Internasional
( 1369 )Kisah Sri Mulyani Soal "Walk Out"
Pertemuan kedua menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 di Washington DC, 20 April 2022, menjadi barometer kegiatan G20 pasca perang Rusia-Ukraina. Awalnya, banyak ancaman boikot. Namun, pada saat pelaksanaan kegiatan, mayoritas undangan utama hadir. Kebanyakan menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 hadir secara fisik. Beberapa undangan hadir secara virtual. Ada aksi walk out dari AS dan sekutu saat Rusia menyampaikan pemikirannya pada sesi pertama. Namun, setelah itu, semua masuk kembali ke ruangan untuk melanjutkan pembahasan. Dalam sesi pertama, yaitu mengenai pemulihan ekonomi global, membahas krisis energi, krisis pangan, kenaikan inflasi dunia, kemungkinan terjadi kebijakan moneter dan segala hal. Sesi kedua, tentang keuangan dan kesehatan serta kesiapan dan pembiayaan pandemi, semua sudah duduk bersama dan bicara sangat substantif dengan banyak kemajuan, terutama pada fasilitas keuangan.
Menkeu Sri Mulyani (22/4) bercerita, “awalnya, perhatian AS dan sekutu lebih kepada PBB. Berikutnya, perhatian G7 plus bergeser ke forum-forum lain yang dijadikan alat untuk menekan Rusia mengakhiri perang. Sanksi ekonomi, misalnya, lalu merambat pada forum-forum ekonomi karena sanksi itu menimbulkan dampak ekonomi, forum ekonomi yang paling besar dan nyata dan paling dekat adalah G20 di mana April akan ada forum yang high profile, yaitu menteri keuangan dan gubernur bank sentral. Di situlah muncul tekanan atau permintaan. Tadinya posisinya Rusia harus dikeluarkan dari keanggotaan G20. Presiden Biden sudah menyampaikan secara publik. Menkeu AS Janet Yellen juga sudah menyampaikan secara publik. Saya bicara dengan semua anggota G20, tidak hanya G7, sebagai presidensi, tanggung jawab Indonesia menjaga forum ini tetap berjalan sebagai suatu forum membangun consensus untuk kerja sama, kerja sama ekonomi, untuk menyelamatkan dunia. Jadi, waktu mulai ada keinginan Rusia tidak diundang atau Rusia dikeluarkan dari G20, ini menimbulkan suatu pertanyaan mendasar, kalau Indonesia sebagai presidensi memutuskan negara A tidak diundang atau negara B kemudian dikeluarkan dari G20, berarti nanti presiden yang akan datang bisa melakukan hal serupa ke negara yang dia tidak suka. Akhirnya ini tidak menjadi G20, bisa pecah menjadi G19. Bisa jadi G19, akan ada solidaritas terhadap satu negara itu. Nanti menjadi G18 dan seterusnya. Hal itu semuanya kemudian bisa berakhir dengan, G10, yaitu G7 plus plus. Waktu semua tekanan dan masukan masuk, saya bicara dengan semua menteri keuangan G20, satu demi satu. Saya Tanya, kamu kepengin G20 tetap ada atau dihancurin? Mereka mengatakan, G20 harus ada karena dunia makin bahaya. Terus, G7 plus bilang bahwa mereka enggak bisa kalau Rusia diundang. Mereka bilang enggak bisa di dalam satu ruangan sama Rusia. Mereka ingin menunjukkan tidak satu paham atau bahwa menentang apa yang dilakukan Rusia. Lalu saya bilang, ya sudah, kalau Anda membutuhkan ekspresi politik kayak gitu, bisa saja bahwa waktu Rusia bicara kalian walk out aja. Tapi habis itu, kalian (G7 plus) ngomong lagi, balik lagi, saat forum ngomongin substansi.” (Yoga)
Uni Eropa Siapkan Embargo Energi Rusia
Uni Eropa bersiap mengakhiri ketergantungan pada pasokan gas dari Rusia dan menegaskan tidak akan membayar gas dengan mata uang rubel. Komisi Eropa, Selasa (3/5) mengusulkan paket sanksi baru untuk menghukum Moskwa, termasuk embargo minyak. Sejumlah negara, termasuk kekuatan ekonomi utama UE, Jerman, sangat bergantung pada gas Rusia untuk sebagian besar pembangkit listriknya. Rusia pada akhir Maret lalu memaksa klien dari ”negara-negara tak bersahabat”, termasuk UE, untuk membayar pasokan gas Rusia dalam denominasi rubel. Kebijakan itu dikenakan pada negara-negara yang menjatuhkan serangkaian sanksi terhadap Moskwa karena agresi militernya ke Ukraina.
