi. Hal serupa juga disampaikan Lembaga riset di Inggris, Institute of Fiscal Studies yang menyampaikan bahwa pengenaan pajak yang lebih tinggi tidak dapat dihindari.

Pada awal bulan ini, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, Pemerintah Rusia juga akan memberlakukan pajak yang lebih tinggi. Sedangkan Pemerintah Arab Saudi telah menaikan pajak penjualan untuk mengimbangi dampak virus dan penurunan harga minyak.

Direktur Departemen Asia dan Pasifik di Dana Moneter Internasional (IMF), Changyong Rhee, kepada CNBC menyatakan bahwa ekonomi Asia akan kontraksi 1,6% pada tahun ini, untuk kali pertama sepanjang sejarah. Proses pemulihannya kemudian diprediksi memakan waktu beberapa tahun. IMF memangkas perkiraan ekonomi global, dan memproyeksikan perekonomian dunia pada 2020 bisa menyusut 4,9%, sebelum rebound untuk tumbuh 5,4% pada tahun depan.

Menurut Rhee, perekonomian Asia diperkirakan pulih dengan kuat untuk mencatatkan pertumbuhan 6,6% pada tahun depan. Namun tingkat kegiatan ekonomi di wilayah itu masih akan lebih rendah dari apa yang diproyeksikan IMF sebelum pandemi. Ditambahkan oleh Rhee, apabila terjadi gelombang kedua dari infeksi Covid-19 di wilayah itu maka kebanyakan pemerintah mungkin tidak memiliki kekuatan untuk mendukung perekonomian, seperti yang mereka lakukan selama gelombang pertama.

Ekonomi China mencatat pertumbuhan positif pada triwulan II-2020 sebesar 3,2% secara tahunan. Sektor manufaktur mendorong pemulihan ekonomi di negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia itu. Pertumbuhan ini dicapai setelah status penutupan sejumlah wilayah di negara itu dicabut, diiringi pembukaan pabrik dan toko-toko.

Manufaktur dan beberapa industri lain di China dilaporkan hampir kembali normal. Namun belanja konsumen lemah karena masyarakat masih menahan pengeuaran di tengah kekhawatiran mereka kehilangan pekerjaan. Bioskop dan beberapa bisnis lain masih ditutup. Pembatasan perjalanan juga tetap berlaku.