Operasi militer yang dilancarkan Presiden Rusia Vladimir Putin terhadap Ukraina dan respon dunia atasnya dapat menyebabkan ekonomi Rusia mundur setidaknya 30 tahun kebelakang. Yang berarti mendekati saat-saat di era Uni Soviet. Sanksi-sanksi Barat terhadap Rusia atas tindakannya itu dirancang untuk mengucilkan ekonomi Rusia dari pasar Global. Yang disertai pembekuan seluruh aset-aset diseluruh dunia. Praktis dalam dua pekan, upaya Rusia selama 40 tahun utuk membangun ekonomi yang berlandaskan pasar dan di mulai di era Mikhael Gorbachev telah gagal. Ketika itu, untuk pertama kalinya warga Soviet merasakan produk-produk AS. Tapi upaya berpuluh tahun untuk mengintegrasikan  ekonomi Rusia ke Eropa tiba-tiba berhenti dalam beberapa pekan terakhir saja. (Yetede)

Kementerian Keuangan Rusia menuding negara-negara asing ingin memaksakan gagal bayar (default) buatan terhadap Negara Beruang Merah melalui sanksi-sanksi luar biasa, menyusul serangan atas Ukraina. Tetapi pihak berwenang mengatakan  bakal tetap memenuhi kewajiban utangnya. Siluanov membantah bahwa Rusia tidak dapat memenuhi kewajiban utang pemerintahnya. Dia mengatakan, Rusia siap untuk melakukan pembayaran dengan Rubel sesuai dengan nilai tukar bank sentral Rusia pada hari pembayaran, terutama obligasi euro (eurobond) yang diterbitkan sejak 2018. Menurut laporan, Russia akan melakukan pembayaran bunga gabungan sebesar US$ 117 juta pada obligasi dua dollar, Rabu (9/3).meskipun masih memiliki masa tenggang 30 hari. Sedangkan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan pada Minggu, walau Rusia memiliki  uang untuk membayar utangnya, Rusia tidak dapat mengaksesnya. (Yetede)

Invasi dan sanksi ekonomi menciptakan dilema baik bagi Rusia dan Belarus di satu pihak maupun AS, UE, Inggris, dan Kanada di lain pihak. Tak ubahnya Prisoner’s Dilemma dalam Game Theory. Jika sanksi diberlakukan secara luas, termasuk dikeluarkannya sistem perbankan Rusia dan bank sentralnya dari SWIFT, Rusia/Belarus sebagai eksportir utama minyak bumi, gas alam, gandum, pupuk, akan kehilangan penerimaan ekspor yang sangat besar. Rusia juga akan kesulitan bayar utang luar negeri. Pada awal Maret, AS dan UE telah mencoret 7 bank utama Rusia dari SWIFT sebagai daftar awal.

Sberbank, bank terbesar Rusia, dan Gazprombank,yang biasa dipergunakan untuk menerima pembayaran ekspor gas ke Eropa, untuk sementara masih dipertahankan. Namun, kemungkinan lebih banyak lagi bank Rusia yang akan dikeluarkan dari SWIFT, hingga total sekitar 25 bank. Sebaliknya, AS/UE/Inggris/Kanada akan membayar mahal untuk menutupi kekurangan suplai, terutama gas dan minyak bumi, dengan harga yang mungkin dua kali lipat atau lebih dari harga normal (sebelum invasi). Tak mustahil harga minyak mencapai 300 dollar AS/barel dan gas di atas 350 euro/MWh jika sanksi luas berlaku efektif.