Gazprom, raksasa energi Rusia, dalam pernyataan pada akhir April mengatakan telah memberitahu operator gas Bulgaria, Bulgargaz, dan perusahaan gas Polandia, PGNiG, agar membayar gas dengan rubel. Pasokan gas ditangguhkan sejak 27 April sampai pembayaran dilakukan dalam rubel. Kedua negara itu menolak untuk membayar dengan rubel. Menteri Transisi Ekologi Perancis Barbara Pompili, selaku pemimpin pertemuan, dan Komisaris Energi Eropa Kadri Simson mengatakan, 27 negara UE mendukung Polandia dan Bulgaria. Negara-negara anggota juga akan menimbun gas untuk menghadapi dampak dari terganggunya pasokan dari Rusia.
Eropa mengimpor sekitar 40 % gas alam dari Rusia. Selama ini, kontrak jual-beli bahan bakar gas dilakukan dalam euro. Saat ini Syarat yang diminta Rusia ialah setiap klien harus membuka dua rekening di Gazprombank (GPB), bank milik Gazprom. Pembayaran akan disimpan pada satu rekening euro atau USD, kemudian dipindahkan ke rekening rubel dengan persetujuan bank sentral Rusia. ”Banyak negara, termasuk negara-negara Baltik, Denmark, Belanda, dan Finlandia, hari ini telah menegaskan kembali solidaritas dan mereka pasti tidak akan membayar dengan rubel,” kata Moskwa.
Pada Selasa (3/5), UE juga mengusulkan embargo minyak Rusia secara bertahap, bukan embargo gas. Komisi Eropa akan mengusulkan embargo selama 6-8 bulan, waktu yang dibutuhkan untuk diversifikasi pasokan gas. Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Josep Borrell mengatakan, paket sanksi baru akan menyasar lebih banyak bank Rusia. Paket keenam sanksi ini menargetkan bank terbesar di negara itu, Sberbank, yang akan dikeluarkan dari sistem komunikasi perbankan global, SWIFT. (Yoga)
Gagasan Dana Global Pemulihan Kebudayaan
Indonesia mengusulkan pembentukan jaringan aksi bersama Global Arts & Culture Recovery Fund atau dana pemulihan global di bidang seni dan budaya. Manajer G20 Culture Ministers Meeting Ananto Kusuma Seta, Selasa (26/4) di Bogor, Jabar, menjelaskan, dana global dikumpulkan secara sukarela dari anggota G20 sebagai wujud gotong royong pemulihan dampak kebudayaan akibat pandemi dari para pelaku kebudayaan. (Yoga)
Kelaparan Mengancam 20 Juta Penduduk Tanduk Afrika
Program Pangan Dunia (World Fod Programme/WFP), badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (19/4) mengingatkan bahwa ada 20 juta penduduk terancam kelaparan pada tahun ini menyusul curah hujan yang tidak kunjung turun sehingga memperparah kondisi kekeringan di Kenya, Somalia dan Ethiopia. "Hujan yang sudah lama ditunggu-tunggu belum terwujud hampir sebulan memasuki musim hujan saat ini.
Dan sejumlah orang yang kelaparan karena kekeringan dapat meningkat dari perkiraan saat ini 14 juta menjadi 20 juta hingga 2022," demikian pernyataan yang dikeluarkan WFP pada Selasa yang dilansir AFP. Ditambahkan oleh WFP, sebanyak enam juta warga Somalia atau 40% dari populasi menghadapi tingkatan kerawanan pangan ekstrim dan resiko kelaparan yang sangat parah dalam beberapa bulan mendatang, jika kondisi ini terus berlangsung. Sementara itu di Kenya, setengah juta penduduknya berada diambang krisis kelaparan "Jumlah penduduk Kenya yang membutuhkan bantuan telah meningkat lebih dari empat kali lipat dalam waktu kurang dari dua tahun," kata WFP. (Yetede)
Invasi Rusia dan Energi yang Dipersenjatai
Invasi Rusia ke Ukraina, menimbulkan tekanan besar pada Barat untuk memutuskan hubungan energi mereka dengan Moskwa. Sanksi ekonomi dan larangan AS mengimpor minyak, gas, dan energi dari Rusia menegaskan bahwa konflik ini tak hanya mengandalkan mesin perang, tetapi juga energy yang dipersenjatai. Peperangan tak dibatasi wilayah, tetapi juga permainan politik global berbasis energi. Sebagai petrostate atau negara dengan ekonomi dan anggarannya bergantung pada ekspor migas, Rusia telah menggunakan pasokan energinya sebagai tuas kendali dengan mendikte persyaratan. Jauh sebelum invasi, dalam negosiasi gas dengan Ukraina dan Belarus pada 2006, Rusia telah menunjukkan pengaruh ekonomi dan politiknya yang besar pada negara-negara yang bergantung pada energinya. Salah satu yang mengikat adalah penundaan setiap referendum tentang keanggotaan dengan NATO. Maka, perang Rusia di Ukraina telah menimbulkan kekhawatiran serius tentang keamanan energi di Eropa dan implikasi global yang lebih luas.
Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia terus mengembangkan produksi gasnya untuk meningkatkan ekspor karena produksi gas alam domestik Eropa telah menurun. Jerman, Turki, dan Italia adalah importir terbesar gas alam Rusia. Akhir 2019, Rusia meluncurkan pipa ekspor gas utama ke timur, pipa Power of Siberia, sepanjang 3.000 km, berkapasitas 38 bcm, agar bisa mengirim gas dari ladang timur jauh langsung ke China. Gazprom sebagai pemilik tunggal Sistem Transportasi Gas Terpadu Rusia, dengan jaringan pipa dan stasiun kompresor gas sepanjang 155.000 km, berupaya meningkatkan pasokan untuk pasar dan sarana pengiriman ke China. Rusia mengembangkan pipa Power of Siberia-2 berkapasitas 50 bcm yang akan memasok China dari ladang gas Siberia Barat. Perang Rusia-Ukraina membuat dunia terbelah menyikapi pengamanan rantai pasok energi, terutama migas. Beberapa negara yang tak mau berada di bawah pengaruh AS, memilih tetap mendapatkan pasokan migas murah Rusia. Mereka tak mau terkena dampak lebih parah atas kenaikan harga minyak dan komoditas global yang bisa berimbas pada kestabilan politik dalam negeri. Sikap ini juga diperlihatkan negara-negara UE selaku sekutu utama AS. Meski AS telah memberlakukan embargo, mereka mengecualikannya dari sejumlah sanksi.
Lobi AS ke negara produsen minyak, seperti Venezuela, Iran, dan Arab Saudi, serta OPEC, belum berhasil memompa cadangan minyak mereka. Sementara Rusia kini menuntut mata uangnya (rubel) dan pembukaan rekening di bank Rusia sebagai syarat pembayaran minyak dan gasnya ke negara-negara yang ikut menjatuhkan sanksi. Jelas dampak perang semakin lama semakin berat akibat terganggunya pasokan energi. Bahkan, beberapa negara Eropa yang dikenal ambisius mengejar target net zero emission pada 2050 mulai melirik kembali batubara untuk memenuhi pasokan energinya. (Yoga)
G20, Indonesia Pastikan Agenda Tetap Berjalan
Pertemuan tingkat tinggi pertama G20 di masa keketuaan Indonesia akan berlangsung di Washington, AS, Rabu (20/4). Kehadiran Rusia di forum menteri keuangan dan gubernur bank sentral itu bakal memicu perdebatan. Indonesia berusaha memastikan semua agenda tetap menjadi pokok bahasan. Menkeu Rusia Anton Siluanov dan Gubernur Bank of Russia Elvira Nabiullina akan mengikuti pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral (FMCBG) anggota G20 secara virtual. Sejumlah pejabat teknis Rusia dilaporkan mengikuti FMCBG secara langsung di Washington. Sebagai Ketua G20 tahun ini, Indonesia mengagendakan pembahasan ekonomi global dan risikonya, masalah kesehatan global, arsitektur keuangan finansial, dan keuangan berkelanjutan dalam FMCBG. Agenda telah disepakati para pejabat kemenkeu dan bank sentral anggota G20 lewat pertemuan virtual, Selasa (12/4).
