Sekitar 38 juta informasi yang disimpan di layanan Microsoft secara keliru dibiarkan terekspose tahun ini. Hal tersebut diungkapkan perusahaan keamanan UpGuard. Datanya termasuk informasi para pengguna. Penyelidik keamanan perusahaan digital tersebut mengungkapkan, nama, alamat, informasi keuangan, dan status vaksinasi Covid-19, dibiarkan rentan diakses oleh pihak luar secara tidak sah sebelum masalah diselesaikan. Di antara 47 organisasi yang terkena dampak adalah American Airlines, Ford, JB Hunt, serta lembaga republik seperti Departement Kesehatan Maryland dan sistem angkutan umum New York.

Menurut UpGuard, adanya kelalaian pengaturan konfigurasi perangkat lunak berarti data organisasi yang terpengaruh dibiarkan tanpa perlindungan hingga Juni 2021. "Sebagai hasil dari proyek penelitian ini, Microsoft telah membuat perubahan pada portal Power Apps," kata laporan yang dirilis, Senin (23/8). Microsoft mengatakan telah memberitahu klien ketika resiko potensi keamanan terungkap, hingga mereka dapat memperbaiki sendiri masalahnya. "Kami menganggap serius keamanan dan privasi, kami mendorong pelanggan kami untuk menggunakan praktik terbaik saat mengonfigurasi produk dengan cara yang paling memenuhi kebutuhan privasi mereka," kata juru bicara UpGuard.

Belum lama ini, Microsoft mengkonfirmasi bahwa pihaknya menentang keputusan untuk menyerahkan kontrak komputasi awan bernilai multi-milliar dollar dengan saingannya Amazon. Laporan media AS mengatakan, kontrak senilai US$ 10 milliar tersebut adalah langkah modernisasi penyimpangan data rahasia di Badan Keamanan Nasional AS. "Berdasarkan keputusan tersebut kami mengajukan protes administratif melalui Kantor Akuntanbilitas Pemerintah. Kami menggunakan hak hukum kami dan akan melakukan dengan hati-hati dan bertanggung jawab," ujar perwakilan Microsoft, menanggapi penyelidikan AFP. Juru bicara NSA mengatakan bahwa perusahaan akan menanggapi protes sesuai dengan peraturan federal yang sesuai, sementara Amazon menolak berkomentar. (YTD)

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah harus mewaspadai ancaman ganda dari pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang bisa mendorong Bank Sentral AS mengetatkan kebijakan moneter. Hal itu bisa memicu penurunan harga komoditas dan keluarnya dana asing.

Managing Director Political Economy and Policy Studies(PEPS)  Anthony Budiawan Minggu , mengatakan, saat ini Indonesia sedang menikmati kenaikan penerimaan negara bukan pajak pada pos pendapatan sumber daya alam . Ini disebabkan lonjakan harga sejumlah komoditas ekspor Indonesia seiring tingginya permintaan dari negara-negara yang ekonominya telah pulih, seperti AS dan China. Badan Pusat Statistik mencatat, nilai ekspor Indonesia pada bulan Juni 2021 sebesar 18,55 miliar dollar AS, naik 54,46 persen secara tahunan. Crude Price yang naik 91,47 persen dan batubara yang naik 148,94 persen secara tahunan. Mengutip data Kementerian Keuangan, PNBP pos pendapatan SDA sampai dengan Juni sebesar Rp 59,73 triliun, tumbuh 9,58 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Saat ini APBN banyak ditunjang harga komoditas yang tengah naik. Namun, ia mengingatkan, keadaan itu tidak akan berlangsung lama. Sentral AS berencana memperketat kebijakan moneter dengan mengurangi gelontoran likuiditas ke pasar dan menaikkan suku bunga.

Langkah ini akan mengerem pertumbuhan ekonomi AS. Permintaan komoditas dari AS akan turun sehingga harga bakal terkoreksi. Dampaknya, ekspor komoditas dan PNBP negara dari SDA juga akan turun. Selain itu, langkah The Fed tersebut juga berpotensi memicu keluarnya arus modal dari Indonesia. Kenaikan suku bunga acuan akan diikuti oleh naiknya suku bunga berbagai instrumen investasi di AS. Kondisi ini tentu akan membuat portofolio investasi di AS menjadi lebih menarik dibandingkan dengan portofolio keuangan di negara-negara lain, terutama negara berkembang. Pada gilirannya, dana asing jangka pendek yang ditanam di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, akan lari ke AS. Ini akan memicu sejumlah persoalan di Indonesia, antara lain kejatuhan kurs rupiah dan anjloknya harga surat utang negara.