Sebaliknya, pilihan strategi bagi AS/UE/Inggris/Kanada adalah menjatuhkan sanksi berat atau sanksi moderat. Sanksi berat termasuk mengeluarkan Rusia dari SWIFT; pembekuan aset Rusia di luar negeri; larangan total impor minyak, gas (jalur pipa dan/atau LNG), gandum, pupuk, dan komoditas lain dari Rusia; serta larangan bagi pesawat Rusia melewati ruang udara AS/UE/Inggris/Kanada. Larangan impor minyak dan produk-produk minyak dari Rusia itu saja sudah termasuk sanksi berat. (Yoga)

Bitcoin, ethereum, dogecoin, solana, dan mata uang kripto lainnya disebut netral karena tidak ada lembaga, bank sentral, atau entitas tertentu yang bisa mencegah orang untuk menggunakannya. Namun, netralitas tampaknya tak lagi bisa menjadi pilihan. ”Pengingat: Ethereum netral, tetapi saya tidak,” demikian Vitalik Buterin dalam akun Twitter-nya @VitalikButerin (”Reminder: Ethereum is neutral, but I am not.”). Buterin adalah pendiri Ethereum, mata uang kripto berbasis rantai blok kelahiran Rusia. Ia mengecam keras serangan Rusia ke Ukraina. Setelah pasukan Rusia menyerbu Ukraina 24 Februari 2022, jutaan dollar donasi dalam uang kripto mengalir guna mendukung warga dan tentara Ukraina. Laman Forbes 5 Maret menyebutkan, pemerintah Kiev mengumpulkan 56 juta USD dalam berbagai aset, seperti bitcoin, ether, polkadot, solana, dogecoin, dan tether, untuk membantu lembaga kemanusiaan mendistribusikan bantuan, mendapatkan pasokan yang diperlukan untuk pasukan, seperti makanan dan rompi anti peluru, juga untuk membiayai barisan pejuang dunia maya Ukraina, yang telah merusak laman Pemerintah Rusia, menyediakan intelijen, dan menjatuhkan sistem militer.

Pada saat yang sama, ada kekhawatiran bahwa lingkaran dalam Presiden Rusia Vladimir Putin akan mencari celah di dunia kripto untuk menghindari sanksi dengan memindahkan aset mereka ke kripto. Kekhawatiran itu beralasan setelah pembelian uang kripto dengan mata uang Rusia rubel, seperti dikutip dari AFP, mencapai rekor tertinggi. Sejumlah pihak menepis kekhawatiran itu dengan menyebutkan bahwa menghindari sanksi internasional dengan memanfaatkan kripto cukup sulit. Namun, sejumlah platform layanan jual beli mata uang kripto telah memblokir semua transaksi dari akun yang diketahui terkait dengan individu yang terkena sanksi di Rusia. Coinbase, misalnya, seperti dikutip dari Wired pada 8 Maret, memblokir 25.000 alamat terkait Rusia yang diyakini terkait dengan aktivitas terlarang. (Yoga)

Kebuntuan perundingan Rusia-Ukraina yang difasilitasi Turki, Kamis (10/3) membuat pasar energi tetap tertekan. Tekanan juga timbul dari ketidakjelasan perundingan AS dengan Iran dan Venezuela. Setelah sempat menyentuh level 130 USD per barel, harga minyak mentah jenis Brent pada Kamis malam, berdasar Bloomberg dan Trading Economics, di level 115 dollar AS per barel. Merespons tingginya harga minyak mentah, Badan Energi Internasional (IEA) mengumumkan akan melepaskan sebagian cadangan strategisnya untuk meringankan tekanan. Gairah pasar semakin meningkat karena UEA mengumumkan siap memacu produksi di atas kesepakatan OPEC, melebihi 800.000 barel per hari. Padahal, OPEC bersama Rusia sepakat, kenaikan tidak melebihi 400.000 barel per hari. ”Kami mendukung kenaikan produksi dan mendorong OPEC meningkatkan produksi,” kata Duta Besar UEA untuk AS Yousuf Al

