Selasa (1/3), Turki akhirnya menutup Selat Bosporus dan Dardanella yang menghubungkan Laut Hitam dan Laut Marmara untuk semua kapal perang milik negara-negara yang bertepi ke Laut Hitam maupun  tidak. Sesuai Konvensi Montreux 1936, Turki memiliki hak melarang kapal-kapal perang menggunakan Selat Bosporus dan Dardanella semasa perang. Segera setelah keputusan Turki tersebut, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan, Turki tidak memutus hubungan baik dengan Rusia maupun Ukraina. Erdogan tampaknya berusaha meyakinkan bahwa keputusan Turki bukan ditujukan kepada siapa-siapa, baik Rusia maupun Ukraina, larangan itu berlaku umum. Bahkan, AS atau negara Barat lain juga dilarang mengirim kapal perang melalui Selat Bosporus.

Bagi Rusia, penutupan Selat Bosporus dan Selat Dardanella merupakan pukulan telak, meskipun tidak memengaruhi gerak invasi militer Rusia di Ukraina. Sejauh ini tidak ada reaksi dari Rusia yang mengancam masa depan hubungan Turki-Rusia pasca penutupan Selat Bosporus tersebut. Erdogan menutup Selat Bosporus diduga sebagai cara membangun tekanan politik kepada Presiden Rusia Vladimir Putin agar menerima lagi tawaran Turki, dan mengizinkan Turki menjadi mediator konflik Rusia-Ukraina.

Peneliti Bidang Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus (2/3) berpendapat, ekspor ke Rusia dan Ukraina relatif kecil, masing-masing 0,6 % dan 0,4 % dari total nilai ekspor Indonesia. Sementara impor Indonesia dari Rusia dan Ukraina sama, yaitu 0,7 % total impor Indonesia. Menurut Heri, meski imbasnya tidak terlalu besar, Indonesia perlu mewaspadai dampak tidak langsungnya. Sebab, perdagangan kedua negara, terutama Rusia, bergantung pada China. Jika kedua negara mengurangi impor dari China, China bisa mengurangi kapasitas industrinya. Bila itu terjadi, China akan mengurangi impor bahan baku, termasuk dari Indonesia

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman menuturkan, pemerintah perlu mengantisipasi efek perang Rusia-Ukraina. Tak hanya di perdagangan, perang juga berimbas pada kenaikan harga minyak mentah dan pangan yang sebelumnya sudah naik tinggi. Executive Director Emerging Markets Asia, Economic, and Policy Research JP Morgan Sin Beng Ong berpendapat, ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina akan merembet ke kenaikan harga komoditas. Sejauh ini, konflik kedua negara menyebabkan harga minyak mentah dunia dan gandum naik. JP Morgan mencatat, kenaikan harga minyak mentah 20 % per barel diperkirakan menyebabkan neraca perdagangan migas Indonesia defisit 2,4 miliar USD, mengurangi PDB Indonesia 0,2 %. (Yoga)

Indonesia mengangkat tiga isu prioritas lingkungan hidup, terutama soal pemulihan dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan, pada presidensi G-20. Ini diharapkan memperkuat komitmen negara-negara anggota G-20 untuk mencapai target bersama, salah satunya emisi nol bersih pada 2050. Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Selasa  (1/3). (Yoga)

Ekonomi Rusia kemungkinan akan menderita secara signifikan dari sanksi-sanksi yang dijatuhkan setelah aksi militer Rusia ke Ukraina, meskipun ada upaya untuk mengurangi ketergantungan keuangan dengan negara-negara Barat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu sanksi terbaru, pembekuan sebagian  cadangan devisa  bank sentral Rusia yang disimpan diluar negeri, akan membuat pihak Rusia  sulit menopang nilai mata uang. "Ukuran cadangan Anda membuat kredibilitas Anda untuk mempertahankan nilai tukar. Orang-orang kehilangan kepercayaan mereka pada sistem keuangan," kata Nicholas Poitiers, peneliti di lembaga pemikir ekonomi Bruegel yang berbasis di Brussel, Selasa (1/3/2021). Sanksi ekonomi juga termasuk pembekuan aset milik bank dan sejumlah orang. Sementara bank-bank Rusia dikeluarkan dari sistem  pesan antar bank SWIFT ditambah sanksi kontrol ekspor. Tetapi pembatasan ekspor untuk  komponen elektronik akan memiliki konsekuensi jangka panjang, tambahnya. (Yetede)