Pembatasan ekspor vaksin Covid-19 oleh negara produsen terus meluas. Akibatnya, sejumlah negara kesulitan mendapatkan pasokan, termasuk Indonesia.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, pada Maret-April 2021 direncanakan terdapat stok vaksin 15 juta dosis per bulan sehingga dapat memenuhi target penyuntikan 500.000 dosis perhari. Namun, stok 10 juta dosis vaksin yang seharusnya diterima Indonesia dari Dewan Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) gagal didatangkan karena embargo India.

Jika akhirnya ikut melarang ekspor, Korsel bergabung, antara lain, dengan Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, dan India yang terlebih dulu melarang ekspor vaksin. AS, Inggris, dan Uni Eropa paling duluan melarang ekspor vaksin.

Berbeda dengan Australia yang ingin memacu vaksinasi. Sayangnya, keinginan itu karena 3 juta dosis vaksin pesanan Canberra belum kunjung tiba. Dari target 4 juta, Australia hanya bisa menyuntik 670.000 orang gara-gara keterbatasan vaksin.

Negara-negara Eropa hari Minggu (27/12/2020) mulai memvaksinasi warganya, terutama warga kelompok rentan, termasuk manula dan petugas kesehatan, serta sejumlah politisi.

Vaksinasi massal di seluruh Uni Eropa, dengan penduduk hampir 450 juta jiwa, menjadi bagian langkah penting untuk mengakhiri pandemi yang telah menewaskan lebih dari 1,7 juta orang di seluruh dunia dan melumpuhkan ekonomi.

Secara keseluruhan, tercatat lebih dari 16 juta kasus Covid-19 di 27 negara anggota UE, dengan sedikitnya 336.000 orang meninggal. Dengan penduduk 450 juta jiwa, UE telah mengamankan kontrak pembelian lebih dari 2 miliar vaksin. Ditargetkan semua warga dewasa di wilayah UE divaksin selama 2021.

Dorongan vaksinasi di Eropa semakin mendesak terkait kekhawatiran akibat varian baru virus penyebab Covid-19, yang muncul di Inggris. Swedia dan Perancis melaporkan mendeteksi kasus varian baru itu.

Pemerintah Prancis akan memberlakukan pajak digital baru untuk raksasa perusahaan teknologi daring (online) pada tahun ini. Langkah tersebut melanggar gencatan senjata dengan Amerika Serikat (AS) terkait pertarungan pajak berkepanjangan, yang bakal mendorong ke putaran tarif hukuman AS atas barangbarang impor Prancis. Pernyataan tersebut secara khusus mengacu pada perusahaanperusahaan teknologi AS, Google, Amazon, Facebook dan Apple (GAFA) yang berada di Prancis.

Sebagai informasi, Presiden AS Donald Trump telah mengecam peraturan pajak yang dianggapnya tidak adil karena menargetkan perusahaan-perusahaan teknologi yang sangat penting. Bahkan tahun lalu, AS mengancam mengenakan bea impor sebesar 25% atas produk Prancis senilai US$ 1,3 miliar, termasuk kosmetik dan tas tangan dari merek-merek terkenal.

Namun pada 2020, Pemerintah Prancis telah mencapai kesepakatan dengan pemerintahan Trump untuk menunda pengumpulan pajak seraya mengupayakan kesepakatan pajak digital global di bawah naungan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Di sisi lain, pertarungan pajak digital hanyalah salah satu sektor dalam pertempuran perdagangan trans-Atlantik yang diluncurkan oleh Trump. Tahun lalu, pemerintahannya memberlakukan tarif 25% pada berbagai makanan dari Eropa dalam konflik pemberian subsidi untuk produsen pesawat Airbus. Uni Eropa pun menanggapi kebijakan Trump dengan menerapkan tarif impor AS balasan pada bulan ini, setelah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menuding AS memberikan bantuan negara untuk Boeing.

Produsen obat Rusia Pharmasyntez minta izin Kremlin untuk memproduksi versi generik dari remdesivir Covid-19 versi AS Gilead Sciences, meski tanpa paten.

Vedomosti, Senin (11/2) melaporkan, CEO Pharmasyntez Vikram Punia sejak awal tahun sudah mendekati Gilead untuk minta izin untuk memproduksi dan mendistribusikan obat tersebut. Hanya saja, Gilead tidak menanggapi permintaan. Gilead sejauh ini hanya memberikan izin produksi ke di 127 negara.

Pharmasyntez menyebut telah menyelesaikan uji klinis obat generik Remdeform terhadap 300 pasien. Maka, CEO Punia minta pemerintah Rusia untuk mengaktifkan proses lisensi memproduksi vaksin yang dipatenkan di Rusia, tanpa izin pemegang paten demi keamanan dan pertahanan nasional.