Sekjen OPEC Mohammed Barkindo meragukan produsen lain bisa menggantikan pasokan dari Rusia. Ia  berkeras kenaikan harga saat ini dipicu masalah geopolitik, bukan masalah pasokan. Sanksi membuat transaksi apa pun dengan Rusia, termasuk untuk pembayaran komoditas energi, sulit dilakukan. Hal serupa sudah terjadi bertahun-tahun pada Venezuela dan Iran, pemilik cadangan minyak terbesar pertama dan ketiga di dunia. (Yoga)

Krisis Ukraina yang berkelindan dengan puluhan sanksi ekonomi dari negara-negara Barat kepada Rusia berkembang menjadi ”perang energi”. Presiden AS Joe Biden (9/3) mengumumkan penghentian impor minyak, gas, dan batubara dari Rusia ke negaranya, sebagai tekanan agar Rusia menghentikan serangan ke Ukraina. Langkah serupa tengah direncanakan BP dan Shell. Langkah itu direspons Presiden Rusia Vladimir Putin dengan dekrit pelarangan ekspor dan impor bahan mentah untuk memastikan keselamatan dan keberlangsungan industri di Rusia, yang diterapkan hingga 31 Desember 2022. Pemerintah dan parlemen Rusia segera memutuskan komoditas yang masuk daftar larangan itu. Larangan hanya berlaku untuk konsumsi industri.

Sebelum dekrit itu diumumkan, Wakil PM Rusia Alexander Novak memperingatkan bahwa Rusia berhak menghentikan pengiriman gas ke Eropa. Meski demikian, ia menyebut penghentian tersebut akan merugikan semua pihak. Krisis Ukraina telah menerbangkan harga minyak di atas 100 USD per barel, dengan pengumuman dari Washington dan Moskwa tersebut, harga minyak mentah jenis Brent sempat menembus level 130,38 USD per barel. Sementara harga minyak West Texas Intermediate mencapai 125,58 USD per barel. 40 % pasokan dunia berasal dari Rusia. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional (IEA) Fatih Birol menyatakan, IEA dapat melepaskan lebih banyak stok minyak guna meredakan lonjakan harga bahan bakar. IEA mewakili 31 negara industry, Rusia tidak termasuk. (Yoga)

Eksportir dan pelaku jasa logistik khawatir invasi Rusia ke Ukraina berimbas pada kenaikan biaya logistik laut global. Konflik kedua negara itu menghambat arus pelayaran barang di Luat Hitam dan memicu kenaikan harga minyak mentah yang berujung pada lonjakan biaya bahan bakar kapal. Ketua Presidium Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Abdul Sobur (8/3) mengatakan, biaya  pengiriman container global saat ini lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi Covid-19, bahkan bisa jadi naik lebih tinggi lagi. Indeks Pengiriman Kontainer Global (GCFI) 4 Maret 2022 sebesar 9.575 USD per kontainer (40 feet), jauh di atas GCFI 5 Maret 2021 sebesar 4.347 USD per kontainer.

Anggota Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia, Zaldy Ilham Masita, menuturkan, sebelum konflik Rusia-Ukraina, biaya pengiriman kontainer global sudah mulai turun dan mengarah ke tren normal dibandingkan 2021. Khusus jalur perdagangan maritim Eropa, terutama Eropa Utara, Timur Tengah, dan Afrika, diperkirakan akan terimbas konflik Rusia-Ukraina. Menurut Head of the Kiel Trade Indicator Vincent Stamer, meski konflik Rusia-Ukraina baru meningkat pada pekan terakhir Februari 2022, ketidakpastian dan sanksi ekonomi terhadap Rusia tetap berimbas pada perdagangan dunia. (Yoga)

Merujuk laporan UNDP 2020, angka harapan hidup Indonesia yang tercatat 71,7 tahun melampaui Filipina (71,2 tahun), Kamboja (69,9 tahun), Laos (67,9 tahun), dan Myanmar (67,1 tahun). Meski demikian, upaya perbaikan kualitas pelayanan kesehatan tetap perlu diakselerasi. Indonesia masih berada di peringkat menengah jika dibandingkan dengan capaian negara maju, seperti Hongkong dengan usia harapan hidup hingga 84,9 tahun, Jepang 84,6 tahun dan Swiss 83,8 tahun. Perbaikan juga terjadi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Setelah dua tahun lalu mengalami stagnasi, indeks  2021 mencapai 72,3 atau naik 0,4 poin.