Raksasa perusahaan pembayaran dan kartu kredit, Visa dan Mastercard telah memblokir lembaga-lembaga keuangan  Rusia dari jaringan pembayaran. Seperti dibicarakan, Negeri Beruang Merah meluncurkan serangan luar biasa ke Ukraina pada pekan lalu yang kemudian memaksa AS dan pemerintah diseluruh dunia untuk menjatuhkan serangkaian sanksi guna memutuskan Rusia dari sistem keuangan global. Pekan lalu, otoritas AS telah menempatkan  sejumlah individu dan lembaga keuangan Rusia dalam daftar sanksi yang disebut dalam daftar Warga Yang Ditunjuk Secara Khusus. Mastercard menyampaikan pada Senin, bahwa telah melakukan pemblokiran terhadap banyak lembaga keuangan dari jaringan pembayarannya. Rivalnya, Visa juga telah memblokir pihak-pihak yang ada dalam daftar sanksi. Di samping itu, baik Visa dan Mastercard telah menjanjikan dana bantuan untuk Ukraina sebesar US$ 2 juta. Pemberlakuan sanksi yang meluas juga telah menyebabkan nilai mata uang rubel Rusia anjlok. (Yetede)

Pemerintah Prancis menyatakan pada Selasa (1/3) bahwa sanksi-sanski Barat terhadap Rusia atas penyerangan ke Ukraina akan meruntuhkan ekonomi Rusia. Pada Senin (28/2), UE menambahkan oligarki yang berkaitan dengan pemerintah Rusia beserta juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin masuk  ke daftar hitam sanskinya. Diantaranya adalah nama-nama terkenal yang merupakan sekutu dengan Putin. Antara lain dengan raksasa minyak negara Rosnelt Igor Sechin dan Nicolay Tokarev, yang adalah bos perusahaan pipa Transneft. Tiga orang yang masuk 10 besar Rusia terkaya oleh Forbes juga ditambahkan, yakni pemimpin perusahaan besar Logam Alexei Mardashov, taipan Alisher Usmanov, dan pengusaha yang juga teman Putin, Gennady Timchenko. "Para oligarki perlu diwaspadai karena daftar oligarki yang menjadi sasaran UE sangat besar," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis, Yves Le Drian kepada saluran BFM, Senin malam. (Yetede)

Perancis sebagai ketua bergilir Uni Eropa menginisiasi pertemuan para menteri luar negeri ASEAN, UE, dan sejumlah negara Indo-Pasifik di Paris. Menlu RI Retno LP Marsudi di hadapan peserta forum mengatakan, Indonesia menyadari sepenuhnya pentingnya pertumbuhan Indo-Pasifik bagi perekonomian dunia. Namun, tanpa perdamaian dan stabilitas dan tanpa menghormati hukum internasional, semua potensi itu hilang dan tidak ada gunanya. Menlu Retno menyadari, setiap negara memiliki cara berbeda dalam memandang Indo-Pasifik. Namun, berbagai cara pandang itu merupakan bukti adanya kepentingan yang menyatu dalam mempromosikan stabilitas sekaligus mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Di tengah dinamika itulah, menurut dia, semakin mendesak sifatnya untuk menyinergikan berbagai inisiatif tersebut.

Sebagaimana pidato Menlu AS Antony J Blinken, di UI Desember Tahun lalu, “Indo-Pasifik adalah kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Indo-Pasifik adalah rumah bagi lebih dari separuh penduduk dunia. Tujuh dari 15 ekonomi terbesar ada di kawasan ini”. UE pun meningkatkan keterlibatan strategisnya di kawasan vital Indo-Pasifik itu  dengan berkontribusi pada stabilitas kawasan, keamanan, kemakmuran, dan pembangunan berkelanjutan Indo-Pasifik, sejalan dengan prinsip demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan hukum internasional, kata Menlu Perancis Jean-Yves Le Drian pada konferensi pers penutupan forum di Paris itu. Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Josep Borrell mencatat ”dialog khusus” yang sudah berlangsung lama antara UE dan China. Ia menekankan pentingnya kawasan Indo-Pasifik layaknya ”aorta” bagi Eropa dengan 40 % perdagangan UE melewati perairan kawasan itu.