Berdasarkan platform penyedia jasa bug bounty Hackerone, jumlah peretas etis terdaftar berlipat ganda selama tahun 2019, menjadi 600.000 orang secara global. Meski asal peretas ini masih didominasi dari India (18 persen dari total temuan celah keamanan) dan AS (11 persen), diyakini peretas etis juga kian bertambah di seluruh dunia. Selama tahun 2019 hingga Februari 2020, komunitas peretas etis secara global mendapatkan hadiah total sebesar 40 juta dollar pada 2019 atau setara Rp 587,1 miliar.

Masa – masa puncak virus corona Covid-19 justru menunjukkan kekayaan para miliarder dunia melonjak lebih dari 25%. Reli dipasar saham membantu total kekayaan dunia itu untuk pertama kalinya membungkus angka US$ 10 triliun. Hal ini terungkap dalam studi bertajuk “ Mengarungi Badai “ yang dipublikasikan oleh Bank Swiss UBS dan perusahaan jasa akunting PwC pada Rabu ( 7/10 ). Hasil studi menunjukkan bahwa kekayaan para miliarder global naik menjadi US$ 10,2 triliun antara April dan Juni 2020.

Bertambah dari U$$ 8 triliun di awal April 2020. Penambahan pundi – pundi itu mencerminkan kenaikan kekayaan US$ 27,5% dan melampaui rekor tertinggi sebelumnya. Yakni sebesar US$ 8,9 triliun yang tercapai pada akhir 2017. Sementara jumlah miliarder dunia juga mencapai angka tertinggi baru sebanyak 2.189. Dibandingkan rekor sebelumnya sebanyak 2.000 miliarder dari 43 pasar di seluruh dunia. Kekayaan mereka mencakup sekitar 98% dari total kekayaan para miliarder global. Antara 7 April dan 31 Juli tahun ini, laporan tersebut menunjukkan bahwa para miliarder di setiap industri mengalami peningkatan kekayaan dua digit.

Para miliarder di sektor industri, teknologi, dan Kesehatan bahkan mencatatkan pertumbuhan kekayaan antara 36% dan 44%. Para saham global reli sejak awal pandemi, setelah banyak pemerintah menggelontorkan stimulus untuk mengatasi dampak pandemi tersebut terhadap ekonomi.

Pemerintahan perlu mengevaluasi efektivitas perjanjian penghindaran pajak berganda ( P3B ) atau tax treaty dengan sejumlah negara menyusul banyaknya korporasi yang melakukan pelanggaran melalui praktik treaty shopping. Dalam laporan yang dirilis oleh Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis ( Central Planbureau/CPB ), tertulis bahwa Indonesia mengalami kerugian dari praktik P3B atau tax treaty dengan Belanda, Hong Kong, serta Uni Emirat Arab. 

CPB mencatat, Indonesia kehilangan 53,8% dari total potensi penerimaan pajak dari dividen. Adapun potensi penerimaan pajak dari pembayaran bunga serta royalti yang hilang mencapai 44,1% dan 46,6% dari potensi penerimaan aslinya. Khusus royalti, total penerimaan pajak yang hilang akibat perjanjian antara Indonesia dan Uni Emirat Arab serta Indonesia dan Hong Kong, di mana perjanjian antara Indonesia dan Uni Emirat Arab bertanggung jawab atas 97% dari total potensi penerimaan pajak atas royalti yang hilang. 

Terkait dengan potensi pajak yang hilang serta banyaknya perusahaan multinasional yang melakukan praktik treaty shopping, Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Kementrian Keuangan John Hutagaol dan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementrian Keuangan Hestu Yoga Saksama tidak bersedia memberikan keterangan terkait hal tersebut. 

Larangan pemerintah Malaysia bagi pemegang izin kunjungan berjangka waktu lama dari Indonesia, India dan Filipina tidak akan berdampak signifikan dalam jangka pendek. Akan tetapi dalam jangka menengah panjang, larangan ini bisa memengaruhi kinerja ekspor sektor jasa, terutama diikuti negara-negara lain. 

Menurut Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani, dampak jangka pendek dari larangan tersebut bisa diatasi melalui pertemuan vitual. Namun pihaknya khawatir larangan ini dapat menjadi preseden bagi negara lain untuk menggunakan isu pengendalian Covid-19 di Indonesia dalam membatasi atau mendiskriminasi produk, perusahaan, dan pekerja Indonesia di luar negeri. Larangan Malaysia dapet mengganggu keberangkatan tenaga kerja semi terampil dari Indonesia ke Malaysia. Bahkan bisa menghambat investasi.