Dari aspek ketenagakerjaan, Indonesia mampu menipiskan angka pengangguran. Pada 2020, Indonesia mengalami lonjakan angka pengangguran menjadi 7,1 %. Terakhir, angka pengangguran turun menjadi 6,5 %. Penurunan tingkat pengangguran sebesar 0,6 % di tahun krisis ini tak pelak membawa optimisme. Apalagi, negara maju, seperti Singapura dan Hongkong, dilaporkan baru mampu mengurangi pengangguran sebesar 0,3 %. (Yoga)

Selasa (1/3), Turki akhirnya menutup Selat Bosporus dan Dardanella yang menghubungkan Laut Hitam dan Laut Marmara untuk semua kapal perang milik negara-negara yang bertepi ke Laut Hitam maupun  tidak. Sesuai Konvensi Montreux 1936, Turki memiliki hak melarang kapal-kapal perang menggunakan Selat Bosporus dan Dardanella semasa perang. Segera setelah keputusan Turki tersebut, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan, Turki tidak memutus hubungan baik dengan Rusia maupun Ukraina. Erdogan tampaknya berusaha meyakinkan bahwa keputusan Turki bukan ditujukan kepada siapa-siapa, baik Rusia maupun Ukraina, larangan itu berlaku umum. Bahkan, AS atau negara Barat lain juga dilarang mengirim kapal perang melalui Selat Bosporus.

Bagi Rusia, penutupan Selat Bosporus dan Selat Dardanella merupakan pukulan telak, meskipun tidak memengaruhi gerak invasi militer Rusia di Ukraina. Sejauh ini tidak ada reaksi dari Rusia yang mengancam masa depan hubungan Turki-Rusia pasca penutupan Selat Bosporus tersebut. Erdogan menutup Selat Bosporus diduga sebagai cara membangun tekanan politik kepada Presiden Rusia Vladimir Putin agar menerima lagi tawaran Turki, dan mengizinkan Turki menjadi mediator konflik Rusia-Ukraina.

Peneliti Bidang Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus (2/3) berpendapat, ekspor ke Rusia dan Ukraina relatif kecil, masing-masing 0,6 % dan 0,4 % dari total nilai ekspor Indonesia. Sementara impor Indonesia dari Rusia dan Ukraina sama, yaitu 0,7 % total impor Indonesia. Menurut Heri, meski imbasnya tidak terlalu besar, Indonesia perlu mewaspadai dampak tidak langsungnya. Sebab, perdagangan kedua negara, terutama Rusia, bergantung pada China. Jika kedua negara mengurangi impor dari China, China bisa mengurangi kapasitas industrinya. Bila itu terjadi, China akan mengurangi impor bahan baku, termasuk dari Indonesia

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman menuturkan, pemerintah perlu mengantisipasi efek perang Rusia-Ukraina. Tak hanya di perdagangan, perang juga berimbas pada kenaikan harga minyak mentah dan pangan yang sebelumnya sudah naik tinggi. Executive Director Emerging Markets Asia, Economic, and Policy Research JP Morgan Sin Beng Ong berpendapat, ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina akan merembet ke kenaikan harga komoditas. Sejauh ini, konflik kedua negara menyebabkan harga minyak mentah dunia dan gandum naik. JP Morgan mencatat, kenaikan harga minyak mentah 20 % per barel diperkirakan menyebabkan neraca perdagangan migas Indonesia defisit 2,4 miliar USD, mengurangi PDB Indonesia 0,2 %. (Yoga)