Para pemimpin Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) mengisyaratkan pihaknya siap membantu Ukraina. Dua kreditor internasional terus mengingatkan bahwa invasi Rusia akan berdampak pada pemulihan ekonomi global. Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan dirinya sangat prihatin tentang dampak pertempuran terhadap rakyat Ukraina. Dengan nada memperingatkan, ia menulis di media sosial Twitter bahwa konflik ini menambah resiko ekonomi yang signifikan bagi kawasan dan dunia. Presiden Bank Dunia David Malpas  mengatakan dalam pernyataan terpisah bahwa pihaknya menilai tindak kekerasan yang mengejutkan dan adanya korban jiwa adalah hal yang mengerikan. "Kami siap memberikan dukungan segera ke Ukraina dan sedang mempersiapkan opsi untuk dukungan tersebut, termasuk pembiayaan cepat," kata Malpass,Kamis (24/2). Joe Biden mengumumkan sanksi-sanksi keras terhadap Rusia, termasuk pembekuan aset bank-bank dan pemotongan ekspor teknologi tinggi ke negara itu, berkoordinasi dengan Eropa. (Yetede)

Pemerintah Jepang akan menjatuhkan sanksi pada Rusia, dengan membidik ekspor chip semikonduktor dan lembaga keuangan. Perdana menteri (PM) Jepang Fumio Kishada mengumumkan sanksi tersebut  setelah para pemimpin G-7 setuju untuk menerapkan hukuman terhadap Rusia secara ekonomi, karena penyerangan Ukraina. Kishida mengatakan, Jepang berencana membekukan aset dan penangguhan penerbitan visa untuk individu dan organisasi Rusia serta pembekuan aset yang menargetkan  lembaga keuangan Rusia. Kishida tidak merinci skala sanksi atau individu dan lembaga mana yang menjadi sasaran. Meski demikian, media lokal mengatakan Bank Rossiya, Promsvyazbank, dan bank pembangunan ekonomi Rusia VEB akan dikenakan sanksi. Jepang adalah sekutu utama AS juga telah mengumukan kontrol ekspor pada komponen sensitif yang menurut Presiden AS  Joe Biden akan memotong lebih dari setengah impor teknologi tinggi Rusia.(Yetede)

Setelah jadi berita hangat berhari-hari, serangan Rusia ke Ukraina yang dikhawatirkan jadi kenyataan. Serangan ini digambarkan sebagai serangan terbesar oleh satu negara ke negara lain di Eropa sejak Perang Dunia II. Invasi Rusia juga dipandang sebagai puncak konflik antara Rusia dan negara-negara Barat yang tergabung dalam NATO. Banyak pemimpin dunia mengecam aksi Rusia. Sekjen PBB Antonio Guterres, selain mengecam, juga menyerukan agar ”konflik harus dihentikan”. Presiden Jokowi melalui Twitter juga menyerukan penghentian konflik bersenjata di Ukraina. Perang menyengsarakan umat manusia dan membahayakan dunia.

Konflik militer terbuka sudah terjadi. Perang oleh sebagian pihak dipandang aksi anakronistis,tak sesuai kondisi zaman, mengingat biayanya mahal dan penderitaan yang ditimbulkannya amat besar. Sementara tujuan politik acapkali tetap sulit dicapai setelah kemenangan diraih. Invasi Amerika Serikat ke Irak dan Afghanistan menjadi contoh kontemporer klaim tersebut. Hal lain yang kita cemaskan dari konflik di Ukraina ialah kemungkinan eskalasi atau meluasnya. Ada pandangan bahwa dalam perang ada unsur irasionalitas dan miskalkulasi. (Yoga)