”Pertemuan G20 akan menjadi ajang yang melambangkan perpecahan komunitas internasional setelah serangan Rusia,” kata ekonom NLI Research Institute, Tsuyoshi Ueno, kepada Kyodo News. Indonesia telah mengundang Rusia seperti juga 17 negara lain yang menjadi anggota G20. Selain 19 negara, G20 juga meliputi blok UniEropa. Indonesia mengingatkan kepada anggota lain bahwa ketua bergilir tidak berwenang mengecualikan salah satu anggota. Indonesia hanya bisa mengecualikan atau tak mengundang salah satu anggota G20 jika ada konsensus. Menlu China Wang Yi dan Menlu Brasil Carlos Franca menolak wacana tidak mengundang Rusia di G20. Indonesia mengingatkan, masalah dunia saat ini bukan hanya ketegangan geopolitik. Tak kalah penting ialah pemulihan perekonomian global dari dampak pandemi, ujar Koordinator Pelaksanaan Agenda G20 untuk Jalur Keuangan Wempi Saputra. (Yoga)
Eropa Ingin Titanium Dikecualikan
Eropa terus menambah komoditas yang dikecualikan dari daftar sanksi terhadap Rusia. Setelah energi, kali ini titanium, salah satu material penting untuk pembangunan pesawat. Ketergantungan terhadap pasokan dari Rusia jadi alasan Eropa. Pemimpin Airbus, Guillaume Faury, Selasa (12/4), di Paris, meminta Eropa tidak melarang impor titanium dari Rusia. Menurut dia, larangan itu tidak akan menyulitkan Rusia, tetapi justru akan merusak industri dirgantara Eropa. (Yoga)
Putin Negosiasi Damai Dengan Ukraina Temui Jalan Buntu
Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pada Selasa (12/4) bahwa proses negosiasi damai Rusia dengan Ukraina telah menemui jalan buntu. Ini adalah pernyataan terbuka pertama Putin mengenai konflik dalam lebih dari seminggu. Ia juga berjanji bahwa pasukannya akan menang, dan bakal menghalau Barat setelah gagal memaksa Rusia menuruti keinginannya. Dalam pidato terbukanya untuk kali pertama mengenai perang, Putin berjanji Rusia bakal mencapai semua tujuan mulia di Ukraina, sejak pasukan Rusia mundur dari wilayah utara Ukraina pasca dipukul mundur di gerbang Kyiv. Sampai saat ini, komentar tersebut merupakan sinyal terkuat yang akan berlangsung lebih lama. "Kami telah kembali lagi ke situasi buntu," ujar Putin dalam dalam jumpa pers saat berkunjung ke pusat Antariksa Rusia Vostochny Cosmodrome yang berjarak sekitar 5.550 km dari Timur Moscow. Ketika ditanya oleh para pekerja badan Antariksa Rusia, apakah operasi militer di Ukraina akan mencapai tujuannya? Putin berkata: "Tentu saja. Saya tidak ragu sama sekali. Rusia akan secara berirama dan tenang melanjutkan operasinya," (Yetede)
Perang Pangkas PDB Rusia dan Ukraina
Bank dunia menyampaikan laporan bahwa produk domestik bruto (PDB) Ukraina 2022 kemungkinan kontraksi 45,2%. Hal itu dikarenakan invasi yang dilancarkan Rusia telah menutup tempat-tempat bisnis, memangkas ekspor, dan membuat kegiatan ekonomi mustahil dilakukan disebagian besar di wilayah negara ini. Tidak hanya Ukraina, Bank Dunia juga memprediksikan PDB Rusia tahun ini turun 11,2% karena sanksi-sanksi finansial yang dijatuhkan oleh Amerika dan sekutunya terhadap Negara Beruang Merah itu, perusahaan-perusahaan pelat merah dan lembaga-lembaga lainnya. Bank Dunia yang berkantor pusat di Washington, AS itu, memperkirakan negara-negara berkembang dan maju di kawasan Eropa dan Asia Tengah mengalami kontraksi sebesar 4,1% pada 2022. (Yetede)
Perang Ukraina Ganggu Rantai Pasok Global
Ketegangan akibat konflik Rusia-Ukraina mengancam rantai pasok komoditas global yang sebelumnya sudah terdisrupsi pandemi Covid-19. Kebijakan yang tepat perlu diambil untuk mengantisipasi agar dampak konflik ini tidak mengganggu pemulihan ekonomi nasional. Hambatan rantai pasok global, terjadi pada komoditas pangan. Jika produksi Rusia dan Ukraina digabung, menyumbang 30,1 % pangsa pasar gandum dunia; 23,4 % pangsa pupuk dunia; serta 14,5 % pangsa jagung dunia. Terkait pasokan energi, pangsa ekspor batubara Rusia mencapai 15 % pangsa pasar global. Sementara itu, pangsa ekspor minyak mentah Rusia 11,9 % pangsa global. Produksi gas alam Rusia 4,8 % pangsa pasar global. Terhambatnya rantai pasok berbagai komoditas, terutama pangan dan energi, otomatis menimbulkan gejolak harga yang merembet pada tren inflasi global.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio N Kacaribu mengatakan, kenaikan harga komoditas akan memperburuk tekanan inflasi di banyak negara. Berdasarkan kajian BKF, tingkat inflasi global tahun ini berpotensi melonjak dari 3,8 % menjadi 4,6 %, dan baru melandai pada 2023. Selain tak luput dari gejolak harga komoditas di pasar global, tekanan kenaikan inflasi di dalam negeri mulai muncul karena naiknya permintaan di tengah pemulihan pascapandemi serta momen bulan Ramadhan. Plt Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF Abdurohman mengingatkan, kenaikan harga komoditas energi dan pangan berdampak mempercepat serapan belanja subsidi pemerintah. Pada APBN 2022, pemerintah mengalokasikan total anggaran subsidi Rp 206,96 triliun, untuk subsidi energi Rp 134,03 triliun dan untuk subsidi non-energi Rp 72,93 triliun. Selama periode Januari-Februari 2022, belanja subsidi energi Indonesia sudah mencapai Rp 21,7 triliun, setara 16,97 % anggaran subsidi energi. (Yoga)









